​Wali Kota Farhan menekankan bahwa integritas adalah fondasi. Pernyataan ini retoris, namun memiliki beban moral yang berat. Bandung memiliki rekam jejak panjang terkait persoalan hukum yang menjerat pucuk pimpinan dan aparatur sipilnya. Melantik 169 pejabat bukan hanya soal mengisi kursi kosong atau penyegaran organisasi, melainkan soal bagaimana memastikan “gerbong” baru ini bersih dari praktik transaksional yang kerap menghantui promosi jabatan.

​Publik tidak butuh pejabat yang hanya pandai bermedia sosial—sebagaimana diingatkan Wali Kota—tetapi pejabat yang berani memangkas birokrasi yang berbelit. Integritas tanpa transparansi adalah omong kosong.

Lahirnya program “Sasapu Bandung” yang mewajibkan aparatur turun ke jalan setiap Minggu pukul 04.00 WIB patut diapresiasi sebagai upaya simbolis. Namun, persoalan sampah di Bandung tidak akan tuntas hanya dengan sapu lidi dan gotong royong subuh hari.

​Persoalan mendasar adalah tata kelola sampah dari hulu ke hilir yang hingga kini masih sering tersendat di level retribusi dan pengangkutan. Melibatkan camat dan lurah sebagai ujung tombak adalah langkah logis, namun tanpa dukungan sistem pengolahan sampah yang modern dan berkelanjutan, “Sasapu Bandung” berisiko terjebak menjadi kegiatan seremonial yang melelahkan fisik ASN tanpa dampak ekologis yang signifikan bagi estetika kota.

​Di sudut lain kota, Satpol PP mulai menyentuh kawasan Cicadas dengan mengangkut 16 lapak PKL tak aktif. Alasannya: penataan jalur Bus Rapid Transit (BRT). Langkah ini terlihat “lembut” karena berbasis musyawarah. Namun, ini adalah ujian konsistensi.

​Kawasan Cicadas adalah potret kegagalan penataan ruang yang menahun. Jika alasan pengangkutan lapak adalah demi BRT, maka Pemkot harus transparan mengenai nasib pedagang yang masih aktif. Jangan sampai atas nama estetika dan proyek transportasi massal, hak ekonomi warga lokal terpinggirkan tanpa solusi relokasi yang manusiawi. Pendekatan “koordinasi” yang diklaim Satpol PP harus benar-benar teruji di lapangan, bukan sekadar redam konflik sesaat demi kelancaran administrasi SP2 ke SP3.

​Porosmedia.com mencatat bahwa visi Bandung “Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis” hingga 2029 adalah janji politik yang sangat ambisius. Pelantikan ratusan pejabat ini harus menjadi momentum pembuktian bahwa mesin birokrasi Bandung benar-benar panas untuk bekerja, bukan sekadar formalitas administratif untuk mengamankan posisi.

​Bandung tidak butuh lebih banyak seremonial. Bandung butuh keberanian untuk jujur pada masalahnya sendiri: korupsi, sampah, dan ketidaktertiban tata ruang. Kita tunggu, apakah 169 pejabat baru ini mampu membawa sapu yang benar-benar bersih untuk menyapu kotoran di rumah besar bernama Kota Bandung. (Redaksi)

Artikel Menagih Nyali Pemkot Bandung di Balik Seremonial Pelantikan dan Sapu-Sapu Kota pertama kali tampil pada Porosmedia.com.