​Sorotan tajam mengarah pada materi komedi yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Bagi sebagian orang, bit-bit yang dilemparkan Pandji dianggap melampaui batas etika, terutama ketika substansi kritik kebijakan tertutup oleh narasi yang menyerang aspek fisik atau gestur personal.

​Prinsip dasar komedi yang sehat adalah punching up (mengkritik pihak yang lebih berdaya), bukan punching down. Sebagai anak Presiden sekaligus Wakil Presiden terpilih, Gibran jelas memiliki kekuatan politik yang besar. Hal ini menjadikannya subjek kritik yang sah.

​Namun, persoalan muncul saat komedian terjebak pada diksi yang menyerang fisik. Di Indonesia, Pasal 310 KUHP dan UU ITE memberikan batasan tegas mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Meskipun dalam konteks kesenian terdapat ruang ekspresi, penghinaan yang bersifat menyerang kehormatan fisik tetap memiliki risiko hukum jika tidak dikelola dengan bijak.

​Alih-alih berfokus pada aspek fisik yang merupakan pemberian Tuhan (given), seorang komedian papan atas semestinya bisa mengeksplorasi sisi lain yang lebih substansial. Berikut adalah pergeseran fokus yang bisa diambil:

• ​Kritik Berbasis Kinerja: Menyoroti kebijakan, rekam jejak, atau pernyataan politik yang kontradiktif. Ini jauh lebih cerdas dan “tak terbantahkan” secara intelektual.
• ​Satire Kebijakan: Menggunakan ironi untuk membedah program kerja. Ini menyerang pemikiran, bukan raga.
• ​Permintaan Maaf yang Otentik: Jika sebuah materi dirasa telah melukai kemanusiaan di luar konteks kritik politik, keberanian untuk mengklarifikasi adalah bentuk kedewasaan seorang seniman.

​Menghina fisik bukan hanya berisiko pidana, tetapi juga bisa menurunkan kualitas intelektual dari komedi itu sendiri. Penonton Indonesia kian cerdas; mereka merindukan kritik yang membuat mereka berpikir, bukan sekadar tawa sinis atas kekurangan fisik seseorang.

​Pandji Pragiwaksono memiliki kapasitas untuk menjadi suara kritis bangsa. Namun, tantangan terbesarnya saat ini adalah membuktikan bahwa tajamnya lidah komedi bisa membedah ketidakadilan tanpa harus merendahkan martabat manusia. Karena pada akhirnya, komedi terbaik adalah yang mampu memanusiakan manusia, bukan sebaliknya.

Artikel Seni Menertawakan Kuasa: Haruskah Fisik Jadi Sasaran? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kunjungan kerja Wakil Presiden diawali dengan peninjauan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 4 yang berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kecamatan Pauh. Dalam kesempatan itu, Wapres berdialog dengan siswa dan tenaga pendidik serta meninjau sarana dan prasarana pendidikan.

Selanjutnya, Wapres meninjau Kantor Pos Kota Padang untuk menyaksikan langsung proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada masyarakat. Penyaluran ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat.

Wapres menekankan pentingnya percepatan penyaluran BSU, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, sebagaimana instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar realisasi bantuan diselesaikan secara menyeluruh. Ia turut menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan berbagai program nasional.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja selesai, Wapres RI beserta rombongan kembali menuju Bandara Internasional Minangkabau untuk selanjutnya bertolak ke Jakarta.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan Wapres RI ini antara lain Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, M.M., Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Danrem 032/Wbr, Brigjen TNI Machfud, Danlantamal II Padang, Laksamana Pertama Sarimpunan Tanjung, Danlanud Sutan Syahrir, Kolonel Nav Wahyu Bintoro serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Artikel Pangdam I/BB Dampingi Kunjungan Kerja Wapres ke Provinsi Sumatera Barat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Josephine Simanjuntak, Komisi C Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini memaparkan perkembangan Jakarta yang menurutnya perlu pembenahan di semua sektor.

“Jakarta akan menjadi Global City, mari kita bangun bersama,” kata Josephine kepada Kawal Gibran Bersama.

Ia menjelaskam, demografi Jakarta yang begitu besar, tangan pemuda sangat penting dalam pembangunan Jakarta.

“Kita siap nggak, bukan maen, maen, pemuda harus mandiri, ” ujar Josephine dapil IV, Matraman, Cakung, Pulo Gadung.

Josephine menginginkan Kawal Gibran Bersama dapat bersinergi, mengembangkan ide-ide untuk membangun Jakarta.

Semoga kita bisa bekerjasama,” pungkasnya.

Sementara Ketua Umum KGB, Roman Sibuea yang didampingi sembilan pengurus mengungkapkan setuju yang disampaikan oleh Josephine Simanjuntak.

“Jakarta akan menjadi sentral ekonomi.
Kita harus mengikuti perkembangan zaman,” kata Roman Sibuea.

Ia mencontohkan Singapura telah menggunakan teknologi era kini.

“Saya beberapa kali ke Singapor, Singapur pembersihan jalan telah menggunakan robot. Apakah kita nanti akan seperti itu?” jelasnya.

Ia berharap anggota DPRD DKI Josephine Simanjuntak dapat memenuhi harapan masyarakat Jakarta agar hidup nyaman.

“Mengingat sis masuk di komisi C, harus lebih kuat lagi pemasukan daerah,” tegasnya.

Di sesi akhir audiensi juga dipaparkan terkait perempuan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelolaan sampah untuk menuju Jakarta Global City. ***

Artikel Anggota Dewan Jakarta Terima Audiensi Relawan Kawal Gibran Bersama pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Hal tersebut disampaikan Masykuri Abdillah dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Agama Islam dalam rangka Penguatan Program Moderasi Beragama di Sekolah, yang digelar di Bandung, 24 – 26 Februari 2022.

baca juga: Vaksin Merah Putih sudah Disertifikasi Halal, Menag Yaqut Katakan Ini

Masykuri mengatakan, bahwa implementasi moderasi beragama didukung penuh oleh negara. Hal ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024. Oleh sebab itu, implementasi moderasi beragama harus didukung penuh oleh semua pihak agar bisa berjalan dengan baik, karena sebagai bagian dari mengamalkan apa yang ada di Al-Quran.

“Konsep moderasi beragama sejalan juga dengan misi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, dan termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143,” terang Masykuri Abdillah di Bandung, Jumat (25/2/2022) kemarin.

Masykuri berpendapat, dalam konteks Indonesia, moderasi beragama bisa dipraktikkan dalam tiga hal. Pertama, sikap toleransi dalam hubungan antar kelompok masyarakat, terutama dalam masyarakat yang majemuk. Kedua, menerima ideologi dan sistem negara nasional (Pancasila dan UUD 1945) beserta perangkat hukumnya. Ketiga, menerima budaya lokal dan perkembangan zaman disertai dengan upaya-upaya penyesuaian dengan ajaran agama.

“Kita berada di negara yang memiliki kemajemukan. Oleh sebab itu pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik adalah sebuah kewajiban, karena itu semua bagian dari sebuah pemahaman teks Al-Quran dan Hadits serta konteks dan realitas dan dinamika masyarakat secara adil dan berimbang,” tegas Guru Besar Fikih Syiasah UIN Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Ia juga mengatakan, Kementerian Agama dan Kemendikbudristek perlu aktif melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama, dari segi pemahaman guru, penggunaan buku-buku ajar, proses pembelajaran, serta ekstrakurikuler bidang agama. Hal ini, guru yang membidangi pendidikan agama perlu diarahkan kepada pemahaman agama yang moderat, toleran dan berorientasi pada wawasan kebangsaan.

“Masing-masing sekolah perlu bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan agama dan kegiatan keagamaan, sehingga tidak diisi oleh kelompok luar yang memiliki pemahaman keagamaan yang eksklusif atau radikal,” tegas dia.

Dalam agenda Rapat Koordinasi Pendidikan Agama Islam kali ini, turut diikuti oleh Kabid PAI, PAKIS dan Pendis pada Kantor Wilayah Kemenag Provinsi se-Indonesia, Kepala Subdit di lingkungan Direktorat PAI, Pengembang Teknologi Pengajaran di lingkungan Direktorat PAI dan di masing-masing Kanwil Kemenag Provinsi, Pengelola Sistem Informasi Pendidikan Islam di masing-masing Kanwil Kemenag Provinsi, serta Operator SIAGA seluruh Indonesia.

Tampak hadir juga sebagai pembicara lain, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (kemendikbudristek) Anindito Aditomo, dan juga turut hadir Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno. (TU-PAI).

Artikel Stafsus Wapres Minta Lembaga Pendidikan Implementasikan Nilai Moderasi Beragama pertama kali tampil pada Porosmedia.com.