​Asumsi tajam tersebut mengemuka dalam Pidato Kebangsaan yang disampaikan oleh Pakar Kebangsaan sekaligus Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2018, Yudi Latif. Berbicara dalam agenda “Peringatan Hari Pancasila 2026” yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (1/6/2026), Yudi menyerukan urgensi “Revolusi Pancasila” yang bertumpu pada pemerataan keadilan fiskal dan ekonomi.

​”Jika demokrasi tidak mampu menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, artinya ada malapraktik dalam cara kita bernegara. Peringatan Hari Pancasila kali ini harus menjadi titik balik untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, bukan sekadar pelanggeng panggung demokrasi politik yang memperlebar jurang kesenjangan,” tegas pria kelahiran Sukabumi tersebut di hadapan ratusan audiens.

​Pancasila Harus Jadi “Panggilan Nurani”, Bukan Doktrin Formalitas

​Di tempat bersejarah tempat Bung Karno membacakan pledoi legendaris Indonesia Menggugat pada tahun 1930 itu, Yudi Latif mengingatkan bahwa persatuan bangsa akan selalu rapuh tanpa adanya keadilan sosial. Menurutnya, Revolusi Pancasila di era modern bukanlah gerakan fisik yang berdarah, melainkan transformasi radikal untuk membumikan nilai-nilai ideologi ke dalam kehidupan sehari-hari.

​Yudi juga menyoroti bagaimana cara negara melestarikan Pancasila di mata generasi muda. Ia mengkritik model penanaman ideologi yang bersifat top-down atau sekadar seremonial.

​”Belajar Pancasila itu harus menumbuhkan rasa kepemilikan, bukan menjadi kewajiban yang dipaksakan atau bersifat doktriner. Ideologi ini harus menjadi panggilan nurani bagi generasi muda,” tambahnya.

​Acara ini turut dihadiri barisan tokoh dan Pinisepuh MMS, di antaranya Ketua Badan Pagawe (BP) MMS Andri Perkasa Kantaprawira, Prof. Ganjar Kurnia (Rektor Unpad dua periode), Nu’man Abdul Hakim (Wagub Jabar 2003-2008), Dr. Eni Sumarni (Anggota DPD RI Jabar 2014-2024), Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja, serta pengusaha Hendi Kuncara Garnita. Hadir pula elemen gerakan mahasiswa serta perwakilan multietnis (Aceh, Batak, Lampung, Minang, dan Tionghoa) yang menetap di tanah Sunda.

​Gugatan Diskriminasi Fiskal terhadap Jawa Barat

​Ketua BP MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menjelaskan bahwa MMS saat ini tengah bergerak menggolongkan dua pemikiran strategis dalam koridor visi Sunda Sarakan dan Sunda Negara.

​Langkah konkret pertama digawangi oleh Pinisepuh I MMS, Burhanuddin Abdullah, yang memimpin perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perekonomian Indonesia—sebuah manifesto hukum yang diturunkan dari mandat Pasal 33 Ayat 5 UUD 1945 untuk mengontrol penguasaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

​Sedangkan langkah kedua adalah reposisi sistem politik nasional melalui penguatan fungsi permusyawaratan rakyat (Sila ke-4) dan keadilan sosial (Sila ke-5). Andri membeberkan, ketimpangan sistemik yang nyata hari ini adalah diskriminasi kebijakan fiskal pusat terhadap Jawa Barat. Dengan populasi menyentuh 50 juta jiwa namun hanya terbagi dalam 27 kota/kabupaten, Jabar terus menerima alokasi dana transfer pusat yang jauh lebih kecil ketimbang Jawa Timur yang memiliki 38 daerah otonom.

​”Oleh karena itu, MMS secara konsisten mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat demi keadilan anggaran,” ungkap Andri. Ia juga menambahkan, MMS berkomitmen mengembalikan fungsi Gedung Indonesia Menggugat sebagai episentrum pemikiran kebangsaan, lengkap dengan perpustakaan digital berbasis gagasan para tokoh BPUPKI dan PPKI.

​Ironi “Sikap Ikhlas” Sunda dan Perlunya Bargaining Position

​Nada kritik yang lebih konfrontatif diletupkan oleh Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat. Ia menggarisbawahi akar historis Bung Karno yang merumuskan Pancasila setelah banyak menyerap pemikiran dari tokoh lokal Sunda, Mei Karta. Namun sejarah manis itu kontras dengan realitas eksploitasi fiskal yang menimpa Jabar hari ini.

​”Saya melihat para elite di Jakarta cenderung ‘menidurkan’ warga Jawa Barat karena karakter masyarakatnya yang dinilai penurut dan jarang berontak. Meski menyumbang pajak dan kontribusi lintas sektor yang masif ke pusat, masyarakat Sunda secara ironis tetap ikhlas diperlakukan tidak adil dibanding wilayah lain yang kuantitas penduduknya lebih sedikit,” sentil Rahmat.

​Menutup ruang diskusi, Alamsyah Saragih, Dewan Pakar MMS sekaligus Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013, mengingatkan bahwa fondasi keadilan sebuah bangsa tidak akan tegak hanya dengan retorika ideologi. Keadilan mensyaratkan adanya komitmen operasional yang tertuang dalam konsensus para elite penguasa.

​”Tanpa adanya konsensus yang operasional, stabilitas negara ini akan terus rapuh. Dalam momentum Hari Lahir Pancasila ini, seluruh elemen suku bangsa Sunda harus berani meningkatkan posisi tawar (bargaining position) politiknya guna mendesak lahirnya konsensus baru yang lebih adil dari para elite Jakarta,” pungkas Alamsyah. (red)

Artikel ​Menggugat Demokrasi Pro-Elit: Yudi Latif Serukan Revolusi Ekonomi Pancasila di Gedung Indonesia Menggugat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Mari kita bedah fenomena kultural ini dengan kacamata yang sedikit lebih jernih, tanpa harus kehilangan rasa bangga.

​Ritus “Merebut” Jalanan: Musik Perayaan atau Polusi Suara?

​Secara tekstual, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan konvoi sebagai pergerakan bersama dari sejumlah kendaraan untuk tujuan tertentu, seperti keamanan atau upacara. Namun di jalanan kota, definisi ini mengalami perluasan makna yang cukup “kreatif”. Konvoi bukan lagi sekadar iring-iringan logistik atau pengawalan VVIP, melainkan proklamasi kekuasaan auditori.

​Salah satu bumbu wajib dalam ritus ini adalah raungan knalpot bising alias knalpot brong. Secara hukum positif, aturan kita sangat galak. Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sudah mengancam pelanggar persyaratan teknis ini dengan pidana kurungan atau denda materi. Ambang batas desibelnya pun sudah dipatok rapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

​Namun di hadapan psikologi massa, lembaran undang-undang sering kali kalah perkasa dibanding knalpot imitasi. Mengapa kebisingan yang mengganggu ini justru dicintai oleh pelaku konvoi?

​Secara sosiologis, raungan mesin itu adalah alat dominasi. Ada semacam kebutuhan psikologis untuk melakukan amplifikasi euforia. Semakin bising, dianggap semakin megah. Di dalam kerumunan ribuan roda dua, terjadi fenomena deindividuasi—sebuah kondisi psikologis di mana identitas pribadi melebur ke dalam mentalitas kelompok (mob mentality). Remaja yang jika sendirian mungkin akan santun dan taat lampu merah, tiba-tiba menjelma menjadi “penguasa jalanan” saat dikelilingi kelompoknya karena merasa terlindungi oleh anonimitas massa.

​Rapors Merah Kesantunan Remaja di Ruang Publik

​Fenomena ini menjadi pisau bermata dua, khususnya bagi generasi muda. Di satu sisi, komunitas suporter adalah laboratorium sosial yang luar biasa dalam memupuk modal sosial (social capital). Kita tidak bisa menutup mata bagaimana kelompok-kelompok ini mampu menggalang aksi sosial kreatif, mulai dari bagi-bagi takjil hingga donasi bencana alam. Ada rasa sauyunan (kebersamaan) dan kerja tim yang solid di sana.

​Namun di sisi lain, ruang publik sering kali disuguhi tontonan nir-disiplin yang jauh dari nilai kesantunan urang Sunda. Berkendara tanpa helm, berboncengan tiga, hingga aksi saling ejek (psywar) yang kasar di ranah digital menjadi potret buram yang sulit dibantah.

​Bagi masyarakat madani (civil society), tatanan yang beradab haruslah menjunjung tinggi hukum dan hak asasi orang lain di ruang bersama. Ketika ambulans terjebak di tengah kemacetan total (gridlock) akibat perayaan yang meluap, atau ketika lansia dan bayi harus terjaga karena polusi suara semalam suntuk, di titik itulah batasan antara “ekspresi kegembiraan warga” dan “pemaksaan kehendak” menjadi sangat tipis.

​Menuju Kedewasaan Kultural

​Merayakan kemenangan adalah hak kultural yang sah. Sejarah panjang sejak era Perserikatan telah membentuk genetik masyarakat Jawa Barat untuk selalu menyambut pahlawan lapangan hijau mereka dengan pesta rakyat. Kemenangan tersebut adalah katarsis emosional yang valid setelah pengorbanan waktu dan materi yang tidak sedikit.

​Namun, menempatkan kebanggaan pada tempat tertinggi tidak boleh dilakukan dengan cara merendahkan hak-hak warga kota lainnya. Kebanggaan yang sejati tidak lahir dari ketakutan pengendara lain yang terpaksa menepi, melainkan dari rasa hormat yang muncul karena ketertiban yang ditunjukkan.

​Tantangan terbesar bagi kepolisian, manajemen klub, dan para pentolan komunitas hari ini adalah bagaimana mentransformasi konvoi liar yang intimidatif menjadi sebuah pawai budaya yang terorganisasi dan estetik. Sudah saatnya energi raksasa ini diarahkan menjadi kekuatan yang madani. Sebab, mendukung totalitas tidak harus membunuh moralitas, dan menjadi fanatik tidak perlu membuat kita lupa cara menjadi santun. ***

porosmedia

Artikel Membedah Sisi Lain Kegilaan Konvoi: Antara Ekstase Massa dan Ujian Kedewasaan Warga Kota pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Ketua Umum IWS-I Abdul Rohim, ​menyatakan bahwa penunjukan Irjen Pol Pipit Rismanto merupakan langkah strategis Mabes Polri dalam memperkuat keamanan di wilayah hukum Jawa Barat yang memiliki dinamika sosial-politik yang tinggi.

​”Kami dari jajaran pengurus dan anggota IWS-I mengucapkan selamat dan sukses kepada Irjen Pol Pipit Rismanto. Rekam jejak beliau selama ini menunjukkan dedikasi yang tinggi, dan kami optimis Jawa Barat akan semakin aman di bawah kepemimpinan beliau,” ujar Ketua Umum IWS-I saat memberikan keterangan kepada Porosmedia.com, Senin (11/05/2026).

​Menurut Abdul Rohim, sinergi antara elemen masyarakat dan kepolisian merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah. Sebagai organisasi yang fokus pada nilai-nilai kesetiaan dan warga negara yang taat, IWS-I siap menjadi mitra strategis Polda Jabar dalam mendukung program-program kepolisian yang humanis namun tetap tegas.

​”IWS-I senantiasa mengedepankan ketaatan pada hukum. Oleh karena itu, kami berharap di bawah komando Irjen Pol Pipit Rismanto, kolaborasi antara institusi Polri dengan organisasi kemasyarakatan di Jawa Barat dapat terjalin lebih erat,” tambahnya.

​Selain memberikan ucapan selamat, Abdul Rohim juga menitipkan harapan agar Polda Jabar terus meningkatkan pelayanan publik dan responsivitas terhadap aduan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi kepolisian di Jawa Barat.

​Ucapan senada juga mengalir dari Sekretaris  IWS-I Toemin Putra Melania dan berbagai sayap organisasi IWS-I, termasuk Dewan Pengawas, DPP PERWASI (Peranan Wanita Satya Indonesia), hingga jajaran KUA Andir Kota Bandung, yang secara kolektif menyambut positif transisi kepemimpinan ini.

​”Selamat bekerja untuk Bapak Kapolda Jawa Barat yang baru. Semoga amanah ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” tutup Toemin.

Artikel IWS-Indonesia Beri Apresiasi Atas Pelantikan Irjen Pol Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jabar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Pimpinan Redaksi Porosmedia.com, Sudrajat, menegaskan bahwa akun TikTok yang saat ini beredar dan mengatasnamakan medianya tanpa izin adalah palsu. Oknum tersebut diketahui mengunggah konten (VT) terkait isu peredaran obat golongan G di Kota Bogor, dengan satu sisi redaksi Porosmedia, mendukung aksi tersebut. Namun, seolah-olah bersumber secara resmi dari redaksi Porosmedia.

​Temuan ini berawal dari koordinasi antara Porosmedia dengan rekan media lain (Kabarpubliknews.com) yang mengklaim kenal dengan salah satu pelaku usaha yang dimaksud pengusaha  golongan G. Kata Budi dari Kabarpubliknews.com oknum yang mengaku wartawan Porosmedia tersebut memvideokan yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan dari sebuah akun media sosial. Saat dikonfirmasi, oknum tersebut tidak mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi dan cenderung menghindari komunikasi (memblokir nomor) ketika diminta transparansi identitasnya.

​”Nama Porosmedia.com sudah lebih dari lima kali dicatut dalam berbagai persoalan, mulai dari isu obat-obatan hingga pernyataan sikap politik. Kami tegaskan, itu bukan bagian dari kebijakan redaksi kami,” ujar Sudrajat dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

​Menyikapi hal ini, manajemen Porosmedia tengah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga integritas bendera media, di antaranya:

1. ​Verifikasi Digital: Melakukan pelacakan melalui tim IT terhadap akun-akun yang menyebarkan informasi menyesatkan.
2. ​Imbauan Publik: Meminta pelaku usaha maupun masyarakat untuk tidak melayani permintaan apa pun dari pihak yang mengaku sebagai kru Porosmedia tanpa bukti KTA yang valid dan surat tugas resmi.
3. ​Hak Jawab & Take Down: Menanggapi permintaan pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh konten palsu tersebut, redaksi mendukung penuh upaya pembersihan konten (take down) yang merusak reputasi secara sepihak. Tapi isi materi mendukung.

​Sudrajat menyayangkan aksi oknum yang berlindung di balik nama besar media untuk melakukan intimidasi atau keuntungan pribadi.

​”Kebenaran akan mencari jalannya sendiri secara alami. Kami tidak akan tinggal diam jika nama baik perusahaan terus dirusak oleh oknum yang pengecut dan tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

​Bagi masyarakat atau narasumber yang merasa dirugikan oleh oknum yang mengatasnamakan Porosmedia.com, diharapkan segera melapor ke kontak resmi yang tertera di boks redaksi website kami.

Artikel Porosmedia.com Kecam Aksi Pencatutan Nama oleh Oknum Tak Bertanggung Jawab di TikTok pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Pergantian jabatan sekretaris Disporaparbud itu dilakukan setelah Bupati Purwakarta merotasi puluhan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan kerja Pemkab Purwakarta pada beberapa waktu lalu.

Sebelum berpindah jabatan ke sekretaris Disporaparbud, Yogi Kus Suprayogi menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan di RSUD Bayu Asih Purwakarta, sementara Heri Anwar pejabat sekretaris Disporaparbud sebelumnya kini berpindah jabatan menjadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Kabag Prokompim di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sempat berpesan kepada para pejabat yang dirotasi jabatannya agar cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya yang baru. Selain itu, Anne juga menekankan kepada para pejabat itu agar dapat menunjukan dedikasi dan prestasinya pada jabatan barunya.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat setiap instansi pemerintah adalah hal yang biasa dan merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pola pembinaan karier pegawai,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam keterangannya.

Menurut Anne, pergeseran pejabat tersebut dilakukan melalui pola rotasi dan promosi jabatan. Dan tentunya jabatan yang diemban tersebut merupakan amanah dan kepercayaan.

“Saya ucapkan selamat bekerja, saya juga berharap para pejabat tersebut mampu membuktikan kemampuannya dengan menunjukkan prestasi kerja yang yang lebih baik lagi,” tutur Ambu Anne sapaan akrab bupati.

Bagi pejabat yang mendapatkan rotasi jabatan, Anne juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru dan dapat segera beradaptasi dengan tugas jabatan di lingkungan kerja yang baru serta menjadikan pengalaman dalam jabatan sebelumnya sebagai sarana introspeksi dan evaluasi peningkatan kinerja.

“Saya menekankan kepada pejabat yang baru dilantik maupun yang hadir, agar senantiasa menunjukkan dedikasi, loyalitas dan kinerja yang tinggi, mengingat seluruh pejabat, akan senantiasa dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya masing-masing secara berkala, sebagaimana ketentuan yang berlaku serta menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi serta kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan dan penataan karier pegawai,” demikian Anne.

Artikel Disporaparbud Purwakarta Gelar Serah Terima Jabatan Sekretaris pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Penghargaan tersebut diantaranya, DPPKB Kabupaten Purwakarta dinyatakan sebagai terbaik kesatu dalam pencapaian peserta KB baru lebih dari 100 persen pada tahun 2021. Kemudian, DPPKB Kabupaten Purwakarta mendapatkan apresiasi Kampung KB terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebagai Kampung KB Cikal Mandiri yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2021 sampai 10 Januari 2022 lalu.

Kemudian, DPPKB Kabupaten Purwakarta juga meraih penghargaan terbaik ke- lima dalam capaian peserta KB baru MKJP lebih dari 100 persen pada tahun 2021. Selain itu, dinas tersebut juga meraih penghargaan terbaik ke- empat dalam capaian peserta KB baru MOP lebih dari 100 persen pada tahun 2021.

Bertempat di Bale Nagri, pada Rabu 09 Maret 2022. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menerima sejumlah piagam penghargaan yang diserahkan oleh Kepala DPPKB Kabupaten Purwakarta, Yayat Hidayat.

Anne mengaku, dirinya merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala DPPKB beserta jajaran, diharapkan hal ini dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan pemasangan alat kontrasepsi.

“Tugas besar bagi DPPKB yaitu meyakinkan masyarakat dengan memberikan edukasi dan pengarahan terkait pentingnya program KB dan pemasangan alat kontrasepsi di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan DPPKB Kabupaten Purwakarta dapat terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Ambu sapaan akrab Anne Ratna Mustika.

Ambu juga berharap para kader KB agar tidak pernah berputus asa untuk terus memberikan edukasi atau KIE dimana pun berada.”Sepuluh tahun yang lalu di Kecamatan Plered ada keluarga yang memiliki anak sampai 15 anak dan belum lama ini di Kecamatan Maniis ada keluarga yang memiliki 12 anak. Hal itu merupakan potret dimana sulitnya meyakinkan masyarakat untuk ikut dalam program KB,” kata Ambu Anne.

Menurut Ambu, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, yang pertama, karena memang belum tersampaikannya informasi soal KB yang sejelas-jelasnya ke masyarakat.

“Untuk itu, para kader ini harus terus berusaha, tidak ada hari libur, mereka harus tetap melakukan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi,” demikian Ambu Anne.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kabupaten Purwakarta, Yayat Hidayat mengatakan pelayanan DPPKB untuk masyarakat sudah maksimal karena sudah melaksanakan kegiatan KB bergerak. “Kita juga keliling ke padat penduduk termasuk perusahan swasta kita juga akan coba untuk melaksanakan pelayanan KB,” Pungkas Yayat Hidayat.

Baca juga: Satpol – PP Purwakarta bedah rumah milik warga kurang mampu

Artikel Program KB di Purwakarta Sabet Sejumlah Penghargaan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat anggota Komisi III DPRD Purwakarta saat melaksanakan sidak ke lokasi perumahan tersebut. Sidak tersebut dilakukan Komisi III setelah menerima aduan dari belasan warga yang mengklaim telah dirugikan oleh adanya pembangunan perumahan Bunder Residence. Pada hari Rabu 09 Maret 2022.

Diberitakan sebelumnya, beberapa warga di sekitaran proyek perumahan itu mengaku telah dirugikan akibat adanya pembangunan proyek perumahan tersebut. Pasalnya, sebanyak enam rumah warga terdampak itu dijanjikan akan dibeli oleh pihak pengembang perumahan pada tahun 2019, namun pada kenyataannya sampai saat ini hak – hak warga terdampak itu belum juga dipenuhi, sehingga mereka mengadu ke DPRD.

Sebelumnya, rumah warga dijanjikan akan dibeli oleh pihak pengembang perumahan Bunder Residence oleh PT. Kunyoung Indonesia Jaya Namun saat ini, pihak pengembang proyek perumahan tersebut telah berganti dari PT. Kunyoung Indonesia Jaya ke PT. Heka Properti Utama.

Dari hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi III yang ikut dihadiri oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) setempat, diketahui, baik PT. Kunyoung Indonesia Jaya maupun PT. Heka Properti Utama belum melengkapi administrasi lengkap ke dinas terkait soal perpindahan pihak pengembang Bunder Residence.

“Sebelum mereka mengurus proses, pelaporan pergantian nama penanggung jawab ke PT yang baru ini, maka pembangunan atas nama PT yang baru ini harus dihentikan dulu, terkecuali untuk pembangunan rumah warga yang sudah terlanjur akad jual beli itu gak apa – apa, kasihan warga,” kata anggota Komisi III DPRD Purwakarta Hidayat.

Hidayat juga meminta pada pekan ini dinas terkait bisa memanggil pihak pengembang perumahan Bunder Residence untuk segera melengkapi perizinan yang berlaku.

“Kalau pengembang yang sekarang itu melakukan pembangunan itu dasarnya darimana?. Kalau pake nama PT yang lama itu kan dasar pelaporannya gimana kan harus jelas,” ungkap Hidayat.

Sementara, Kabid Perizinan DPMPTSP Purwakarta, Pramuji mengatakan pihaknya sementara ini belum mengetahui bahwa ada perpindahan nama pengembang Bunder Residence. Ia mengungkapkan, terakhir kali pihaknya bertemu dengan pihak PT. Kunyoung Indonesia Jaya itu di tahun 2018, ia juga mengaku pihaknya tak pernah bertemu kembali dengan pihak PT. Kunyoun Indonesia Jaya ataupun bertemu dengan pihak pengembang Bunder Residence yang mengelola sampai saat ini.

“Akan segera kita laporkan kepada pimpinan dan mudah – mudahan Minggu ini kita sampaikan undangan ke pihak pengembang perumahan saat ini,” demikian Pramuji.

Sementara terpantau oleh media di lapangan, dalam sidak tersebut tampak hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Purwakarta, Asep Abdulloh dari partai Berkarya, Hidayat dari partai PKB, Rifky Fauzi dari partai Gerindra dan Lina Nur Sylvia dari partai Golkar.

Baca juga: belasan warga Jatiluhur tagih pembayaran rumahnya yang Ditunggak selama 4 tahun

Artikel Komisi III DPRD Purwakarta Ancam Hentikan Proyek Perumahan Bunder Residence pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Microsoft Word adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita dalam membuat file dokumen seperti artikel, surat kantor, file proyek, dan sejenisnya. Selain untuk mengetik artikel, kamu bisa menambahkan gambar di Microsoft Word.

Nah, bagaimana sih cara menambahkan gambar di Microsoft Word? Berikut ini kami bakal mengulasnya lengkap secara detail.

Cara Menambahkan Gambar di Microsoft Word

Mungkin ketika sekolah kita mengenal Microsoft Word, namun lupa materi tentang menambahkan gambar. Jadi, bisa membaca artikel ini sampai selesai.

• Pertama buka aplikasi Microsoft Word.
• Kedua, klik bagian tab Insert di halaman utama.
• Kemudian pilih salah satu gambar atau foto yang ingin di sisipkan ke dalam Microsoft Word. Atau juga bisa menambahkan gambar clip art dan foto dari penyimpanan di PC/Laptop.
• Setelah itu akan disajikan dengan menu Illustrations. Ini ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih dengan setiap fungsi memiliki perbedaan.

Picture – memasukkan gambar dari media penyimpanan Laptop/PC.

Clip Art -ilustrasi gambar yang tersedia di Microsoft Word.

Shapes – memasukkan ilustrasi dengan gaya 2 dimensi.

SmarArt – membuat ilustrasi yang berbentuk angka.

Chart – membuat ilustasi seperti grafik.

Screenshot – menyisipkan hasil dari tangkap layar yang kita ambil.

• Dari keenam opsi silahkan pilih salah satu yang diinginkan.
• Kami coba menyisipkan gambar dari penyimpanan laptop.

• Caranya adalah pada tab Instert terdapat opsi Picture dan klik untuk memilih gambar mana yang ingi di masukkan ke Microsoft Word dokumen.
• Jika sudah, silahkan klik tombol Open. Sekarang gambar akan muncul secara otomatis, bisa lihat screenshot di bawah ini.

• Apabila ingin gambar letaknya tepat, bisa klik tab Format di bagian pojok kanan atas.
• Nah, disana kalian akan di munculkan beberapa macam opsi tools yang bisa digunakan. Namun, sebelum itu Porosmedia akan berikan penjelasan berdasarkan fungsi masing-masing tools.

Position – mengatur posisi gambar

Wrap Text – menyisipkan pada teks

Crop – memotong gambar

Pictures Effects – untuk menambahkan effect gambar

Picture Border – menambahkan bingkai pada gambar

Selain tools yang kami sebutkan diatas, sebenarnya masih ada banyak lagi dan kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan membuat langsung Microsoft Word.

• Jika sudah merasa selesai menambahkan dan mengedit, kalian bisa langsung menyimpan dokumen. Caranya mudah yaitu dengan klik tab File -> Save – Save As (taruh gambar sesuai pada file yang di inginkan).

Artikel Cara Menambahkan Gambar di Microsoft Word pertama kali tampil pada Porosmedia.com.