​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Pemkot Bandung mengambil peran aktif dalam menyelaraskan sarana dan prasarana kota agar sejalan dengan standar operasional bandara. Langkah intervensi yang sedang berjalan mencakup perbaikan dan pemeliharaan akses jalan, optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga penataan sistem zonasi parkir di sekitar kawasan.

​“Terkait rencana operasional Bandara Husein, porsi tanggung jawab Pemkot Bandung berfokus pada kesiapan infrastruktur eksternal dan sarana penunjang kota. Mulai dari kelayakan akses jalan, penerangan jalan umum, hingga manajemen fasilitas parkir. Aspek-aspek ini yang saat ini terus kami matangkan secara lintas sektoral,” ujar Farhan di Kota Bandung, Jumat (26/6/2026).

​Berdasarkan kajian proyeksi awal pada fase pengaktifan, volume penumpang diprediksi mencapai rata-rata 3.000 orang per hari selama periode Juli hingga September 2026. Angka ini dinilai representatif sebagai tahapan uji coba (fase adaptasi) operasional, mengingat jumlah tersebut masih berada di bawah kapasitas ambang batas maksimal tata kelola Bandara Husein.

​“Kami menyiapkan skenario mitigasi infrastruktur dengan basis proyeksi awal sekitar 3.000 penumpang per hari. Melalui beban lalu lintas yang terukur ini, pemulihan layanan dapat berjalan kondusif, meskipun secara historis Bandara Husein memiliki kapasitas melayani 10.000 hingga 12.000 penumpang per hari pada masa operasional penuhnya,” jelas Farhan.

​Di samping pembenahan aspek penunjang di luar area bandara, Pemkot Bandung juga terus mencermati kesiapan teknis operasional penerbangan bersama otoritas terkait. Farhan berharap, paruh kedua tahun ini, tepatnya mulai Agustus 2026, Bandara Husein secara bertahap dapat memenuhi spesifikasi teknis dan regulasi keselamatan untuk melayani rute pesawat jet komersial jenis Boeing 737-500 atau Airbus A320, di samping mengakomodasi penerbangan pesawat propeller (baling-baling) serta private jet.

​“Harapan kami, pada Agustus mendatang, koordinasi teknis dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai dapat berjalan lancar sehingga pesawat jet komersial seperti Boeing 737-500 atau Airbus A320 sudah bisa beroperasi. Ini merupakan batas kapasitas maksimum yang direncanakan untuk karakteristik landasan saat ini, sementara operasional pesawat berukuran lebih kecil dan penerbangan privat tetap berjalan normatif,” tambahnya.

​Optimisme reaktivasi ini juga didasarkan pada potensi stimulus ekonomi daerah. Pemkot Bandung memproyeksikan kembalinya aktivitas penerbangan akan mendongkrak kontribusi sektor transportasi, logistik, dan pergudangan yang selama ini menjadi salah satu pilar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota.

​Sebagai simpul kota jasa, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata, Kota Bandung memerlukan ekosistem transportasi multimoda yang andal serta terkoneksi dengan baik untuk menjamin mobilitas publik serta kelancaran arus barang.

​“Kami mendorong sektor transportasi dan pergudangan mampu mengoptimalkan momentum ini untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi makro Kota Bandung. Kita memerlukan diversifikasi penggerak ekonomi baru agar stabilitas ekonomi kota tetap terjaga berkelanjutan,” papar Farhan.

​Keberadaan pintu gerbang udara yang aktif kembali diyakini akan meningkatkan daya saing investasi (investment competitiveness) Kota Bandung, membuka peluang kemitraan bisnis baru, sekaligus memperkuat posisi kota sebagai destinasi pariwisata unggulan.

​Menutup keterangannya, Farhan menyampaikan apresiasi atas komitmen regulasi dan sinergi kebijakan yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah pusat dan instansi terkait dalam merealisasikan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara.

​“Apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur Jawa Barat, jajaran TNI AU, Kementerian Perhubungan, serta Angkasa Pura. Sinergi dan komitmen lintas instansi ini menjadi kunci utama dalam menghidupkan kembali fungsi strategis Bandara Husein Sastranegara demi kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya. (kyy)

Artikel Matangkan Konektivitas, Pemkot Bandung Akselerasi Penataan Infrastruktur Penunjang Bandara Husein Sastranegara pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Farhan secara terbuka menantang kepengurusan baru Baznas untuk tidak sekadar menjadi lembaga administratif pengumpul zakat, melainkan wajib berdiri di garda terdepan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengintervensi kemiskinan dan ketimpangan.

​”Tujuan Baznas ada tiga, yaitu mengurangi kemiskinan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta hadir bersama pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata. Tiga fungsi ini harus selalu berada dalam benak para pimpinan,” tegas Farhan.

​Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Urbanisasi

​Kekritisan pemikiran Wali Kota terlihat saat ia membedah anomali yang terjadi di Kota Kembang. Di satu sisi, indikator ekonomi menunjukkan grafik positif. Namun di sisi lain, Bandung dihadapkan pada badai urbanisasi yang dipicu oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai daerah sekitar, hingga dampak sosial dari penataan kawasan kota.

​Menurut Farhan, potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Bandung sangat masif. Sayangnya, optimalisasi penghimpunan dan distribusinya masih memerlukan lompatan inovasi yang besar agar dampaknya benar-benar terasa di akar rumput.

​”Ketimpangan inilah yang harus diisi oleh Baznas melalui berbagai inovasi, metode, dan fokus kerja yang didasari dedikasi serta kerja keras,” katanya.

​Ia berharap, pengurus periode 2026–2031 ini mampu mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik (public trust) melalui transparansi pengelolaan, sehingga para muzakki—termasuk kalangan pengusaha kakap di Bandung—tanpa ragu menyalurkan dana mereka.

​Menjadi Jembatan ‘Birokrasi’ Bantuan

​Satu poin krusial yang disorot adalah fungsi fleksibilitas Baznas yang tidak dimiliki oleh instansi pemerintah formal. Farhan mengakui, banyak warga miskin yang kerap terbentur aturan administrasi ketat saat membutuhkan bantuan darurat dari APBD.

​Di sinilah peran taktis Baznas diuji: menjadi jembatan kemanusiaan yang cepat, tanggap, dan adaptif tanpa terjebak jaring birokrasi yang kaku.

​”Mari kita jadikan zakat sebagai instrumen yang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga memperkuat solidaritas, mengurangi kesenjangan sosial, serta menghadirkan harapan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkas Farhan.

​Kini, publik Kota Bandung tinggal menunggu komitmen nyata dari nakhoda baru Baznas 2026-2031. Apakah mereka mampu menjawab tantangan kritis Wali Kota untuk menekan angka ketimpangan, atau justru terjebak dalam ritme kerja yang monoton? Sinergi kuat bersama Pemkot, DPRD, tokoh agama, hingga Baznas RI menjadi pertaruhan besarnya. (PM/Red)

Artikel Ekonomi Bandung Melesat Tapi Timpang, Walkot Farhan Dorong Baznas Jadi Solusi Riil pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Program Bangbara merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kecamatan Ujungberung, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Layanan ini diproyeksikan menjadi ruang aman (safe space) bagi warga kota yang membutuhkan pendampingan psikologis profesional guna mengatasi stres, trauma, maupun gangguan mental lainnya.

​Fenomena Gunung Es: Puluhan Ribu Pelajar Alami Depresi

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan fakta krusial yang mendasari urgensi kehadiran Bangbara. Berdasarkan data program Cek Kesehatan Gratis tahun lalu, ditemukan indikasi serius mengenai kerentanan mental generasi muda di Kota Bandung.

​”Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, kita mendapatkan fakta bahwa ada puluhan ribu anak-anak SD sampai SMA yang mengalami gangguan kesehatan mental, mulai dari stres ringan sampai depresi berat,” ungkap Farhan saat meresmikan layanan di Ujungberung, Kamis (25/6/2026).

​Selain depresi pada usia sekolah, Farhan juga mengungkap indikator mengejutkan terkait dinamika sosial di hilir. Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung kini tercatat hampir terjadi setiap pekan. Angka tersebut diperparah oleh tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang secara linear membutuhkan intervensi perlindungan serta trauma healing yang lebih solid.

​“Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung itu hampir setiap minggu terjadi. Jadi itu sudah menjadi indikasi yang sangat serius,” tegasnya.

​Memotong Jalur Birokrasi Kesehatan Jiwa

​Selama ini, akses terhadap psikolog klinis kerap terkendala biaya dan birokrasi rujukan yang berlapis. Kehadiran Bangbara di tingkat kecamatan diharapkan mampu memotong sekat tersebut agar layanan kesehatan jiwa menjadi lebih dekat dan inklusif.

​Untuk memperluas daya jangkau, layanan Bangbara diintegrasikan dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) milik DP3A. Selain sudah berjalan di lingkungan sekolah dan 12 Puskesmas, perluasan ke tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu menciptakan sistem deteksi dini (early warning system) terhadap krisis psikologis warga.

​Farhan berharap, integrasi pelayanan di Ujungberung ini dapat berjalan efektif sehingga menjadi cetak biru (blueprint) yang bisa segera direplikasi di 29 kecamatan lainnya di Kota Bandung.

​Skema Sosialisasi Lintas Sektor

​Menanggapi peluncuran ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyatakan pihaknya akan memastikan alur informasi dan akses pendaftaran program ini tersampaikan secara masif hingga ke level akar rumput.

​Mekanisme rujukan dan pendaftaran konseling akan memanfaatkan jejaring fasilitas kesehatan (faskes) primer dan kader sosial yang sudah ada di masyarakat.

​“Informasi akan disampaikan melalui puskesmas dan disebarluaskan ke kader Posyandu serta RW. Nantinya masyarakat dapat mendaftar untuk mendapatkan layanan tersebut. Informasi ini akan menyebar ke seluruh wilayah Kota Bandung agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya,” jelas Sony.

​Warga Kota Bandung yang membutuhkan ruang penanganan, konsultasi, atau sekadar membutuhkan teman cerita profesional kini sudah dapat mengakses layanan ini dengan mendatangi Kantor Kecamatan Ujungberung.

Artikel Darurat Kesehatan Mental di Bandung: Pemkot Luncurkan Bangbara di Tengah Lonjakan Kasus Stres Pelajar dan Percobaan Bunuh Diri pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Ketiga regulasi yang diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap I tersebut meliputi:

1. ​Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
2. ​Raperda Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak (multiyears).
3. ​Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung.

​Menguji Komitmen Penanganan Sampah di Titik Kritis

​Penumpukan sampah dan tata kelola yang belum ideal di Kota Bandung menuntut perubahan regulasi yang tidak sekadar formalitas. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa revisi Perda Pengelolaan Sampah sudah berada pada fase mendesak.

​”Hal ini tidak terlepas dari kondisi pengelolaan sampah yang semakin mendekati titik darurat dan titik kritis,” ujar Farhan dalam pidatonya di hadapan legislatif.

​Publik kini menanti apakah perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2018 ini mampu melahirkan sanksi yang tegas, peta jalan (roadmap) reduksi sampah dari hulu yang jelas, atau justru kembali terjebak pada pendekatan konvensional kumpul-angkut-buang.

​Skema Multiyears Gedung Inspektorat dan RSUD: Butuh Pengawasan Ketat

​Hal lain yang krusial dan membutuhkan perhatian publik adalah usulan skema penganggaran tahun jamak (multiyears) untuk pembangunan Gedung Inspektorat Daerah serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung.

​Pemkot berdalih, karakteristik kedua proyek infrastruktur strategis ini tidak dimungkinkan untuk rampung dalam satu tahun anggaran tunggal. Secara hukum, pengajuan Raperda khusus ini memang diwajibkan untuk menghindari pelampauan wewenang anggaran dan memastikan kepastian hukum pembiayaan lintas tahun. Namun, dari kacamata transparansi, skema multiyears kerap menjadi titik rawan yang membutuhkan pengawasan ekstra dari kedewanan maupun elemen masyarakat guna mencegah terjadinya pembengkakan anggaran (budget overrun) atau keterlambatan progres fisik.

​Penyesuaian Nomenklatur Perbankan Daerah

​Sementara itu, untuk Raperda BPR Kota Bandung, Pemkot melakukan langkah adaptif guna mematuhi hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, yang diikuti dengan perluasan ruang lingkup usaha serta penyesuaian bentuk badan hukum BUMD tersebut.

​Alur Legislasi Selanjutnya

​Merespons pengajuan ini, DPRD Kota Bandung bergerak cepat dengan menjadwalkan Rapat Paripurna lanjutan pada Jumat (19/6/2026) dengan agenda mendengarkan Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

​Guna membedah secara rinci substansi materil dari masing-masing draf hukum tersebut, DPRD juga akan membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus). Komposisi dan keanggotaan Pansus akan diumumkan secara resmi setelah seluruh fraksi menyerahkan nama-nama perwakilannya ke Sekretariat Dewan.

​Kini bola panas berada di tangan DPRD Kota Bandung. Masyarakat berharap pembentukan tiga Pansus ini tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, melainkan ruang uji publik yang kritis untuk memastikan ketiga Perda yang dilahirkan nanti benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat dan bersih dari kepentingan serapan anggaran semata.

Artikel Soroti Krisis Sampah dan Proyek Multiyears, Pemkot Bandung Ajukan 3 Raperda ke DPRD pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Sebagai bentuk respons nyata, Pemkot Bandung menggelar kampanye edukasi kesehatan bertajuk “Fight Nicotine, No Nicotine No Ribet” di SMAN 20 Bandung, Kamis (21/5/2026). Langkah preventif ini sengaja menyasar institusi pendidikan guna memutus mata rantai konsumsi zat adiktif tersebut di kalangan remaja.

​Komitmen Lingkungan Pendidikan Bebas Zat Adiktif

​Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa sekolah harus steril dari pengaruh negatif lingkungan, termasuk paparan nikotin. Ia mendesak para pelajar untuk memiliki benteng pertahanan diri yang kuat agar tidak terjerumus dalam lingkaran ketergantungan.

​“Anak-anak muda Kota Bandung harus punya keberanian mengatakan tidak terhadap nikotin. Kalian adalah generasi masa depan, generasi kreatif, generasi sehat. Jangan sampai produktivitas dan cita-cita rusak karena rokok dan ketergantungan nikotin,” tegas Iskandar.

Iskandar menambahkan, intervensi pemerintah daerah tidak akan berhenti pada seremoni semata. Pemkot Bandung berkomitmen terus membangun ekosistem pendidikan yang aman dan sehat melalui program edukasi berkelanjutan.

​“Kami ingin sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung tumbuhnya karakter positif anak-anak muda Kota Bandung,” imbuhnya.

​Dampak Sistemis Nikotin Terhadap Kognitif Siswa

​Ditinjau dari sisi medis, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Sony Adam, memaparkan bahwa dampak buruk nikotin pada usia remaja jauh lebih masif karena memengaruhi tumbuh kembang dan fungsi otak, khususnya konsentrasi belajar.

​Sony mengingatkan bahwa anggapan rokok atau produk alternatif berbasis nikotin lainnya sebagai tren gaya hidup adalah kekeliruan besar yang harus diluruskan.

​“Kami terus mengedukasi pelajar agar memahami bahwa nikotin bukan solusi untuk gaya hidup. Justru hidup sehat tanpa rokok akan membuat generasi muda lebih aktif, produktif, dan percaya diri,” kata Sony.

​Menurutnya, pemahaman dini mengenai kerusakan fisik akibat nikotin—mulai dari gangguan paru-paru hingga penurunan kebugaran—sangat krusial agar siswa mampu menolak tekanan teman sebaya (peer pressure).

​Olahraga Sebagai Alternatif Pengalihan

​Guna memberikan contoh konkret, kampanye ini juga menghadirkan dimensi praktis dengan melibatkan Atlet Basket Nasional, Timo. Ia membagikan perspektif profesional mengenai pentingnya menjaga tubuh dari zat adiktif demi mempertahankan performa dan prestasi.

​“Kalau mau punya stamina bagus, prestasi bagus, dan masa depan bagus, jauhi nikotin. Atlet itu menjaga tubuhnya setiap hari. Kalian juga bisa mulai dari sekarang dengan hidup sehat dan aktif bergerak,” ujar Timo di hadapan ratusan siswa.

​Melalui pendekatan yang lebih kritis dan terukur ini, Pemkot Bandung berharap kampanye “Fight Nicotine, No Nicotine No Ribet” dapat melahirkan kesadaran kolektif. Tujuannya jelas: menciptakan regulasi internal sekolah yang lebih ketat serta mewujudkan lingkungan belajar yang benar-benar bersih dari asap rokok maupun uap nikotin.

​

Artikel Pemkot Bandung Soroti Ancaman Nikotin di Sekolah, Remaja Diajak Lawan Ketergantungan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Komitmen Pemkot Bandung dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk “Naik Kelas Go Digital” baru-baru ini ditegaskan kembali dalam forum peningkatan kapasitas SDM Ekraf di Hotel Aston Tropicana, Rabu (13/5/2026). Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekraf, Adi Mukhtar Rivai, menyoroti Jawa Barat sebagai salah satu pemilik investasi ekraf tertinggi nasional, dengan Kota Bandung sebagai episentrumnya.

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara blak-blakan mengingatkan bahwa penguasaan teknologi adalah kunci memenangkan persaingan modern. Strategi dan efisiensi otak kreatif Bandung dinilai jauh lebih menentukan ketimbang adu modal besar. Namun, pernyataan kritis Wali Kota yang meminta pelaku ekraf untuk “tidak cuma jago bikin konten di media sosial tapi harus ngerti algoritma di belakangnya” seyogianya juga menjadi tamparan bagi birokrasi. Pemkot Bandung sendiri ditantang untuk mampu menyediakan infrastruktur dan regulasi yang sepadan guna menjamin ekosistem digital tersebut tidak dikuasai oleh modal asing semata.

​Tantangan nyata digitalisasi ini langsung diuji pada sektor paling rentan: Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku usaha mikro. Fungsional Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung, Muhammad Anwar, mengungkapkan adanya langkah mitigasi bagi PKL yang terdampak proyek pembangunan Bandung Rapid Transit (BRT). Pemkot mengeklaim tengah melakukan pembinaan intensif agar para pedagang tetap eksis, termasuk rencana strategis memperluas UMKM Center dan Kuliner Center di 30 kecamatan, serta penjajakan kolaborasi digital bersama platform raksasa seperti TikTok Shop, Megavision, dan Mediawave dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).

​Langkah berani ini tentu wajib dikawal ketat oleh publik. Alih-alih memindahkan masalah, relokasi ke UMKM Center harus dipastikan memiliki traffic ekonomi yang hidup, bukan sekadar menjadi bangunan kosong pasca-proyek selesai. Selain itu, keterlibatan 14 negara pada Bandung Fair 2025 di Kiara Artha Park serta rencana pelibatan UMKM dalam Kirab Budaya tingkat Jawa Barat pada 17 Mei 2026 harus bertransformasi dari sekadar seremonial tahunan menjadi transaksi kontrak dagang yang berkelanjutan.

​Di sektor soko guru ekonomi, program strategis nasional Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) kini telah mengakar di 151 kelurahan di Kota Bandung. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Diskop UKM Kota Bandung, Kurniadi, menjelaskan bahwa mayoritas KKMP diarahkan pada bisnis sembako dan distribusi kebutuhan pokok, disusul inovasi sektor rill seperti pengadaan bioflok (kolam ikan plastik).

​Langkah ini dinilai taktis untuk menstabilkan harga pangan di tingkat akar rumput. Namun, tantangan klasik koperasi baru adalah manajerial dan modal. Inovasi “Program Koperasi Kakak Asuh”—yang mendempetkan koperasi besar dengan KKMP baru—menjadi pertaruhan penting untuk transfer pengalaman agar 850 koperasi aktif di Bandung tidak mandek di tengah jalan. Sisi proteksi sosial juga diperkuat lewat Program Kampung dan Kawasan Bebas Rentenir melalui Satgas khusus demi membentengi warga dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online yang kian marak.

​Upaya mitigasi ekonomi mikro ini klop dengan pergerakan di tingkat sektoral seperti yang dilakukan Dekranasda Kota Bandung. Melalui creative workshop di Braga Citywalk, Selasa (12/5/2026), Ketua Dekranasda Kota Bandung, Aryatri Benarto, bersama Disdagin berupaya mengubah keterampilan merajut—salah satunya pembuatan wadah tumbler ramah lingkungan bersama Craft By Sharena—menjadi peluang usaha baru berskala rumahan bagi ibu rumah tangga.

​Namun, menumbuhkan jiwa wirausaha memerlukan napas panjang. Di sinilah intervensi jaring pengaman sosial seperti Program Padat Karya dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung mengambil peran. Berlangsung di Kecamatan Gedebage sejak Rabu (11/5/2026), program ini menyerap 200 peserta dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 sampai 5 di empat kelurahan (Rancabolang, Rancanumpang, Cimincrang, dan Cisaranten Kidul).

​Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mematok target ambisius: 8.500 serapan tenaga kerja padat karya sepanjang tahun 2026 melalui skema usulan reses dewan dan musrenbang. Dengan kompensasi honor Rp175 ribu per hari selama 10 hari kerja plus fasilitas penunjang, program ini terbukti ampuh menstimulus daya beli instan masyarakat sekaligus memelihara lingkungan.

​Camat Gedebage, Latif, mencatat adanya nilai positif dari penggabungan pelaksanaan empat kelurahan tingkat kecamatan ini dalam hal penguatan gotong royong warga. Kendati demikian, seperti yang diakui secara jujur oleh Kadisnaker, program padat karya ini bersifat stimulan dan sementara (temporary).

​Rangkaian program Pemkot Bandung ini ibarat rantai ekonomi yang saling bertautan. Padat Karya memberikan napas instan bagi warga miskin ekstrem; Workshop Dekranasda memicu keterampilan usaha; KKMP menyediakan wadah koperasinya; dan Program Go Digital Wali Kota menyediakan pasar modernnya.

​Secara substansi, cetak biru (blueprint) ini sudah sangat ideal secara sosiologis maupun ekonomis. Namun, ujian sesungguhnya berada pada level konsistensi eksekusi di lapangan. Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi jargon elit di hotel berbintang sementara para PKL di jalanan megap-megap tergilas pembangunan BRT tanpa solusi ruang dagang yang pasti. Transparansi e-learning, efektivitas sistem belanja ASN online khusus produk lokal, serta independensi Satgas Anti-Rentenir harus terus dipantau. Warga Kota Bandung tidak hanya butuh program yang sukses di atas kertas rilis pers, melainkan kebijakan yang berdampak nyata di dompet dan meja makan mereka. (Red)**

​

Artikel Menguji Nyali Digitalisasi dan Program Kerakyatan Pemkot Bandung: Seberapa Efektif dan Berkelanjutan? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa program ini dirancang sebagai skema Training for Trainers (ToT). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan klinis Guru BK dalam melakukan asesmen awal serta pemetaan kondisi psikologis peserta didik secara akurat.

​”Langkah ini merupakan upaya preventif dan promotif dalam membangun ekosistem sekolah yang sehat mental. Berdasarkan data survei Dinas Kesehatan, teridentifikasi prevalensi gangguan kesehatan mental pada anak usia sekolah di Kota Bandung yang memerlukan perhatian serius,” ujar Farhan.

​Dalam implementasinya, Dinas Pendidikan Kota Bandung berkolaborasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Kerja sama ini bertujuan memberikan pembekalan teknis mengenai metodologi deteksi dini agar potensi kendala psikologis siswa dapat dimitigasi sebelum berdampak lebih luas.

​Mekanisme Rujukan dan Fasilitasi

Farhan menjelaskan bahwa sistem ini terintegrasi dengan layanan kesehatan publik. Apabila hasil asesmen menunjukkan siswa memerlukan penanganan spesialis, maka akan dilakukan rujukan secara berjenjang ke psikolog sekolah maupun psikolog klinis di Puskesmas, selaras dengan program penguatan kesehatan mental dari Kementerian Kesehatan.

​“Fokus utama kita bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan pada peningkatan skill pemantauan dan pendampingan oleh Guru BK. Ketersediaan ruang konseling yang privat dan memadai di setiap sekolah menjadi pendukung vital dalam proses ini,” tambahnya.

​Pemetakaan Data dan Evaluasi Berkala

Program akselerasi ini dijadwalkan berlangsung hingga Triwulan II tahun 2026. Selama periode tersebut, Pemkot Bandung akan melakukan pengumpulan data komprehensif untuk memetakan jumlah siswa terdampak beserta variabel penyebabnya. Data tersebut akan menjadi basis kebijakan dan bahan evaluasi pada periode selanjutnya.

​Farhan juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara satuan pendidikan dan orang tua. Guru BK diharapkan mampu menjadi katalisator komunikasi yang transparan antara pihak sekolah dan keluarga.

​Redefinisi Peran Guru BK

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Gufron, menegaskan pentingnya redefinisi peran Guru BK di lingkungan sekolah.

​“Saat ini, paradigma Guru BK sebagai ‘aparatur disiplin’ atau polisi sekolah harus ditinggalkan. Guru BK adalah pelindung kesejahteraan psikologis (well-being) siswa. Melalui Bimtek ini, kami memastikan setiap anak di Kota Bandung mendapatkan hak pendampingan psikologis yang tepat,” tegas Asep.

​Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan seluruh sekolah di Kota Bandung dapat bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan mental siswa secara optimal.

Artikel Perkuat Ekosistem Pendidikan, Pemkot Bandung Optimalisasi Peran Guru BK sebagai Pilar Sekolah Sehat Mental pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menegaskan bahwa tindakan ini diambil setelah melalui tahapan prosedur standar operasional (SOP), termasuk sosialisasi dan teguran lisan maupun tertulis. Namun, sejumlah pedagang kedapatan tetap beraktivitas di area terlarang, bahkan menggunakan jalan inspeksi sebagai tempat penyimpanan barang.

​“Kami mengidentifikasi sekitar 25 lapak yang sebelumnya telah dihimbau untuk pindah. Sebagian besar kooperatif, namun masih ada oknum pedagang yang bertahan dan menyalahgunakan fungsi jalan inspeksi. Oleh karena itu, tindakan tegas namun humanis harus diambil,” ujar Bambang.

​Pembersihan ruang jalan ini mendesak dilakukan karena jalan inspeksi di kawasan tersebut akan segera difungsikan sebagai jalur distribusi lalu lintas baru. Jalur ini diproyeksikan menjadi solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan dari arah Dago menuju Jalan Surapati via Jalan Dipati Ukur.

​Selain fungsi transportasi, penertiban ini merupakan bagian integral dari program 17 Jalur Wisata Beautifikasi Kota yang dicanangkan Wali Kota Bandung. Program ini bertujuan mengembalikan fungsi estetika dan kenyamanan pada jalur-jalur strategis di Kota Bandung melalui sinkronisasi kebijakan antara Pemkot dan Pemerintah Provinsi.

​Bambang menekankan bahwa Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan fisik.

• ​Tanpa Penyitaan: Pedagang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengamankan sarana dagang secara mandiri.
• ​Legalitas: Tindakan mengacu pada regulasi ketertiban umum guna memastikan ruang publik kembali pada fungsinya.
• ​Sinergi: Proses pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat untuk mencegah munculnya kembali (relokasi liar) PKL di titik yang sama.

​Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) tengah menyiapkan langkah pembinaan. Koordinasi telah dilakukan dengan para koordinator PKL di titik-titik krusial seperti Monju, Diponegoro, Ciung Wanara, hingga area Gedung Sate untuk memberikan pemahaman mengenai zonasi dagang yang legal.

​Berdasarkan data lapangan hingga pukul 13.30 WIB, operasi yang dipimpin oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) mencatat:

1. ​Penertiban Bangunan: Pembongkaran mandiri maupun oleh petugas terhadap kios dan bangunan semi-permanen di sepanjang Jalan Dipati Ukur dan Jalan Japati.
2. ​Barang Bukti: Sebanyak 2 kios dan 1 unit roda diamankan untuk keperluan pendataan, sementara 5 kios lainnya dibongkar di tempat atas kesepakatan pemilik.
3. ​Kondisi Lapangan: Situasi terpantau kondusif dengan tingkat kooperatif yang tinggi dari para pedagang.

​“Kami mengetuk kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk para pedagang, bahwa penataan kota adalah kepentingan bersama. Dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan Bandung yang lebih tertata dan nyaman bagi semua,” tutup Bambang.

Artikel Tegakkan Perda, Pemkot Bandung Tertibkan PKL di Kawasan Monju untuk Optimalisasi Fungsi Jalan dan Estetika Kota pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa saat ini rasio belanja pegawai Pemerintah Kota Bandung terkendali di angka 29 persen. Menurutnya, posisi ini masih berada dalam koridor aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

​“Hingga saat ini, posisi belanja pegawai kita berada di angka 29 persen. Kami berkomitmen penuh untuk menjaga angka tersebut agar tidak melampaui batas 30 persen demi kesehatan fiskal daerah,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Jumat (27/3/2026).

​Untuk mempertahankan rasio tersebut, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tengah melakukan serangkaian penyesuaian anggaran. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melakukan evaluasi ketat terhadap kenaikan anggaran di sektor-sektor tertentu yang tidak mendesak.

​Terkait pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkot Bandung akan menerapkan perhitungan yang sangat presisi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke depan akan didasarkan pada analisis beban kerja dan kemampuan fiskal yang komprehensif.

​“Kami akan menghitung secara detail skema rekrutmen agar penambahan personel tidak memberikan tekanan berlebih pada APBD,” tambahnya.

​Di tengah isu penataan tenaga non-ASN secara nasional, Farhan memberikan jaminan perlindungan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Bandung. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengorbankan stabilitas tenaga kerja yang sudah ada.

​“Kami mengeliminasi kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PPPK. Pemerintah Kota bekerja keras memastikan kemampuan fiskal tetap mampu meng-cover hak-hak pegawai tanpa melanggar aturan batas belanja,” tegas Farhan.

​Sebagai strategi jangka menengah, Pemkot Bandung berupaya memperluas ruang fiskal dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Farhan optimis, dengan peningkatan aktivitas ekonomi, APBD Kota Bandung ditargetkan mampu menembus angka di atas Rp8 triliun.

​Peningkatan total APBD ini secara otomatis akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan tanpa terbentur plafon belanja pegawai.

Artikel Jaga Kesehatan Fiskal, Pemkot Bandung Tekan Belanja Pegawai di Bawah Batas 30 Persen pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Pj Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara terbuka menyatakan komitmennya dalam melakukan pembenahan tata kelola pemakaman. Namun, ia tidak menampik bahwa ekosistem pungli di lapangan memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga sulit diberantas secara instan.

​“TPU memang sedang kita lakukan penertiban. Tapi harus diakui, sangat sulit bagi kami untuk langsung menghilangkan pungli. Karena itu, fokus kami saat ini adalah membatasi ruang gerak dan menekan praktik tersebut secara ketat,” tegas Farhan di Balai Kota Bandung, Jumat (27/3/2026).

​Secara hukum, praktik pungli merupakan pelanggaran terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menanggapi hal itu, Farhan menginstruksikan jajaran kewilayahan (Camat dan Lurah) untuk turun langsung ke lapangan. Tujuannya guna menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan layanan ziarah yang aman tanpa adanya tekanan biaya tidak resmi.

​Kawasan Nagrog menjadi perhatian utama karena tingginya volume peziarah. Guna mengurai potensi kemacetan dan kesemrawutan, Pemkot Bandung mengapresiasi inisiatif tokoh masyarakat setempat yang menyediakan kantong parkir darurat di lahan permukiman.

​“Terima kasih kepada tokoh masyarakat yang telah membantu menyediakan lahan parkir di Nagrog. Kontribusi swadaya ini sangat vital bagi kelancaran arus peziarah,” tambahnya.

​Ke depan, Pemkot Bandung berencana mempermanenkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah (one-way) di jalur-jalur rawan macet menuju TPU. Langkah ini diambil untuk menutup celah oknum yang memanfaatkan kemacetan sebagai modus pungli parkir liar.

​Pemerintah Kota berharap kolaborasi antara unsur kewilayahan dan aparat penegak hukum dapat meminimalisir keluhan publik. Targetnya, suasana ziarah Lebaran tahun ini tidak lagi dinodai oleh praktik premanisme berkedok biaya administrasi makam.

​“Kami ingin memastikan masyarakat bisa berziarah dengan tenang. Tanpa gangguan, tanpa pungli, dan tetap merasa aman,” pungkasnya.

Artikel Soroti Praktik Pungli di TPU, Pemkot Bandung Akui Dilema Penertiban Jelang Lebaran pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Data menunjukkan kemacetan di Kota Bandung kian mengkhawatirkan dengan kecepatan rata-rata kendaraan hanya berkisar 10-20 km/jam. Tanpa intervensi transportasi massal berbasis rel seperti LRT, Bandung diprediksi akan mengalami stagnasi total. Proyek yang direncanakan mulai konstruksi pada 2027 dengan estimasi biaya Rp 26 triliun ini harus dipandang sebagai kebutuhan darurat, bukan pilihan opsional.

​Dua koridor prioritas telah ditetapkan:

1. ​Koridor Utara-Selatan: Babakan Siliwangi – Leuwipanjang (Dago – Leuwipanjang).
2. ​Koridor Timur-Barat: Tegalluar – Leuwipanjang.

​Pemerintah Kota Bandung tidak boleh hanya menjadi penonton dalam skema investasi Perancis ini. Ada tanggung jawab besar dalam Mitigasi Risiko Hukum dan Sosial yang harus segera disiapkan:

​Kepastian Tata Ruang (RDTR): Pemkot wajib menyelaraskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar integrasi stasiun LRT tidak berbenturan dengan zonasi pemukiman atau komersial yang sudah ada.

​Infrastruktur Penyangga: Persiapan pelebaran jalan dan aksesibilitas stasiun adalah harga mati agar LRT tidak menjadi “menara gading” yang sulit diakses warga.

​Integrasi Moda Terpadu: Memastikan angkot dan bus pengumpan (feeder) terkoneksi secara sistemik dengan stasiun LRT.

​Sesuai prinsip keadilan hukum, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan hak-hak sipil. Dalam narasinya, Pemkot Bandung harus menjamin:

1. ​Pengakuan Hak & Kompensasi Adil: Proses pengadaan tanah wajib mengacu pada regulasi yang berlaku, memastikan ganti rugi bukan sekadar “ganti rugi”, melainkan “ganti untung” yang layak.
2. ​Relokasi Manusiawi: Masyarakat yang terdampak harus mendapatkan kepastian tempat tinggal atau usaha yang setara.
3. ​Partisipasi Publik: Menghindari konflik agraria dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan (konsultasi publik), bukan sekadar sosialisasi searah.

​Melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pihak swasta akan membiayai sebagian besar proyek. Namun, pemerintah tetap memegang kendali pengawasan. Hal ini mencakup pembagian risiko konstruksi dan operasional, hingga pengaturan tarif yang harus tetap terjangkau oleh kantong warga Bandung namun tetap masuk akal bagi keberlanjutan investasi.

​LRT Bandung Raya adalah kunci peningkatan PAD melalui skema Transit Oriented Development (TOD) dan penghematan biaya transportasi warga. Jika Pemkot Bandung gagal mengeksekusi persiapan lahan dan regulasi tahun ini, maka peluang emas untuk memodernisasi kota akan kembali menguap menjadi wacana basi.

​Bandung harus membuktikan nyalinya. Jangan biarkan rakyat terus terjebak dalam kemacetan sementara solusi sudah di depan mata.

​Analisis oleh:

R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.

(Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)

Artikel LRT Bandung Raya: Menagih Nyali Pemkot Bandung, Bukan Sekadar Wacana di Atas Kertas pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa penghentian operasional tempat hiburan malam selama Ramadan bersifat mandatori. Kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hari besar keagamaan sekaligus penegakan regulasi daerah.

​”Penutupan tempat hiburan malam selama bulan puasa itu wajib. Kebijakan ini konsisten dengan aturan pada hari besar keagamaan lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) segera menerbitkan surat edaran resmi sebagai payung hukum operasional di lapangan,” ujar Farhan di Bandung, Kamis (12/2/2026).

​Selain sektor hiburan, Pemkot Bandung juga menyoroti fenomena musiman lonjakan PMKS. Berdasarkan data evaluasi terbaru, Satpol PP bersama Dinas Sosial telah mengamankan 77 orang yang terindikasi melanggar ketertiban umum.

​Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan fakta bahwa mayoritas pelanggar bukan merupakan penduduk lokal:

• ​Warga KTP Kota Bandung: 20 Orang.
• ​Warga Luar Daerah/Luar Jawa: 57 Orang.

​Farhan menggarisbawahi bahwa tindakan penertiban ini bukan sekadar penghalauan, melainkan upaya preventif agar ruang publik tidak “diokupasi” menjadi ruang pribadi yang mengganggu estetika dan kenyamanan kota.

​Secara hukum dan kemanusiaan, Pemkot Bandung memastikan para pendatang yang terjaring tidak langsung dilepas begitu saja. Terdapat prosedur standar yang dijalankan:

1. ​Pendataan dan Identifikasi: Verifikasi asal-usul dan status kependudukan.
2. ​Pembinaan: Penempatan sementara di rumah singgah/penampungan milik Dinsos.
3. ​Repatriasi: Fasilitasi kepulangan ke daerah asal masing-masing.

​”Operasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Kami ingin memastikan ruang publik di Bandung tetap tertib, aman, dan nyaman, terutama saat warga fokus menjalankan ibadah puasa,” pungkasnya.

Artikel Pemkot Bandung Perketat Aturan Ramadan: Hiburan Malam Wajib Tutup, Operasi PMKS Digencarkan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.