​Kegiatan yang bertajuk “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat” ini diselenggarakan pada Jumat (10/4/2026), bertempat di lokasi bersejarah, Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

​Seminar ini dirancang sebagai ruang dialog konstruktif antara lembaga antirasuah, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat Jabar. Fokus utama pembahasan mengarah pada bagaimana membangun ekosistem sosial yang menolak segala bentuk praktik korupsi, mulai dari tingkat birokrasi hingga pengawasan masyarakat.

​Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, di antaranya: ​H. Dian Rahadian, S.H., M.H. (Ketua), ​Asep Andriana (Sekretaris) dan Pamriadi (Bendahara)

​Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jabar, Dian Rahadian, menekankan pentingnya sinergi antara alumni pemuda dengan institusi negara seperti KPK untuk memastikan keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah Jawa Barat.

​”Ini merupakan komitmen nyata kami untuk ikut serta membentengi masyarakat dengan pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi menjadi semangat kolektif warga Jawa Barat,” ungkapnya di sela acara.

​Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi acara juga menyimbolkan semangat perjuangan dan kemerdekaan dari praktik-praktik yang merugikan negara. Melalui seminar ini, diharapkan lahir rekomendasi-rekomendasi taktis terkait penguatan pengawasan partisipatif yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor pembangunan di Jawa Barat.

​Acara ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan yang berharap agar kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan KPK dapat terus berlanjut guna menciptakan iklim investasi dan pemerintahan yang transparan.

Artikel Perkuat Sinergi Anti-Korupsi, DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat Gelar Seminar Bersama KPK di Gedung Merdeka pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com, Bandung – Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (YGANN) DPD Jawa Barat resmi memperingati hari jadinya yang ke-6 pada Sabtu, 4 April 2026. Sejak didirikan tahun 2020, lembaga ini terus memperkuat komitmennya dalam lini pencegahan, edukasi, serta advokasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Barat.

​Momentum Dirgahayu ke-6 ini menjadi titik balik bagi YGANN untuk mengonsolidasikan semangat kolektif dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari ancaman zat adiktif. Dengan mengedepankan aspek kepedulian sosial, YGANN konsisten merangkul berbagai elemen masyarakat untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba yang mengancam masa depan generasi muda.

​Ketua YGANN DPW Jawa Barat, Yanto Dharma Gunawan, S.H., mengungkapkan bahwa perjalanan enam tahun terakhir merupakan fase krusial dalam membangun fondasi organisasi. Ia menegaskan, keberhasilan program selama ini tidak lepas dari sinergi internal pengurus serta dukungan masif dari publik.

​“Peringatan ke-6 ini adalah pengingat bahwa urgensi melawan narkotika memerlukan gerak bersama. Kami berkomitmen untuk tetap berada di garda terdepan dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran kolektif. Tujuannya jelas, yakni melindungi integritas bangsa dari kehancuran akibat narkoba,” ujar Yanto dalam keterangannya di Bandung (4/4).

​Selama masa perjalanannya, YGANN DPD Jabar tercatat aktif menginisiasi berbagai program preventif. Mulai dari penyuluhan di lingkungan pendidikan, pemberdayaan pemuda, hingga kampanye masif ke masyarakat umum guna meminimalisir angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di daerah.

​Melalui peringatan tahun ini, YGANN menargetkan perluasan jejaring strategis dengan pemangku kepentingan (stakeholders), baik dari jajaran pemerintah, aparat penegak hukum (APH), lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan lainnya. Sinergitas ini dinilai vital untuk menciptakan ekosistem lingkungan yang bersih dari narkotika.

​“Dirgahayu ke-6 YGANN DPD Jawa Barat. Mari terus berjuang memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia yang lebih baik, sehat, dan berintegritas,” pungkasnya. ***

Artikel Enam Tahun Kiprah YGANN Jabar: Konsisten Perangi Narkotika Demi Selamatkan Generasi Bangsa pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Ketidakhadiran kedua terlapor yang merupakan orang tua dari pelaku pencurian tersebut, memicu desakan dari pihak pelapor agar penyidik segera mengambil langkah tegas demi kepastian hukum.

​Ishak Rudianto Sihite, S.H., selaku Kuasa Hukum pelapor, mengonfirmasi bahwa berdasarkan informasi dari penyidik, kedua terlapor tidak memenuhi panggilan pertama tanpa alasan yang jelas.

​”Kami berharap laporan klien kami diproses secara tuntas. Kami membutuhkan kepastian hukum atas dugaan manipulasi yang merugikan klien kami,” ujar Sihite kepada awak media di Medan, Kamis (26/3/2026).

​Persoalan ini bermula pada 3 Desember 2025. Saat itu, pihak keluarga pelaku pencurian menghubungi klien Sihite untuk menawarkan perdamaian. Perlu diketahui, klien Sihite sebelumnya dilaporkan atas tuduhan penganiayaan/pengeroyokan saat menangkap pelaku yang tengah membongkar brankas toko ponsel miliknya.

​Dalam kesepakatan tersebut, klien Sihite bersedia menandatangani surat perdamaian yang rencananya akan digunakan untuk meringankan hukuman pelaku pencurian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sebagai timbal baliknya, terlapor berjanji akan mencabut laporan dugaan pengeroyokan di Polrestabes Medan.

​”Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Surat perdamaian hanya dikirimkan melalui Sium Polrestabes Medan tanpa kehadiran terlapor untuk mencabut laporan secara resmi. Ironisnya, beberapa hari kemudian terlapor justru membatalkan dan mencabut surat perdamaian tersebut secara sepihak,” jelas pengacara yang akrab disapa Pak Sihite ini.

​Sihite menyoroti kejanggalan di mana surat perdamaian yang telah dibatalkan tersebut justru dimasukkan oleh penyidik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan yang menjerat kliennya.

​”Ini sangat aneh. Surat yang katanya untuk perdamaian tiba-tiba dibatalkan, tetapi tetap dijadikan landasan dalam BAP laporan mereka terhadap klien saya. Kami menduga surat perdamaian itu sengaja dibuat hanya sebagai instrumen untuk menjerat klien kami,” tegasnya.

​Alasan terlapor mencabut perdamaian—yang menuduh klien Sihite membuat laporan polisi lain di Polsek Medan Tuntungan—juga dibantah keras. Setelah ditelusuri, tidak ada laporan yang dimaksud, sehingga kliennya merasa telah ditipu secara administrasi dan hukum.

​Mengingat posisi terlapor yang berdomisili di Sidikalang, Sihite meminta penyidik Satreskrim Polrestabes Medan segera mengirimkan surat undangan klarifikasi kedua. Ia juga mendesak penyidik untuk memeriksa anak terlapor yang saat ini tengah menjalani masa hukuman di Lapas Pancur Batu, karena yang bersangkutan hadir saat penandatanganan surat tersebut.

​”Jika pada undangan kedua mereka tetap mangkir, kami meminta penyidik melakukan penjemputan paksa ke kediaman mereka di Sidikalang. Hukum tidak boleh dipermainkan dengan cara-cara yang diduga manipulatif seperti ini,” pungkas Sihite.

​Sampai berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polrestabes Medan terkait kelanjutan langkah penyidikan terhadap kedua terlapor tersebut.

Artikel Mangkir dari Panggilan Klarifikasi, Kuasa Hukum Korban Pencurian Minta Polrestabes Medan Layangkan Undangan Kedua pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com, Bandung – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat melakukan kunjungan audiensi resmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung dalam rangka memperkuat sinergi masyarakat dengan aparat penegak hukum. Kedatangan rombongan APAK Jabar disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, S.H., M.H.

​Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus momentum pengenalan visi kepemimpinan Kajari yang baru. Dalam dialog tersebut, APAK Jabar yang diwakili Ketua R. Yadi Suryadi menyampaikan dukungannya terhadap penegakan tata tertib hukum di wilayah Kota Bandung agar berjalan selaras dengan amanah dan sumpah jabatan.

Kajari Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, mengapresiasi atas inisiatif dan dukungan masyarakat melalui APAK Jabar. Ia menekankan bahwa dalam menangani setiap persoalan hukum, Kejaksaan bekerja berdasarkan koridor yang ketat, yakni bersandar pada bukti-bukti dan fakta di lapangan.

​”Kami berterima kasih atas dukungan dari elemen masyarakat. Hal ini penting dalam mengawal setiap proses hukum yang sedang berjalan maupun yang tengah berproses, agar semuanya tetap objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” ujar Abun dalam pertemuan, Senin, (09/03/2026) di Aula Pertemuan Gedung Kejari Kota Bandung.

Satu poin krusial yang disepakati dalam audiensi ini adalah komitmen kedua belah pihak untuk menjaga sinergitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. APAK Jabar menegaskan posisinya sebagai mitra kritis masyarakat yang siap bersinergi dengan instansi Kejaksaan guna menciptakan iklim hukum yang bersih di Kota Bandung.

​Melalui audiensi ini, APAK Jabar dan Kejari Kota Bandung menyepakati adanya koordinasi antara elemen penggiat anti-korupsi dan institusi penegak hukum semakin solid, demi terwujudnya transparansi dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel Sinergitas Penegakan Hukum, APAK Jabar Gelar Audiensi Bersama Kajari Kota Bandung yang Baru pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Persahabatan yang telah lama terjalin ini adalah bukti nyata bahwa ketika “Pedang Keadilan” bertemu dengan “Hati Nurani”, tercipta sebuah kekuatan yang mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat luas.

​Oegroseno, yang mencapai puncak kariernya sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri), dikenal sebagai polisi yang “langka”. Ia adalah prototipe kesederhanaan dan ketegasan. Di sisi lain, Singky Soewadji hadir sebagai aktivis kemasyarakatan yang vokal dan pemerhati satwa liar—seorang humanis yang tidak gentar menghadapi tembok kekuasaan demi menyuarakan kebenaran.

​Meski berasal dari latar belakang yang berbeda—satu dari korps bhayangkara, satu dari jalur aktivisme—keduanya dipersatukan oleh satu hal: Integritas.

​Dunia hukum sering kali menjadi saksi bisu atas keteguhan mereka. Oegroseno, yang tetap vokal meski tak lagi menjabat, pernah berdiri di barisan depan membela marwah lembaga antikorupsi saat terjadi gesekan Polri-KPK. Sikapnya yang tanpa pamrih menjadikannya dipercaya oleh Presiden Joko Widodo masuk dalam Tim Independen.

​Sejalan dengan semangat itu, Singky Soewadji bergerak di garis depan kemanusiaan. Baginya, keadilan adalah mata uang tunggal. Kedekatannya dengan Oegroseno bukan didasarkan pada kepentingan pragmatis, melainkan pada rasa hormat terhadap dedikasi masing-masing dalam menjaga integritas. Singky sering digambarkan sebagai “Sinar matahari di tengah badai,” sementara Oegroseno adalah “Pilar kokoh di tengah arus.”

​Humanisme adalah jembatan yang mempererat hubungan mereka. Oegroseno dikenal bawahannya sebagai jenderal yang tak segan bersepeda ke kantor, sebuah simbol kesahajaan yang mendalam. Karakter ini sangat cocok dengan filosofi hidup Singky yang percaya bahwa keberanian sejati selalu berpijak pada empati.

​Kesamaan nilai ini membuahkan sinergi dalam berbagai advokasi:

​Advokasi Keadilan Sosial: Keduanya konsisten mengawal kasus hukum yang menyentuh rasa keadilan publik.

​Penyelarasan Visi: Oegroseno memberikan perspektif hukum yang tajam, sementara Singky memberikan sentuhan humanis dan data faktual di lapangan.

​Keteguhan Prinsip: Keduanya membuktikan bahwa menjadi benar tidak harus dengan cara yang lemah, dan menjadi berani tidak berarti kehilangan sisi lembut sebagai manusia.

​Persahabatan antara Oegroseno dan Singky Soewadji adalah pengingat bagi kita semua bahwa di tengah “bisingnya” kepentingan, masih ada individu-individu yang memilih jalan sunyi demi kebenaran. Mereka bukan sekadar sahabat dalam keseharian, melainkan rekan seperjuangan dalam menjaga marwah bangsa.

​Bagi kami di Porosmedia.com, hubungan keduanya bukan hanya subjek berita. Ini adalah narasi tentang bagaimana integritas dapat menyatukan dua tokoh besar untuk tetap menjadi oase di tengah gurun ketidakadilan.

​“Prajurit sejati tidak bisa ditundukkan oleh intimidasi, melainkan hanya oleh kebenaran.” — Sebuah prinsip yang terus mereka hidupi hingga hari ini.

Artikel Jejak Integritas di Garis Keadilan: Simfoni Persahabatan Oegroseno dan Singky Soewadji pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Zanuar Zain Yutama, S.H., perwakilan dari pihak serikat pekerja sekaligus praktisi hukum, Jumat, 20 Februari 2026, saat dikontak lewat pesan WA, menegaskan bahwa tudingan sabotase harus didasarkan pada fakta hukum yang valid, bukan sekadar asumsi yang digulirkan ke ruang publik.

​Menurut tim hukum, hingga saat ini tidak ada penjelasan transparan mengenai siapa yang dimaksud melakukan sabotase dan apa tindakan konkretnya. “Penegakan hukum tentu kami dukung selama berbasis bukti. Namun, melempar narasi sabotase tanpa subjek dan dasar hukum yang jelas hanya akan menggiring opini negatif terhadap karyawan yang selama ini justru menjadi garda terdepan dalam merawat satwa,” ungkapnya.

​Pihaknya menyoroti adanya kontradiksi di lapangan. Berdasarkan fakta selama rentang waktu 3 Februari hingga 18 Februari, justru muncul indikasi beban biaya yang tidak semestinya diberikan kepada karyawan.

​Zanuar Zain Yutama mengungkapkan adanya oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah yang justru meminta dana talang dari anggota serikat pekerja untuk menutupi biaya operasional maupun kebutuhan pakan satwa selama masa penutupan.

​”Ini sangat ironis. Pengelolaan dan pembiayaan satwa adalah tanggung jawab institusional dan pemilik kebijakan, bukan dibebankan kepada pekerja melalui dana talang. Jika benar ada tekanan seperti ini, justru hal tersebut yang patut dipertanyakan secara hukum karena merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak semestinya,” tegas Zanuar Zain Yutama, S.H.

​Lebih lanjut, pihak serikat pekerja menyayangkan sikap Wali Kota yang dinilai memberikan tekanan psikologis kepada karyawan melalui ancaman pidana. Zanuar Zain Yutama menekankan bahwa secara hukum, para karyawan tidak memiliki ikatan kerja dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, namun dipaksa untuk mengikuti skema yang belum memberikan kepastian soal nasib dan kesejahteraan mereka.

​”Wali Kota seolah menebar ancaman tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan yang terdampak langsung oleh penutupan ini. Padahal, kami dari serikat pekerja telah mengajukan solusi konkret mengenai pola pengelolaan sementara agar satwa terawat dan hak karyawan tetap terlindungi,” tambahnya.

​Kuasa hukum meminta agar Pemerintah Kota Bandung tidak menggunakan narasi sabotase sebagai tameng untuk menutupi ketidakjelasan skema operasional dan pembiayaan pasca-penutupan.

​”Jangan sampai isu kesejahteraan satwa dijadikan alat tarik-menarik kepentingan. Kami mendesak transparansi: tunjukkan langkah nyata dalam menjamin pakan dan lindungi hak pekerja. Jika jalur pidana ingin ditempuh, maka harus menyasar semua pihak, termasuk jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau pembebanan tanggung jawab operasional kepada pekerja secara ilegal,” tutup pernyataan tersebut.

Artikel Kuasa Hukum Karyawan Bandung Zoo Pertanyakan Dasar Ancaman Pidana Wali Kota: “Kesejahteraan Satwa Bukan Tanggung Jawab Dana Talang Pekerja” pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Sopiadi memandang bahwa kehidupan adalah pilihan. Manusia memiliki ruang untuk menciptakan kebaikan atau keburukan, namun ada jalan tengah yang lebih bijak: tidak terjebak dalam dikotomi hitam-putih yang kaku. Setelah melewati berbagai fase karier yang matang, Sopiadi kini lebih fokus pada penataan internal, baik diri pribadi maupun keluarga.

​”Keluarga adalah prioritas utama. Perjalanan orang tua pada akhirnya adalah tentang mempersiapkan warisan nilai dan karakter bagi anak-anak sebagai penerus masa depan,” ujar Sopiadi. Baginya, keberhasilan karier harus dibarengi dengan kerendahan hati dan komitmen untuk menjadi teladan bagi generasi penerus.

​Sebagai seorang pengacara yang telah menangani berbagai kasus dan menghadapi beragam karakter manusia, Sopiadi memetik pelajaran berharga tentang integritas. Ia berpesan kepada sahabat dan mitranya untuk menghindari konflik yang tidak perlu, terutama mencari keuntungan sesaat yang justru merugikan di masa depan.

​Melalui wadah Prabu, ia ingin menularkan semangat komitmen dan konsistensi. “Hidup bukan tentang melihat keberuntungan orang lain, melainkan tentang keteguhan menjalani proses. Fokus pada komitmen diri adalah kunci,” tambahnya.

​Bicara mengenai relasi antara Pemerintah dan Masyarakat, Sopiadi memiliki pandangan yang mendalam terhadap profesi jurnalis. Ia menilai jurnalis bukan sekadar pembawa berita, melainkan pembawa pesan kebenaran yang memiliki dimensi moral yang sangat tinggi.

​”Anggaplah jurnalis sebagai pembawa misi kenabian yang menyampaikan suara kebenaran. Karena itu, Pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata terhadap masyarakat murni yang memperjuangkan kebenaran melalui saluran informasi yang jujur,” tegasnya.

​Menyoroti kepemimpinan di Jawa Barat, Sopiadi menekankan pentingnya sosok pemimpin yang benar-benar merepresentasikan karakter Sunda. Ia mengambil filosofi kepemimpinan masyarakat adat seperti di Baduy, di mana seorang pemimpin adalah teladan utama dalam kepatuhan terhadap aturan yang ada.

​”Pemimpin saat ini seharusnya bukan sekadar pembuat aturan yang berpotensi berbenturan dengan aspirasi murni masyarakat. Sebaliknya, pemimpin harus menjadi sosok yang paling patuh pada hukum dan aturan yang berlaku. Itulah sejatinya karakter pemimpin yang dibutuhkan Jawa Barat ke depan,” pungkasnya.

Artikel Filosofi “Titik Nol” dan Pesan Kebangsaan Sopiadi: Menata Diri, Membela Rakyat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Rombongan masyarakat diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR. Gobay, yang menegaskan bahwa lembaganya akan memproses laporan tersebut melalui mekanisme resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam forum resmi tersebut, KSB Wate menjelaskan bahwa hubungan kerja sama antara masyarakat adat dan pihak WNA telah berlangsung kurang lebih sembilan tahun. Pada awal kesepakatan, masyarakat disebut dijanjikan pembagian hasil sebesar 10 persen dari aktivitas pertambangan.

Namun, KSB Wate menilai bahwa kesepakatan itu tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya.

“Kesepakatan awal tidak pernah dipenuhi. Masyarakat hanya menerima sejumlah uang dalam jumlah tidak seberapa dan tidak diberikan secara teratur,” ujar Otis Monei.

Masyarakat menilai kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian, karena tidak diikuti laporan transparan maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Selain permasalahan bagi hasil, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran mengenai aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan tanpa izin resmi. Informasi awal yang dihimpun masyarakat serta koordinasi awal dengan pihak teknis pemerintah menunjukkan belum ditemukannya kelengkapan legalitas formal yang wajib dimiliki pelaku usaha pertambangan.

“Jika benar tidak ada izin, lalu kembali memasuki blok lain, tentu ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat,” jelas KSB Wate.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah provinsi serta aparat penegak hukum memastikan status legal seluruh aktivitas di wilayah Merago.

Menanggapi laporan masyarakat, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah menyampaikan bahwa lembaga legislatif daerah akan mendorong sejumlah langkah tegas, di antaranya:

1. Meminta Kantor Imigrasi menelusuri status kewarganegaraan, izin tinggal, dan legalitas keberadaan WNA tersebut.

2. Mengirim surat kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meminta perhatian terhadap dugaan adanya pihak tertentu yang diduga memberi perlindungan terhadap aktivitas nonprosedural.

3. Mendorong percepatan pendirian Kantor Imigrasi di Nabire guna memudahkan pengawasan WNA.

4. Meminta aparat penegak hukum menginventarisasi seluruh WNA yang bekerja di Nabire dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran prosedural.

“Kalau tidak ada dokumen perizinan yang sesuai aturan, tentu perlu diamankan untuk diproses lebih lanjut,” ujar John NR. Gobay.

Dalam penyampaian aspirasi, tampak pula keluhan mengenai sejumlah anak dari wilayah adat yang dibawa ke Jakarta dengan janji pendidikan. Namun, menurut laporan masyarakat, anak-anak tersebut tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dijanjikan.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan moral yang menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak,” tegas KSB Wate.

Masyarakat meminta agar aspek ini turut menjadi bagian dari proses pemeriksaan resmi pemerintah.

Kuasa hukum masyarakat adat, Sergius Wabiser, S.H., menyampaikan bahwa laporan polisi telah dibuat dan pemeriksaan lanjutan dijadwalkan Senin mendatang di Polres setempat.

Menurutnya, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang harus diuji melalui proses hukum, antara lain:

Dugaan wanprestasi atau penipuan terkait kesepakatan 10 persen.

Dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin (IUP/OP).

Dugaan pengambilan sumber daya alam tanpa persetujuan negara dan masyarakat adat.

Kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut akan dibuktikan melalui proses penyelidikan resmi.

“Kami memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk menunjukkan itikad baik. Jika tidak, kami akan melanjutkan seluruh proses hukum sampai tuntas,” ujarnya.

Dalam forum DPR, juga disampaikan kekhawatiran atas kemungkinan masuknya kelompok masyarakat dari suku lain yang diduga memberikan perlindungan kepada aktivitas pertambangan yang dipersoalkan.

KSB Wate menegaskan bahwa wilayah Musairo–Merago merupakan hak ulayat masyarakat Wate, sehingga keterlibatan suku luar dikhawatirkan dapat memicu gesekan horizontal.

“Kami ingin situasi tetap damai. Jangan sampai kepentingan pihak luar justru menciptakan konflik antar sesama orang Papua,” tegasnya.

Menutup penyampaian aspirasi, KSB Wate menegaskan bahwa masyarakat tetap membuka ruang dialog, tetapi tidak akan tinggal diam apabila hak-hak adat tidak dihormati.

DPR Papua Tengah menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis pertambangan serta keimigrasian.

Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dan penyelesaian menyeluruh atas persoalan tambang di wilayah Merago.

Artikel Dugaan Pelanggaran Kesepakatan dan Aktivitas Tambang oleh WNA di Musairo–Merago, KSB Wate & Kuasa Hukum Sampaikan Aspirasi ke DPR Papua Tengah pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Salah satu penerima penghargaan bergengsi tersebut adalah Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR RI.

Makna Penganugerahan

Bintang Republik Indonesia merupakan tanda kehormatan tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas jasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan NKRI.

Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi negara terhadap pengabdian tokoh bangsa yang berkontribusi dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas nasional, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.

Dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menerima penghormatan atas kiprah dan pengabdiannya, khususnya di bidang politik, regulasi strategis nasional, serta perannya dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

Tercatat ada 141 tokoh nasional yang menerima tanda kehormatan pada kesempatan tersebut, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

Ucapan Selamat dari Aktivis dan Tokoh Muda

Atas penghargaan tersebut, Tody Ardyansah Prabu, S.H. – aktivis HMI, alumni BEM FH Universitas Trisakti, Wakil Ketua Umum Forum Alumni BEM & Senat Mahasiswa (FABEM), serta Wakil Ketua Majelis Pertimbangan BPP KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia) – menyampaikan apresiasinya.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. atas anugerah yang diberikan negara. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi beliau untuk terus menjaga amanah rakyat, konsisten dalam pengabdian, serta melanjutkan perjuangan menuju Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama,” tegas Tody A. Prabu.

Figur Kenegarawan

Menurut Tody, sosok Sufmi Dasco Ahmad mencerminkan figur negarawan yang matang dalam kepemimpinan legislatif maupun organisasi politik. Beliau dinilai konsisten menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik, dekat dengan kalangan aktivis, serta merawat hubungan baik dengan elemen masyarakat.

“Kepemimpinan beliau menyeimbangkan demokrasi yang sehat dan terukur, baik di bidang politik, hukum, maupun kesejahteraan rakyat. Sosok kenegarawan seperti beliau sangat dibutuhkan untuk mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto demi tercapainya visi besar bangsa,” tambah Tody.

Ia bahkan menyebut peran Dasco layaknya Mahapatih, yakni penasihat utama yang memberi masukan strategis kepada Presiden dalam pengambilan keputusan penting bagi bangsa.

“Negara membutuhkan figur dengan kearifan, strategi, serta ketegasan untuk menjaga stabilitas nasional, merekatkan persatuan, meredam gejolak sosial, cepat merespons persoalan masyarakat, dan menghadirkan solusi terbaik,” tutupnya.

Penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama yang diterima Sufmi Dasco Ahmad bukan hanya bentuk apresiasi atas dedikasi pribadi, melainkan juga simbol pengakuan negara terhadap kepemimpinan legislatif yang kuat dan konsisten.

Dengan spirit Merdeka 80 Tahun NKRI, harapannya penghargaan ini semakin memotivasi para pemimpin bangsa untuk bersama-sama mengawal cita-cita Indonesia Emas 2045.

Tody Ardyansah Prabu, S.H.

Ketua Umum Komunitas Rakyat Indonesia Unggul / Waketum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa)

Wakil Ketua Majelis Pertimbangan BPP KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia)

Artikel TAP, S.H. Ucapkan Selamat atas Anugerah Tertinggi bagi Kepemimpinan Legislatif: pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Namun, di balik pidato seremonial itu, terselip pesan penting: kualitas pelayanan publik tak akan membaik hanya karena seragam ASN, tetapi harus dibarengi mentalitas kerja, etika, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

“Kami berharap orientasi ini diperhatikan, diresapi, dan diamalkan pada kerja-kerja ke depan. Jangan hanya datang, duduk, lalu kembali tanpa transformasi. Jadikan ini bagian dari penguatan dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegas Asep Mulyadi.

Pernyataan itu seolah menyasar fakta klasik birokrasi kita: orientasi dan pelatihan sering kali hanya menggugurkan kewajiban administratif, bukan membentuk karakter pelayan publik. Asep secara eksplisit mengingatkan bahwa PPPK bukan sekadar status pegawai kontrak dengan gaji tetap, tetapi garda terdepan yang ikut menentukan wajah Pemkot Bandung di mata publik.

Asep juga menyinggung tantangan di era digital. Dalam birokrasi yang masih kerap terjebak pola lama, keterampilan teknis dan etika kerap tertinggal dibanding kecepatan teknologi. Di sinilah peran PPPK diuji: apakah mereka akan mengikuti irama zaman, atau justru menjadi bagian dari beban sistem.

“Kalau tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka akan tergeser. Etika dan profesionalitas bukan pilihan, tapi keharusan,” katanya.

Dalam konteks ini, Asep tidak hanya menasihati peserta, tapi juga menyentil Pemkot Bandung yang belakangan kerap dikritik atas lambannya reformasi layanan publik, mulai dari perizinan hingga transparansi anggaran.

Banyak pihak menilai keberadaan PPPK belum sepenuhnya optimal. Masih ada keluhan terkait ketimpangan beban kerja, kejelasan jenjang karier, hingga dominasi struktural ASN tetap terhadap para PPPK. Jika tidak dikelola dengan adil, kondisi ini berpotensi melemahkan semangat kerja mereka.

Asep pun berupaya membangun semangat baru dengan memberikan pesan personal.

“Selamat menjadi bagian dari ASN Kota Bandung. Jadikan orientasi ini sebagai awal komitmen untuk bekerja loyal, profesional, dan disiplin,” ucapnya.

Namun publik menanti lebih dari sekadar ucapan. Mereka ingin melihat orientasi ini benar-benar membentuk karakter aparatur yang jujur, adaptif, dan berpihak pada masyarakat — bukan yang sekadar hadir dan menunggu perintah.

Jika orientasi ini akan menjadi pemicu perbaikan pelayanan publik, maka monitoring implementasi nilai-nilai yang diajarkan wajib dilakukan. Bukan hanya PPPK yang dituntut beretika, tetapi juga para pejabat senior dan sistem birokrasi di atasnya. Tanpa hal itu, orientasi hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang tak menyentuh akar masalah: budaya kerja yang stagnan dan resistensi terhadap perubahan.

Artikel Ketua DPRD Kota Bandung Minta PPPK Tak Cuma Serap Materi, Tapi Wujudkan Etika dalam Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

TAP Ketua Umum Forum Rakyat Indonesia Unggul ucapkan terima kasih kepada bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beserta Jajaran Para pembantunya yang telah peduli terhadap nasib rakyat Indonesia.

Presiden RI Bapak Prabowo Subianto masa jabatan 2024 – 2029 mesti mengevaluasi para pembantunya per semester yang tidak memenuhi kinerjanya sesuai dengan arahan bapak Presiden dan melangsingkan kabinet untuk mencegah defisit anggaran negara 800 Trilyun di tahun 2025.

Periode 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diwarnai sederet kebijakan populis di bidang ekonomi dan sosial. Saat baru menjabat, pada November 2024, pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen, cukup signifikan dibandingkan kebijakan upah era Joko Widodo. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo Umumkan Gaji Guru Naik Mulai 2025, Adapun dengan kenaikan gaji ini, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun. mengumumkan kenaikan gaji  guru saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Prabowo akan menaikan gaji Para Hakim. Kebijakan ini untuk memenuhi permintaan hakim yang meminta gaji mereka naik sebesar 100 persen. ( sumber tempo )

Pendekatan populis di bidang ekonomi :
Pembatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada awal tahun 2025. Pemerintah akhirnya membatasi kenaikan tarif pajak konsumsi itu hanya untuk barang mewah yang dikonsumsi orang-orang superkaya.

Pemerintahan Prabowo juga langsung mengeksekusi sejumlah program unggulannya, seperti program pilot Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga pada awal tahun 2025.

Kisruh wacana kenaikan tarif PPN sempat menjadi isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik pada Prabowo di 100 hari pertama. Namun, pembatalan kebijakan itu ”menyelamatkan” citra pemerintah di mata publik, kendati proses pengambilan keputusan yang plin-plan dan serba mendadak tetap menjadi catatan buruk atas kinerja pemerintah di tiga bulan pertama.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, citra Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat positif selama 100 hari pemerintahan. Berdasarkan data Litbang Kompas, citra positif Presiden Prabowo mencapai 94,1 persen. Ini merupakan prestasi kinerja dan sejarah citra positip kepemimpinan Presiden dimasa pemerintahan 100 hari sesuai harapan masyarakat Indonesia.

Bahkan, citra positif yang diperoleh Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2015 lalu yakni sebesar 89,9 persen. “Kalau Pak Jokowi, itu yang periode 100 hari, yang di 20 Januari 2015 itu kan 89 (persen). Sementara Pak Prabowo 94 (persen). Jadi (Pak Jokowi) kalah itu di situ. Dan terakhir Pak Jokowi kan 76,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, Jumat (17/1/2025). ( sumber kompas.com)

Kebijakan Populisme

Populisme adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan “rakyat” yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut “elite

Populisme bisa dijadikan senjata jitu untuk mencapai suara terbanyak alias kemenangan di lingkungan demokrasi.

Salah satu tantangan terbesar dalam kepemimpinan Prabowo adalah bagaimana menggabungkan populisme dengan kebijakan nyata. Populisme dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik dukungan rakyat, tetapi tanpa kebijakan nyata yang mendukung, dukungan tersebut tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, kebijakan nyata yang baik membutuhkan dukungan politik yang kuat, yang sering kali dapat diperoleh melalui pendekatan populis.

Tody A Prabu , SH juga berharap Kepemimpinan Presiden Prabowo depan mampu memprediksi tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan.

“Sehingga saat Presiden membuat kebijakan publik, bukan sekadar kebijakan murah hati (benevolent policy), tetapi bagaimana kebijakan publik tersebut dijalankan secara tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan publik

Pandangan dari saya Indonesia di pimpin seorang Presiden yang bukan sekedar Berani & Tegas tapi sosok Inovator , memiliki kemampuan intelektual dan Mampu membaca potensi peluang – peluang untuk pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang kuat Bukan Pemimpin yang sekedar Pencitraan membangun sifatnya monumental dan kebijakan populisme semata.

Tidak Ada Negara yang Miskin Di Dunia ini. TETAPI Yang ada Negara YANG SALAH kelola Pemerintahannya
Pemimpin yang populis hanya mampu terpilih oleh suara akar rumput tetapi ketika dia sudah berkuasa akan menjadi tantangan besaran dalam mentata kelola pemerintahan dengan baik!!

Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional adalah 8 % :

Dalam sejarah Indonesia memang pernah lima kali mengalami pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu terjadi pada 1968 (10,92 persen), 1973 (8,10 persen), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%), dan 1995 (8,22 persen).

Pertumbuhan ekonomi RI yang stagnan di level 5 persen salah satunya disebabkan oleh sektor industri manufaktur yang tumbuh stunting.

Di mana, pertumbuhan sektor manufaktur di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, dengan proporsi terus merosot dari 24 persen di periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi hanya 18 persen di periode pemerintahan Jokowi.

Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi 8%

Kunci utama mencapai pertumbuhan ekonomi 8% kepemimpinan Bp Prabowo – Bp Gibran adalah salah satunya memperkuat industri manufaktur di tanah air dan membangun kepercayaan dunia international dalam mendatangkan investasi sebesarnya di indonesia dengan target transfer teknologi maupun mempersiapkan kualitas SDM & Science ilmu pengetahuan di indonesia. Salah satunya adalah memajukan kualitas keilmuan mendatangkan diaspora dari seluruh penjuru dunia dalam pengembangan ilmu pengetahuan mewujudkan industri strategis nasional dalam segala aspek.

Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi

Pembangunan politik yang stabil dan demokratis adalah prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dalam membangun kepercayaan luar negeri dalam mendatangkan investasi seluas – luasnya.

Pemimpin memiliki good will visioner dalam memanfatkan kekayaan alam yang berkeadilan dalam memakmurkan rakyatnya dan tidak para elit politik tanah air tidak untuk korupsi anggaran rakyat. Tapi apakah hanya mengandalkan kekayaan negara yang akan punah dimasanya dan dampak lingkungan akibatnya. Caranya meraih Kesejahteraan Rakyat dan menambah pendapatan negara adalah membuka investor seluas – luasnya dengan insentif pajak dengan jaminan kepastian hukum dan stabilitas keamanan nasional . Ini adalah kluhnya. Kita butuh pemimpin yang visioner bukan saja mengandalkan alam untuk memajukan ekonomi karena alam hanya untuk sekedar di eksploitasi semaya yang mana ujungnya memgakibatkan punah dan rusak apalagi dengan cara merusak hutan merupakan cara pikir yang instan hanya target menarik pendapatan sementara tanpa berpikir menjaga keseimbangan alam saat ini & masa depan . Pemimpin jangan hanya berpikir satu komoditas sawit yang di unggulkan semata tanpa berpikir dengan cara Out The Box serta solusinya perlu adanya program berkelas mendunia , agar komoditas indonesia mendunia, dan memperkuat pelabuhan jalur perdagangan logistik indonesia mendunia

Contoh Kota Batam Wajib dipersiapkan dan diperkuat dengan serius sebagai pelabuhan yang berkelas di dunia dalam kompetisi jalur perdagangan dengan singapura hal ini perlu menjadi concern oleh negara kepemimpinan Bp Prabowo karena hal ini menjadi pendapatan besar cukup untuk membayar utang negara & mensejahterakan rakyat indonesia dalam peta jalan indonesia menuju indonesia Emas & Unggul 2045

Tidak ada Negara Maju Tanpa Meritokrasi Jangan Tanyakan apa yang Berikan Negara kepadamu tapi Apa yang kamu sudah berikan kepada Negaramu , dan Memetakan Kepentingan Nasional Nation Interest Indonesia.

Peta Jalan Indonesia untuk Mencapai Pertumbuhan 8 % Bidang Penegakan Hukum dan mencegah kebocoran / kerugian negara Yakni :

Revisi UU Tipikor, KUHP dan Kuhap* termasuk UU perampasan aset segera direalisasikan maupun DPR membuka peluang merevisi UU Kehakiman yang salah satunya akan memperbaiki remunerasi dengan untuk Penerapan Hukum yang lebih tegas kepada koruptor dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dan memberikan ruang demokrasi kepada media dalam keseimbangan cek and balance demokrasi di tanah air.

Salam TAP – Ketum Forum Rakyat Indonesia Unggul

Artikel TAP Ketua Forum Rakyat Indonesia Unggul (RIU) Apresiasi Pemerintah Prabowo dalam 100 hari kerja, Rekor dalam sejarah Indonesia pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara dari BPK RI terkait perkara tersebut senilai Rp.488.948.696.131,56 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Koma Lima Puluh Enam Rupiah) yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dr. Ir. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Yulianto, S.H., M.H.

Selanjutnya Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada hari ini juga telah melaksanakan pemeriksaan Ahli dari BPK RI di Jakarta terkait Penghitungan Kerugian Negara tersebut.

Kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga akan melakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Penuntut Umum dan setelah itu akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk disidangkan.

Artikel Kejati Sumsel Terima Hasil Audit BPK Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang PT.ABS Rugikan Negara Rp.488,9 M dan Kerusakan Lingkungan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.