Dalam surat terbukanya yang diterima redaksi Porosmedia.com, LSM PEMUDA menyoroti gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dinilai lebih menonjolkan pendekatan personalistik, feodalistik, dan karitatif ketimbang pendekatan sistemik, partisipatif, dan berbasis hukum.

“Jabatan Gubernur adalah mandat rakyat dan konstitusi, bukan mahkota kekuasaan. Kepemimpinan harus berpijak pada prinsip demokrasi, bukan pada gelombang tepuk tangan di dunia maya,” tulis mereka dalam surat terbuka yang ditandatangani di Bandung, 10 Juni 2025.

Salah satu kritik paling menonjol adalah terhadap narasi personal yang selama ini dibangun oleh Dedi Mulyadi. Julukan “Bapak Aing” dan penyebutan dirinya sebagai “Raja” mungkin dianggap sebagai simbol budaya Sunda. Namun menurut LSM PEMUDA, penyimbolan ini mengandung potensi bahaya politis: membangun relasi kuasa yang vertikal dan eksklusif antara pemimpin dan rakyat.

“Dalam demokrasi, pemimpin adalah pelayan. Rakyat bukan objek kasih sayang, tetapi subjek pembangunan yang berhak menyuarakan kepentingannya,” tegas Koswara dari LSM PEMUDA.

Kebijakan kontroversial lainnya yang disorot adalah program “Barak Militer untuk Anak Nakal”. Program ini, yang diklaim sebagai bentuk intervensi moral terhadap remaja bermasalah, dinilai justru bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM).

LSM PEMUDA mengingatkan bahwa niat baik tidak cukup untuk membenarkan kebijakan publik yang menabrak undang-undang dan mengabaikan partisipasi warga. Apalagi, hingga kini, belum ada kejelasan dan transparansi mengenai mekanisme dan legalitas dari program tersebut.

Masalah berikutnya yang menjadi sorotan adalah ketiadaan transparansi anggaran untuk program barak militer tersebut. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh program yang menggunakan dana negara wajib dapat diakses publik.

“Pemerintah provinsi tidak bisa berjalan seperti kerajaan yang bebas dari akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Koswara Ketua LSM PEMUDA.

LSM PEMUDA juga menyentil praktik membagikan uang secara langsung kepada masyarakat miskin di depan kamera, yang kerap dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi dalam berbagai kesempatan. Meskipun terlihat empatik, tindakan itu dianggap mengaburkan esensi kepemimpinan yang bertanggung jawab secara struktural.

“Kebijakan publik bukan soal empati sesaat di depan kamera. Rakyat membutuhkan perubahan sistem, bukan hanya sedekah personal yang viral,” kata mereka.

Menurut LSM PEMUDA, tindakan karitatif semacam ini justru berisiko memupuk ketergantungan, bukan kemandirian. Masyarakat Jawa Barat membutuhkan solusi nyata: sistem pendidikan yang mencerahkan, layanan kesehatan yang merata, lapangan kerja yang layak, dan ruang demokrasi yang hidup.

Sebagai penutup, LSM PEMUDA menyerukan kepada Dedi Mulyadi untuk meninggalkan pendekatan kekuasaan simbolik dan kembali pada esensi demokrasi yang substansial:

Meninggalkan gaya kepemimpinan feodal dan simbolik

Mengedepankan prinsip demokrasi dan supremasi hukum

Melibatkan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan

Menggunakan kekuasaan untuk memperkuat sistem, bukan membangun kultus individu

Mereka menegaskan bahwa sejarah tidak pernah diam. Ia mencatat dengan teliti siapa pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang sekadar tampil untuk disanjung.

“Kami berharap Bapak Gubernur Dedi Mulyadi memilih berada di sisi sejarah yang benar—sebagai pemimpin yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kecerdasan bangsa,” tutup surat tersebut.

Artikel Surat Terbuka untuk Gubernur Dedi Mulyadi: Ketika Mandat Rakyat Tak Bisa Dikaburkan oleh Kamera pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Assalamu’alaikum, Warahmatullah Wabarakatuh,

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak Gubernur selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Bapak Gubernur yang kami hormati,

Kami dari LSM PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) menyampaikan surat terbuka sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal arah kepemimpinan di Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai pengingat bahwa Jabatan Gubernur adalah mandat konstitusional, bukan mahkota kekuasaan.

Bapak Gubernur yang kami hormati, tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Daerah tidak ditentukan oleh citra, konten media sosial, atau popularitas di mata publik. Amanat sesungguhnya dari Jabatan yang Anda emban telah jelas disebutkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

“mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Namun sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati gaya kepemimpinan Bapak yang lebih menonjolkan pendekatan personalistik, feodalistik, dan karitatif, ketimbang pendekatan sistemik, partisipatif, dan konstitusional.

Pertama, narasi Bapak sebagai “bapak aing” dan “Raja” bukan hanya simbol budaya, tapi menciptakan jarak kekuasaan yang vertikal antara pemimpin dan rakyat. Dalam demokrasi, pemimpin adalah pelayan, bukan raja. Rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek kasih sayang.

Kedua, kebijakan sepihak seperti “barak militer untuk anak nakal” telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Keputusan-keputusan publik tidak bisa dibenarkan hanya karena “niat baik”, apalagi jika mengabaikan undang-undang dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Ketiga, tidak terbukanya anggaran untuk pembiayaan “barak militer” melanggar prinsip undang-undang keterbukaan informasi publik.

Keempat, praktik membagi-bagikan uang secara personal kepada orang miskin di depan kamera—meski tampak empatik—tidak menyentuh akar persoalan struktural kemiskinan. Jutaan rakyat miskin di Jawa Barat tidak bisa diselesaikan dengan bantuan sesaat, tapi dengan kebijakan yang berkeadilan dan sistemik.

Kami percaya bahwa masyarakat Jawa Barat tidak butuh pemimpin yang membuat mereka terhibur, tetapi pemimpin yang membuat mereka berdaya. Mereka tidak membutuhkan “bapak pengasih”, melainkan sistem pendidikan yang mencerahkan, akses kesehatan yang merata, pekerjaan yang layak, dan ruang demokrasi yang terbuka.

Untuk itu, kami menyerukan kepada Bapak Dedi Mulyadi:

Tinggalkan pendekatan kekuasaan yang simbolik dan feodal.

Kembalilah pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Libatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Gunakan kekuasaan untuk memperkuat sistem, bukan membangun kultus individu.

Sejarah akan mencatat siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya tampil untuk disanjung. Kami berharap Bapak memilih berada di sisi sejarah yang benar—sebagai pemimpin yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kecerdasan bangsa.

Bandung, 10 Juni 2025

Hormat kami, a.n DPP LSM PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah)

Porosmedia.com, Bandung. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) melayangkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM.

Dalam surat terbukanya, LSM PEMUDA mengingatkan bahwa jabatan Gubernur adalah mandat konstitusional, bukan sekadar mahkota kekuasaan, dan menuntut kembalinya fokus pada prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

LSM PEMUDA menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah tidak ditentukan oleh citra, konten media sosial, atau popularitas.

Amanat sesungguhnya tertuang jelas dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut LSM PEMUDA, beberapa waktu terakhir, gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi justru menonjolkan pendekatan personalistik, feodalistik, dan karitatif, alih-alih pendekatan sistemik, partisipatif, dan konstitusional.

Narasi “Bapak Aing” dan “Raja” menciptakan jarak jekuasaan, LSM PEMUDA menyoroti narasi “BapakAing” dan “Raja” yang dinilai menciptakan jarak kekuasaan vertikal antara pemimpin dan rakyat.

Dalam demokrasi, pemimpin seharusnya menjadi pelayan, bukan raja, dan rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek kasih sayang.

Kebijakan Sepihak “Barak Militer untuk Anak Nakal” menurut LSM PEMUDA melanggar HAM, kebijakan kontroversial “Barak Militer untuk anak nakal” dikritik keras karena dianggap melanggar prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.

LSM PEMUDA menegaskan, keputusan publik tidak bisa dibenarkan hanya karena “niat baik” jika mengabaikan undang-undang dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Anggaran “Barak Militer” Tidak Transparan

LSM PEMUDA juga menyoroti ketiadaan transparansi anggaran untuk pembiayaan “Barak Militer” tersebut, yang dinilai melanggar prinsip undang-undang keterbukaan informasi publik.

Bantuan Personal Tidak Atasi Akar Kemiskinan Struktural

Praktik membagi-bagikan uang secara personal kepada orang miskin di depan kamera, meskipun tampak empatik, dianggap tidak menyentuh akar persoalan struktural kemiskinan.

LSM PEMUDA menekankan bahwa jutaan rakyat miskin di Jawa Barat membutuhkan kebijakan yang berkeadilan dan sistemik, bukan hanya bantuan sesaat.

LSM PEMUDA percaya bahwa masyarakat Jawa Barat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya menghibur, melainkan pemimpin yang membuat mereka berdaya.

Mereka mendambakan sistem pendidikan yang mencerahkan, akses kesehatan yang merata, pekerjaan yang layak, dan ruang demokrasi yang terbuka.

LSM PEMUDA menyerukan kepada Gubernur Dedi Mulyadi untuk:

– Meninggalkan pendekatan kekuasaan yang simbolik dan feodal.

– Kembali pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

– Melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

– Menggunakan kekuasaan untuk memperkuat sistem, bukan membangun kultus individu.

LSM PEMUDA menegaskan, sejarah akan mencatat siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya tampil untuk disanjung.

LSM PEMUDA berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih berada di sisi sejarah yang benar, sebagai pemimpin yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kecerdasan bangsa.

Artikel Alarm dari Pemuda: KDM Dikritik Tajam atas Dugaan Pengabaian Konstitusi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

‎

‎
‎
‎
‎

Artikel ‎LSM Pemuda dan Rudi Munandar : Reformasi Birokrasi yang Sekadar Retorika pertama kali tampil pada Porosmedia.com.