​Aspirasi yang dibawa oleh pengurus Forum Komunikasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (KOMRT RW) Kota Bandung kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., menjadi pemantik bahwa kesabaran masyarakat telah mencapai titik jenuh. Pertanyaannya: Mengapa kebijakan yang terus menuai protes ini seolah dipaksakan bertahan selama tiga tahun?

​Informasi mengenai temuan maladministrasi oleh Ombudsman Jawa Barat bukanlah perkara sepele. Dalam perspektif hukum administrasi negara, maladministrasi merupakan indikasi adanya pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara publik. Jika kebijakan rekayasa lalu lintas Sukajadi terbukti cacat secara prosedur maupun substansi, maka pemerintah daerah tidak punya alasan lagi untuk menutup telinga.

​Kebijakan publik yang baik haruslah memenuhi asas kemaslahatan. Namun, bagi warga Sukajadi, realita di lapangan justru berbicara sebaliknya:

​Jarak Tempuh Membengkak: Warga lokal dipaksa memutar jauh hanya untuk mencapai titik yang sebelumnya bisa diakses dalam hitungan menit.

​Matinya Ekonomi Lokal: Banyak unit usaha di sepanjang jalur tersebut yang terdampak akibat pola arus yang kaku.

​Ketidakefektifan Penguraian Macet: Aliran kendaraan memang terlihat bergerak di jalur utama, namun “penyakit” macet hanya berpindah ke jalur-jalur tikus dan area pemukiman warga yang tidak siap menampung volume kendaraan besar.

​Dr. Buky Wibawa dengan tegas menangkap kegelisahan ini sebagai persoalan serius yang butuh evaluasi total. Kemenangan warga yang diharapkan melalui intervensi Ombudsman dan DPRD Jabar ini bukanlah soal menang-kalah secara politik, melainkan kemenangan atas akal sehat dan kepatuhan hukum.

​Masyarakat tidak anti terhadap rekayasa lalu lintas, namun mereka menolak kebijakan yang diputuskan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Jika sebuah kebijakan sudah berjalan tiga tahun dan terus dikeluhkan, itu bukan lagi sekadar “penyesuaian”, melainkan kegagalan sistemik.

​Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Perhubungan terkait harus segera mengambil langkah konkret sebelum bola salju ini menggelinding menjadi gugatan hukum yang lebih luas. Temuan Ombudsman adalah modal hukum yang kuat bagi warga untuk menuntut pengembalian fungsi jalan menjadi dua arah—atau setidaknya modifikasi rekayasa yang lebih manusiawi.

​Kita menunggu keberanian Pj Gubernur Jawa Barat dan jajaran terkait untuk “membenahi” apa yang selama ini bengkok. Jalan Sukajadi bukan sekadar jalur penghubung wisatawan menuju Bandung Utara, ia adalah urat nadi kehidupan warga lokal yang tidak boleh dikorbankan demi ego statistik kelancaran semu. (Redaksi)/Video : PRFM

Artikel Buky Wibawa Desak Evaluasi Total Jalur Sukajadi: Jangan Korbankan Warga Demi Ego Kebijakan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Dalam tradisi Wate, ketegasan bukan diukur dari kerasnya perintah, melainkan kemampuan memutuskan perkara secara cepat, jelas, dan konsisten. Rekam jejak Otis menunjukkan keberanian menegakkan aturan adat tanpa kehilangan rasa hormat, baik kepada sesama pemangku adat maupun masyarakat. Ketegasan seperti inilah yang menjaga wibawa suku sekaligus memastikan nilai leluhur tetap menjadi pedoman bersama.

Di tengah beragam persoalan sosial dan kearifan lokal, kelugasan menjadi syarat penting untuk mencegah kesalahpahaman. Otis dikenal mampu menyampaikan sikap dan kebijakan secara jelas dan terbuka. Penyampaian yang lugas ini membantu masyarakat memahami keputusan adat dan menjaga agar roda kehidupan sosial berjalan serempak.

Suku Besar Wate terdiri dari berbagai marga, kampung, dan aspirasi yang berbeda. Sikap akomodatif Otis—mendengar, menengahi, dan merangkul berbagai kepentingan—dianggap mampu merawat kerukunan internal. Kemampuan ini menjadi jembatan penting dalam memelihara persatuan di tengah arus perubahan zaman.

Kepemimpinan adat yang baik lahir dari kedekatan dengan warga. Otis dikenal peka terhadap kebutuhan masyarakat, aktif turun langsung, serta memastikan setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan riil lapangan. Sikap aspiratif ini menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.

Pemimpin adat dituntut memberikan penyelesaian, bukan hanya nasihat. Otis dinilai memiliki kemampuan analisis, kreativitas, dan jejaring sosial yang dapat menghasilkan langkah-langkah konkret. Dengan pendekatan solutif, berbagai persoalan adat maupun sosial tidak berhenti menjadi wacana, melainkan ditangani dengan tindakan nyata.

Selain memenuhi lima syarat dasar, masyarakat melihat Otis memiliki kualitas tambahan yang memperkuat kapasitasnya sebagai pemimpin masa kini.

Integritas menjadi syarat mutlak seorang kepala suku. Tanpanya, ketegasan bisa berubah menjadi otoritarianisme dan kelugasan menjadi sikap keras. Dalam berbagai aktivitas sosial dan adat, Otis menunjukkan komitmen menjaga nilai moral, etika, dan kepercayaan masyarakat.

Konteks adat hari ini tidak berjalan dalam ruang tertutup. Ia berinteraksi dengan perkembangan teknologi, pembangunan daerah, dan mobilitas sosial. Sosok visioner seperti Otis mampu membaca arah zaman, merawat tradisi sekaligus membawa masyarakat menuju kemajuan terencana.

Konflik sosial sering kali muncul dalam kehidupan adat. Kemampuan Otis mengelola emosi, meredam situasi, serta menjaga komunikasi antarpihak menjadi modal penting untuk memelihara stabilitas dan keharmonisan sosial.

Pemimpin tidak cukup memerintah; ia harus menjadi contoh. Dalam berbagai kegiatan masyarakat, Otis menunjukkan konsistensi perilaku yang mencerminkan sikap hormat, tanggung jawab, dan etika adat.

Kepemimpinan ideal bukan hanya memimpin dari depan, tetapi memberdayakan seluruh elemen masyarakat. Otis dikenal aktif mendorong generasi muda, merangkul para tetua adat, serta membangun kerja sama antarkampung untuk memperkuat kapasitas suku.

Dengan terpenuhinya syarat dasar dan sederet kualitas tambahan tersebut, sosok Otis Monei dipandang mencerminkan pemimpin yang lengkap: kuat namun bijak, tegas namun berempati, berakar pada adat namun berpandangan ke depan.

Penobatannya sebagai Kepala Suku Besar Wate bukan semata seremoni adat, tetapi momentum pengukuhan arah baru kepemimpinan suku—arah yang mengedepankan persatuan, pembangunan manusia, dan perawatan identitas budaya.

Masyarakat Wate meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Otis, suku ini melangkah menuju masa depan yang lebih mantap, teratur, dan berdaya.

Laporan:
Iing Elsa – EnagoNews
Martika Edison – Siliwangi News
Tim Ekspedisi Siliwangi Cinta Alam Indonesia
Eiger – Tim Ekspedisi Merah Putih Indonesia Maju | Porosmedia

Artikel Suku Besar Wate Berada di Tangan yang Tepat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Aksi ini bukan hanya seremonial tahunan. Lebih dari itu, menjadi bagian dari Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XXII tingkat kecamatan. Melibatkan unsur Muspika, tokoh masyarakat, Karang Taruna, hingga ibu-ibu Dharma Wanita, kegiatan ini membuktikan bahwa semangat kolaborasi lintas elemen masih hidup di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar bersih-bersih, tapi bentuk nyata kepedulian kita terhadap lingkungan. Kali Baru harus dijaga karena merupakan sumber kehidupan warga,” tegas Camat Cibinong Acep Sajidin.

Menurutnya, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di tingkat kabupaten yang dipusatkan di Kecamatan Citeureup. Ia menekankan pentingnya gerakan ini dilakukan di seluruh kecamatan, bukan hanya menjelang perayaan HJB.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut andil dalam pengangkutan sampah yang telah dibersihkan dari bantaran Kali Baru. Disiapkan tak kurang dari 50 armada dump truck untuk membawa sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.

Kegiatan bersih-bersih ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari berbagai kalangan. Namun rangkaian peringatan HJB ke-543 tidak berhenti di situ. Kecamatan Cibinong juga akan menggelar Cibinong Festival pada 22 Juni 2025, yang akan diisi dengan bazar UMKM, pelayanan publik seperti pembuatan KTP, pembayaran PBB, serta layanan SIM bekerjasama dengan kepolisian.

Selain itu, pekan olahraga dan senam massal juga dirancang untuk meningkatkan kebugaran dan mempererat solidaritas warga.

Acep Sajidin berharap kegiatan ini tidak berakhir sebagai kegiatan musiman. “Menjaga kebersihan Kali Baru harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya saat menjelang Hari Jadi Bogor. Air adalah kebutuhan pokok, dan sungai yang bersih adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang,” ujarnya penuh harap.

Lingkungan bukan untuk dirayakan sesaat—tetapi dijaga sepanjang hayat.

Artikel Camat Cibinong Galang Aksi Bersih Kali Baru Sambut Hari Jadi Bogor ke-543 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kunjungan kerja Presiden RI dalam rangka meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang. Peresmian PLTA dengan kapasitas 110 MW menjadi momen penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat sektor energi terbarukan di Indonesia.

Satuan Tugas Pengamanan Wilayah (Satgas Pamwil) Korem 062/TN, mengerahkan 1.474 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Personel gabungan tersebut ditempatkan di sepanjang rute perjalanan Presiden serta di beberapa titik lokasi yang menjadi objek kegiatan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kunker.

Sebagai bagian dari tugas pengamanan, Pangdam III/Slw bersama Kapolda Jabar melakukan pengecekan langsung ke lokasi peresmian di PLTA Jatigede. Inspeksi tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh jalur yang akan dilalui Presiden beserta rombongan.

“Pengamanan kegiatan kunjungan kerja Presiden RI merupakan tanggung jawab yang sangat penting. Kami memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan dengan baik, tertib, dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan,” ungkap Pangdam.

Selain itu, berbagai unsur TNI dan Polri yang terlibat dalam operasi pengamanan bekerja sama secara sinergis untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara. Mulai dari pengawalan jalur hingga pengamanan lokasi, seluruh personel diterjunkan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan.

Pada kesempatan tersebut Pangdam III/Slw juga menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi yang terlibat dalam pengamanan serta mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat untuk selalu bekerja sama dalam menjaga kelancaran dan keamanan acara tersebut.

“Saya mengapresiasi atas kerja keras dari seluruh pihak di lapangan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan VVIP sehingga kegiatan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan aman dan nyaman,” ucap Pangdam. (Pendam III/Siliwangi).

Artikel Pangdam III/Slw Pimpin Pengamanan Kunker Presiden RI di Sumedang pertama kali tampil pada Porosmedia.com.