Porosmedia.com – Cicadas bukan sekadar kawasan di timur Bandung. Ia adalah miniatur denyut kota: padat, bising, penuh transaksi, dan dihuni oleh energi sosial yang tak pernah benar-benar tidur. Di lorong-lorongnya, ekonomi rakyat bekerja dalam bentuk paling nyata—pedagang kaki lima, pasar tradisional, terminal, warung kecil, dan percakapan yang tumbuh tanpa protokol.

Bagi sebagian orang, Cicadas mungkin hanya dikenal sebagai kawasan perdagangan yang ramai dengan PKL yang semrawut, namun bagi pembaca sosial, Cicadas adalah teks yang hidup: tempat kita bisa membaca bagaimana rakyat kecil bertahan, beradaptasi, sekaligus menegosiasikan hidupnya dengan negara.

Di ruang seperti itulah figur Dedi Mulyadi—atau yang akrab dipanggil KDM—menjadi menarik untuk dibahas, setelah viral berhasil menegosiasikan perubahan kebijakan terhadap PKL yang selalu sensitif.

KDM bukan sekadar politisi. Ia adalah representasi dari model kepemimpinan baru yang oleh banyak ilmuwan politik disebut populisme performatif—politik yang dibangun bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat kehadiran simbolik di tengah rakyat. Ia hadir di pasar, masuk ke gang sempit, berbicara dengan bahasa sederhana, dan membangun citra sebagai “pemimpin yang mau turun tangan”.

Di sinilah Cicadas dan KDM bertemu.

Bukan sekadar pertemuan geografis, melainkan pertemuan simbolik antara lorong rakyat dan politik populis.

Dalam teori komunikasi politik, ini disebut politics of proximity—politik kedekatan. Pemimpin modern tak cukup hanya bekerja; ia juga harus terlihat bekerja. Kamera menjadi saksi, media sosial menjadi amplifier, dan rakyat menjadi audiens sekaligus hakim.

KDM memahami itu dengan baik.

Ketika ia berbicara tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)Cicadas, misalnya, yang ia bawa bukan sekadar narasi penertiban, tetapi narasi empati. Ia tahu bahwa PKL bukan hanya soal trotoar yang sempit, tetapi soal dapur yang harus tetap mengepul.

Di kawasan seperti Cicadas, kebijakan terhadap PKL selalu sensitif. Salah langkah sedikit saja, bisa berubah menjadi konflik sosial. Tetapi KDM memilih pendekatan berbeda: mendekat, mendengar, lalu menegosiasikan perubahan. Ini bukan hal baru dalam teori pemerintahan; James C. Scott menyebutnya sebagai pentingnya moral economy—bahwa rakyat akan menerima perubahan jika merasa diperlakukan adil.

Dan itulah kekuatan KDM: ia menjual keadilan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat.

Namun politik populis selalu punya dua sisi.

Di satu sisi, ia menghadirkan harapan—bahwa pemimpin masih bisa dekat dengan rakyat. Tetapi di sisi lain, ia berisiko terjebak pada politik simbol: sibuk pada momen, lemah pada sistem. Foto bersama pedagang bisa viral, tetapi apakah setelah itu tata kota benar-benar berubah?

Pertanyaan itu penting.

Karena Cicadas tidak membutuhkan sekadar kunjungan; ia membutuhkan keberlanjutan. Rakyat kecil tidak hanya ingin disapa, mereka ingin hidupnya membaik.

Di sinilah ujian sebenarnya bagi KDM.

Apakah ia hanya hadir sebagai narasi populis, atau benar-benar mampu mengubah lorong-lorong sempit itu menjadi ruang yang lebih adil bagi semua?

Sebab pada akhirnya, politik bukan tentang siapa yang paling sering turun ke jalan. Politik adalah tentang siapa yang mampu meninggalkan jejak perubahan setelah keramaian usai.

Karena itu, jika KDM berhasil menata PKL di Cicadas, yang sedang ia tata sesungguhnya bukan hanya trotoar—melainkan kepercayaan publik.

Dan Cicadas, seperti rakyat kecil lainnya, selalu punya cara sendiri untuk menilai: mereka mungkin diam, tetapi tidak pernah benar-benar lupa.

Artikel Cicadas dan KDM: Ketika Lorong Rakyat Bertemu Politik Populis pertama kali tampil pada Porosmedia.com.