Kebijakan yang dinilai carut-marut tersebut dituding telah memicu kerugian nyata bagi masyarakat. Dalam rencana gugatannya, FMPP Jabar bakal menuntut ganti rugi materiel sebesar Rp1 juta dan ganti rugi imateriel mencapai Rp1 miliar atas kerugian psikologis, moral, serta dampak terhadap masa depan anak-anak yang diduga menjadi korban sistem tersebut.

​Untuk memperkuat kedudukan hukum (legal standing), FMPP Jabar dalam waktu dekat dijadwalkan mengandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Perwakilan organisasi bersama puluhan orang tua siswa yang merasa dirugikan akan mendatangi kantor LBH untuk melakukan konsultasi hukum komprehensif.

​Ketua FMPP Jawa Barat, Illa Setiawati, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena kebijakan PCMB-SPMB tahun ini ditengarai kuat cacat secara yuridis dan mengabaikan hak-hak mendasar anak didik.

​”Kami tidak bisa tinggal diam melihat hak pendidikan anak-anak Jabar dikebiri oleh sistem yang karut-marut. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut masa depan generasi bangsa dan kerugian psikologis yang dialami para orang tua siswa,” ujar Illa dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

FMPP Jabar memaparkan sejumlah regulasi berlapis yang menjadi pijakan kuat untuk menyeret Kadisdik Jabar ke ranah hukum, di antaranya:

• ​Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Mengatur tentang PMH, di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.
• ​UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 54): Sistem yang diterapkan diduga kuat mengabaikan rasa aman dan hak perlindungan anak dari kekerasan psikis di lingkungan satuan pendidikan.
• ​Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Melanggar Pasal 31 Ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta Pasal 28C Ayat (1) mengenai hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup.
• ​UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 11 Ayat 1): Mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
• ​UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 12): Menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan untuk mengembangkan pribadi, memperoleh pendidikan, dan mencerdaskan diri.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait rencana gugatan hukum yang digulirkan oleh FMPP Jabar tersebut.

Artikel Dinilai Cacat Hukum, FMPP Jabar Siapkan Gugatan PMH Rp1 Miliar Terhadap Kadisdik Jabar di PN Bandung pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Materi gugatan yang sedianya dibacakan oleh tim kuasa hukum Nizar Sungkar, yakni John Sitepu dan Try Laksono, dianggap telah dibacakan. Hal ini dikarenakan para tergugat secara umum menyatakan telah menerima dan memahami materi gugatan tersebut.

​Dalam inti gugatannya, Nizar menuntut ganti rugi materil dan imateril. Salah satu poin krusial adalah tuntutan agar Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, membayar ganti rugi imateril yang nilainya mencapai Rp20 miliar.

​Majelis Hakim PN Bandung yang diketuai oleh Riyanto Alosyus sempat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas-berkas gugatan. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, hakim memberikan waktu selama dua minggu kepada para tergugat untuk menyampaikan jawaban resmi.

​”Sidang ditunda hingga 18 Juni mendatang untuk agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat,” ujar Majelis Hakim dalam persidangan.

​Duduk Perkara Gugatan

​Perkara ini bermula saat Nizar Sungkar melayangkan gugatan terhadap Anindya Bakrie beserta sejumlah pengurus Kadin Pusat ke PN Bandung. Langkah hukum ini diambil setelah Kadin Indonesia mengukuhkan Almer Faiq Rusidy sebagai Ketua Kadin Jabar periode 2025–2030.

​Menurut pihak Nizar dan kuasa hukumnya, pengukuhan tersebut dinilai cacat prosedur. Mereka berpendapat bahwa secara aturan, Nizar Sungkar yang seharusnya dikukuhkan karena proses pemilihannya diklaim telah memenuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) Kadin.

​Selain menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) pengukuhan Almer Faiq, Nizar juga menyertakan gugatan kerugian materil dan imateril senilai puluhan miliar rupiah atas dampak polemik tersebut.

​Menyeret Tiga Kelompok Tergugat

​Berdasarkan berkas gugatan yang diperoleh, pihak Nizar membagi para tergugat ke dalam tiga kelompok utama:

​Kelompok Kadin Pusat: Terdiri dari Anindya Bakrie, Erwin Aksa, Taufan Eko Nugroho, dan Doddy Ahmad Firdaus.

​Kelompok Panitia Muprov/Caretaker: Meliputi Agung Suryamal, Zoelkifli M. Adam, Herman Muhtar, Bambang Rochadi, Deden Hidayat, Widyanto Saputro, Ali Sa’id, Hamzah Rahayana, Dedi Sukardan, Barkah Hidayat, dan Iwan Gunawan.

Kelompok Ketua Versi Bogor: Menyeret nama Almer Faiq Rusydi, selaku Ketua Kadin Jabar versi Muprov yang digelar di Bogor.

​Sebagai informasi, dualisme ini mencuat setelah adanya dua pelaksanaan Muprov pada hari yang sama, yakni 24 September 2025. Muprov di Bogor menghasilkan kepemimpinan Almer Faiq Rusydi, sedangkan Muprov di Hotel Grand Preanger Bandung memilih Nizar Sungkar.

​Belakangan, pelaksanaan Muprov Bogor juga tengah digugat oleh dua Kadin Kabupaten (Garut dan Indramayu) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena diduga kuat melanggar AD/ART organisasi.

​Latar Belakang Kronologi

​Penyelenggaraan Muprov VIII Kadin Jabar pada 24 September 2025 di Grand Preanger Hotel Bandung awalnya dilaksanakan oleh Kepengurusan Sementara (caretaker) Kadin Jabar.

​Panitia penyelenggara bentukan caretaker ini memiliki legalitas formal berdasarkan Surat Keputusan Kadin Indonesia Nomor: SKEP/030/DP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025. Atas dasar itulah, pihak Nizar mengklaim bahwa Muprov VIII Preanger memiliki landasan hukum yang kuat dan sah karena dijalankan oleh badan resmi yang ditunjuk pusat.

​Pasca-Muprov, Nizar Sungkar selaku ketua formatur bersama empat anggota timnya telah menyusun struktur kepengurusan Kadin Jabar Masa Bakti 2025–2030. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia pada 9 Oktober 2025 untuk disahkan.

​Namun, hingga gugatan ini bergulir, permohonan SK Pengesahan tersebut tidak kunjung dikabulkan oleh Kadin Indonesia tanpa adanya alasan tertulis yang jelas. Padahal, merujuk pada Peraturan Organisasi Kadin Nomor: SKEP/283/DP/IX/2023 Pasal 19 ayat (1), menerbitkan SK Pengesahan hasil Muprov merupakan kewajiban hukum dari pengurus pusat.

​Alih-alih mengesahkan hasil Muprov Bandung, Kadin Indonesia justru melantik Almer Faiq Rusydi di Kota Cirebon pada 27 November 2025. Tindakan sepihak dari Kadin Indonesia inilah yang dinilai merugikan kepentingan hukum Nizar Sungkar, sehingga berujung pada pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di PN Bandung. ***(pm)

Artikel ​Anindya Bakrie Digugat Rp20 Miliar, Hakim PN Bandung Beri Waktu 2 Minggu untuk Jawaban Tergugat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Majelis Hakim PN Bandung yang diketuai oleh Riyanto Aloysius sempat mempertanyakan kehadiran pihak kuasa hukum Erwin Aksa selaku Wakil Ketua Kadin Indonesia. Lantaran tidak ada satu pun perwakilan dari pihak tergugat II yang hadir, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga 4 Juni 2026 mendatang guna menjaga keabsahan berita acara persidangan.

​Persidangan beragenda pembacaan gugatan ini sedianya dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB, namun baru dapat dibuka sekitar pukul 13.00 WIB. Pihak Nizar Sungkar diwakili oleh tim penasihat hukumnya, John Sitepu dan Try Laksono. Namun, akibat ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, pembacaan materi gugatan terpaksa ditangguhkan.

​Sebagai informasi, sengketa hukum ini berlanjut ke persidangan setelah proses mediasi yang berlangsung sebanyak empat kali menemui jalan buntu. Dalam perkara ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, bertindak sebagai tergugat utama, sedangkan Erwin Aksa berstatus sebagai tergugat kedua.

​Salah satu kuasa hukum penggugat, Try Laksono, S.H., membenarkan penundaan tersebut. “Karena ada tergugat yang tidak hadir, maka persidangan tertunda lagi. Padahal sebelumnya dalam proses mediasi, hakim sudah memberikan waktu yang cukup hingga empat kali pertemuan,” ujar Try saat ditemui usai persidangan. Ia menambahkan bahwa sidang lanjutan akan digelar pada 4 Juni mendatang.

​Duduk Perkara Gugatan

​Gugatan ini dipicu oleh langkah Kadin Indonesia yang mengukuhkan Almer Faiq Rusidy sebagai Ketua Kadin Jawa Barat. Pihak Nizar Sungkar menilai langkah tersebut cacat prosedur. Menurut mereka, Nizar Sungkar merupakan figur yang sah untuk dikukuhkan lantaran proses pemilihannya diklaim telah memenuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) Kadin.

​Selain menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) pengukuhan Almer Faiq, Nizar Sungkar juga menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Nilai tuntutan immateriil yang diajukan dalam gugatan ini mencapai Rp20 miliar.

​Tiga Kelompok Tergugat

​Berdasarkan keterangan tim hukum penggugat, pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini dikelompokkan menjadi tiga bagian:

1. ​Kelompok Kadin Pusat: Anindya Bakrie, Erwin Aksa, Taufan Eko Nugroho, dan Doddy Ahmad Firdaus.
2. ​Kelompok Panitia/Caretaker Muprov Kadin Jabar: Agung Suryamal, Zoelkifli M. Adam, Herman Muhtar, Bambang Rochadi, Deden Hidayat, Widyanto Saputro, Ali Sa’id, Hamzah Rahayana, Dedi Sukardan, Barkah Hidayat, dan Iwan Gunawan.
3. ​Kelompok Pengurus Versi Bogor: Almer Faiq Rusydi (Ketua Kadin Jabar versi Muprov Bogor).

​Dinamika internal ini berakar dari pelaksanaan dua Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Jabar yang digelar serentak pada 24 September 2025. Muprov yang digelar di Bogor menghasilkan kepengurusan Almer Faiq Rusydi. Pelaksanaan Muprov Bogor ini belakangan juga tengah digugat oleh Kadin Daerah Garut dan Indramayu di PN Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran AD/ART.

​Sementara itu, Muprov VIII yang digelar di Grand Preanger Hotel Bandung berhasil memilih Nizar Sungkar. Perkara gugatan yang dilayangkan Nizar ini sendiri telah mulai disidangkan sejak Senin, 23 Februari 2026 di Ruang IV (Soebekti) PN Bandung.

​Kronologi Versi Penggugat

​Berdasarkan berkas gugatan pihak penggugat, pelaksanaan Muprov VIII Kadin Jabar di Grand Preanger Hotel Bandung diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Sementara (caretaker) Kadin Jabar yang dibentuk resmi oleh Kadin Indonesia berdasarkan SK Nomor: SKEP/030/DP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

​Pihak penggugat mengklaim bahwa dengan adanya SK tersebut, pelaksanaan Muprov VIII di Bandung telah memiliki landasan hukum yang kuat, sah, dan sesuai dengan fungsi koridor organisasi.

​Pasca-Muprov, Nizar Sungkar selaku ketua formatur bersama empat anggota timnya telah menyusun struktur kepengurusan Kadin Jabar Masa Bakti 2025–2030. Berkas susunan pengurus tersebut kemudian diserahkan kepada Kadin Indonesia pada 9 Oktober 2025 untuk disahkan.

​Sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Organisasi Kadin Nomor: SKEP/283/DP/IX/2023, penerbitan SK Pengesahan merupakan kewajiban hukum dari pengurus pusat. Namun, pihak Nizar menyatakan permohonan tersebut tidak kunjung dikabulkan tanpa adanya penjelasan resmi.

​Konflik memuncak ketika Kadin Indonesia justru melantik Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Umum Kadin Jabar pada 27 November 2025 di Kota Cirebon. Langkah Kadin Pusat yang melantik pengurus versi Muprov Bogor dan mengabaikan hasil Muprov Bandung dinilai oleh pihak Nizar sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian besar, sehingga pihaknya memutuskan menempuh jalur hukum lewat gugatan PMH di PN Bandung. ***

Artikel Erwin Aksa Absen, Sidang Gugatan Rp20 Miliar Terhadap Pengurus Kadin Pusat di PN Bandung Ditunda pertama kali tampil pada Porosmedia.com.