​Sebanyak 100 karangan bunga dari pengurus dan kader PSI tingkat provinsi hingga kota/kabupaten dikirimkan sebagai bentuk empati dan simpati mendalam atas peristiwa besar yang melanda kawasan Timur Tengah tersebut.

​Direktur Penggalangan Relawan DPP PSI, Furqan AMC, yang hadir langsung di Rumah Dinas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jalan Madiun, Jakarta Pusat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan manifestasi dari nilai kemanusiaan universal.

​”Dalam tradisi diplomasi internasional, menyampaikan belasungkawa adalah bentuk penghormatan kemanusiaan yang melampaui perbedaan politik maupun ideologi. Kami hadir untuk menunjukkan solidaritas antarbangsa,” ujar Furqan setelah diterima oleh Duta Besar Iran, Jumat (6/3).

Langkah ini juga dipandang selaras dengan sikap resmi Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan surat belasungkawa resmi melalui Menteri Luar Negeri Sugiono kepada pemerintah Iran.

​Pantauan di lokasi menunjukkan deretan karangan bunga dari jajaran teras DPP PSI, mulai dari Ketua Umum Kaesang Pangarep, Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, hingga Ketua Harian Ahmad Ali. Tak ketinggalan, ucapan duka juga datang dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, hingga seluruh 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia.

​Uniknya, dari 100 papan bunga yang dikirimkan, 50 di antaranya memuat kutipan inspiratif (quote) dari tokoh-tokoh besar dunia mengenai kebangsaan dan perjuangan melawan imperialisme. Nama-nama seperti Bung Karno, KH Hasyim Asy’ari, Nelson Mandela, hingga Mahatma Gandhi menghiasi deretan bunga tersebut, membawa pesan perdamaian dan keadilan global.

​”Kehadiran karangan bunga dari kader PSI ini adalah simbol bahwa politik Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, penghormatan antarbangsa, serta diplomasi yang beradab,” tutup Furqan.

Artikel Wujud Solidaritas Kemanusiaan, Kader PSI Kirim 100 Karangan Bunga Duka Cita atas Wafatnya Ayatullah Ali Khamenei pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menyoroti belum meratanya penarikan retribusi parkir di Gelanggang Olahraga (GOR) yang tersebar di Jakarta.

“Layanan parkir off-street di gelanggang olahraga atau GOR di Jakarta belum sepenuhnya dikelola Pemprov DKI, sehingga potensi pendapatannya belum maksimal. Padahal, dana ini bisa digunakan untuk memperbaiki layanan di bidang olahraga maupun fasilitas publik,” kata Josephine dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

Sebelumnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengungkapkan bahwa saat ini retribusi parkir baru diterapkan di 6 GOR, dari total 86 GOR yang tercatat di Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD DKI pada Jumat (8/8/2025).

“Artinya, penarikan retribusi masih jauh dari optimal. Dari 86 GOR, baru sebagian kecil yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui mekanisme retribusi,” jelas Josephine.

Dalam rapat tersebut, SKPD juga memaparkan rencana digitalisasi layanan parkir di sejumlah lokasi parkir off-street. Josephine mengapresiasi langkah itu, namun menekankan perlunya strategi yang lebih menyeluruh.

“Digitalisasi memang penting untuk memastikan pendapatan masuk langsung ke kas Pemprov dan mencegah pungutan liar. Tetapi, cakupan retribusi juga harus diperluas. Pemprov DKI perlu menambah titik layanan parkir resmi agar potensi pendapatannya meningkat,” tegasnya.

Josephine menambahkan bahwa optimalisasi aset daerah, termasuk pengelolaan parkir di GOR, merupakan langkah konkret untuk memperkuat kemampuan fiskal Pemprov DKI tanpa harus menambah beban pajak warga.

Artikel SKPD Sebut Retribusi dari 86 GOR Hanya 6 Berjalan, PSI Jakarta Dorong Optimalisasi Parkir pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Mengingat banyaknya undang-undang yang akan disinkronisasi pada agenda revisi UU Sisdiknas ini, sepatutnya Pemerintah dan DPR memaksimalkan upaya sosialisasi ke seluruh masyarakat untuk menggali umpan balik dan usulan-usulan yang dipandang perlu,” kata juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia, Furqan AMC, dalam keterangan tertulis, Jumat, (25/02/2022)

PSI mengajak semua mahasiswa, pelajar, guru, dosen, dan seluruh penggiat pendidikan untuk mengawal proses revisi Undang-Undang Sisdiknas,

“Kalau minim partisipasi publik, PSI khawatir revisi UU Sisdiknas berujung kisruh seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya ditinjau ulang oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Furqan yang juga merupakan koordinator Gerakan Solidaritas Bela Sekolah.

UU yang disinkronkan itu antaranya UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU 14/2005 tentang Guru & Dosen, UU 18/2019 tentang Pesantren, UU 43/2007 tentang Perpustakaan, UU 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU 12/2010 tentang Gerakan Pramuka, UU 11/2014 tentang Keinsinyuran, UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan lain-lain.

“Libatkan semua pihak yang terkait dengan pendidikan, seperti guru, dosen, praktisi pendidikan dan tak terkecuali mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan Pelajar adalah subjek utama pendidikan, karena itu suara mereka juga perlu didengar,” kata Furqan.

Furqan menegaskan, publik berhak berpartisipasi dan memantau setiap proses perumusan kebijakan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun pada praktiknya penyusunan dan pembahasan draft RUU Sisdiknas terkesan tertutup dan tergesa-gesa. Kalangan yang diundang untuk uji publik sangat terbatas dan publik kesulitan mengakses draft RUU Sisdiknas. Hal ini jelas membelakangi semangat keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Padahal kabar rencana revisi RUU Sisdiknas sudah lama terdengar jauh-jauh hari sejak awal 2020, namun sangat sedikit informasi yang didapatkan publik terkait perkembangan pembahasannya terutama soal naskah akademik dan draft RUU-nya.

Sebagaimana yang diberitakan, menurut Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, saat ini draft revisi UU Sisdiknas sedang dalam pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK). (Furqan/jt)

Artikel PSI Ajak Mahasiswa, Pelajar, Guru, Dosen Kawal Omnibus Law Sektor Pendidikan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.