​Namun, di balik angka-angka tuntutan itu, ada substansi yang lebih getir untuk dikuliti: Bagaimana mungkin sebuah institusi perbankan bisa begitu “dermawan” memberikan karpet merah kepada korporasi yang sedang goyah?

​Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, terungkap aroma “persekongkolan sistematis”. Modusnya klasik namun fatal:

​Analisis yang “Dikebiri”: Proses kredit diduga berjalan tanpa analisis independen yang memadai. Prosedur administrasi seolah menjadi formalitas belaka demi meloloskan aliran dana.

​Keajaiban Suku Bunga: Adanya penurunan suku bunga secara sepihak dan perpanjangan masa kredit tanpa dasar yang kuat. Ini bukan lagi soal fleksibilitas bisnis, melainkan indikasi kuat adanya “fasilitas khusus” bagi debitur tertentu.

​Jaminan yang Semu: Aset yang dijadikan agunan diduga tidak sebanding dengan nilai kredit yang dikucurkan, meninggalkan lubang besar saat risiko gagal bayar terjadi.

​Pembelaan (pleidoi) yang dijadwalkan pada 28 April 2026 ini kemungkinan besar akan berlindung di balik narasi “risiko bisnis” atau “kebijakan korporasi”. Namun, garis pemisah antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi terletak pada niat jahat (mens rea) dan pelanggaran prosedur (perbuatan melawan hukum).

​Ketika seorang pucuk pimpinan mengabaikan prinsip kehati-hatian demi memuluskan kredit kepada entitas yang profil risikonya sudah menyala merah, maka itu bukan lagi kesalahan manajemen. Itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan nasabah dan pemegang saham—dalam hal ini, rakyat Jawa Barat dan Banten.

​Tuntutan berat ini harus menjadi shock therapy. Bank bjb seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi regional, bukan menjadi “sapi perahan” bagi korporasi raksasa melalui skema kredit yang dipaksakan.

​Kasus Sritex ini membuktikan bahwa sistem pengawasan internal (SPI) di bank-bank pelat merah masih memiliki celah lebar yang bisa ditembus oleh “pertemanan” atau “instruksi dari atas”. Jika pengadilan nantinya mengamini tuntutan Jaksa, maka pesan yang dikirimkan jelas: Jabatan Direktur Utama bukan tameng kekebalan hukum jika kebijakan yang diambil menciderai uang negara.

​Kita menunggu keberanian Majelis Hakim untuk memberikan keadilan yang hakiki. Sebab, di balik setiap rupiah yang menguap dalam kredit macet yang koruptif, ada hak-hak pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga yang terenggut.

Artikel Tuntutan “Double Digit” Yuddy Renaldi dan “Karpet Merah” di Balik Petaka Sritex pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi integritas dan tata kelola bank milik pemerintah daerah. Bersama Dicky, dua nama lain yang terseret adalah Zainuddin Mappa (eks Dirut Bank DKI) dan Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Sritex periode 2005–2022. Ketiganya diduga melakukan kongkalikong dalam pencairan kredit jumbo senilai Rp692,9 miliar kepada PT Sritex dan entitas anak usahanya, tanpa memenuhi persyaratan kredit yang semestinya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa para tersangka tidak menjalankan prosedur analisis risiko dan tidak menaati ketentuan yang ditetapkan internal bank. Padahal, dokumen dan laporan keuangan Sritex saat itu menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.

“Ini bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan yang mengorbankan dana publik,” ujar Qohar saat konferensi pers di Gedung Bundar, Jakarta, Rabu (21/5).

Penyidikan Kejagung juga telah memeriksa 55 saksi dari berbagai pihak. Bahkan, mantan Direktur Utama Sritex, Iwan Lukminto, sempat dijemput paksa dari kediamannya di Solo oleh penyidik. Ia langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan awal.

Penelusuran awal menunjukkan bahwa kredit kepada Sritex dicairkan pada masa pandemi COVID-19—periode penuh ketidakpastian ekonomi. Pihak bank dinilai sembrono dan abai terhadap prinsip kehati-hatian (prudential banking). Sebagian pengamat bahkan menduga adanya pengaruh kuat dari elite ekonomi dan politik dalam memuluskan skema kredit ini.

Fakta bahwa dua bank milik daerah—Bank BJB dan Bank DKI—terlibat menambah bobot masalah. Bukan sekadar kerugian negara yang harus dihitung, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas keuangan daerah dan kepercayaan publik terhadap BUMD perbankan.

Skandal ini sekaligus membangkitkan kembali sorotan lama terhadap transparansi manajemen Bank BJB. Sebelumnya, nama bank ini sempat dikaitkan dalam sejumlah polemik keuangan, namun selalu berhasil luput dari jerat hukum yang tajam. Apakah kali ini berbeda?

Sejumlah legislator di DPR RI menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Dorongan publik agar skandal ini tak berhenti di level manajerial, tetapi juga menyentuh elite politik daerah yang diduga turut “bermain di balik layar” mulai bergema.

KPK pun sudah menunjukkan atensi. Meski belum spesifik terlibat, sinyal koordinasi antar lembaga penegak hukum semakin menguat. Pemanggilan terhadap pihak-pihak strategis, termasuk mantan Wakil Gubernur Jabar yang sempat disebut dalam isu sebelumnya, masih terbuka lebar.

Skandal Sritex adalah refleksi dari kerapuhan sistem pengawasan dan dominasi nepotisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Di banyak kasus, bank pembangunan daerah cenderung dijadikan alat untuk kepentingan jangka pendek elite tertentu—bukan sebagai lokomotif pembangunan daerah.

Sudah saatnya Bank BJB dan BUMD sejenis direformasi secara menyeluruh: dari penunjukan direksi yang bebas kepentingan politik, penguatan sistem audit dan transparansi, hingga pengawasan publik yang partisipatif.

Kasus ini juga menjadi ujian serius bagi Gubernur Jabar saat ini. Publik menanti, apakah akan ada sikap tegas, atau justru pembiaran yang mengesankan kompromi atas nama kekuasaan.

Artikel Skandal Kredit Sritex: Ketika Bank Milik Daerah Jadi Lumbung Korupsi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.