​Dalam keterangannya pada Rabu (22/4/2026), Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti bahwa beban penataan kota tidak bisa lagi dipikul secara parsial. Ia menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) di kedua level pemerintahan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga estetika lingkungan, terutama di koridor menuju perkantoran.

​Meski mengapresiasi upaya gotong royong yang ada, Gubernur memberikan catatan kritis terhadap persoalan krusial yang masih kasat mata: tumpukan sampah. Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung kini ditantang untuk mengoptimalkan TPA Sarimukti bukan sekadar tempat pembuangan, melainkan bertransformasi menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.

​”Kita harus pastikan tidak ada lagi tumpukan sampah di sudut-sudut kota. Ini harus ditangani bersama,” tegas Dedi.

​Selain sampah, infrastruktur dasar seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sering padam, integrasi CCTV yang belum merata, hingga masalah drainase penyebab banjir menjadi poin evaluasi tajam. Gubernur menegaskan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan warga tidak boleh dikompromikan akibat kendala teknis yang berlarut-larut.

​Sinergi ini juga menyasar penataan kawasan strategis Gedung Sate dan Monumen Perjuangan (Monju). Sekda Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa kawasan ini harus menjadi role model ruang publik yang bersih dan aman. Penataan ini mencakup penertiban spanduk liar, pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga penguatan aspek keamanan.

​”Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, kami harus berkoordinasi. Ke depan, penataan mulai dari kebersihan, taman, hingga keamanan akan dilakukan bersama,” jelas Herman.

​Senada dengan itu, Sekda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen, mengakui bahwa penataan kawasan pusat kota berdampak langsung pada citra pariwisata dan pendapatan daerah. Fokus Pemkot Bandung mencakup penanganan parkir liar serta rekayasa lalu lintas yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

​Menghadapi kemacetan yang kian mengunci ruang gerak warga, Pemprov Jabar mendorong percepatan transportasi publik terintegrasi serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti underpass dan flyover. Menariknya, sistem lampu lalu lintas kini diarahkan menggunakan teknologi digital adaptif yang mampu menyesuaikan volume kendaraan secara real-time.

​”Lampu lalu lintas harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kendaraan di lapangan agar efektif mengurai kemacetan,” tambah Gubernur.

​Upaya mempercantik wajah Bandung sebagai ibu kota provinsi merupakan langkah mendesak. Sebagaimana sindiran Gubernur, “Ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” publik kini menunggu apakah kolaborasi ini akan menyentuh akar masalah seperti kemiskinan kota dan tata ruang yang karut-marut, atau hanya berhenti pada pembenahan estetika di kawasan pusat pemerintahan semata.

​Keberhasilan kolaborasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan di lapangan dan transparansi anggaran dalam setiap proyek infrastruktur yang dijalankan. (Red/PM)

Artikel Menanti Taji Kolaborasi Jabar-Bandung: Antara Estetika Gedung Sate dan Persoalan Klasik Perkotaan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.