​Berdasarkan data yang dihimpun redaksi Porosmedia.com, tingkat kepatuhan retribusi sampah saat ini masih tertahan di angka 25% hingga 30%. Hal ini menyisakan lubang besar sebesar 70% potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diduga “menguap” atau tidak tergarap maksimal.

​Meski telah diberlakukan Perda No. 1 Tahun 2024 yang mengatur tarif baru berdasarkan klasifikasi daya listrik dan luas bangunan, pendapatan daerah dari sektor sampah belum mampu menutup beban operasional pengangkutan dan tipping fee. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai efisiensi birokrasi dan perlunya audit menyeluruh terhadap restrukturisasi biaya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

​”Sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe seharusnya menjadi penyumbang signifikan. Namun, sejauh mana pengawasan di lapangan untuk memastikan iuran yang mereka bayar sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan?” ujar pengamat kebijakan publik Wempy Syamkarya menyikapi fenomena ini.

​Kondisi semakin krusial mengingat pemangkasan kuota buang di TPA Sarimukti menjadi hanya sekitar 938 ton per hari. Dengan total timbulan sampah Bandung yang mencapai 1.500 ton, terdapat selisih sekitar 560 ton sampah setiap harinya yang berpotensi meluber di TPS-TPS liar jika tidak ditangani dengan strategi yang jelas.

​Di tengah situasi darurat ini, langkah Pemkot Bandung menambah anggaran sebesar Rp90 Miliar untuk pengadaan mesin insinerator di 11 titik menuai sorotan. Publik mendesak adanya transparansi penuh dalam proses pengadaan ini.

​Terdapat tiga poin krusial yang perlu dikawal: ​Transparansi Lelang: Menghindari adanya potensi mal-administrasi dalam pengadaan barang.​Aspek Lingkungan: Menjamin bahwa teknologi yang digunakan tidak menghasilkan emisi yang berbahaya bagi kesehatan warga sekitar dan ​Keamanan Investasi: Memastikan anggaran Rp90 Miliar tersebut tidak menjadi proyek mubazir yang gagal menyelesaikan masalah residu secara jangka panjang.

​Di sisi lain, Redaksi Porosmedia.com telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sejak awal April 2026. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak UPTD Pengelolaan Sampah hanya memberikan jawaban singkat bahwa informasi tersebut “akan segera diinformasikan” tanpa memberikan rincian data konkret.

​Publik kini menanti langkah nyata dari otoritas terkait: apakah anggaran miliaran rupiah tersebut akan benar-benar menjadi solusi, atau justru hanya menambah beban baru bagi masyarakat di tengah carut-marut tata kelola sampah yang belum tuntas.

Artikel Menyoal Transparansi Anggaran: Retribusi Sampah Bandung Bocor 70%, Insinerator Rp90 Miliar Jadi Pertanyaan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Secara hukum, berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap warga dan pelaku usaha diwajibkan menyetor iuran sebagai kompensasi jasa pelayanan sampah. Pertanyaannya sederhana: Berapa sebetulnya uang yang terkumpul, dan mengapa pelayanan tetap megap-megap?

​Data menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran retribusi hanya stagnan di angka 30-an persen selama bertahun-tahun. Ini adalah kegagalan sistemik yang dipelihara. Mengapa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seolah “loyo” memungut retribusi dari sektor komersial besar, namun di saat yang sama membiarkan warga di level bawah bingung dengan sistem penarikan yang seringkali tumpang tindih dengan iuran RT/RW?

Pemkot Bandung menggelontorkan tak kurang dari Rp348 Miliar pada tahun 2026 ini untuk penanganan sampah. Jika retribusi ditarik secara maksimal dan transparan, anggaran jumbo tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan sampah modern di tingkat kewilayahan, bukan sekadar “tambal sulam” menyewa alat atau membayar tipping fee.

​Rendahnya realisasi retribusi ini bukan sekadar soal “warga tidak mau bayar”. Ini soal krisis kepercayaan. Masyarakat enggan membayar jika mereka tidak melihat timbal balik layanan yang pasti. Banyak warga sudah membayar retribusi secara resmi, namun sampah di TPS tetap meluber atau tidak diangkut tepat waktu.

Kita harus berani mendesak adanya audit transparan terhadap aliran dana retribusi sampah dari hulu ke hilir. Jangan sampai uang recehan dari rakyat kecil masuk ke kas daerah, sementara “kakap” komersial dibiarkan bermain di area abu-abu.

​Sudah saatnya Pemkot Bandung berhenti bersikap reaktif dengan hanya menambah anggaran darurat setiap kali TPA penuh. Masalah sampah Bandung bukan kekurangan uang, tapi kekurangan integritas dalam mengelola uang hasil keringat rakyat tersebut.

​Jika sistem penarikan retribusi tidak segera didigitalisasi secara total dan diawasi ketat, maka berapa pun kenaikan tarif dalam Perda baru, hasilnya akan tetap sama: Sampah tetap di jalan, uang rakyat “menguap” entah ke mana.

Artikel Ironi Retribusi Sampah Bandung: Rakyat Bayar, Masalah Menumpuk, Di Mana “Logika” Pengelolaannya? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.