​Akar persoalannya adalah ketidaksinkronan antara Surat Edaran (SE) Gubernur mengenai kemudahan bayar pajak tanpa KTP asli pemilik pertama, dengan fakta di lapangan. KDM menemukan bahwa instruksinya tidak dijalankan.

​Namun, secara hukum administrasi negara, operasional Samsat merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan Kepolisian (Regident) dan Jasa Raharja, bukan hanya Bapenda (Pemprov). Perubahan syarat administrasi seperti “tanpa KTP” memerlukan sinkronisasi sistem data elektronik dan regulasi di tingkat kepolisian agar tidak terjadi cacat hukum dalam verifikasi kepemilikan.

​Jika kita bedah secara mendalam, langkah penonaktifan ini bisa dinilai dari dua sudut pandang:

​Sebagai Bentuk Akuntabilitas: KDM ingin menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, instruksi gubernur adalah “hukum” yang harus segera dieksekusi demi mempermudah rakyat. Ketidaksiapan petugas di lapangan dianggap sebagai bentuk pembangkangan birokrasi (insubordinasi).

​Potensi Kegabah Administratif: Penonaktifan seorang pejabat yang tercatat berkinerja terbaik periode 2024-2025 secara mendadak tanpa melalui proses pemeriksaan internal (Inspektorat) berisiko dianggap tendensius. Jika prosedur dalam UU ASN dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tidak ditempuh secara utuh, keputusan ini rentan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

​Agar kebijakan ini tidak hanya menjadi kegaduhan sesaat, diperlukan langkah strategis:

​Harmonisasi Lintas Sektoral: Gubernur perlu memastikan bahwa SE tersebut sudah dikoordinasikan dengan Korlantas Polri. Tanpa payung hukum yang sinkron di sistem kepolisian, petugas di lapangan seperti Ida Hamida berada dalam posisi sulit; menjalankan perintah Gubernur tetapi melanggar SOP kepolisian, atau sebaliknya.

​Audit Sistem Pembayaran: Daripada sekadar mencopot figur, Pemprov Jabar sebaiknya melakukan audit sistem informasi Samsat. Apakah infrastruktur digitalnya sudah mendukung verifikasi tanpa KTP fisik? Jika belum, maka kesalahan bukan pada individu, melainkan pada sistem.

​Pembinaan Berjenjang: Ketegasan memang perlu, namun shock therapy harus terukur. Jika kesalahan bersifat administratif karena kendala teknis, pembinaan atau teguran tertulis jauh lebih elegan daripada penonaktifan seketika yang bisa membunuh karakter ASN berprestasi.

​Publik merindukan pelayanan yang mudah, dan langkah KDM adalah jawaban atas keresahan itu. Namun, memimpin Jawa Barat tidak bisa hanya dengan “otot” kebijakan, melainkan harus dengan “otak” regulasi. Jangan sampai niat baik mempermudah pajak justru meninggalkan residu hukum berupa gugatan birokrasi yang melemahkan wibawa pemerintah provinsi sendiri.

Artikel “Shock Therapy” Gubernur di Samsat Suta: Ketegasan atau Langkah Gegabah? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Dedi Mulyadi berdalih langkah ini diambil karena keterbatasan fiskal Kota Banjar yang membuat Wali Kotanya terpaksa menggunakan kendaraan yang sering mogok. Namun, bagi sejumlah kalangan, gaya kepemimpinan “personalistik” ini dianggap menabrak batas-batas formalitas tata laksana jabatan.

​Eka Santosa, salah satu tokoh yang mencermati dinamika ini, menilai ada kerancuan makna dan aturan dalam aksi “pinjam-meminjam” aset negara antar-level pemerintahan tersebut. Ia mengingatkan bahwa secara konstitusi dan Undang-Undang, Wali Kota atau Bupati bukanlah “bawahan” Gubernur dalam konteks hierarki personal, melainkan mitra dalam struktur otonomi daerah.

​“Yg engga-engga saja…, tidak jelas makna dan aturannya. Yang pasti menurut UU, Wali Kota atau Bupati bukan bawahan Gubernur,” ungkapnya menanggapi fenomena tersebut.

​Ketajaman kritik tidak hanya berhenti pada urusan mobil dinas. Sebuah insiden dalam Sidang Paripurna Istimewa HUT Kota Banjar ke-23 baru-baru ini menjadi sorotan pedas. Dalam momen sakral legislatif tersebut, sebuah kejadian di luar nalar terekam kamera: pimpinan sidang yang sedang bertugas tiba-tiba melakukan aksi ngawih (menyanyi Sunda), yang kemudian direspons Gubernur dengan tindakan “nyawer” atau memberikan uang recehan ratusan ribu rupiah.

​Tindakan pimpinan sidang yang menerima uang tersebut dengan gestur menaruhnya di atas kepala (disuhun) memicu rasa prihatin mendalam.

​“Terus terang saya merasa kaget, sedih, dan ikut malu melihat drama tersebut. Bagaimana lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan bisa berwibawa kalau mau-maunya dihinakan seperti itu?” tegas Eka Santosa.

​Kritik ini menyasar pada substansi yang lebih dalam: Degradasi Wibawa Institusi. Parlemen yang seharusnya menjadi penyeimbang (check and balances) eksekutif kini dinilai terjebak dalam aksi teatrikal yang mengaburkan fungsi pengawasan.

​Hibah kendaraan dan aksi sawer di ruang sidang paripurna dipandang bukan sekadar hiburan bagi masyarakat awam, melainkan potensi “pelecehan konstitusi” dan pelemahan harga diri lembaga legislatif, khususnya di Kota Banjar.

​Publik kini bertanya: Apakah efisiensi anggaran harus dibayar dengan hilangnya etika birokrasi dan marwah lembaga representasi rakyat? Di tengah gaya kepemimpinan yang serba spontan, batasan antara kepedulian sosial dan kepatuhan pada tata kelola pemerintahan yang bermartabat kini menjadi kian abu-abu.

Artikel Ironi Banjar: Di Balik “Hibah” Alphard Dedi Mulyadi dan Runtuhnya Marwah Parlemen pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Langkah walk-out yang dilakukan mantan Wakil Wali Kota Banjar, Akhmad Dimyati, saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan sambutan, menjadi pemantik bagi Eka Santosa untuk meluruskan distorsi sejarah yang dinilainya mulai dikerdilkan.

​Melawan Pengkerdilan Sejarah

​Eka Santosa, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2000-2004 sekaligus Ketua Pansus pembentukan daerah otonom, menegaskan bahwa lahirnya Kota Banjar bukanlah hasil kerja satu-dua orang, melainkan pertaruhan politik yang sangat berisiko pada masanya.

​”Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Kita pantang melakukan penyimpangan dan pengkerdilan sejarah. Banjar menjadi daerah otonom adalah buah dari keberanian konstitusi dan desakan arus bawah masyarakat, bukan sekadar ‘hadiah’ dari figur tertentu,” tegas Eka Santosa kepada Porosmedia.com, Selasa (24/02/2026) melalui pesan video WhatsApp.

​Meluruskan Peran Aktor Sejarah

​Eka menanggapi kritik Dimyati terkait narasi yang mengidentikkan Kota Banjar hanya dengan satu sosok, yakni Dr. Herman Sutrisno. Menurutnya, meski Dr. Herman memiliki rekam jejak sebagai wali kota pertama, proses lahirnya Banjar terjadi jauh sebelum era eksekutif tersebut dimulai.

​Ia juga mengoreksi pernyataan Gubernur terkait peran Agun Gunanjar Sudarsa.

“Perlu diluruskan secara objektif, pada saat UU No. 22 Tahun 1999 diproses, komitmen politik terbesar datang dari fraksi mayoritas saat itu, yakni PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Penempatan narasi seolah-olah Banjar ada di tangan satu orang anggota DPR RI adalah kekeliruan data sejarah yang harus diluruskan agar generasi muda tidak salah paham,” ungkapnya.

​Pertaruhan di Tengah Puing Gedung DPRD yang Terbakar

​Eka menceritakan momen dramatis tahun 2001, di mana ia harus memimpin rapat paripurna pengesahan Kota Banjar di tengah kondisi gedung DPRD Jawa Barat yang hancur dan terbakar akibat demonstrasi massa.

​”Saat itu, ada pihak yang ingin membatalkan status otonom Banjar dengan alasan fasilitas gedung tidak layak. Saya ambil langkah tegas: pengesahan kebijakan bukan ditentukan oleh gedung, tapi oleh kehadiran anggota. Kita paripurna dengan kondisi darurat demi mengetok palu agar Banjar sah menjadi kota,” kenang Eka.

​Ia juga mengingatkan masa-masa sulit di awal berdiri, di mana para anggota DPRD Kota Banjar pertama harus berkantor di sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) di Jalan Jepang. “Itulah semangat pejuang. Mereka tidak mengejar fasilitas, tapi mengejar martabat daerah.”

​Menjawab Stigma “Kota Mati”

​Menanggapi julukan “Kota Mati” yang sempat dilontarkan oleh Gubernur, Eka Santosa memberikan pandangan psikologis dan politis yang tajam. Menurutnya, jika seorang pemimpin menyebut daerahnya “mati” setelah 20 tahun dipimpin oleh dinasti yang sama, maka itu adalah pengakuan atas kegagalan kepemimpinan.

​”Ini paradoks. Di satu sisi memuji setinggi langit, di sisi lain menyebut kota mati. Jika memang mati, siapa yang mematikan? Bukankah manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab?” cetus Eka Santosa.

​Garis Besar Kronologi Pembentukan Kota Banjar (1999-2003)

Harapan untuk Masa Depan

​Menutup bincang-bincangnya, Eka Santosa berharap Wali Kota Banjar yang baru dapat membawa perubahan nyata tanpa melupakan akar sejarah.

​”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah). Jangan dimanipulasi untuk kepentingan sesaat. Saya bicara ini sebagai pelaku sejarah yang bertanggung jawab lahir batin, dunia akhirat,” pungkas Eka Santosa tokoh yang besar dari lingkungan aktivis.

Artikel Eka Santosa Bongkar ‘Dapur’ Sejarah Kota Banjar, Kritik Statemen Gubernur Jabar di HUT ke-23 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Porosmedia.com, Bandung – Kota Bandung hari ini berada di titik nadir krisis ekologi. Status “Darurat Sampah” bukan sekadar label, melainkan ancaman nyata di depan mata. TPA Sarimukti yang menjadi tumpuan utama telah melampaui kapasitas hingga 700%, dengan risiko penghentian operasional total dalam waktu dekat. Dengan produksi sampah mencapai 1.594,18 ton per hari—di mana 44,52% merupakan sampah organik—Bandung sedang “berlomba dengan waktu” untuk menghindari kelumpuhan sistem sanitasi kota.

​Upaya-upaya seperti program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) hingga pembangunan TPST di berbagai titik dengan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel) patut diapresiasi. Namun, secara objektif, langkah ini belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang masif. Pernyataan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang mengimbau pengelolaan swadaya, secara tersirat menunjukkan adanya bottleneck pada sistem tata kelola sampah di level makro.

​Sejatinya, krisis ini adalah akumulasi dari sikap reaktif para pemimpin terdahulu yang kurang responsif terhadap peringatan dini (early warning) yang sempat disuarakan oleh berbagai tokoh, termasuk Dedi Mulyadi. Kegagalan memitigasi risiko sejak dini kini harus dibayar mahal oleh masyarakat.

​Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, publik menaruh harapan besar pada lahirnya solusi fundamental, bukan sekadar solusi tambal sulam. Langkah Farhan yang bersikap terbuka terhadap masukan eksternal adalah modal politik yang penting. Salah satu solusi strategis yang perlu dihidupkan kembali adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

​Gagasan PLTSa sebenarnya telah dirintis sejak era Dada Rosada, namun layu sebelum berkembang akibat hambatan politis dan birokratis. Padahal, jika berkaca pada Singapura, integrasi teknologi Waste-to-Energy (WtE) terbukti mampu mengubah beban lingkungan menjadi aset energi yang bersih dan efisien.

​Penempatan PLTSa di wilayah Gedebage merupakan pilihan strategis. Berikut adalah proyeksi teknis dan ekonomi yang dapat menjadi acuan kebijakan:

​1. Kapasitas dan Teknologi

• ​Volume Pengolahan: 1.500 ton/hari (mampu menyerap ±50% sampah kota).
• ​Output Energi: 10 MW (kontribusi ±10% kebutuhan listrik kota).
• ​Teknologi: Integrasi RDF sebagai pre-treatment diikuti boiler-turbin uap untuk efisiensi termal maksimal.

​2. Kelayakan Ekonomi (Estimasi)

• ​Investasi: ±Rp 1,5 Triliun (Konstruksi & Teknologi).
• ​Arus Kas: Potensi pendapatan dari penjualan listrik (PPA dengan PLN) mencapai Rp 1,2 Miliar/hari dan penjualan RDF sebesar Rp 300 Juta/hari.
• ​Indikator Finansial: Payback Period 5–7 tahun dengan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 15–20%. Angka ini menunjukkan proyek ini sangat bankable untuk skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

​Implementasi PLTSa Gedebage bukan hanya soal teknologi, melainkan keberanian politik (political will). Untuk meminimalisir risiko hukum dan sosial, pemerintah kota disarankan untuk:

1. ​Memperkuat Aspek Legalitas: Memastikan skema kerja sama swasta memiliki payung hukum yang kuat dan transparan.
2. ​Integrasi Hulu-Hilir: PLTSa tidak akan optimal tanpa kesadaran masyarakat di tingkat rumah tangga dalam pemilahan sampah.
3. ​Sinergi Lintas Sektoral: Koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga sinkronisasi dengan operasional TPA Sarimukti.

​Jika Muhammad Farhan mampu mengeksekusi rencana ini dengan kepemimpinan yang progresif, Bandung bukan tidak mungkin akan menyamai standar Singapura dalam manajemen sampah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, selama visi yang dibawa adalah kepentingan publik jangka panjang.

Artikel Urgensi Visi Farhan: Menghidupkan Kembali Asa PLTSa demi Kedaulatan Lingkungan Bandung pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir bersama jajaran camat untuk memberikan dukungan awal sekaligus menyambut kolaborasi lintas sektor ini.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan agenda Pemkot Bandung dalam penyediaan hunian layak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi lintas sektor, Jawa Barat menargetkan pembangunan 100.000 rumah subsidi sebagai bagian dari target nasional 3 juta rumah. Program ini akan dilaksanakan dengan model padat karya, gotong royong, serta pemberdayaan UMKM.

“Program ini diharapkan menjadi katalis transformasi sosial-ekonomi Jawa Barat. Imah Merenah, Hirup Tumaninah berarti rumah yang layak untuk hidup yang lebih tenang,” ujar Wali Kota.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pembangunan perumahan rakyat harus berkeadilan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar untuk spekulasi investasi.

“Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir keluarga harmonis, anak-anak sehat, dan masyarakat yang sejahtera,” ungkapnya.

Dedi menambahkan, akar persoalan kemiskinan masih berkaitan dengan pernikahan tanpa perencanaan, rumah tidak layak, hingga pola konsumsi boros. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga menekan biaya hidup rakyat.

“Akses pendidikan harus terjangkau, anak-anak tidak terbebani biaya tambahan seperti outing atau konsumsi berlebihan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jabar kini mengalihkan anggaran dari proyek digital yang dianggap elitis menuju pembangunan nyata seperti sekolah, jalan, listrik, drainase, penerangan jalan, hingga rumah rakyat. Pemprov juga menyiapkan perlindungan sosial-ekonomi, mulai dari jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga bantuan bagi pasien rumah sakit. Program KUR Perumahan dihadirkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar hasil kerja sama lintas kementerian dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto.

“APBN hanya mampu menyiapkan 280 ribu unit rumah, sementara kebutuhan mencapai 3 juta unit. Karena itu lahir terobosan KUR Perumahan,” jelas Maruarar.

Ia menambahkan, pembangunan rumah subsidi memiliki dampak luas. “Satu rumah subsidi melibatkan lima pekerja. Ratusan ribu unit rumah akan menghidupkan jutaan orang, mulai dari pekerja bangunan, warung makan, petani, sopir truk, hingga toko material,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai backlog perumahan harus segera diatasi karena masih banyak keluarga menikah yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.

“Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem yang melibatkan pemerintah, perbankan, pengembang, serta dukungan data dari BPS,” tuturnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, turut mengapresiasi program tersebut karena memiliki efek pengganda terhadap perekonomian nasional.

“Setiap Rp1 juta investasi perumahan dapat menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog perumahan juga turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga, atau berkurang 300 ribu unit dalam setahun,” jelas Amalia.

Artikel Pemkot Bandung Sambut Program Penguatan Ekosistem Perumahan: Jabar Bangun 100.000 Rumah Subsidi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar, Yogi Gautama, menegaskan keputusan resmi banding ini diumumkan pada 3 September 2025.

“Alhamdulillah, putusan PTUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Bandung. Ini menegaskan bahwa aset sekolah tetap milik pemerintah provinsi,” ujar Yogi, Kamis (4/9/2025).

Ia menjelaskan, kemenangan tersebut merupakan hasil proses persidangan yang berlangsung selama tiga bulan. Majelis hakim PTTUN Jakarta juga memberikan waktu 14 hari kerja bagi pihak penggugat untuk mengajukan langkah hukum lanjutan. Jika tidak, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyambut baik keputusan ini. Ia menilai, putusan tersebut bukan hanya soal sengketa hukum, melainkan menyangkut keberlangsungan hak masyarakat terhadap pendidikan.

“Alhamdulillah, kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Bandung kini bisa berjalan normal kembali. Semoga kasus serupa tidak terulang di sekolah lain di Jawa Barat,” ungkapnya.

Purwanto juga menyampaikan apresiasi kepada para alumni, tokoh masyarakat, serta tim pengacara negara yang ikut memperjuangkan perkara ini. “Negara hadir untuk melindungi kepentingan anak-anak kita. Pendidikan adalah hak rakyat, bukan komoditas,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan lahan SMAN 1 Bandung adalah aset Pemprov Jabar yang harus dijaga untuk kepentingan pendidikan publik. Ia menyebut langkah banding merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mempertahankan aset negara.

“Kami banding karena meyakini aset tersebut milik Provinsi Jawa Barat. Negara tidak boleh kalah oleh perorangan atau kelompok,” tegasnya seusai menghadiri Sidang Paripurna HUT ke-543 Kabupaten Cirebon di DPRD, Senin (21/4/2025).

Kasus SMAN 1 Bandung mencerminkan persoalan klasik pengelolaan aset publik di Indonesia: lemahnya dokumentasi aset, tumpang tindih klaim, dan ketidakteraturan dalam tata kelola administrasi pertanahan.

Banyak sekolah negeri, rumah sakit daerah, hingga fasilitas umum kerap berhadapan dengan sengketa lahan karena dokumen lama tidak diperbarui atau muncul klaim kepemilikan dari pihak tertentu. Jika tidak diantisipasi, persoalan ini bisa mengganggu akses layanan dasar publik, terutama di sektor pendidikan.

Kemenangan Pemprov Jabar di tingkat banding menjadi preseden penting. Namun, tantangan sesungguhnya ada pada konsistensi pemerintah daerah untuk:

1. Menertibkan administrasi aset agar tidak mudah dipersoalkan.

2. Melakukan audit aset secara berkala untuk mencegah konflik.

3. Mengawal kepastian hukum sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat tarik-menarik kepentingan.

Keputusan PTTUN Jakarta yang memenangkan Pemprov Jabar menegaskan prinsip bahwa aset negara harus dipertahankan demi kepentingan publik. Namun, ke depan, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam menata aset dan mencegah celah hukum yang bisa dimanfaatkan pihak lain.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa negara tidak boleh kalah dalam menjaga kepentingan rakyat—terutama hak atas pendidikan.

Artikel Putusan PTTUN Jakarta: Pemprov Jabar Menang Banding Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Sekitar pukul 09.30 WIB, aktivitas di Jalan Diponegoro terpantau landai dengan lalu lintas relatif lengang. Cuaca cerah turut menambah suasana tenang di kawasan tersebut. Meski demikian, aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keramaian mendadak.

Dalam suasana tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar jumpa pers di halaman Gedung Sate. Ia menegaskan komitmennya menghadirkan solusi bagi pedagang kaki lima (PKL) dengan menjanjikan penataan lokasi yang lebih layak untuk berjualan.

Selain itu, Gubernur juga menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta kepada seorang pengemudi ojek online (ojol) yang mengalami kecelakaan hingga patah kaki. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian, bukan sekadar pencitraan.

Terkait isu unjuk rasa, Dedi mengimbau semua pihak agar tetap tertib serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, seperti perusakan fasilitas umum. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah siap mengambil langkah tegas sesuai aturan apabila ada potensi gangguan keamanan.

Menurut Gubernur, informasi yang diterima menyebutkan adanya indikasi kelompok yang berencana melakukan aksi tanpa tujuan aspiratif yang jelas, bahkan dikhawatirkan dengan niat yang tidak konstruktif. “Kami bersama aparat penegak hukum, termasuk dukungan dari unsur TNI, siap menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi di sekitar kantor DPRD Jawa Barat yang berlokasi di area yang sama juga dipastikan tetap aman. Aparat gabungan terus melakukan pemantauan intensif, dan perkembangan situasi akan segera dilaporkan apabila terjadi perubahan signifikan di lapangan.

Artikel Kota Bandung Aman, Gubernur Jabar Temui PKL dan Ojol di Tengah Antisipasi Isu Demo pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Informasi yang berkembang di kalangan serikat pekerja menyebutkan, aparat dikerahkan untuk melakukan penyisiran ke sejumlah pool bus pariwisata. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengamanan terhadap suara kritis pekerja, yang sejak awal hanya memperjuangkan hak dasar untuk tetap bisa bekerja dan mencari nafkah.

“Yang diperjuangkan para pekerja pariwisata adalah hak untuk bertahan hidup, hak bekerja tanpa tekanan, dan hak atas rezeki yang tidak dimatikan oleh kebijakan yang tidak adil,” ungkap salah seorang perwakilan serikat.

Aksi Damai Dibalas Penjagaan Ketat

Sejumlah video yang beredar di kalangan pekerja menunjukkan kehadiran aparat di beberapa titik. Menurut aktivis SP3JB, tindakan tersebut tidak meredam opini publik, justru semakin memperkuat pandangan bahwa pemerintah daerah gagal membuka ruang dialog yang sehat dengan pekerja pariwisata.

“Alih-alih berdialog, yang dilakukan adalah pengerahan polisi. Ini bukan solusi. Rakyat hanya ingin menyampaikan aspirasi secara damai,” ujar salah satu Pekerja Pariwisata.

Dukungan dari Daerah Lain

Solidaritas terhadap perjuangan pekerja pariwisata Jabar juga datang dari berbagai daerah. Salah satu momen yang diingat adalah aksi damai di Yogyakarta saat KDM menghadiri sebuah acara di pondok pesantren. Sejumlah aktivis sempat membentangkan spanduk sebagai bentuk protes. Dukungan juga disebut datang dari kalangan tokoh lokal, termasuk desakan agar isu pariwisata ini mendapat perhatian nasional.

“Kita sama-sama berjuang agar pariwisata Jawa Barat kembali pulih dan membantu perekonomian di berbagai daerah,” kata seorang aktivis dari komunitas pariwisata.

Semangat Perlawanan Tak Padam

Meski menghadapi tekanan, para pekerja pariwisata menegaskan perjuangan mereka tidak akan berhenti. “Suara rakyat tidak bisa dipadamkan. Yang diperjuangkan adalah masa depan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari roda pariwisata,” tegas perwakilan SP3JB.

Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi pekerja lapangan. Publik kini menunggu, apakah pemerintah akan membuka ruang dialog konstruktif atau tetap bertahan dengan pendekatan keamanan.

Artikel Gelombang Perlawanan Pekerja Pariwisata Menguat, Respons KDM Dinilai Represif pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Dalam pemaknaan Dedi Mulyadi, istilah “istimewa” tidak sekadar slogan, melainkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, pembangunan yang lebih terarah, serta kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Makna istimewa juga dihubungkan dengan capaian kondisi “terunggul dan paripurna” di berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga sosial budaya.

Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan persepsi publik yang mayoritas positif. Gubernur Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan memperoleh nilai rata-rata 8,5 dari skala 1–10. Bahkan, 97,2 persen warga Jabar menyatakan puas, sementara 98,9 persen menilai citra KDM sangat baik dan 99 persen menganggapnya peduli, merakyat, dan responsif.

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menanggapi hasil ini melalui akun Instagram dengan ungkapan Sunda “Cadu mundur pantang mulang”, yang mencerminkan semangat pantang menyerah dan keberanian dalam menghadapi tantangan.

Program dengan Kepuasan Tinggi

Menurut Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, beberapa program KDM mendapat apresiasi sangat tinggi, di antaranya:

Ruang Kelas Baru (RKB): 91,6 persen warga puas.

Program Barak Militer untuk pembinaan remaja nakal: 95,7 persen puas.

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu): 88,2 persen puas.

Pembangunan Infrastruktur Jalan: 85,7 persen puas.

Penyediaan Listrik bagi Masyarakat Miskin: 91,8 persen puas.

Evaluasi Izin Tambang: 85 persen puas.

Catatan Kritis: Kepuasan Rendah

Meski mayoritas apresiatif, survei juga menunjukkan titik lemah kinerja Pemprov Jabar:

Jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB hanya meraih 67,3 persen kepuasan dan menuai resistensi dari orang tua serta pendidik.

Larangan wisuda TK-SMA menimbulkan pro-kontra meski 83,1 persen menyatakan puas.

Transportasi umum hanya mendapat kepuasan 53,5 persen.

Pengelolaan sampah dinilai buruk, dengan 58,8 persen responden tidak puas.

Lapangan kerja menjadi catatan paling serius: hanya 31,4 persen warga puas, sedangkan 67,2 persen menyatakan tidak puas.

Isu kemiskinan juga masih berat: 37,9 persen puas dan 60,4 persen tidak puas.

Bantuan sosial langsung dinilai belum efektif, dengan 48,8 persen tidak puas.

Menurut Rangga, penurunan kepuasan publik pada sektor ekonomi, kemiskinan, dan lapangan kerja menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dukungan Mayoritas

Pengembangan monorel di Bandung Raya mendapat dukungan cukup tinggi dengan 80,4 persen warga menyatakan puas, meski masih ada 15,9 persen yang menilai belum tepat.

“Isu lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa ruang kerja semakin sempit. Tingkat kepuasan sangat rendah, dan hal ini menjadi PR serius bagi pemerintah,” jelas Rangga.

Metodologi Survei

Survei Litbang Kompas dilakukan 1–5 Juli 2025 terhadap 400 responden di Jawa Barat dengan metode wawancara tatap muka. Pengambilan sampel acak sistematis bertingkat, tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error ±4,9 persen.

Catatan Redaksi

Meski tingkat kepuasan publik secara umum tinggi, terutama pada sektor infrastruktur dan program sosial, temuan survei ini juga menunjukkan adanya “jurang kepuasan” pada isu-isu fundamental: lapangan kerja, kemiskinan, transportasi umum, dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, kepemimpinan KDM–Erwan perlu menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai prioritas serius jika visi Jabar Istimewa ingin benar-benar paripurna, bukan sekadar istimewa di permukaan.

Artikel 97 Persen Warga Jawa Barat Puas Kinerja KDM pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Menurut SP3JB, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi justru menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Lesunya sektor pariwisata, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan pekerja, meningkatnya angka pengangguran, hingga bertambahnya beban kemiskinan rakyat Jawa Barat adalah fakta yang tak terbantahkan. Selain itu, polarisasi sosial akibat pro dan kontra di masyarakat Jawa Barat kian memanas dan berpotensi menimbulkan instabilitas sosial.

SP3JB menilai, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 huruf b yang secara tegas melarang kepala daerah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Substansi pelanggaran ini terlihat nyata dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tanggal 6 Mei 2025, yang menurut SP3JB telah membawa dampak negatif, di antaranya:

1. Terpuruknya pelaku usaha pariwisata Jawa Barat akibat sepinya pesanan layanan wisata edukasi dari sekolah-sekolah di Jabar serta efek boikot dari sekolah luar daerah.

2. Lonjakan pengangguran di sektor pariwisata akibat PHK massal, yang hingga kini jumlahnya telah menembus lebih dari 5.000 pekerja. Kondisi ini menyeret ribuan keluarga pekerja jatuh dalam kemiskinan.

3. Polarisasi sosial yang mengkhawatirkan, di mana pro-kontra masyarakat meningkat tajam hingga memunculkan kegaduhan publik yang berpotensi menjurus pada konflik terbuka.

4. Lesunya UMKM pariwisata dan usaha kecil-menengah yang makin terpuruk, banyak yang berhenti beroperasi bahkan gulung tikar.

Atas dasar kondisi tersebut, SP3JB menilai DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dan harus menggunakan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah, yakni melalui:

1. Hak Interpelasi,

2. Hak Angket,

3. Hak Menyatakan Pendapat.

Lebih jauh, SP3JB menegaskan bahwa Presiden RI juga berwenang mengambil langkah konstitusional berupa pemberhentian kepala daerah apabila terbukti melanggar undang-undang dan merugikan kepentingan umum.

Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menegaskan bahwa aksi-aksi unjuk rasa yang digelar pihaknya merupakan bukti nyata keresahan masyarakat dan pekerja pariwisata Jawa Barat atas kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi.

“Dengan terpenuhinya syarat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kami menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah layak untuk diajukan pemberhentian dari jabatannya. Ini bukan sekadar aspirasi, tapi bentuk perjuangan rakyat Jawa Barat yang harus ditindaklanjuti secara konstitusional,” tegas Herdis.

Salam Perjuangan!
SP3JB

Artikel SP3JB: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sudah Memenuhi Syarat untuk Diajukan Pemberhentian pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Aksi ini diklaim akan menampilkan secara langsung kondisi nyata pekerja pariwisata yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut keterangan tertulis yang diterima redaksi, para pekerja menyebut apa yang terjadi saat ini sebagai potret “kepiluan, kesengsaraan, dan kemiskinan nyata” akibat kehilangan mata pencaharian.

Seruan kepada Semua Elemen Masyarakat

Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menyampaikan bahwa aksi ini terbuka untuk disaksikan oleh semua pihak, mulai dari pimpinan daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum.

“Bagi yang tidak percaya, silakan tidak datang. Tetapi bagi yang memiliki kepedulian, kami mengundang untuk menyaksikan langsung bagaimana kehidupan para pekerja pariwisata yang kini kehilangan penghasilan. Doa dan dukungan moral sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan kembali kehidupan yang layak,” ujar Herdis.

Seruan ini juga ditujukan kepada jajaran DPRD, kepala daerah, aparat, kalangan akademisi, tokoh agama, hingga generasi muda di Jawa Barat. SP3JB berharap aksi tersebut bisa menjadi momentum refleksi bagi semua pemangku kepentingan terkait keberlanjutan sektor pariwisata.

Harapan Kehadiran Gubernur

Dalam pernyataannya, SP3JB menyebutkan harapan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hadir langsung dalam aksi tersebut untuk menyaksikan kondisi para pekerja terdampak. Menurut mereka, dialog terbuka dan empati dari pemerintah provinsi sangat penting agar ada solusi nyata yang bisa dirumuskan bersama.

Sektor pariwisata merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Jawa Barat, menyerap ribuan tenaga kerja mulai dari hotel, restoran, biro perjalanan, hingga pelaku seni dan budaya. Kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-pekerja menimbulkan gelombang PHK, yang kini memunculkan aksi solidaritas ini.

SP3JB menegaskan bahwa aksi mereka bukanlah bentuk perlawanan anarkis, melainkan pertunjukan damai untuk memperlihatkan wajah riil para pekerja yang terpuruk akibat kebijakan. Mereka menuntut solusi konkrit, kehadiran negara, serta kebijakan yang lebih berpihak pada kelangsungan hidup pekerja.

Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB)

Koordinator: Herdis Subarja

Artikel Seruan : Kembali, Pekerja Pariwisata Jabar Gelar Aksi Solidaritas di Gedung Sate pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Herdis Subarja, mengungkapkan bahwa hingga 15 Agustus 2025 tercatat lebih dari 5.000 pekerja sektor pariwisata di kabupaten dan kota se-Jawa Barat kehilangan mata pencaharian. Angka ini melonjak tajam dibanding awal tahun, yang sebelumnya berada di kisaran 2.552 pekerja.

“Kebijakan ini telah memukul telak sektor pariwisata dan ribuan pekerjanya. Kami mendesak Gubernur Jawa Barat segera mengambil langkah konkret. Jika tidak, kami akan mengerahkan massa lebih besar sebagai bentuk peringatan serius,” tegas Herdis.

Herdis juga menyoroti laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 7,02% per Maret 2025 dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, data tersebut tidak menggambarkan realitas di lapangan.

“Di triwulan pertama dan kedua 2025, justru angka kemiskinan meningkat tajam, khususnya di kalangan pekerja sektor pariwisata. BPS tidak pernah mendata secara detail kondisi ribuan pekerja yang kehilangan penghasilan akibat kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

SP3JB menilai bahwa indikator yang digunakan BPS tidak mengakomodasi variabel penting seperti lonjakan PHK di sektor jasa, industri, dan pariwisata. Herdis mencontohkan, sejak Mei hingga Agustus 2025, pihaknya mencatat lebih dari 5.000 pekerja pariwisata terdampak, belum termasuk anggota keluarga mereka yang otomatis ikut kehilangan sumber pendapatan.

“Kami berharap BPS Jabar bekerja secara jujur, kredibel, dan menggunakan indikator yang valid. Data harus merefleksikan kondisi riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Aksi ribuan pekerja pada 21 Juli 2025 adalah bukti nyata bahwa kemiskinan mendadak menimpa kami,” tambah Herdis.

SP3JB juga membuka opsi untuk menyerahkan data lapangan mereka kepada BPS Jabar agar dilakukan penghitungan ulang, termasuk penambahan kategori masyarakat miskin baru yang berasal dari ribuan pekerja pariwisata terdampak.

“Aksi kami bukan sekadar protes, tetapi upaya memperjuangkan pengakuan terhadap realitas yang dihadapi pekerja. Pemerintah daerah dan lembaga statistik harus melihat ini sebagai persoalan mendesak,” pungkasnya.

Artikel SP3JB Ancam Demo Skala Besar, Soroti PHK Massal Pekerja Pariwisata dan Akurasi Data Kemiskinan BPS Jabar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.