​Rencana KDM memberikan akses beasiswa bagi siswa tidak mampu di sekolah industri unggulan adalah terobosan yang menjawab kebutuhan pasar kerja. Dengan target meningkatkan kuota dari 100 menjadi 800 penerima, Pemprov Jabar berupaya memutus rantai kemiskinan struktural. Namun, visi ini akan menjadi pincang jika fondasi paling mendasar dalam pendidikan—yakni kesejahteraan pengajar—belum tuntas.

​Data menunjukkan sebanyak 3.823 tenaga honorer guru dan administratif di Jawa Barat belum menerima gaji untuk periode Maret dan April 2026. Alasan klasiknya adalah benturan aturan teknis dari Kementerian PAN-RB terkait seleksi PPPK.

​Secara hukum, pemerintah daerah memang wajib patuh pada regulasi pusat guna menghindari penyimpangan keuangan. Namun, secara moral dan sosiologis, membiarkan ribuan pendidik tanpa upah selama dua bulan adalah kegagalan sistemik yang dapat mengganggu stabilitas kualitas pendidikan itu sendiri. Upaya KDM untuk menemui Menteri PAN-RB harus dipandang sebagai urgensi hukum—bukan sekadar formalitas birokrasi—agar hak-hak dasar pekerja honorer tetap terlindungi tanpa melanggar administrasi negara.

​Potret Ihsan: Kegagalan Deteksi Dini Kemiskinan?

​Kisah Ihsan (15), siswa SMPN 1 Tanjungsari yang sempat berpamitan karena kendala ekonomi, menjadi tamparan bagi sistem pengawasan pendidikan di daerah. Meski respons cepat Wakil Gubernur Erwan Setiawan dalam menjamin kelangsungan sekolah Ihsan patut dipuji, kasus ini mencerminkan masih adanya “lubang” dalam distribusi bantuan pendidikan.

​Intervensi personal dari pimpinan daerah adalah solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, Jawa Barat membutuhkan sistem deteksi dini siswa rentan putus sekolah yang terintegrasi dengan data kemiskinan makro. Jangan sampai, kehadiran pemerintah hanya terasa saat sebuah kasus menjadi viral di media sosial.

Artikel Paradoks Pendidikan Jawa Barat; Menanti Kelas Menengah Baru di Tengah Jeratan Nasib Guru Honorer pertama kali tampil pada Porosmedia.com.