“Salut buat Pak Pramono sebagai Kepala Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang per hari ini , 24 Feb 2025 mengikuti retreat di Magelang. Itu namanya pemimpin masa depan, berani mengambil sikap tegas demi mendahulukan kepentingan bangsanya bukan ketumnya,” demikian diungkapkan oleh Koordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi menyikapi fenomena akhir-akhir ini terutama saat ada larangan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap kepala daerah yang terpilih dan berasal dari partainya untuk mengikuti kegiatan retreat yang diinisi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Suhadi mengatakan, karena pada hakekatnya setelah terpilih dan dilantik seorang kepala daerah bukan milik kelompok atau partai, akan tetapi sudah menjadi milik masyarakat yang memilihnya. Dan tentang hal itu bahwa kepala daerah itu bukan milik partai, bukan milik ketua umum, ha ini selaras dengan UU No. 23 tahun 2014 yang mengatur tugas-tugas kepala daerah.

“Bukan hanya sampai disitu, kepala daerah selain bekerja untuk rakyat juga tidak lepas dari peran utamanya kepada pemerintah pusat sepeti diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan absolut, kongkuren dan pemerintahan umum dan ketiganya mempunyai sinergitas antara satu dengan yang lainnya,” katanta.

Suhadi menjelaskan, yang dimaksud absolut itu sepenuhnya menjadi milik pusat, bukan daerah, sedangkan kongkuren urusan bersama anatara pusat dan daerah (Pasal 13 UU No. 23/14 ). Dan tidak ditemukan peran ketua umum yang boleh mendikte kepala daerah. Karena undang-undang meniadakan peran ketum partai.

“Tidak sampai distu, paran pemerintahan pusat dan daerah itu sangat erat, seperti tertuang dalam PP. 33 Tahun 2018, yang merumuskan Gubernur sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat,” ucapnya.

“Tidak berhenti pada tataran uu akan tetapi anggaran-anggaran pembangunan di daerah itu hampir sebagaian besar dari bersumber dari pemerintah pusat, tapi kalau mereka tidak mau tunduk kepada pusat akan tetapi tunduk kepada Ketua Umum partainya, kan jadi aneh. Ini kepala daerah apa bukan. Kalau memang kepala daerah dia harus sejalan dan senapas dengan Pemerkntah pusat dalam rangka mensinergikan dalam bekerja untuk rakyat, engga ada urusan dengan Ketua Umumnya,” tuturnya.

Suhadi menjelaskan, kalau misalnya di daerah tersebut tidak tunduk kepada kemauan pemerintah pusat, ambil sikap aja atas rakyat. Karena kedepan kita engga mau dengar kepala daerah menjadi raja-raja kecil didaerahnya.

“Maka secara filosofis peran retreat ini sebagai bentuk menghapus kesan itu. Sehingga menurut saya, program ini adalah program Indonesia yang lebih baik. Jadi dengan begitu kedepan antara pusat dan daerah menjadi sinergitas kerja yang kuat demi tercapainya Indonesia Emas,”tegasnya.

Selanjutnya Suhadi mengungkapkan dengan telah bergabungnya Gubernur DK Jakarta Pramono Anung bersama dengan 18 kader PDIP lainnya yang menghadiri retreat pada Senin (24/2) siang ini, menandakan mereka menyadari setelah dipilih maka sudah saatnya melayani rakyat. Apalagi di dalam retreat tersebut, seluruh kepala daerah yang hadir akan diberikan materi-materi bagaimana mengelola keuangan daerah sehingga bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

“Atas hal tersebut, sekali lagi saya mengapresiasi langkah daripada Gubernur Pramono Anung yang telah bersedia bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya untuk mengikuti progam retreat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

Artikel Pramono Anung Ikuti Retreat, Tim Hukum Merah Putih Nilai Langkah yang Berani pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Dalam pertemuan tim relawan Pramono Anung Rano Karno dengan H.Atang Sugiono bersama beberapa tokoh urang kuningan dan betawi condet kamis malam di GOR Batu Ampar 3 Condet dalam rangka persiapan dukungan sekitar 500 akar rumput perantauan Urang Kuningan dan Betawi Condet , H.Atang Sugiono menjelaskan bahwa perubahan sikap mayoritas urang kuningan dari gerakan coblos semua menjadi memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno merupakan itjihad sosial budaya dan agama untuk mempercayakan kepemimpinan Daerah Khusus Jakarta kepada pemimpin yang berpengalaman, cerdas , amanah , tukuh kana janji. Perantauan Urang Kuningan di Jakarta hidup puluhan ribu disektor informal dan umkm diantaranya terkenal sebagai penjual bubur kacang dan ketan hitam dan indomie telor , untuk itu butuh gubernur yang bervisi dan berprogram ekonomi kerakyatan.

Acara bada jumat bersama 500 urang kuningan dan betawi condet dengan menunjukkan keberagaman budaya dan makanan khas urang kuningan serta betawi condet, lebih kepada kami ingin turut berjuang dan mendoakan 27 November 2024 , urang kuningan dan betawi mengetahui arah pilihan politik kami saat ini atas perintah Abah Anies Baswedan. Kami telah mengontak semua data base perantauan urang kuningan memilih pasangan nomer 3 Pramono Anung dan Rano Karno untuk menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2025-2030.

Ketua TIM Relawan Pramono Anung Rano Karno Ammarsyah Purba dalam pidatonya dihadapan ratusan urang kuningan jakarta dan betawi condet menyatakan bahwa Pramono Rano akan fokus di soal pendidikan, umkm dan kesejahteraan warga di level RT/RW serta Kelurahan dengan berbagai program Pembangunan. Dalam banyak Survei kita unggul ditambah kompetitor banyak melakukan blunder diakhir, dukungan Urang Kuningan akan memastikan keunggulan Pramono Anung Rano Karno semakin menyala dan nyata, jaga situasi hari H dan TPS 27 November 2024, jangan mau kedaulatan rakyat dibeli dengan iming iming sembako dan money politic. Insya Allah Pramono Anung Rano Karno menang satu putaran.

Artikel Akar Rumput Urang Kuningan di Jakarta, bergerak menangkan Pramono Anung – Rano Karno : Pak Anies Tokoh Kuningan Jabar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.