​Melalui surat resmi bernomor 100.2.4.4/104.24/DESDM, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah Drs. Arfan, M.Si memberikan penjelasan detail mengenai batasan kewenangan, mekanisme pengawasan, serta kewajiban perusahaan tambang dalam menjalankan kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice).

​Berikut adalah poin-poin utama klarifikasi dari Dinas ESDM Sulawesi Tengah:

​1. Batasan Kewenangan Pengawasan Lingkungan

​Dinas ESDM menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan dokumen lingkungan hidup, seperti AMDAL atau UKL-UPL, berada sepenuhnya di bawah kewenangan instansi yang membidangi lingkungan hidup, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​2. Pengawasan Kaidah Teknik dan Sanksi Administratif

​Pengawasan operasional di lapangan dilakukan oleh Inspektur Tambang dengan mengacu pada Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Ruang lingkup pengawasan ini meliputi:

• ​Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertambangan.
• ​Keselamatan Operasi (KO) pertambangan.
• ​Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan serta reklamasi dan pascatambang.
• ​Pemanfaatan teknologi dan rekayasa teknik.

​Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kaidah teknik tersebut, Kementerian ESDM melalui Inspektur Tambang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang bersangkutan.

​3. Kepastian Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

​Terkait keberlanjutan lingkungan, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang. Kewajiban ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemulihan lahan bekas tambang.

​4. Komitmen Terhadap Fungsi Pengawasan

​Dinas ESDM Sulawesi Tengah menyatakan terus berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Sulawesi Tengah berjalan sesuai regulasi. Koordinasi antar-instansi terus diperkuat guna memastikan investasi di sektor mineral tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Foto : Net

Tanggapan Porosmedia

Artikel Dinas ESDM Sulteng Berikan Klarifikasi Terkait Pengawasan Lingkungan Tambang Pesisir Palu-Donggala pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Kerusakan ekosistem pesisir ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan telah berdampak sistemik pada infrastruktur vital. Setiap musim penghujan, Jalan Nasional (Trans Sulawesi) kerap lumpuh akibat banjir lumpur dan material tambang. Fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran baku mutu lingkungan yang melampaui ambang batas daya dukung lahan.

​Upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan redaksi porosmedia.com sejak akhir Maret 2026 hingga kini belum membuahkan jawaban konkret. Kepala Dinas ESDM Sulteng, Arfan Baron, saat dihubungi melalui saluran telepon, berdalih bahwa dirinya baru menjabat beberapa bulan sehingga belum menguasai detail teknis persoalan tersebut.

​Arfan justru melempar bola panas ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng. Ia berharap instansi tersebut berani membongkar fakta kerusakan lingkungan yang terjadi, seolah enggan Dinas ESDM terus disudutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas carut-marutnya izin pertambangan di wilayah tersebut.

​Di sisi lain, Kabid ESDM, Sultanisa, yang disebut-sebut lebih memahami substansi perkara, terpantau enggan memberikan pernyataan tanpa restu sang Kepala Dinas. Jawaban “mohon sabar” dan “sedang disiapkan” menjadi narasi berulang yang diterima redaksi, memicu persepsi publik akan adanya upaya penguluran waktu di tengah situasi darurat ekologis.

​Ketidaksigapan birokrasi ini semakin diperparah dengan mandulnya kanal pengaduan resmi. Aktivis lingkungan, Dedi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap layanan Command Center Provinsi Sulteng melalui aplikasi “Berani Samporoa”.

​Berdasarkan bukti tangkapan layar yang diterima redaksi, laporan masyarakat hanya dijawab oleh sistem otomatis (chatbot) tanpa ada tindak lanjut nyata di lapangan.

​“Kami hanya berhadapan dengan mesin penjawab yang sudah tersistem. Jawaban yang keluar selalu normatif tanpa kepastian langkah mitigasi,” ujar Dedi.

​Sikap pasif Dinas ESDM ini kontras dengan gestur ketegasan Gubernur Sulteng yang sebelumnya telah menginstruksikan pencabutan izin tambang bermasalah. Publik kini mempertanyakan: apakah ada “pembiaran” terstruktur di level teknis dinas, ataukah birokrasi kita memang tidak siap menghadapi desakan keterbukaan informasi publik?

​Redaksi porosmedia.com akan terus mengawal kasus ini hingga adanya langkah konkret terkait audit dana jaminan reklamasi dan sanksi administratif bagi perusahaan yang abai terhadap pengelolaan dampak lingkungan. Pesisir Palu-Donggala bukan sekadar komoditas, ia adalah ruang hidup yang kini berada di ambang bencana.

Artikel Sikap Pasif Dinas ESDM Sulteng di Balik Ancaman Bencana Ekologis Pesisir Palu-Donggala pertama kali tampil pada Porosmedia.com.