​Secara normatif, momentum ini disambut dengan untaian doa dan harapan klasik: melanjutkan komitmen pelayanan, memperkuat tata kelola, hingga cita-cita membawa pasar tradisional menjadi lebih modern dan berdaya saing. Namun, bagi publik Kota Bandung dan para pelaku ekonomi akar rumput, pergantian nakhoda di lini pengawasan ini tidak boleh berhenti pada seremonial jabat tangan dan senyum hangat di depan kamera.

​Dewan Pengawas (Dewas) memiliki fungsi vital yang dilindungi oleh regulasi—bukan sekadar pelengkap struktur organisasi atau perpanjangan tangan politik birokrasi. Jabatan ini adalah benteng utama penegakan Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu, porosmedia.com menyoroti tiga tantangan riil dan kritis yang langsung menghadang Ketua Dewas yang baru:

​1. Menakar Fungsi Pengawasan: Bukan “Stempel” Kebijakan Direksi

​Secara hukum, mengacu pada regulasi pengelolaan BUMD, Dewan Pengawas memiliki kewenangan penuh melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan nasihat strategis kepada jajaran Direksi. Ketua Dewas yang baru ditantang untuk membuktikan independensinya. Publik menunggu keberanian Dewas dalam melakukan audit internal yang transparan, mengkritisi kebijakan investasi pasar yang kurang produktif, serta memastikan efisiensi anggaran di tengah situasi ekonomi yang dinamis ini.

​2. Modernisasi Tanpa Menggusur Kesejahteraan Pedagang

​Cita-cita menjadikan pasar tradisional “maju dan modern” sering kali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi dan revitalisasi fisik pasar sangat diperlukan agar mampu bersaing dengan pasar modern/ritel raksasa. Namun di sisi lain, Dewas harus memastikan bahwa program revitalisasi tersebut tidak membebani para pedagang kecil dengan biaya sewa atau sistem zonasi yang mencekik. Kolaborasi yang digaungkan harus menyentuh level akar rumput, bukan sekadar kolaborasi antarkorporasi.

​3. Menyelesaikan “Pekerjaan Rumah” Klasik Pasar Tradisional

​Masyarakat Kota Bandung sudah sangat kenyang dengan jargon-jargon kosmetik. Masalah klasik mulai dari pengelolaan sampah pasar, ketersediaan fasilitas publik yang higienis, penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area pasar, hingga transparansi penyerapan restribusi adalah indikator nyata keberhasilan pengawasan. Ketua Dewas yang baru harus mampu melahirkan inovasi pengawasan digital—misalnya kanal pengaduan langsung bagi pedagang yang bebas dari intimidasi.

Apresiasi mendalam patut diberikan kepada pejabat lama atas dedikasi yang telah diukir. Namun, lembaran baru telah dibuka per 25 Mei 2026. Porosmedia.com akan tetap memposisikan diri sebagai mitra kritis yang mengawal setiap jengkel kebijakan Perumda Pasar Juara. Kita tidak butuh Dewas yang sekadar “menyetujui”, kita butuh Dewas yang berani “mengingatkan” demi marwah pasar tradisional Kota Bandung.

Selamat bertugas kepada Ketua Dewan Pengawas yang baru. Publik Bandung menunggu pembuktian, bukan sekadar narasi di atas kertas. (PM)

Artikel Menguji Nyali Ketua Dewas Baru Perumda Pasar Juara: Sekadar Seremonial atau Progres Radikal? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Sebagai pasar yang digadang-gadang menjadi ikon modernisasi pengelolaan pasar di Kota Bandung, kondisi ini sungguh memprihatinkan. Pasar sebesar Pasar Juara semestinya memiliki antisipasi, misalnya penyediaan genset cadangan, apalagi aktivitas perdagangan banyak berlangsung malam hari.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang tidak pernah menunggak iuran pembayaran listrik. Pertanyaan besar pun muncul: ke mana sebenarnya setoran uang pedagang untuk pembayaran listrik? Pertanyaan ini harus dijawab secara transparan oleh manajemen Perumda Pasar Juara, khususnya direksi.

Keterlambatan pembayaran listrik ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan cermin kegagalan tata kelola. Direksi Perumda Pasar Juara perlu menjelaskan secara terbuka apa yang menyebabkan tunggakan terjadi. Publik berhak tahu, dan pedagang berhak mendapat perlindungan atas hak mereka untuk berdagang dengan layak.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung juga tidak bisa tinggal diam. Sebagai pemilik kewenangan atas BUMD, mereka harus memastikan fungsi pelayanan publik berjalan tanpa hambatan. Begitu pula DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi B, yang memiliki fungsi pengawasan. Abai terhadap kasus ini sama saja membiarkan pedagang menanggung kerugian sendirian.

Langkah Mendesak yang Harus Ditempuh

1. Perumda Pasar Juara – Segera melunasi tunggakan listrik dan memulihkan penerangan di Pasar Juara, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem keuangan internal.

2. Direksi Perumda Pasar Juara – Bertanggung jawab secara moral dan administratif atas kelalaian ini, serta menjamin tidak terulang kembali.

3. Pemerintah Kota Bandung – Perlu memperketat pengawasan terhadap BUMD agar pengelolaan pasar lebih profesional dan transparan.

4. DPRD Kota Bandung – Wajib mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk menindaklanjuti absennya jajaran direksi dalam rapat kerja dengan Komisi B.

Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus ini menegaskan bahwa Perumda Pasar Juara harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pedagang tidak boleh terus menjadi korban akibat kelemahan manajemen. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara sudah jelas menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan profesional.

Krisis listrik di Pasar Juara bukan sekadar soal lampu padam, tetapi soal tata kelola BUMD yang lemah. Jika persoalan mendasar seperti listrik saja tidak bisa dikelola dengan baik, bagaimana masyarakat bisa percaya pada visi besar modernisasi pasar?

Komisi B DPRD sudah menerima audiensi dari Aliansi Pedagang Pasar Baru Bersatu, dan mendorong Pemkot Bandung serta Perumda Pasar Juara segera menyelesaikan masalah ini. Namun, langkah nyata harus segera terlihat, bukan hanya pernyataan formal.

Kejadian ini harus dijadikan pelajaran mahal: pasar adalah urat nadi ekonomi rakyat kecil, dan kegagalan mengelolanya sama saja dengan mengorbankan kehidupan banyak orang.

R. Wempy Syamkarya
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik

Artikel Krisis Listrik di Pasar Juara: Tunggakan PLN Ganggu Aktivitas Pedagang pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandung, Tubagus Agus Mulyadi, menyampaikan, langkah ini diambil juga untuk mengisi susunan direksi yang sempat kosong.

“Beberapa bangku kepengurusan sempat kosong maka kami buka seleksi. Tahap demi tahap dilalui hingga akhirnya muncul 3 nama dalam kepengurusan baru perumda pasar juara,” jelasnya di Pendopo Kota Bandung, Selasa, 2 April 2024.

Berikut ini susunan kepengurusan baru Perumda Pasar Juara:

1. Ketua Dewan Pengawas: Haeruman Sutanto

2. Direktur Utama: Pradana Aditya Wicaksana.

3. Direktur Operasional dan Komersial: Eliandi Sumar Dasuki.

Dalam kesempatan ini pula, Ricky Ferlino Shafri Djohan yang bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Pasar Juara telah resmi diberhentikan.

Menanggapi hal itu, Plh Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bandung, Hikmat Ginanjar menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi baik kepada pengurus baru maupun pengurus sebelumnya.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya mau berkontribusi di Perumda Pasar Juara,” ucapnya.

Dengan susunan baru ini, Hikmat berharap, Perumda Pasar Juara dapat terus berkembang dan memunculkan inovasi-inovasi baru.

“Selamat bekerja dan selamat menjalankan tugas,” tuturnya. (ziz)**

Artikel Susunan Baru Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pasar Juara, Ini Namanya pertama kali tampil pada Porosmedia.com.