​Eks Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengungkapkan kegelisahannya terkait kegagalan sistemik pengelolaan sampah regional selama puluhan tahun. Menurutnya, meski Indonesia mampu membangun infrastruktur megaproyek seperti kereta cepat, urusan sampah seolah jalan di tempat.

​”Beragam pembangunan biaya jumbo bisa kita laksanakan, kecuali sampah. Belum pernah terselesaikan. Sejak saya menjabat gubernur, konsep PPP hingga PKBU belum ada yang berhasil. Ini butuh terobosan langsung ke Istana,” ujar Aher. Ia menekankan bahwa status negara modern menjadi tidak relevan jika pengelolaan sampah masih konvensional dan gagal di tingkat implementasi.

Senada dengan Aher, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, memaparkan data yang cukup menohok. Dari potensi 27.000 ton sampah per hari di Jawa Barat, baru 30 persen yang terkelola. Di wilayah Bandung Raya, dari 5.000 ton produksi harian, hanya 1.500 ton yang tertangani.

​”Ini memalukan. Setengah dari sampah yang meluncur ke Sarimukti adalah sampah makanan (food waste). Jika Sarimukti tidak dibatasi, tahun ini akan penuh dan Bandung Raya terancam ledakan sampah,” tegas Herman. Saat ini, Pemprov Jabar tengah mendorong piloting pengelolaan di hulu (rumah tangga), seperti yang dilakukan di wilayah Arcamanik sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat.

Kritik lebih keras datang dari Direktur Eksekutif WALHI Jabar, Iwang. Ia mengingatkan Menteri KLH bahwa musuh sebenarnya adalah “Mafia Lingkungan” yang bermain di balik kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketimpangan agraria.

​”Kalau bicara tempur, tempurlah mafia yang sesungguhnya. Kerusakan DAS di 27 kabupaten/kota sudah sangat serius. Kami tidak berharap pendekatan teknologi semata, tapi pendekatan kebijakan yang berbasis pada perlindungan ruang hidup rakyat,” cetus Iwang.

​Sementara itu, Kholil Aksar dari aktivis lingkungan Garut, menyoroti alih fungsi lahan masif di Garut Utara akibat industri yang menggerus sawah tanpa adanya lahan pengganti sebagaimana amanat undang-undang. Ia juga menyoroti limbah industri kulit yang mulai mengancam kesehatan masyarakat.

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa dirinya membawa tim lengkap, termasuk unsur penegakan hukum dari Polri, untuk memastikan regulasi berjalan.

​”Tugas pemerintah adalah menghadirkan pelayanan publik prima. Presiden sudah menegaskan, 40 tahun merdeka kenapa sampah tidak selesai-selesai? Kami akan pastikan ada solusi, dan jika tidak ada perubahan setelah peringatan, penegakan hukum akan masuk,” tegas Jumhur.

​Jumhur, yang dikenal dengan latar belakang aktivisnya, berjanji akan menjaga integritas tersebut dalam mengampu kebijakan lingkungan. “Tekad memuliakan bumi adalah satu-satunya yang bisa mempersatukan kita lintas sektoral dan generasi,” pungkasnya.

​Pertemuan di kediaman tokoh senior HD Sutisno ini dihadiri pula oleh sejumlah tokoh seperti Agung Suryamal, Dada Rosada, akademisi, serta jajaran pejabat KLH. Publik kini menanti, apakah “darurat sampah” ini akan selesai dengan kebijakan revolusioner, atau kembali terjebak dalam sekat birokrasi yang selama ini dikeluhkan.

​

Artikel Darurat Sampah Jawa Barat: Menanti Terobosan “Aktivis” di Kursi Menteri KLH pertama kali tampil pada Porosmedia.com.