Apa yang terjadi di Pasar Tradisonal Kwadungan—drainase yang bermasalah, infrastruktur yang menua, penataan yang belum rapi, serta nihilnya tindak lanjut pasca kunjungan lintas instansi—bukan cerita yang berdiri sendiri. Ia berpotensi menjadi gambaran yang lebih luas: wajah pasar-pasar tradisional lain yang pelan-pelan menua tanpa kepastian perbaikan.

Ketika alasan yang muncul adalah “keterbatasan anggaran”, publik sebenarnya tidak hanya mendengar soal kekurangan dana. Publik membaca sesuatu yang lebih dalam: soal prioritas.

Karena pada akhirnya, anggaran bukan semata angka. Ia adalah pilihan. Ia adalah keputusan tentang siapa yang didahulukan, dan siapa yang harus menunggu. Jika pilihannya pasar tradisional harus menunggu, sementara sektor lain terus berjalan, maka kita patut bertanya: apakah ruang ekonomi rakyat kecil memang belum dianggap mendesak?

Padahal, pasar tradisional bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah denyut ekonomi harian masyarakat. Di sanalah pedagang kecil bertahan, di sanalah roda ekonomi keluarga berputar, di sanalah interaksi sosial yang membentuk wajah lokal terus hidup.

Mengabaikan pasar tradisional berarti membiarkan fondasi ekonomi rakyat melemah secara perlahan.

Lebih jauh, ada pertanyaan yang tidak bisa terus dihindari: ke mana sebenarnya aliran kontribusi dari pasar itu sendiri?

Setiap hari, pedagang membayar retribusi. Setiap hari ada pemasukan ke kas daerah. Namun, berapa besar kontribusi seluruh pasar tradisional di Karanganyar?

Dan sejauh mana angka itu kembali dalam bentuk perbaikan dan pelayanan?

Retribusi ditarik rutin. Perbaikan datang tidak pasti. Di titik inilah kepercayaan publik mulai diuji.

Pasar Kwadungan seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar laporan. Jika satu pasar yang sudah dikunjungi lintas instansi saja belum menunjukkan progres, maka bagaimana dengan pasar lain yang bahkan belum tersentuh perhatian?

Di sinilah peran Pemerintah Kabupaten dan DPRD diuji, bukan hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi sebagai penentu arah kebijakan.

Keterbatasan anggaran memang nyata, tetapi bukan alasan untuk berhenti. Justru di situlah diperlukan keberanian untuk menggeser prioritas, menyusun langkah bertahap yang jelas, dan membuka ruang transparansi kepada publik.

Momentum ini seharusnya tidak berhenti di pasar Kwadungan. Ini saatnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pasar tradisional di Karanganyar—memetakan persoalan, menetapkan skala prioritas, dan memastikan ada rencana aksi yang benar-benar berjalan, bukan sekadar direncanakan.

Karena pada akhirnya, cara sebuah daerah memperlakukan pasar tradisionalnya adalah cermin paling jujur tentang keberpihakan.

Dan dari pasar Kwadungan, kita belajar satu hal sederhana: jika ruang ekonomi rakyat harus selalu menunggu, maka yang sedang ditunda bukan hanya perbaikan—tetapi juga keadilan.

Artikel Pasar Tradisional dan Ujian Keberpihakan Daerah pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Inisiatif ini merupakan puncak rangkaian kegiatan Program Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan selama tiga hari, sejak 27 hingga 30 Juni, oleh Forum Membangun Desa (FORMADES) bekerja sama dengan Serikat Tani Bumi Intanpari (SERTA BUMI). Program ini bertujuan mendorong petani agar lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pupuk kimia yang mahal dan kerap sulit didapat.

Sejumlah tokoh hadir menyatakan dukungan, di antaranya Ketua SERTA BUMI Sumarno, Kepala Desa Lemahbang Sulamto, Petugas Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jumapolo Arif Priyanto, serta Ketua Litbang dan Inovasi DPP FORMADES Yoseph Heriyanto.

Sumarno menegaskan pentingnya produksi pupuk organik secara mandiri sebagai upaya menekan biaya sekaligus merawat kesuburan tanah.

“Jika petani mampu memproduksi pupuk sendiri, maka ketergantungan pada pasar pupuk yang tidak stabil bisa dikurangi,” ujarnya.

Kepala Desa Lemahbang, Sulamto, menyambut baik langkah Kelompok Tani Margo Mulyo dan menyatakan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung pengembangannya.

“Program ini sejalan dengan prioritas pembangunan desa. Kami siap memfasilitasi jika nanti dikembangkan lebih luas,” katanya.

Sementara itu, Arif Priyanto dari BPP Jumapolo menyebut bahwa penggunaan pupuk organik lebih ramah lingkungan dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

“Kami akan terus mendampingi prosesnya agar produksi pupuk organik berjalan konsisten dan benar,” jelas Arif.

Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Kirdi, merasa bangga wilayahnya ditunjuk sebagai lokasi awal kebun percontohan.

“Ini kebanggaan sekaligus tantangan. Harapannya, anggota kelompok dan warga bisa meniru konsep ini di pekarangan mereka masing-masing,” ucapnya.

Yoseph Heriyanto dari FORMADES menambahkan bahwa kebun percontohan tidak sekadar menjadi lahan produksi, tetapi juga ruang pembelajaran bersama untuk membangun kesadaran akan kemandirian pangan keluarga.

“Di sini kita belajar menanam pangan sehat sekaligus memperkuat semangat berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” ujarnya.

Penanaman perdana menutup rangkaian kegiatan dan menjadi simbol dimulainya gerakan ketahanan pangan keluarga di desa tersebut. Dengan sinergi antara kelompok tani, pemerintah desa, dan lembaga pendamping, kebun percontohan ini diharapkan menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan.

Artikel Kebun Percontohan Margo Mulyo, Langkah Nyata Menuju Kedaulatan Pangan Desa pertama kali tampil pada Porosmedia.com.