Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh memberikan pandangan kritis terkait maraknya dugaan penyimpangan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, termasuk indikasi permainan perizinan yang diduga melibatkan oknum aparat dan kementerian tertentu. Meski tidak menyebutkan nama pelaku secara spesifik, para peserta forum menekankan bahwa pola-praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus.

“Korupsi Jangan Dijadikan Budaya”

Ketua Forum Ormas Jawa Barat R. Hendra Mulyana, salah satu inisiator forum, membuka diskusi dengan seruan keras agar masyarakat tidak lagi membiarkan korupsi mengakar dalam praktik pemerintahan.

“Mari kita bebaskan Indonesia dari tindakan korupsi. Jangan pernah menjadikan korupsi sebagai budaya,” ujarnya.

Tak lupa, Forum juga menyampaikan duka cita atas bencana yang terjadi di Sumatra. Mereka menilai bahwa tata kelola yang buruk dan indikasi penyimpangan anggaran kebencanaan berpotensi memperparah risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Di tempat yang sama Mujahid, Ketua Divisi Satgas Pemberantasan Korupsi, “Pemberantasan korupsi sering sigaungkan, tapi praktiknya semakin rapi dan tersistem”

Mujahid,, menyebut bahwa meskipun pemerintah pusat gencar menyuarakan pemberantasan korupsi, kenyataannya praktik penyimpangan justru semakin masif di lapangan.

Menurutnya, laporan dan temuan masyarakat di berbagai daerah menunjukkan adanya dugaan permainan perizinan yang melibatkan oknum tertentu di sektor kehutanan, pertanian, hingga penegakan hukum.

Kata Mujahid lebih mendalam, Sektor pendidikan dinilai paling kritis. Ia menilai sektor pendidikan di Jawa Barat sebagai salah satu area yang paling krusial.

Ia menyinggung adanya laporan publik tentang dugaan praktik tidak transparan dalam: penyusunan buku ajar, paket pekerjaan, program revitalisasi pendidikan yang seharusnya mengutamakan swakelola,

serta dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam penunjukan pihak ketiga.

“Indikasinya banyak. Mulai dari penentuan kebijakan, hingga pola keuntungan yang diduga tidak sesuai aturan. Ini harus diawasi,” tegasnya.

Anggaran kesehatan yang besar juga disoroti, Formas Jabar. Forum menilai adanya narasi yang sering diulang bahwa fasilitas kesehatan tidak memadai, padahal anggaran setiap tahun meningkat signifikan.

Maka dari itu, Forum Ormas Jabar mendorong semua pihak untuk memantau penggunaan anggaran kesehatan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Bahkan Mujahid menyoroti klaim penyelesaian pembangunan jalan-jalan di Jawa Barat perlu diperhatikan.

Pasalnya, banyak laporan masuk yang menyebutkan bahwa kondisi di lapangan tidak sesuai dengan klaim penyelesaian. Temuan lapangan harus diverifikasi,” ujar perwakilan satgas.

Forum meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota membuka akses audit publik terhadap proyek-proyek infrastruktur.

Senada dikatakan salah satu pembina Formas Jabar Wa Deden, salah satu tokoh yang hadir, memberikan penilaian tegas tentang pola korupsi di Jawa Barat.

“Korupsi dilakukan berjamaah, maka kritik dan pengawasannya juga harus kolektif,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Formas Jabar akan membangun sistem penilaian terhadap seluruh pejabat di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Acara penilaian tersebut rencananya akan digelar 22 Desember 2025, bekerja sama dengan Lembaga – lembaga Anti Korupsi.

Disamping itu, Sutrisno dari Lembaga Pemantau Masyarakat Republik Indonesia menyebut bahwa Kab.  Bandung  memiliki tantangan serius terkait dugaan praktik korupsi di sektor pertanian, perkebunan, hingga perhutanan.

Ia menyoroti bahwa sejumlah program nasional, termasuk program pengendalian lingkungan di DAS Citarum, tidak mencapai hasil optimal karena lemahnya pengawasan.

Karena itu, Sutrisno menegaskan Formas Jabar harus siap turun langsung ke desa-desa untuk mengawasi kegiatan pertanian, perkebunan, dan aktivitas ekonomi kawasan pegunungan.

Ditambah lagi pada sesi terakhir diskusi Formas Jabar dari R.R. Hanura, mantan narapidana terorisme yang kini aktif dalam yayasan sosial, menyampaikan perlunya pendekatan baru terhadap mantan pelaku korupsi.

“Kami ingin ada program pemulihan mental pasca-korupsi, agar mereka tidak kembali melakukan kesalahan yang sama,” ujarnya.

Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah residivisme dan memberikan jalan rehabilitasi sosial.

Di akhir diskusi Forum Ormas Jabar menegaskan bahwa gubernur saatnya menyatakan sikap: “Jawa Barat Anti Korupsi” yang tidak cukup hanya retorika, tetapi harus dibuktikan melalui:

audit transparan anggaran publik, penilaian integritas pejabat secara berkala, pengawasan independen oleh masyarakat sipil, serta transparansi penuh di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kembali diingatkan, “Forum seperti ini harus terus hidup. Pengawasan harus dilakukan setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu,” tegas Hendra menutup pertemuan.

Artikel Forum Ormas Jabar Desak Pemerintah Perkuat Pemberantasan Korupsi: “Budayanya Sudah Berjamaah, Jangan Dibiarkan Mengakar” pertama kali tampil pada Porosmedia.com.