‎‎Intisari

Porosmedia.com – Presiden RI Prabowo Subianto, hadir di Beijing, Tiongkok, Rabu, 3 September 2025 untuk mengikuti parade militer memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Parade militer Negeri Tiongkok terbesar ini jadi cara menunjukkan kekuatan militer pada dunia internasional. Parade juga mengirim Pesan pengaruh Geopolitik .

‎Peningkatan cepat kemampuan maritim dan anggaran militer Tiongkok menempatkan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, pada posisi strategis yang menuntut respons komprehensif — bukan sekadar pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Presiden Prabowo Subianto, dengan latar belakang militer dan jabatan sekarang, dihadapkan pada dua tugas besar sekaligus: memperkuat kemampuan pertahanan negara dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) generasi milenial, generasi Z agar tidak tertinggal dalam aspek teknologi, pendidikan, dan nutrisi gizi anak yang menjadi dasar kualitas generasi masa kekinian dan masa depan yang menjadi modal indonesia dalam bonus demografi dalam persiapan speed up ( mempercepat ) lepas landas peta jalan Indonesia menuju 1 abad NKRI ( 2045 )
‎
‎Selain itu, posisi Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI) menjadikannya simpul penting dalam jalur perdagangan internasional. Hal ini membuka peluang besar, tetapi juga menuntut strategi cerdas agar Indonesia tidak terjebak ketergantungan, melainkan momentum tampil berperan banyak sebagai leading Poros Maritim Dunia yang berdaulat dan kompetitif.
‎
‎Bukti dan Konteks: Mengapa Kekhawatiran Wajar
‎
‎1. Modernisasi militer Tiongkok berlangsung cepat.
‎Analisis CSIS dan laporan Congressional Research Service mencatat peningkatan jumlah serta kualitas kapal perang Tiongkok dalam satu dekade terakhir, yang mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Pasifik.
‎
‎2. Belanja pertahanan yang terus meningkat.
‎Menurut data SIPRI, Tiongkok secara konsisten meningkatkan anggaran militernya, menegaskan bahwa modernisasi militer bukan sekadar retorika, melainkan prioritas strategis.
‎
‎3. Pendekatan komprehensif: darat, laut, udara, siber, nuklir.
‎Komunitas internasional menilai modernisasi ini sebagai bagian dari strategi global Beijing yang harus diperhitungkan oleh semua negara di kawasan, termasuk Indonesia.
‎
‎4. Pembangunan SDM sebagai fondasi kekuatan jangka panjang.
‎Program nutrisi sekolah Tiongkok (National/Student Nutrition Improvement Programme) sejak 2011 menjangkau jutaan anak, memperlihatkan komitmen investasi manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi dan kekuatan nasional.
‎
‎5. Indonesia masih menghadapi tantangan Human Capital.
‎Indeks Modal Manusia (HCI) Bank Dunia menunjukkan adanya kesenjangan antara lama sekolah formal dan kualitas pembelajaran efektif di Indonesia, yang menandakan kebutuhan reformasi pendidikan dan perbaikan gizi anak.
‎
‎Permasalahan Inti Bagi Indonesia
‎
‎1. Ketertinggalan dalam pipeline SDM berketerampilan tinggi di sektor STEM, manufaktur maju, logistik maritim, dan siber.
‎
‎2. Gizi dan kesehatan anak belum optimal, membatasi capaian pembelajaran.
‎
‎3. Risiko ketidakseimbangan belanja pertahanan, jika modernisasi alutsista tidak diiringi penguatan SDM sipil dan industri manufaktur pendukung.
‎
‎4. Kapasitas manufaktur domestik terbatas, sehingga efek multiplier ekonomi dari pembelian alutsista minim bila tidak disertai pengembangan industri nasional padahal penunjang bahan baku cadangan kekayaan alam sangat besar di indonesia dalam meningkatkan industri alutsista
‎
‎Pelajaran dari Tiongkok yang Relevan
‎
‎Integrasi gizi, pendidikan ( metode ) , dan pembangunan lokal. Program makan bergizi sekolah di Tiongkok terbukti meningkatkan kesehatan dan hasil belajar murid.
‎
‎Konektivitas dan manufaktur. BRI Belt and Road Inifiative menunjukkan bagaimana proyek infrastruktur mampu menggerakkan industri lokal, meskipun juga menimbulkan risiko utang bagi negara peserta.
‎
‎Belt and Road Initiative (BRI) dan Posisi Indonesia
‎
‎BRI dicanangkan Presiden Xi Jinping tahun 2013 di Kazakhstan dan Indonesia. Inisiatif ini mencakup dua jalur utama: Jalur Sutra Ekonomi Darat dan Jalur Sutra Maritim Abad 21. Saat ini, lebih dari 150 negara terlibat, mewakili 75% populasi dunia dan lebih dari separuh PDB global.
‎
‎Tujuan dan Implementasi
‎
‎BRI bertujuan memperluas pengaruh ekonomi Tiongkok melalui proyek infrastruktur lintas negara: pelabuhan, jalan, kereta api, energi, hingga konektivitas teknologi digital.

Capaian dan Tantangan BRI :

‎Laporan Investasi Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok (BRI) 2024. Sumber ( Diposting oleh Griffith Asia Institute | Diterbitkan 28 Februari 2025 )
Sejak didirikan pada tahun 2013, keterlibatan BRI secara kumulatif telah mencapai USD 1,175 triliun , dengan sekitar USD704 miliar dalam bentuk kontrak konstruksi, dan USD 470 miliar dalam bentuk investasi non-finansial. Namun, kritik muncul terkait risiko “debt trap” dan gagal bayar di beberapa negara peserta.

Untuk tahun 2025, stabilisasi lebih lanjut keterlibatan BRI Tiongkok dengan fokus kuat pada kemitraan negara BRI dalam energi.

Keterlibatan potensial di masa mendatang tidak berubah dalam enam jenis proyek : manufaktur dalam teknologi baru (misalnya, baterai), energi terbarukan, infrastruktur yang memungkinkan perdagangan (termasuk jaringan pipa, jalan raya), TIK (misalnya, pusat data), transaksi yang didukung sumber daya (misalnya, pertambangan, minyak, gas), proyek dengan visibilitas tinggi atau strategis (misalnya, perkeretaapian).

Posisi Indonesia :
‎
‎Indonesia memegang peran kunci karena letaknya strategis di jalur pelayaran internasional. Proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta–Bandung digarap semenjak 2016 dan kerja sama infrastruktur US$7,27 miliar atau setara dengan Rp118,37 triliun. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS ( sumber kompas.id )
menjadi bukti nyata keterlibatan Indonesia.
‎
‎Sejalan dengan itu, Indonesia mengusung konsep Poros Maritim Dunia sejak 2014, yang menegaskan jati diri bangsa maritim Nusantara sejak era Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menjadi strategi menjaga kedaulatan di tengah rivalitas kekuatan besar.
‎
‎Rekomendasi Kebijakan: Jalan Strategis untuk Indonesia
‎
‎A. Perkuat Human Capital Nasional
‎
‎1. Program nutris gizi sekolah nasional berbasis pilot di wilayah rawan stunting.
‎
‎2. Modernisasi kurikulum vokasi dan STEM dengan kemitraan BUMN–swasta.
‎
‎3. Beasiswa maritim dan teknologi dengan kewajiban pengabdian kerja.
‎
‎B. Seimbangkan Belanja Pertahanan
‎
‎Pastikan investasi alutsista diiringi transfer teknologi, co-production, dan pelatihan teknis bagi tenaga Indonesia.
‎
‎Bangun bootcamps teknis (siber, drone, logistik maritim) untuk milenial.
‎
‎Perkuat kerja sama regional (ASEAN + mitra dialog) guna meningkatkan interoperabilitas.
‎
‎C. Pendanaan Cerdas
‎
‎Kombinasikan APBN, pembiayaan swasta, dan pinjaman luar negeri dengan klausul protektif (transfer teknologi, batas utang).
‎
‎D. Akuntabilitas dan Metrik
‎
‎Gunakan indikator terukur: penurunan stunting, peningkatan skor HCI, capaian literasi, dan rasio pekerja terlatih.
‎
‎Implikasi Jangka Menengah & Panjang
‎
‎3–7 tahun: lebih banyak teknisi maritim, peningkatan kesiapan alutsista, penurunan learning poverty.
‎
‎8–20 tahun: industrialisasi berteknologi, kapasitas produksi domestik meningkat, diplomasi ekonomi Indonesia lebih kuat.
‎
‎Bagaimana strategi Dagang Tiongkok sebagai negara imitating Country dulu baru setelah itu langkah Tiongkok menjadi negara innovation techology.

‎Ketika Presiden Prabowo menyaksikan skala modernisasi maritim Tiongkok, respons yang paling strategis bukan menjadi Prioritas hanya menambah kapal atau belanja senjata. Yang jauh lebih penting super Prioritas adalah memperkuat SDM Indonesia melalui gizi, pendidikan inovasi, vokasi, Cetak entrepreneur seluas – luasnya , industrialisasi dan sains teknologi. Semua kebijakan arah presiden ditunjang kepastian hukum dalam keseriusan konsistensi pemerintahan dalam penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
‎
‎Di saat yang sama, keterlibatan Indonesia dalam BRI harus diarahkan untuk memperkuat agenda Poros Maritim Dunia. Dengan strategi human capital yang kokoh dan diplomasi cerdas, Indonesia bisa mengubah tantangan menjadi peluang, serta berdiri sejajar di antara kekuatan besar dunia.INDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi strategis yang dapat membentuk peta geopolitik global.

Pengaruh Indonesia bisa menjadi leading Sumbu kekuatan Sentral dalam Geopolitik Global. Bagaimana kekuatan sumbu Maritim Dunia tersebut Generasi Anak Bangsa dilibatkan dalam sumbu Bonus Demografi untuk merumuskan kekuatan tsb bersama Presiden Prabowo Subianto.

Semoga negeri ini selalu dalam kedamaian, dengan pemimpin yang mampu bersinergi dan harmonis dengan rakyat, memperkuat persatuan, serta menata sendi kehidupan menuju Indonesia Emas 2045.

Tagar Gerakan Moral

#DigdayaNKRI
#SavePeradabanDemokrasiNKRI
#SaveGenerasiNKRI
#SaveEkonomiRakyat
#SahkanRUUPerampasanAset
#BerantasKoruptor
#MiskinkanKoruptor
#HukumMatiKoruptor

TAP, S.H ( Tody Ardiansyah Prabu, S.H )

Waketum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa)

Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul)

Praktisi Advokat Peradi, Alumni Universitas Trisakti

Pendiri / Wakil Ketua KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia)

Pray for NKRI

Artikel Presiden Prabowo dan Tantangan SDM Indonesia: Menyikapi Kekuatan Armada Tiongkok dengan Strategi Sumber Daya Manusia yang Nyata pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Tiga pasukan elite tersebut meliputi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU.

Jabatan Wakil Panglima TNI akan diisi oleh Letnan Jenderal Tandyo Budi Revita, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Posisi ini terakhir kali dijabat oleh Jenderal Fachrul Razi pada periode 1999–2000, sebelum dihapus di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Jabatan tersebut dihidupkan kembali di masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019.

Pelantikan kali ini juga menjadi momen bersejarah bagi TNI, karena untuk pertama kalinya tiga pasukan elite akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga dengan sebutan “Panglima”, menggantikan istilah “Komandan” yang digunakan sebelumnya. Sebelumnya, jabatan tersebut diemban oleh perwira tinggi bintang dua.

Perubahan ini diatur dalam Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Agustus 2025. Berdasarkan Perpres tersebut, pucuk pimpinan Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat kini memiliki pangkat Letnan Jenderal, Letnan Jenderal (Marinir), dan Marsekal Madya.

Adapun tiga perwira tinggi yang akan mengemban jabatan baru tersebut adalah:

Mayjen Djon Afriandi sebagai Pangkopassus TNI AD.

Mayjen Endi Supardi sebagai Pangkomar TNI AL.

Marsda Deny Muis sebagai Pangkopasgat TNI AU.

Pelantikan ini menandai penguatan struktur komando TNI, sekaligus bagian dari langkah strategis reformasi organisasi guna memperkuat kesiapan tempur dan efektivitas pasukan elite di seluruh matra.

Artikel Presiden Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI dan Tiga Panglima Pasukan Elite di Batujajar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun demikian, DPP FABEM menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Berikut adalah sejumlah tuntutan dan sikap resmi organisasi:

1. Hentikan Segala Aktivitas Tambang di Raja Ampat
DPP FABEM mendesak Presiden RI untuk segera menghentikan seluruh bentuk eksplorasi dan aktivitas pertambangan, termasuk yang izinnya belum dicabut secara permanen. Tidak boleh ada lagi kegiatan tambang nikel di kawasan Raja Ampat yang berpotensi merusak ekosistem laut dan keanekaragaman hayati.

2. Periksa Dugaan Pelanggaran Hukum
Kejaksaan Agung RI dan lembaga penegak hukum lainnya diminta untuk mengusut tuntas indikasi pelanggaran hukum dalam proses penerbitan izin tambang.

3. Evaluasi Nasional terhadap Tambang-Tambang Bermasalah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan tambang di seluruh Indonesia, khususnya yang beroperasi di pulau-pulau kecil dan tidak mematuhi prinsip Good Mining Practice (GMP).

4. Tegakkan Hukum secara Tegas dan Konsisten
Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan harus dijatuhi sanksi hukum secara konsisten dan tanpa kompromi.

5. Revegetasi dan Pemulihan Lahan Wajib Dilakukan
Perusahaan-perusahaan tambang yang telah terbukti merusak lingkungan wajib melakukan revegetasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang di bawah pengawasan ketat pemerintah.

6. Dorong Investasi Ramah Lingkungan
FABEM menekankan pentingnya investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keberlanjutan lingkungan dan pelestarian situs-situs bersejarah.

7. Libatkan Pakar dan Tokoh Berintegritas
Pemerintah perlu melibatkan ahli lingkungan, tokoh masyarakat, dan akademisi yang memiliki integritas tinggi dalam proses perencanaan dan pengawasan pertambangan berkelanjutan.

8. Sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA)
FABEM mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU MHA guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat serta menjamin perlindungan tanah ulayat mereka dalam kerangka investasi yang berkeadilan.

Landasan Hukum:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Mengamanatkan pembangunan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2023: Menegaskan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam.

4. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Melarang aktivitas yang merusak ekosistem laut, termasuk penambangan terumbu karang dan pencemaran wilayah pesisir.

Kami, DPP FABEM, akan terus mengawal isu-isu lingkungan dan keadilan sosial demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat atas sumber daya alamnya.

Salam Hormat,
Zainuddin Arsyad, S.Ip
Ketua Umum DPP FABEM-SM

TAP Tody A. Prabu, S.H
Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar Lembaga & Bidang Hukum DPP FABEM-SM

–

Artikel DPP FABEM Dukung Respons Presiden Prabowo dan Desak Dibumihanguskannya Tambang Perusak Lingkungan dan Tanah Adat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan Indonesia mengakui keberadaan Negara Israel dengan syarat pengakuan terhadap Negara Palestina adalah bentuk konsistensi terhadap kebijakan solusi dua negara (two-state solution) yang sejak lama dipegang oleh Indonesia,” tegas Gus Yahya dalam keterangan pers kepada media, Sabtu (31/5/2025).

Sikap tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025) lalu. Gus Yahya menyebut bahwa garis kebijakan itu sejalan dengan komitmen NU dalam memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa Palestina.

“NU selalu berdiri bersama kekuatan dunia yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, kami menyambut baik ketegasan Presiden Prabowo dalam mendukung solusi dua negara,” kata Gus Yahya.

Konsolidasi Internasional Dibutuhkan

Lebih lanjut, Gus Yahya menekankan pentingnya konsolidasi internasional untuk mewujudkan solusi damai yang berkeadilan. “Langkah berikutnya adalah menggencarkan penggalangan dan konsolidasi melalui platform-platform multilateral yang sah agar proses politik yang tegas dapat digulirkan menuju realisasi solusi dua negara,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menghentikan kekerasan dan menyelamatkan warga sipil, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia, yang menjadi korban konflik di Gaza.

“Penghentian kekerasan oleh pihak mana pun dan penyaluran bantuan kemanusiaan harus menjadi agenda darurat. Dunia internasional tidak bisa lagi diam,” kata Gus Yahya.

Desakan terhadap Konsensus Internasional

Menurut Gus Yahya, dunia internasional perlu digugah untuk kembali pada konsensus-konsensus yang telah disepakati terkait masalah Palestina-Israel.

“Masyarakat internasional harus bersatu menegakkan kesepakatan yang ada, dengan penerapan tegas terhadap semua pihak. Hanya dengan begitu, perdamaian sejati bisa diwujudkan,” ujarnya.

Sikap Prancis dan Dukungan Uni Eropa

Seperti diketahui, Presiden Prabowo dalam berbagai forum telah menyatakan bahwa Indonesia hanya akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Prancis sendiri telah menyatakan tekad untuk mengakui Palestina dan mengecam keras serangan militer serta blokade kemanusiaan oleh Israel di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, bahkan mengisyaratkan peninjauan ulang kerja sama antara Uni Eropa dan Israel sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi, serta mendukung inisiatif Belanda dalam hal tersebut.

PBNU menegaskan kembali bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi dan prinsip kemanusiaan universal. PBNU akan terus mendorong langkah-langkah konkret di tingkat nasional dan global untuk mendukung solusi damai yang berkeadilan dan bermartabat.

Diterbitkan oleh:
LTN PBNU
(Lembaga Ta’lif wan Nasyr – Informasi, Komunikasi, dan Publikasi PBNU)

Artikel Gus Yahya: Presiden Prabowo Konsisten dalam Isu Palestina-Israel pertama kali tampil pada Porosmedia.com.