​Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk raksasa sepanjang 6 meter yang memuat pesan-pesan penegasan kedaulatan, di antaranya: “Israel Bunuh Prajurit TNI, Saatnya Indonesia Tegas!” serta desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk konsisten melawan segala bentuk kolonialisme dan zionisme sesuai amanat UUD 1945.

​Aksi ini menarik perhatian publik dan tokoh diplomatik. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, tampak hadir di lokasi dan menyempatkan diri berfoto bersama massa aksi sebagai bentuk dukungan moral terhadap aspirasi kemanusiaan dan solidaritas tersebut.

​Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menyatakan bahwa peristiwa gugurnya prajurit Indonesia di bawah bendera UNIFIL merupakan “alarm” keras bagi pemerintah.

​”Gugurnya tiga patriot kita adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengembalikan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih progresif. Agresi militer terhadap pasukan perdamaian PBB adalah pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Furqan di sela-sela aksi.

​Furqan mengapresiasi narasi Presiden Prabowo di berbagai forum internasional seperti KTT D8 dan Sidang Umum PBB yang kerap menyuarakan persatuan bangsa-bangsa Selatan melawan imperialisme. Namun, ia menekankan perlunya langkah konkret menyikapi eskalasi di Palestina dan Lebanon.

​”Publik menantikan ketegasan nyata. Jangan sampai retorika anti-imperialisme di panggung internasional tampak kontradiktif dengan kebijakan di lapangan, terutama terkait jaminan keamanan prajurit kita dan posisi Indonesia terhadap agresi di kawasan Timur Tengah,” tambah aktivis 98 tersebut.

​Dalam pernyataan sikapnya, FPN juga menyoroti beberapa poin krusial terkait posisi geopolitik Indonesia saat ini:

​Evaluasi UNIFIL: Mendorong pemerintah mengevaluasi keberadaan kontingen Indonesia di Lebanon jika PBB tidak mampu memberikan jaminan keamanan absolut bagi pasukan perdamaian.

​Penolakan ISF: Mengingatkan pemerintah agar tidak melibatkan TNI dalam International Stabilization Force (ISF) yang dinilai berisiko merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

​Tinjauan Kerja Sama Ekonomi: Meminta pemerintah meninjau ulang keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) dan perjanjian dagang The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, menyusul dinamika hukum internal di AS terkait kebijakan tarif.

​Aksi ditutup dengan penggalangan tanda tangan dukungan dari masyarakat yang melintas di area CFD. FPN mencatat aksi serupa juga digelar serentak di berbagai kota besar seperti Bandung, Makassar, Solo, Yogyakarta, Surabaya, hingga Tarakan.

​Adapun tiga prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Lebanon adalah:

​Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon (Gugur akibat serangan mortir).

​Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar (Gugur akibat ledakan ranjau).

​Sertu Muhammad Nur Ichwan (Gugur akibat ledakan ranjau).

​”Indonesia berduka. Kami menuntut keadilan bagi para prajurit yang telah mengorbankan nyawa demi perdamaian dunia. Saatnya pemerintah menunjukkan kedaulatan di mata internasional,” tutup Furqan.

Artikel Solidaritas FPN di Bundaran HI: Dubes Iran Hadiri Aksi Doa Bersama untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Di Bandung, massa FPN berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika—lokasi bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955. FPN secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara menyeluruh keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menegaskan bahwa BoP bukanlah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tidak memegang mandat internasional yang sah. Menurutnya, BoP merupakan inisiatif sepihak Donald Trump dengan piagam yang tidak menempatkan Palestina sebagai subjek kedaulatan.

​”Sangat ironis melihat lembaga yang mengklaim membawa perdamaian namun tidak melibatkan perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masuk dalam struktur dewan tersebut, sementara Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup,” ujar Furqan dalam orasinya.

​Ia menilai BoP berisiko menjadi instrumen untuk melanggengkan status quo kolonialisme di tanah Palestina. “BoP patut diduga sebagai upaya mengamankan kepentingan politik tertentu di atas penderitaan rakyat Gaza,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Sulaeman, menyoroti adanya anomali dalam tata kelola lembaga tersebut. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran ini mempertanyakan transparansi dana sekitar Rp17 triliun (1 miliar USD) yang diklaim sebagai dana rekonstruksi.

​”Berdasarkan aturan internal BoP, dana tersebut nampak lebih seperti biaya keanggotaan politik permanen daripada donasi kemanusiaan murni. Ini mengindikasikan bahwa BoP lebih merupakan instrumen ekonomi-politik ketimbang mekanisme bantuan kemanusiaan,” jelas Dr. Dina.

​Ia juga menyoroti keterlibatan Jared Kushner dalam Dewan Eksekutif Gaza di bawah BoP, yang memicu kekhawatiran adanya agenda pembangunan properti mewah di atas wilayah konflik. “Kita harus kritis, apakah ini benar-benar rekonstruksi untuk rakyat Gaza, atau justru bentuk kolonialisme wajah baru dengan kedok pembangunan ekonomi yang akan meminggirkan penduduk asli ke kamp-kamp pengungsian,” tegasnya.

Dr. Dina Sulaeman juga mengkritik narasi “netralitas realistis” yang mulai muncul dalam diplomasi Indonesia. Menurutnya, sebagai bangsa yang memegang teguh prinsip anti-penjajahan sesuai amanat UUD 1945, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton atau pemberi legitimasi bagi struktur kekuasaan yang timpang.

​”Realisme tidak boleh dijadikan alasan untuk berkompromi dengan penindasan. Pemerintah perlu melakukan konsultasi publik yang jujur dan transparan terkait posisi Indonesia di BoP. Diplomasi kita harus tetap berpihak pada keadilan dan kemerdekaan penuh bagi Palestina,” pungkas Dina.

​Melalui aksi ini, FPN mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

1. ​Menarik diri dari forum internasional yang berpotensi melemahkan posisi tawar kemerdekaan Palestina.
2. ​Memprioritaskan jalur diplomasi resmi melalui mandat PBB yang mengakui hak-hak rakyat Palestina.
3. ​Membuka transparansi terkait komitmen finansial dan politik Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace.

​Aksi ditutup dengan pernyataan sikap bersama untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang adil.

​Kontak Media:

• ​Furqan AMC (Sekjen FPN): 0811-200-7788
• ​Dr. Dina Y. Sulaeman (Ketua Dewan Pakar FPN): 0823-1928-8735

​Catatan :

Free Palestine Network (FPN) adalah jaringan masyarakat sipil lintas sektor di Indonesia yang berdedikasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan penegakan Hak Asasi Manusia di wilayah konflik melalui advokasi, edukasi, dan aksi damai.

Artikel FPN Desak Presiden Prabowo Tinjau Ulang Keterlibatan Indonesia dalam ‘Board of Peace’ Besutan Donald Trump pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Beberapa tahun lalu, prediksi mengenai kemerdekaan Palestina pada 2025 kerap dipandang sebelah mata oleh pihak tertentu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Palestina kini tengah menapaki jalur pengakuan internasional, bahkan dalam wacana strategis disebut berpotensi menjadi bagian dari BRICS.

Konflik Global dan Peta Kekuatan Baru

Ketegangan geopolitik global juga semakin memanas. Konflik Suriah yang berkepanjangan dan posisi Presiden Bashar Al-Assad yang pro-Rusia kerap menjadi sasaran tekanan Barat. Di sisi lain, Rusia secara terbuka mempertegas rivalitasnya dengan NATO, yang dianggap sebagai representasi kekuatan Barat.

Situasi di Gaza pun mengarah pada fase perang darat konvensional. Evakuasi warga sipil telah dilakukan, sementara kawasan tersebut diprediksi menjadi arena pertempuran besar antara Israel dan pihak-pihak yang menentangnya. Narasi “end game” kerap disematkan pada fase ini, dengan harapan munculnya babak baru yang mengakhiri dominasi Zionisme.

Menuju Fase Pemulihan dan BRICS

Dalam skenario geopolitik yang berkembang, disebutkan bahwa setelah fase konflik dan penghakiman global, BRICS berpotensi menjadi wadah baru bagi Palestina. Bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi juga akses terhadap jalur ekonomi yang lebih kuat. Wacana ini sejalan dengan prediksi bahwa berbagai perubahan global akan terjadi: mulai dari melemahnya NATO, perubahan posisi Ukraina, hingga dinamika ekonomi yang memengaruhi Bitcoin dan perusahaan global seperti BlackRock.

Konteks Indonesia

Sementara itu, di belahan dunia lain, Indonesia juga tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis. Beberapa agenda yang mencuat antara lain:

Penguatan family office di sektor ekonomi.

Kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat politik pada 2028.

Peran mantan Presiden Joko Widodo yang dilaporkan akan menjadi penasihat ekonomi global di Bloomberg.

Kedatangan berbagai alutsista strategis untuk memperkuat pertahanan nasional.

Semua ini dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan “Nusantara Great Again”, yaitu menjadikan Indonesia semakin berdaulat dan diperhitungkan dalam percaturan global.

Artikel Palestina dan Dinamika Geopolitik Global pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com – Singapura kerap dipandang sebagai salah satu negara paling maju di Asia Tenggara, dengan reputasi sebagai pusat perdagangan, keuangan, dan teknologi. Namun, di balik citra modern dan progresif itu, ada pertanyaan besar yang hingga kini menggantung: mengapa Singapura belum mengakui kemerdekaan Palestina?

Padahal, hingga saat ini lebih dari 150 negara di dunia telah memberikan pengakuan resmi kepada Palestina sejak deklarasi tahun 1988. Sejumlah negara Eropa yang sebelumnya berhati-hati, seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, bahkan Inggris dan Kanada, telah bergerak ke arah pengakuan. Namun Singapura tetap bertahan pada posisi “menunggu kondisi yang tepat.”

Alasan Resmi Singapura

Pemerintah Singapura berulang kali menyampaikan bahwa mereka mendukung prinsip solusi dua negara. Namun, pengakuan resmi terhadap Palestina, menurut Singapura, harus menunggu terbentuknya pemerintahan yang efektif dan lahir dari hasil negosiasi damai. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, pernah menegaskan bahwa pengakuan akan diberikan bila terdapat syarat-syarat diplomatik yang dianggap memenuhi “kondisi tepat.”

Bagi banyak pihak, alasan ini terasa paradoksal. Singapura sendiri berdiri sebagai negara berdaulat pada 1965 dengan dukungan cepat dari komunitas internasional, meskipun saat itu menghadapi kerentanan politik dan ekonomi. Ironisnya, Palestina yang telah berjuang selama puluhan tahun dan diakui mayoritas dunia, masih menunggu tanda tangan pengakuan dari negara kota tersebut.

Faktor Hubungan Strategis

Salah satu aspek yang sering disorot adalah hubungan erat Singapura dengan Israel, terutama dalam bidang pertahanan, teknologi, dan ekonomi. Kerja sama itu sudah terjalin sejak awal kemerdekaan Singapura. Karena alasan inilah, banyak pihak menilai sikap Singapura terhadap Palestina tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan strategis dan politik luar negerinya.

Selain itu, meskipun sekitar 13–15% penduduk Singapura adalah Muslim — mayoritas etnis Melayu serta komunitas India, Pakistan, dan Arab — aspirasi mereka terkait solidaritas terhadap Palestina belum cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Realitas politik Singapura tetap berpijak pada kalkulasi ekonomi dan keamanan regional.

Kritik dan Pandangan Moral

Kebijakan “menunggu kondisi tepat” membuat Singapura tampak berhati-hati, tetapi sekaligus dinilai kurang berani dalam menghadapi isu kemerdekaan Palestina. Hak menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional. Palestina sudah memenuhi kriteria itu: deklarasi kemerdekaan sejak 1988, pengakuan dari mayoritas negara, dan perjuangan panjang rakyatnya.

Sikap Singapura akhirnya terlihat seperti kompromi politik yang lebih mengutamakan stabilitas hubungan internasional ketimbang keberanian moral. Di saat Gaza luluh lantak dan ribuan nyawa hilang, jawaban “menunggu waktu yang tepat” terdengar seperti alasan diplomatik yang mengabaikan realitas penderitaan.

Sejarah akan mencatat siapa yang berani berdiri di sisi kemerdekaan, dan siapa yang memilih menunda dengan dalih teknis. Palestina pada akhirnya akan merdeka, cepat atau lambat. Dunia sudah bergerak ke arah itu.

Pertanyaannya: apakah Singapura ingin dikenang sebagai negara yang maju sekaligus berani menegakkan keadilan, atau hanya sebagai penonton yang menunda langkah dengan alasan “kondisi belum tepat”?

Artikel Mengapa Singapura Belum Mengakui Palestina Merdeka? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com — Rakyat Palestina terus berdoa. Anak-anak mereka tumbuh dalam suara ledakan. Ibu-ibu mereka berdzikir di antara puing dan jasad.
Namun, serangan tak kunjung reda.
Pertanyaannya: ke mana Tuhan?

Ini bukan sekadar curhat emosional. Ini gugatan logis:

Mengapa yang dizalimi terus dibantai?

Mengapa doa-doa tak kunjung dikabulkan?

Apakah Tuhan benar-benar diam?

Tuhan Israel dan Tuhan Palestina—Apakah Sama?

Yahudi, Kristen, dan Islam semua mengklaim menyembah Tuhan yang sama: Tuhan Ibrahim. Namun lihat hari ini:

Tentara Israel membunuh atas nama janji ilahi.

Rakyat Palestina gugur sambil menyebut nama yang sama.

Jika nama Tuhannya sama, mengapa yang satu menindas dan yang lain tertindas? Apakah Tuhan sedang berpihak, atau manusia yang menyalahgunakan nama-Nya?

Beberapa Fakta dan Realitas yang Harus Kita Akui:

1. Doa tak selalu menyelamatkan, tapi memperkuat daya tahan.
Doa bukan remote kontrol untuk membalikkan takdir secara instan. Ia lebih mirip pelindung spiritual agar manusia tak runtuh dalam penderitaan.

2. Tuhan memberi kebebasan, dan manusia menyalahgunakannya.
Konsep free will dalam agama membuka jalan bagi keadilan dan kezaliman. Tapi jika kezaliman merajalela, di mana batas intervensi Tuhan? Ini pertanyaan yang tak selesai hanya dengan kutipan ayat.

3. Sistem dunia ikut menyuburkan kekejaman.
Konflik ini bukan hanya soal agama, tapi industri militer, bisnis media, dan kepentingan politik global yang membiarkan kekejaman terjadi demi keuntungan.

4. Dunia Islam banyak berdoa, sedikit bertindak.
Kita terlalu mudah menyerahkan segalanya kepada takdir. Padahal perlawanan butuh strategi, bukan hanya doa. Kita krisis kepemimpinan, krisis keberanian, dan terlalu cinta pencitraan.

Closing Point:

Jika memang Tuhan yang diseru dari dua sisi adalah Tuhan yang sama,
mengapa yang satu menindas dan yang lain mati tak berdaya?
Mungkin masalahnya bukan pada Tuhan, tapi pada manusia yang menjadikan Tuhan sebagai tameng untuk membenarkan nafsu kekuasaan.

Artikel ini tidak bertujuan menyudutkan agama manapun, melainkan mendorong refleksi kritis atas penggunaan simbol-simbol keimanan dalam konflik yang penuh darah dan politik. Artikel ini terbuka untuk diskusi lebih lanjut dan masukan dari berbagai sudut pandang.

Artikel Ketika Tuhan yang sama Diseru dari Dua Sisi Senjata pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

negara Palestina merdeka di dalam perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Apa yang sedang terjadi di Timur Tengah (Asia Barat) saat ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB dan UNGA (Majelis Umum PBB) yang menuntut penghentian permusuhan di Jalur Gaza dan pembentukan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong tersebut,” ungkap Alexey Rykov, saat webinar Majelis Kritis GSC (Geostrategy Study Club) tersebut.

“Kami (Rusia) menganjurkan gencatan senjata yang permanen dan menyeluruh. Kami menyerukan penyediaan akses kemanusiaan yang aman dan memadai bagi semua orang yang terkena dampak dan membutuhkan. Kami menegaskan kembali mandat utama Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sebagai organisasi unik untuk membantu warga Palestina di wilayah pendudukan dan di negara-negara Arab tetangga. Kami menekankan perlunya segera dilaksanakannya resolusi-resolusi PBB yang relevan, sebagaimana disyaratkan oleh Piagam PBB, yang akan memungkinkan untuk memastikan pembentukan rezim gencatan senjata jangka panjang, memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk Jalur Gaza dan menciptakan kondisi untuk pengalihan upaya penyelesaian konflik ke ranah politik dan diplomatik, termasuk pembebasan 120 sandera Israel dan sekitar 9.500 warga Palestina yang ditangkap secara sewenang-wenang sejak 7 Oktober 2023,” tegas Alexey Rikov.

Rusia merupakan pendukung tatanan dunia multipolar di mana tidak ada satu kekuatan pun yang mendominasi di dunia. Di Asia Barat (Timur Tengah), Rusia mencoba bertindak sebagai mediator di antara pihak-pihak yang berkonflik, memanfaatkan hubungannya dengan negara-negara yang berbeda pendapat, termasuk Israel, Iran, dan negara-negara Teluk. Pendekatan ini meningkatkan citra Rusia sebagai kekuatan yang andal dan pragmatis, yang mampu menavigasi dinamika kompleks di kawasan tersebut.

Pada tanggal 13 Agustus, perundingan Rusia-Palestina di tingkat tertinggi diadakan di Moskow. Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia menaruh perhatian besar pada situasi di Timur Tengah dan perkembangan di Palestina.

“Negara saya mengikuti dengan saksama bencana kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Kami melakukan segala upaya untuk mendukung rakyat Palestina. Rusia telah mengirim sekitar 700 ton berbagai barang ke sana. Kami bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membantu rakyat Palestina. Di atas segalanya, perhatian utama kami adalah hilangnya nyawa warga sipil. Menurut PBB, sudah ada 40.000 korban, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak,” jelas Rykov.

Menurutnya Moskow selalu menganjurkan penyelesaian damai. Rusia memahami bahwa masalah ini memiliki akar sejarah yang dalam dan terutama terkait dengan pengabaian keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional, terutama PBB, untuk mendirikan dan menciptakan negara Palestina yang merdeka.

Sikap Rusia tentang masalah ini tetap tidak berubah. Rusia mengadopsinya sejak lama, dan sama sekali tidak dimotivasi oleh pertimbangan keuntungan jangka pendek. Rusia percaya bahwa untuk mengamankan perdamaian yang langgeng dan stabil di kawasan tersebut, sangat penting untuk melaksanakan semua resolusi PBB, dengan pembentukan negara Palestina sepenuhnya sebagai prioritas.

Rusia tidak dapat membenarkan tindakan Israel saat ini yang merusak gagasan untuk mendirikan negara Palestina. Rusia mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Rusia juga mengutuk pembunuhan kepala Politbiro Hamas di Teheran.

“Pembunuhan politik tidak dapat diterima dan memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya, yang disertai dengan eskalasi tajam di zona konflik Palestina-Israel dan degradasi besar-besaran situasi regional,” tegas Alexey Rykov.

Menurutnya, pada 10 Agustus lalu, Moskow juga sangat terkejut dengan berita tentang serangan rudal Israel di sekolah Tabi’in di Kota Gaza. Ia menegaskan kembali posisi Rusia yang berprinsip dan konsisten tentang perlunya kepatuhan yang ketat terhadap norma-norma hukum humaniter internasional. Kami mencatat dengan penyesalan bahwa serangan semacam itu di Jalur Gaza, yang menjadi korban warga sipil, bersifat sistematis dan menyerukan kepada Israel untuk menahan diri dari menyerang objek sipil. Kami percaya bahwa tidak ada dan tidak dapat ada pembenaran untuk itu.

“Rusia menyerukan kepada semua pihak tanpa kecuali yang dapat memengaruhi situasi di Jalur Gaza dan di Timur Tengah secara umum untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan lebih lanjut terhadap situasi dan jatuhnya korban baru di kalangan warga sipil. Kami mendesak penghentian segera kegiatan-kegiatan permukiman yang melanggar hukum,” tegas Rykov.

Rykov menyebut bahwa Rusia menekankan masalah yang sangat penting adalah mencapai persatuan antar-Palestina pada platform politik Organisasi Pembebasan Palestina. Pada akhir Februari dan awal Maret 2024, Moskow menyelenggarakan pertemuan yang membuahkan hasil dari semua faksi Palestina. Tiongkok baru-baru ini menyelenggarakan pertemuan perwakilan dari semua gerakan Palestina, yang menghasilkan penandatanganan deklarasi. Namun, prosesnya belum berakhir.

“Pencapaian tujuan-tujuan mendesak ini akan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk memulai kembali perundingan damai berdasarkan landasan hukum internasional yang diakui secara umum demi kepentingan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel. Hanya dalam kasus tersebut, ketidakadilan historis sehubungan dengan bangsa Palestina dan hak fundamentalnya untuk menentukan nasib sendiri akan diperbaiki,” ungkap Alexey Rykov menutup paparannya.

Di akhir webinar, moderator Widitusha Winduhiswara dalam catatan penutup menyebut Rusia memandang Asia Barat sebagai wilayah vital untuk memperluas pengaruhnya dan mengimbangi kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat. Dengan memantapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam urusan Asia Barat, Rusia berupaya untuk memproyeksikan kekuatan di luar batas wilayahnya, mengamankan sisi selatannya, dan mencegah penyebaran ketidakstabilan yang dapat memengaruhi keamanannya sendiri, khususnya di Kaukasus dan Asia Tengah.

Keterlibatan militer Rusia di Suriah sejak 2015 merupakan manifestasi paling nyata dari komitmennya terhadap kawasan tersebut. Keterlibatan ini juga menunjukkan kesediaan Rusia untuk melindungi sekutu dan kepentingannya, yang sering kali bertentangan dengan kebijakan Barat.

Timur Tengah merupakan wilayah penting bagi pasokan energi global, dan Rusia, sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia, memiliki kepentingan pribadi dalam menjaga stabilitas di pasar energi. Selain itu, kemitraan Rusia dengan pemain regional utama seperti Iran, Turki, dan Arab Saudi sangat penting untuk mengoordinasikan produksi dan harga minyak melalui mekanisme seperti OPEC+.

Secara keseluruhan, keterlibatan Rusia di Asia Barat didorong oleh kombinasi strategi geopolitik, kepentingan ekonomi, dan keinginan untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan global di dunia multipolar.

Sementara itu dalam sambutannya membuka webinar, Sekjen GSC Furqan AMC, menyampaikan bahwa Majelis Kritis GSC ini merupayaka upaya berkesinambungan untuk memahami dunia merawat Indonesia sebagaimana visi dari GSC yang didirikan 15 Oktober 2016 yang lalu.

Pada Majelis Kritis GSC kali ini turut hadir Dr. Dina Y. Sulaeman M.Si., pakar Asia Barat dari Univeristas Padjadjaran dan Dr. Hendra Manurung S.IP. M.A. dari Universitas Pertahanan serta Eva Kusuma Sundari, S.E., M.A. mantan Legislator RI 2004-2009, 2009-2014 dan 2016-2019.

Artikel Langkah Catur Rusia di Asia Barat di Tengah Konflik Palestina-Israel pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Tentu saja ini suatu rencana yang patut diapresiasi walaupun mungkin masih ada pro-kontra, polemik, dan berbagai macam pandangan. Saya kira itu hal biasa dalam sebuah kebijakan publik, karena memang banyak ide dan gagasan dari berbagai kalangan masyarakat,” kata Ketua Umum PP Persis, Ustadz Jeje Zaenudin dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).

“Namun kita juga harus memahami situasi sulit yang dialami pemerintah Palestina dalam menangani anak-anak yang menjadi korban perang. Dan juga kesulitan dari negara-negara muslim untuk membantu warga Palestina, wabil khusus warga sipil,” sambungnya.

Ustadz Jeje melanjutkan, negeri-negeri muslim yang berdekatan dengan Palestina memang suah sejak lama menampung para pengungsi korban perang dari Palestina, seperti di Yordania yang menampung puluhan ribu pengungsi dari Palestina ataupun pengungsi dari korban perang Suriah. Demikian pula di Mesir, Lebanon, dan Negara Arab sekitarnya.

“Nah tentu saja, mereka mudah melakukan karena di negara perbatasan, tentu lain halnya dengan Indonesia yang cukup jauh disamping juga memiliki tradisi yang sangat berbeda,” katanya.

Selain itu, banyak yang keberatan dengan ide dan gagasan keinginan pemerintah membawa anak-anak Palestina untuk belajar di Indonesia. Di antara alasan penolakan berbagai kalangan karena di Indonesia juga masih banyak anak-anak yang terlantar, kurang gizi, tidak mampu sekolah, drop out dari sekolah, yang dengan berbagai alasan mereka hidupnya sangat miskin dan tidak bisa sekolah.

“Saya kira kewajiban menolong semua anak-anak, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar itu kewajiban kita bersama. Memang sebagai sebuah bangsa kita wajib mendahulukan kepentingan dan penanganan anak-anak dari dalam negeri sendiri,” tutur Ustadz Jeje.

“Dan harus kita ingat, selama ini memang sekolah (terutama sekolah-sekolah swasta), sekolah-sekolah pesantren yang dikelola oleh ormas memang sejak zaman dahulu itu telah membantu masyarakat yang tidak mampu ditampung di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, di rumah-rumah tahfidz, dengan cara mereka disekolahkan, digratiskan, dibeasiswakan atau diberikan kemudahan pembiayaan dengan sukarela dari pesantren,” imbuhnya.

Bahkan, jelas Ustadz Jeje, banyak sekali dari kalangan anak yatim, du’afa yang ditampung di pesantren-pesantren tanpa dipungut biaya apapun. Ini juga wujud daripada kepedulian dan tanggung jawab dari organisasi kemasyarakatan terhadap nasib putra-putri dari bangsa sendiri, artinya itupun tidak dilupakan dan tidak boleh diabaikan.

“Namun bukan berarti bahwa kita juga tidak perlu peduli terhadap penderitaan dan anak-anak korban perang dari Palestina. Dan harus di ingat bahwa untuk menangani korban perang anak-anak Palestina tentu saja itu tidak untuk selamanya, ini kan situasi darurat, situasi genting yang memungkinkan untuk diambil tindakan penyelamatan, tindakan menolong, membantu secepatnya,” ujarnya.

Adapun tindakan yang sedang terus dilakukan juga dalam tataran global, tataran internasional, seperti bagaimana mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan dunia internasional terutama negara-negara besar adidaya agar serius menekan Israel, menghentikan Israel dari serangannya terhadap Palestina, dan agar mereka mau melakukan perdamaian dan genjatan senjata yang abadi. Tentu para pemimpin dunia telah mengupayakan itu.

Tetapi kebutuhan mendesak dan darurat saat ini bagaimana menyelamatkan korban perang dari masyarakat sipil yang mereka ini terluka, membutuhkan pengobatan secepatnya, anak-anak yang terlantar tidak bisa sekolah, tidak memiliki tempat tinggal, dan yang trauma. Ini juga membutuhkan pengobatan dan penanganan secepatnya.

“Karena mereka juga tidak mungkin mau jadi warga negara dan bangsa Indonesia. Mereka wajib dikembalikan ke kampung halamannya, ke negara asalnya untuk kemudian mereka membangun dan mempertahankan, membela negaranya sendiri. Tentu saja itu semuanya sudah dipahami oleh para pemimpin-pemimpin dunia Islam dan para aktivis pembela Palestina dimanapun berada, termasuk di Indonesia,” jelasnya.

Ustadz Jeje menekankan, rencana atau wacana menolong dan menampung anak-anak Palestina yang menjadi korban perang adalah sebuah program yang memungkinkan untuk dilakukan secepatnya, jika itupun telah disepakati bersama antar pemerintah Indonesia dengan otoritas Palestina. Sebab berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pertolongan darurat terhadap nasib dan rakyat anak-anak Palestina.

“Tetapi kondisi perang yang berkecamuk ini berat sekali melakukan pembelaan dan pertolongan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Maka, upaya yang paling dekat dan paling cepat bisa dilakukan mengeluarkan mereka, karena sudah tidak tertampung umpamanya di negara-negara muslim yang berbatasan,” ujar dia.

“Nah maka tidak ada salahnya Indonesia menawarkan itu kalau bisa diterima dan disepakati kedua belah pihak. Dan sekali lagi, itu bukan untuk selamanya, ini adalah penangan darurat sampai mereka selesai perang dan pembangunan kembali sudah dilakukan untuk sarana tempat tinggal pendidikan, ibadah dan yang lainnya, baru mereka dikembalikan lagi,” pungkasnya.

Artikel Apresiasi Rencana Prabowo, Persis Siap Tampung Anak-anak Palestina di Pesantren pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Dengan semangat Bandung Lautan Api sudah sepantasnya berempati dan menunjukan solidaritas kepada saudara kita di Palestina dengan berbagai aksi, donasi dan doa terbaik,” ucap Bambang.

Selain itu, Bambang juga mengajak generasi penerus terutama pemuda untuk meneladani perjuangan para pahlawan terdahulu.

“Mari teladani pengorbanan pahlawan kita semua, baik dari keberanian maupun aksi heroismenya,” kata dia.

Bandung Lautan Api merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan para pejuang dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda.

Peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946.

Peringatan Bandung Lautan Api Ke-78 ini mengusung tema “Dengan Spirit Bandung Lautan Api Satukan Langkah Kolaborasi untuk Bandung Unggul”.

Usai Upacara Peringatan Bandung Lautan Api di Balai Kota Bandung, Penjabat Wali Kota beserta seluruh jajaran dan berbagai unsur Kota Bandung melanjutkan kegiatan dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Cikutra. (ziz)**

Artikel Peringati BLA, Bambang Ajak Pemuda Tunjukan Empati dan Solidaritas Kepada Palestina pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Acara yang dirangkaikan Istigasah dan Salat Ghaib tersebut dihadiri langsung Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dan Forkopimda Kota Bandung.

Pada kesempatan ini, Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengajak semua pihak di Kota Bandung berdoa dan menyisihkan rezekinya untuk saudara-saudara di Palestina.

“Mari dukung saudara kita di Palestina dengan doa dan donasi,” ajaknya.

Ia percaya, doa dan kebaikan yang diberikan oleh masyarakat dan pegawai Pemkot Bandung akan sangat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi rakyat Palestina.

Selain itu, Bambang juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Menurutnya, aksi solidaritas ini menunjukkan kekompakan Kota Bandung kepada dunia.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung, Abdurahim menyebut kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung terhadap rakyat Palestina.

Untuk diketahui, selain di Plaza Balai Kota, acara ini juga digelar serentak di 30 Kecamatan Kota Bandung.

“Warga Kota Bandung selalu berdoa untuk saudara saudara kita di Palestina. Kita tidak senang kepada peperangan, radikalisme, dan penjajahan. Kita cinta damai,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Baznas Kota Bandung, Akhmad Rozikin menyebut, dalam kegiatan ini juga dilakukan penggalangan donasi spontan bagi rakyat Palestina.

Adapun data yang diterima Humas Kota Bandung, total hasil donasi spontan kepedulian untuk Palestina mencapai Rp426.740.525.

“Penggalangan donasi hingga 15 Desember 2023. Nanti pemerintah akan mengeluarkan edaran. Ini sifatnya imbauan, jadi untuk mengasah empati kita terhadap saudara-saudara di Palestina,” ujar Rozikin.

Adapun teknis penyaluran donasinya, setelah donasi terkumpul, nantinya donasi tersebut akan diserahkan kepada Baznas RI kemudian disalurkan oleh Baznas RI kepada pihak penerima manfaat di Palestina. (ray)**

Artikel Mari Dukung Saudara Kita di Palestina dengan Doa dan Donasi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com – KONFLIK yang terjadi di Timur Tengah saat ini bisa dilihat dari 2 prespektif. Ngerti Ora Son!

Pertama, meningkatnya konflik di Timur Tengah dalam satu bulan kebelakang adalah kelanjutan perjuangan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.

Sudah 38 Resolusi PBB dikeluarkan dan semuanya tak ada yang bisa membantu Palestina Merdeka. Malah, kini Palestina sudah hampir terhapus dari peta dunia.

Wilayah Gaza saja mungkin bakal tinggal separo dalam hitungan minggu. Sementara, Tepi Barat dan Yerusalem Timur sudah lama diduduki. Pemerintahan Palestina di bawah Mahmud Abas hanya kepanjangan tangan Israel dan dijadikan bukti bahwa Palestina sudah takluk pada negara zionis itu.

Dukungan negara-negara Liga Arab makin lama makin melemah. Palestina sudah ditinggalkan berjuang sendiri.

Betul rakyat negara-negara Arab tetap mendukung dan memberikan solidaritasnya pada rakyat Palestia. Tapi, setengah dari pemimpin negara Arab sudah tak ingin lagi berkonflik dengan Israel dan tak lagi berkomitmen penuh mendukung kemerdekaan Palestina.

Bisa saja para pemimpin negara Arab sudah terlanjur nyaman dengan manisnya kekuasaan yang kini mereka miliki. Mereka hanya fokus mengamankan kekuasaan atau setidaknya mengejar ambisi ekonomi dan politik negara masing-masing.

Terbaru, di Ryad Arab Saudi, Negara-negara Arab terpecah. Usulan Aljazair untuk bertindak nyata dan keras pada Israel hanya didukung oleh 12 negara (Ajazair, Suriah, Iran dll). Sementara sisanya menolak dan abstain (Arab Saudi, Mesir, UEA, dll).

Bahkan mereka sudah tak mau lagi melakukan embargo minyak.

Para pemimpin negara Arab yang menolak tersebut pada dasarnya ikut terlibat bersama Israel dalam membunuh lebih dari 11.000 warga Palestina termasuk didalamnya lebih dari 5.000 anak-anak dan perempuan. Pasalnya, Minyak yang mereka alirkan ke Israel digunakan oleh mesin-mesin perang IDF dalam membunuh penduduk Palestina dan meratakan kota Gaza dan sekitarnya termasuk, rumah sakit dan Masjid.

Semua pernyataan sebagaian besar pemimpin negara Arab dan bantuan mereka hanya alakadarnya, sekedar tak ingin kehilangan muka dihadapan rakyat mereka dan negara-negara Arab lainnya.

Bahkan, Liga Arab berusaha melempar tanggungjawab itu ke negara-negara Organisasi Konfrensi Islam (OKI) dengan menyatukan perundingan Liga Arab di Riyad dengan Perundingan OKI.

Hasilnya, kembali berbentuk pernyataan yang diklaim paling keras yang pernah dikeluarkan OKI terkait konflik Palestina. Media di Indonesia membumbui, Presiden Joko Widodo diberi amanat untuk “melaporkan” hasil pertemuan OKI itu ke Presiden Biden di Washington.

Sementara, corong AS, CNN dan VOA menyebut bila pertemuan Jokowi-Biden cuma membahas “urusan dagang” Indonesia-AS, termasuk dagang nikel dan mineral lainnya yang selam ini terkendala urusan pengenaan tarif pajak AS.

Apakah Ke 13 pernyataan OKI tersebut benar-benar akan “diperjuangkan” Jokowi atau sekedar dijadikan lahan pencitraan?

Kita tunggu saja, kedatangan Jokowi ke AS akan berhasil “membujuk” Biden atau tidak.

Jika kemudian AS menekan Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza berarti kedatangan Jokowi memang mengemban amanat OKI.

Namun, jika kemudian yang dihasilkan adalah “kesepakatan dagang” baru AS-Indonesia, artinya memang keberangkatan Jokowi menemui Biden sekedar urusan dagang saja. Atau bahkan menjadikan, kesepakatan OKI sebagai alat bargaining kepentingan dagang.

Kedua, meningkatnya eskalasi di Timur Tengah adalah upaya negara-negara Barat untuk mengalihkan magnitude konflik dari Ukraina ke Palestina.

Bisa jadi, AS dan NATO saat ini sudah “capek ” memainkan konflik di Ukraina, begitu juga Rusia. Bisa saja kedua belah pihak diam-diam sudah bersepakat untuk menetapkan status quo di Ukraina.

NATO dan Amerika tak mau perang Rusia-Ukraina itu meluas ke seluruh daratan Eropa dan membawa kerusakan fisik dan ekonomi lebih lanjut. Negara-negara Eropa tak mau lagi babak belur karena saling berperang, sementara China, India dan negara-negara Asia lain termasuk Timur Tengah terus tumbuh dan menjadi kekuatan baru dunia.

Kini negara-negara Barat ingin mengekspor perang ke Timur Tengah dan memancing negara-negara Liga Arab untuk terjebak lagi dalam perang yang akan menguras banyak sumber daya manusia dan kekayaan alamnya. Diharapkan, perang itu akan menghentikan momentum pertumbuhan mereka jadi negara-negara kuat.

Rusia, tentu saja Putin senang jika AS dan NATO kini mengalihkan seluruh atau sebagaian sumber dayanya untuk membuka perang di Timur Tengah.

Setidaknya, Rusia bisa rehat atau ada kesempatan menahan supaya sumberdaya mereka tak terus terkuras untuk membiayai perang di Ukraina. Syukur-syukur, meluasnya konflik di Timur Tengah justru membuat Industri senjata Rusia kebanjiran orderan dari negara-negara Arab.

Terus bagaimana nasib rakyat Palestina? Akankah Palestina jadi negara merdeka?
Seperti kata para pemuda dan Ibu-ibu Palestina, Hasbialloh Wani’mal Wakil…

Wallohualam.

Artikel Kemerdekaan Palestina Versi Mang Aban pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Pernyataan sikap dari Aliansi Umat Islam se Kota Cimahi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cimahi, merujuk pada Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Pernyataan sikap tersebut yang diungkapkan oleh Ketua Aliansi Umat Islam Kota Cimahi,

“1. Kami sepenuhnya mendukung atas perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel.

2. Sebagaimana yang disebutkan dalam point’ pertama, kami juga mendukung untuk mendistribusikan zakat, infaq dan shodaqoh untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

3. Kami menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan perjuangan, mendo’akan untuk kemenangan dan melakukan sholat ghoib para shuhada di Palestina.

4. Mendorong Pemerintah Kota Cimahi yang berjenjang dapat dapat menyampaikan aspirasinya, untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB, untuk menghentikan perang dan sangsi pada Israel.

Pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam-Red), untuk menekan Israel menghentikan agresinya terhadap Palestina.

Ketua Aliansi dan Ketua MUI Akan Nur Ridwan juga menghimbau kepada seluruh umat Islam agar menghindari transaksi produk Israel.

“Yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan zionisme,” tegasnya.

Begitu pula orasi dari PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi menegaskan.

“Sebagai PJ Wali kota Cimahi dan yang mewakili masyarakat Cimahi yang hadir disini sekaligus mendukung terhadap aksi bela Palestina,” tegas Dicky.

Bahkan kata Dicky, bahwa kita harus bersimpati dan terus mendukung supaya tragedi kemanusiaan di tanah Palestina segera di akhiri.

“Karena Ini merupakan dukungan moril dan solidaritas kita dengan men doakan agar bangsa Palestina semakin di jauhkan dari kesengsaraan dan tragedi kemanusiaan,” ucap Dicky.

Selanjutnya menurut Dicky kembali, bahwa aksi bela Palestina dari warga masyarakat kota Cimahi yang di pelopori oleh forum pondok pesantren se kota Cimahi, hal uni untuk memberikan dukungan moril kepada Bangsa Palestina.

“Sekaligus menunjukkan bahwa kita benar-benar rakyat kota Cimahi bersimpati untuk kebebasan bangsa Palestina, semoga perang dapat di akhiri dan Bangsa Palestina bisa di bebaskan dari tragedi saat ini,” papar Dia.

Karena kata Dicky kembali, selaku penjabat Wali kota, bersama sekda kota Cimahi, Dandim 0609 Cimahi, ketua DPRD Kota Cimahi, Kapolres Cimahi, mengucapkan terimakasih atas aksi simpatik yang tertib, dan menunjukkan bahwa aksi ini benar-benar dari hati nurani yang dalam dan mudah-mudahan yang kita suarakan dapat di dengar oleh semua pihak. (Bagdja)

Artikel Pernyataan Sikap Aliansi Umat Islam Kota Cimahi Merujuk Fatwa MUI Tentang Dukungan Terhadap Palestina pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Long march tersebut dari berbagai wilayah Kota Cimahi, massa titik kumpulnya di Alun-alun Cimahi untuk mendengarkan ceramah dari ustad-ustad di Cimahi dan do’a bersama memohon kepada Alloh SWT agar Palestina dibebaskan dari penjajahan Israel.

Hadir dalam acara tersebut PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi yang ikut berorasi diatas mobil, Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain, Ketua MUI Kota Cimahi Alan Nur Ridwan, Kepala Kesbangpol Mardi Santoso, Dandim 0609 Cimahi, Letkol Arm Boby, dan unsur Forkopimda lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPD Sundawani Kota Cimahi, Ferry Rustandi Wijaya, dengan digelarnya Gerakan Bela Palestina ini khususnya bagi Ormas Sundawani sangat mengutuk keras terhadap zionis Israel.

“Kita selalu mendo’akan dan memberikan support kepada warga Palestina, untuk kemerdekaan dan kesejahteraan dan kedamaian rakyat Palestina,” ucap Ferry.

Ditambahkan oleh Ferry, yang menurunkan massanya sebanyak 150 lebih massanya ikut melakukan gerakan long march Bela Palestina itu, dengan tandas pihaknya merasa miris dengan kekejaman zionis Israel yang tidak berperikemanusiaannya membantai masyarakat jajahannya yaitu Palestina.

“Tidak ada kata lain, sekali lagi kita hanya bisa memberikan support dan mendo’akan dari jauh khususnya umat muslim di Palestina, supaya diberikan kekuatan dan mukjizat dari Alloh SWT menjadi negara merdeka,” tegasnya.

Tidak lupa Ferry mengucapkan rasa terimakasih pula kepada PJ Walikota, Dandim 0609 Cimahi dan aparatur sipil lainnya ikut mensukseskan Gerakan Bela Palestina ini. (Bagdja)

Artikel Ribuan Massa Long March Bela Palestina Di Kota Cimahi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.