​Peringatan ini menyoroti pentingnya reposisi cara pandang terhadap dasar negara, agar Pancasila tidak sekadar menjadi simbol seremonial tahunan, melainkan mampu diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh generasi muda, ujar Ketua MMS, Andri P. Kantaprawira, S.IP., MM.,

​Dalam pidato kebangsaannya, Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan, Yudi Latif, Ph.D., memaparkan gagasan mengenai urgensi “merevolusikan Pancasila”. Narasi provokatif namun substantif ini dinilai sebagai respons cepat dan konkret yang dibutuhkan saat ini demi memastikan nilai-nilai dari Sila Pertama hingga Sila Kelima benar-benar dipahami dan diadopsi oleh generasi penerus.

​Langkah adaptif dan tafsir ulang terhadap metode komunikasi Pancasila dipandang sangat mendesak. Mengingat pada konstelasi politik dan demografi ke depan, proporsi generasi muda diproyeksikan mendominasi hingga lebih dari 60 persen dari total pemilih di Indonesia.

​Selain tantangan demografis, diskusi ini juga menggarisbawahi pentingnya keterkaitan erat antara persatuan nasional dan penegakan keadilan di berbagai sektor, mulai dari politik, hukum, hingga sosial budaya. Semangat persatuan yang kuat dipandang sebagai fondasi utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah kompleksitas keberagaman etnis, budaya, dan kepercayaan sebagai negara kepulauan.

​Gagasan ini juga, selaras dengan komitmen dan pernyataan awal Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang terus mengedepankan penguatan seluruh unsur nasional guna mempercepat akselerasi pembangunan menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera.

​Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, seluruh elemen bangsa diharapkan mampu mengomunikasikan kembali nilai-nilai luhur dasar negara dengan pendekatan baru yang lebih relevan bagi era percepatan digital, demi mengantisipasi potensi disintegrasi sekaligus mengawal laju kemajuan bangsa.

​Acara yang diinisiasi oleh Badan Pekerja MMS ini dipimpin langsung oleh Ketua MMS, Andri P. Kantaprawira, S.IP., MM., bersama Sekretaris Dr. Nina Kurnia Hikmawaty, SE., MM., serta dikoordinasikan oleh Kang Apipudin selaku perwakilan pelaksana. (PM/Red)

​

Artikel Peringatan Harlah Pancasila di Gedung Indonesia Menggugat: Urgensi Merevolusikan Nilai Persatuan dan Keadilan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Sebuah cita-cita yang sangat aduhai di tengah kepungan produk impor yang masuk lewat algoritma ponsel pintar.

​Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, dengan retorika yang membakar semangat menyatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang harus digenjot agar Bandung “melesat”.

​”Kita tidak lagi hanya bersaing dengan tetangga sebelah, tapi bersaing dengan produk dari seluruh dunia yang masuk lewat genggaman ponsel,” ujar Yayan retoris.

​Maka, digelarlah Pelatihan Peningkatan Produktivitas (P3) dari 18 hingga 22 Mei 2026. Angka pesertanya? Fantastis untuk ukuran kota berpenduduk jutaan: 60 orang! Puluhan calon wirausaha baru ini dibekali mantra transformasi mindset agar tidak sekadar “jago kandang”. Kita tentu berharap, setelah pelatihan lima hari ini, 60 orang terpilih tersebut langsung bisa menggeser dominasi produk-produk raksasa e-commerce asing.

​Jembatan LPK yang Masih Menuju “Akreditasi”

​Bukan hanya UMKM yang dipaksa melompat ke panggung dunia. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di Bandung yang jumlahnya bejibun—lebih dari 200 lembaga—juga sedang dituntut melakukan lompatan kuantum. Disnaker mengakui LPK adalah jembatan utama menuju industri. Namun ironisnya, hingga tahun 2026 ini, urusan standar mendasar seperti akreditasi delapan standar utama masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus “diakselerasi”.

​Melalui Bimbingan Teknis Metodologi yang diikuti oleh 20 peserta dari berbagai LPK (19–22 Mei 2026), pemerintah mencoba menyuntikkan pemahaman SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Pemerintah Kota memposisikan diri sebagai “stimulan”, sementara LPK diminta mandiri berbenah.

​Menariknya, ada iming-iming gaya birokrasi klasik: LPK yang patuh dan terakreditasi akan diprioritaskan dalam program pelatihan dan penyaluran tenaga kerja, termasuk proyeksi pengiriman tenaga kerja ke Jepang lewat pelatihan bahasa asing. Sebuah skema yang terlihat indah di atas kertas acuan program prioritas 2026, meski di lapangan, kesiapan mental dan kompetensi riil calon tenaga kerja kita masih sering kedodoran menghadapi standar ketat negara tujuan.

​Di sisi lain, sadar bahwa ruang fisik makin terbatas, Disnaker mulai melirik awan digital. Ada rencana ambisius menggandeng raksasa teknologi global seperti Google dan Amazon Web Services (AWS) untuk membuka kelas konten digital hingga pemrograman. Polanya khas kemitraan lokal: Pemkot menyediakan tempat dan kepala (peserta), sementara korporasi global menyediakan isi kepala (pelatihan). Kita tunggu saja, apakah kolaborasi ini benar-benar melahirkan inovator teknologi baru atau sekadar menambah deretan angka statistik di laporan realisasi anggaran.

​Sentilan dari Gedung Dewan: Jangan Cuma Jadi Penonton!

​Aroma utopia global ini tampaknya mendapat siraman air dingin yang cukup realistis dari Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi. Hadir sebagai narasumber pada Selasa (19/5/2026), politisi legislatif ini justru blak-blakan memotret realitas pahit yang sedang dihadapi warga di akar rumput.

​Di depan peserta pelatihan, Asep mengingatkan situasi ekonomi saat ini sedang mencekik. Kebutuhan hidup melonjak ugal-ugalan, sementara isi dompet dan pendapatan masyarakat jalan di tempat. Dalam kondisi terjepit begini, jargon “go global” bisa jadi terdengar seperti menara gading jika urusan domestik belum beres.

​Asep menyentil keras kecenderungan kota ini yang selalu menjadi magnet wisata, fesyen, dan kuliner, namun perputaran uangnya belum tentu dinikmati oleh orang lokal secara merata. “Sudah saatnya kita sebagai warga Kota Bandung menjadi pelaku utama, bukan hanya melihat orang lain yang menikmati potensi kota ini. Jangan jadi penonton di kota sendiri,” tegasnya.

​DPRD mengingatkan, beralih ke ruang digital bukan lagi pilihan keren-kerenan, melainkan strategi bertahan hidup agar tidak terlindas. Namun, legislatif juga mengunci janji untuk terus mengawasi bagaimana efektivitas anggaran, kemudahan izin, sertifikasi produk, hingga akses permodalan yang kerap kali menjadi batu sandungan utama bagi UMKM yang baru merangkak.

​Menanti “Sauyunan” yang Nyata

​Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Rina Indrisari Nugraha, boleh saja berharap program-program di tahun 2026 ini melahirkan lulusan yang adaptif dan kompetitif sesuai standar nasional. Namun, tantangan riil Kota Bandung hari ini bukan kekurangan seremonial pelatihan di hotel berbintang, melainkan bagaimana memastikan pasca-pelatihan 5 hari itu, para peserta tidak dilepas begitu saja di belantara pasar bebas.

​Birokrasi sering kali terjebak pada angka output—berapa jumlah pelatihan dan berapa dokumen bersertifikat yang diterbitkan—bukan pada outcome seberapa banyak usaha yang bertahan hidup dan menyerap tenaga kerja lokal dalam jangka panjang.

​Jika filosofi “sauyunan” (gotong royong) yang didengungkan Disnaker hanya berlaku di dalam ruang kelas Hotel Oakwood agar sesama peserta tidak saling sikut, maka target menembus pasar global hanyalah komoditas siaran pers musiman. Warga Bandung tidak butuh sekadar diyakinkan untuk “yakin sukses,” tetapi butuh ekosistem usaha yang adil, proteksi pasar lokal dari serbuan barang impor ilegal, serta modal kerja yang nyata. Kita tunggu pembuktiannya, apakah UMKM Bandung benar-benar naik kelas atau tetap menjadi penonton yang bersorak di pinggir lapangan ekonominya sendiri. (Red)

​Meta Data & SEO Toolkit untuk Porosmedia.com

• ​Focus Keywords: UMKM Bandung Naik Kelas, Disnaker Kota Bandung, Pelatihan Produktivitas 2026, LPK Kota Bandung, DPRD Kota Bandung.
• ​Tags: Disnaker Bandung, UMKM Ekspor, Asep Mulyadi, Yayan Ahmad Brilyana, Bisnis Digital, Kota Bandung, Opini Satire.
• ​Meta Description: Disnaker Kota Bandung tancap gas gelar pelatihan UMKM dan LPK demi tembus pasar global. Namun, Ketua DPRD ingatkan warga jangan sampai hanya jadi penonton di kota sendiri ditengah himpitan ekonomi 2026. Simak ulasan kritisnya.

Artikel ​Mengirim UMKM dan LPK Bandung ke “Luar Angkasa” Kompetisi Global, Realitasnya Masih “Jago Kandang”? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Sangat disayangkan, ketika sebuah event budaya berskala besar sengaja digelar atau berlangsung hingga malam hari, infrastruktur dasar pendukungnya justru tidak siap. Penonton dan peserta kirab terpaksa beraktivitas di bawah bayang-bayang kegelapan.

​Paradoks Estetika Budaya dan Kelalaian Infrastruktur

​Bukan rahasia lagi bahwa Jalan Supratman merupakan salah satu kawasan di Kota Bandung yang memiliki karakteristik pohon-pohon besar yang rimbun. Keberadaan pohon ini di satu sisi memberikan kesejukan (paru-paru kota), namun di sisi lain menjadi tantangan klasik bagi sistem pencahayaan kota.

​Ketika lampu PJU mati atau cahayanya terhalang oleh rimbunnya dedaunan, wilayah tersebut otomatis berubah menjadi titik buta (blind spot). Ironisnya, kondisi redup dan gelap ini dibiarkan terjadi justru pada saat area tersebut menjadi pusat konsentrasi massa dalam acara Kirab Tatar Sunda.

​Kondisi ini memicu pertanyaan kritis dari publik yang hadir:

​Ke mana koordinasi antar-instansi sebelum event ini digelar?

​Apakah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung serta unit pemeliharaan tiang penerangan tidak melakukan pemetaan dan inspeksi jalur terlebih dahulu?

​Menakar Tanggung Jawab Dishub dan Tim Pemeliharaan

​Merujuk pada fungsi pelayanan publik, pemeliharaan PJU bukan sekadar persoalan estetika kota di malam hari, melainkan berkaitan erat dengan dua aspek krusial: Aman (Security) dan Selamat (Safety).

​Aspek Keamanan dan Keselamatan:

Jalanan yang gelap di tengah kerumunan massa adalah ruang inkubasi yang ramah bagi tindakan kriminalitas (seperti copet atau pelecehan) serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan maupun peserta kirab.

​Jika kendala utama adalah pohon yang rimbun, maka manajemen pemeliharaan kota harus dipertanyakan. Seharusnya ada sinergi berkala antara Dishub (sebagai pengelola PJU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) atau dinas terkait yang menangani pemangkasan pohon (pohon BB/besar). Membiarkan lampu padam atau tertutup pohon di area fasilitas publik merupakan bentuk pengabaian hak-hak warga kota selaku pembayar pajak.

​Catatan Evaluasi untuk Bandung “Smart City”

​Menuntut respons cepat dari Dishub Kota Bandung dan para teknisi pemeliharaan di lapangan bukanlah hal yang berlebihan. Kota Bandung sering menggaungkan konsep Smart City. Namun, esensi dari kota cerdas bukan hanya aplikasi atau seremonial digital, melainkan kecepatan dan ketepatan instansi dalam merawat infrastruktur dasar warga.

​Kita mengapresiasi tinggi upaya pelestarian budaya melalui Kirab Tatar Sunda. Namun, ke depan, jangan sampai kemegahan budaya Sunda justru tenggelam dalam kegelapan tata kelola fasilitas publik yang abai.

​Dishub Kota Bandung dan tim pemeliharaan PJU harus segera turun ke lapangan di Jalan Supratman—lakukan perbaikan lampu yang mati dan koordinasikan pemangkasan ranting pohon yang menghalangi cahaya. Publik tidak butuh alasan taktis, publik hanya butuh jalanan yang terang dan aman. (Yongky: Asli Anak Bandung)

Artikel Menanti Terang di Jalan Supratman; Catatan Kritis Pelaksanaan Event Budaya Malam Hari di Kota Bandung pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Dalam rilis eksklusifnya di Bandung, Rabu (14/05/2026), Wempy menyoroti bahwa publik kini lebih kritis dalam menagih realisasi janji kampanye. “Warga Bandung tidak butuh pidato panjang. Indikator keberhasilan itu sederhana: macet berkurang, sampah terkelola di hulu, distribusi air lancar, dan angka stunting turun drastis. Tugas Walikota adalah mentransformasikan RPJMD menjadi kemanfaatan riil, bukan sekadar tumpukan dokumen administratif,” tegas Wempy.

​I. POTRET EMPIRIS: Realita Bandung Hari Ini

​Wempy memaparkan data fundamental yang menjadi tantangan berat bagi kepemimpinan Farhan:

1. ​Kemacetan Akut: Merujuk pada TomTom Traffic Index 2025, Bandung berada di peringkat 8 kota termacet di ASEAN dengan kecepatan rata-rata hanya 18 km/jam, yang memicu kerugian ekonomi mencapai Rp 4,2 Triliun per tahun.
2. ​Krisis Lingkungan: Kondisi TPA Sarimukti yang mengalami overload hingga 147% menjadi ancaman serius. Hal ini bertentangan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 yang menargetkan pengelolaan sampah mandiri dan minimalisasi pembuangan ke TPA pada 2029.
3. ​Inefisiensi Anggaran (SILPA): Berdasarkan LKPJ 2025, SILPA mencapai Rp 1,8 Triliun (12,3%). Hal ini menunjukkan rendahnya serapan anggaran yang seharusnya bisa dioptimalisasikan untuk pembangunan. Sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020, target SILPA idealnya di bawah 5%.
4. ​Masalah Sosial & Birokrasi: Angka stunting masih berada di angka 19,2% (Target Nasional 14%), sementara nilai Reformasi Birokrasi (RB) berada di angka 68,7.

​II. LANDASAN YURIDIS & REASONING EKSEKUSI

​Wempy menekankan tiga argumentasi utama mengapa eksekusi harus dilakukan secara akseleratif:

• ​Argumentum ad Tempus (Dimensi Waktu): Tersisa 1.277 hari. Tanpa kebijakan yang terukur setiap harinya, Bandung 2029 tidak akan mengalami perubahan signifikan.
• ​Argumentum ad Populum (Kontrak Sosial): Slogan “Bandung Ngahiji” harus dibayar dengan bukti fisik (infrastruktur) dan layanan dasar.
• ​Argumentum ad Legem (Mandat Konstitusi): Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 65, Kepala Daerah wajib melaksanakan RPJMD. Ketidakmampuan mengeksekusi target dapat dinilai sebagai kegagalan dalam menjalankan amanat undang-undang.

​III. ROADMAP STRATEGIS 2026 – 2029: Langkah Menuju Paripurna

​Wempy menyusun kerangka kerja berbasis tahunan agar publik dapat melakukan kontrol sosial secara objektif:

​2026: Tahun Akselerasi & Transparansi Anggaran

• ​Fokus: Menekan kebocoran anggaran dan optimalisasi digitalisasi.
• ​Aksi: Pengesahan APBD tepat waktu (paling lambat 30 November 2026) sesuai Permendagri 77/2020 untuk menekan SILPA di bawah 8%.
• ​Digitalisasi Layanan: Mewajibkan transaksi via QRIS di 13 TPU dan 30 Puskesmas guna memberantas pungutan liar (Pungli), selaras dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

​2027: Tahun Infrastruktur Terintegrasi

• ​Fokus: Pembangunan fisik yang berdampak pada mobilitas dan sanitasi.
• ​Aksi: Groundbreaking MRT Bandung Tahap 1 (Cibiru-Leuwipanjang) dan operasionalisasi TPST Legok Nangka secara maksimal untuk mengurangi beban Sarimukti secara signifikan.

​2028: Tahun Kesejahteraan & Kualitas SDM

• ​Fokus: Ekonomi kreatif dan penguatan layanan dasar kesehatan/pendidikan.
• ​Aksi: Penguatan 5 lokasi Bandung Creative Hub untuk 10.000 UMKM (Amanat Perpres No. 2 Tahun 2022) dan pencapaian target Zero Stunting melalui intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

​2029: Tahun Panen Legacy

• ​Fokus: Keberlanjutan sistem dan apresiasi publik.
• ​Aksi: Meraih Nilai SAKIP & RB “A”, serta menetapkan 5 Peraturan Walikota (Perwal) Strategis sebagai landasan hukum agar sistem tetap berjalan meskipun kepemimpinan berganti (keberlanjutan sistem di atas personalitas).

​IV. PERINGATAN KERAS UNTUK BIROKRASI

​Wempy memberikan catatan tajam bagi para Kepala Dinas, Camat, hingga Lurah. Menurutnya, kegagalan eksekusi di lapangan akan mencatat sejarah buruk bagi rezim ini.

​”Jika 2029 Bandung masih berkutat pada kemacetan dan banjir, sejarah akan mencatat bahwa di era Farhan, Bandung mungkin memiliki pemimpin dengan visi besar, namun kehilangan tim eksekutor yang mumpuni. Jangan biarkan program hanya jadi pajangan di situs web; buka datanya, undang partisipasi warga, dan rilis laporan capaian setiap triwulan,” tegasnya.

​V. Bandung Butuh Aksi, Bukan Baliho

​”Pak Farhan, 3,5 tahun itu singkat bagi sejarah kota, namun sangat lama bagi anak yang membutuhkan asupan gizi hari ini. Paripurna bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional. Bandung Ngahiji hanya akan terwujud jika Walikota, Sekda, dan warga bergerak dalam satu ritme eksekusi yang sama,” pungkas Wempy.

Artikel 3,5 Tahun Emas Farhan: Dari Janji Kampanye Menuju Legacy Paripurna Bandung 2026-2029 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Dalam pernyataan resminya melalui sebuah unggahan video, Munir yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) IWSI (Ikatan Warga Satya Indonesia) Pusat serta Pembina Paralegal Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Jawa Barat ini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rusaknya fasilitas publik akibat ulah kelompok provokator.

​Insiden yang bermula di kawasan Jalan Tamansari-Cikapayang tersebut dilaporkan sempat mengganggu jalannya aksi buruh yang awalnya berlangsung kondusif. Kelompok berpakaian hitam yang diduga terafiliasi dengan jaringan anarko melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas, mulai dari lampu lalu lintas (traffic light), videotron, hingga pos polisi.

​”Saya mengutuk keras kegiatan kelompok anarko yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Andir dan Kota Bandung pada umumnya. Tindakan ini sangat merugikan kepentingan publik,” ujar Munir Nurhakim.

​Berdasarkan data dari pihak kepolisian, massa juga dilaporkan melakukan pembakaran pembatas jalan (barier) menggunakan bom molotov dan petasan, yang memicu kepanikan di sekitar lokasi kejadian.

​Munir secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah responsif Polda Jawa Barat dalam mengamankan situasi dan menindak para pelaku. Sejauh ini, polisi telah menetapkan enam tersangka berinisial MRN, MRA, RS, FNA, FAP, dan HIS.

​Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa para tersangka diduga telah menyiapkan bahan peledak dan memprovokasi massa. Bahkan, beberapa di antaranya teridentifikasi positif mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis tramadol.

​”Kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar. Hal ini penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali dan demi menjaga kondusivitas keamanan di tengah masyarakat,” tegasnya.

​Sebagai tokoh agama sekaligus praktisi hukum, Munir Nurhakim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga ketertiban. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak demokrasi, namun harus dilakukan tanpa melanggar hukum dan merusak hak-hak warga lainnya.

​Pihak kepolisian sendiri telah menegaskan bahwa para pelaku kerusuhan tersebut bukan merupakan representasi dari kelompok buruh, melainkan kelompok luar yang menyusup tanpa adanya pemberitahuan aksi secara resmi.

​Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan stabilitas keamanan di Kota Bandung dan Jawa Barat tetap terjaga, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa dibayangi rasa khawatir akan aksi anarkisme serupa di masa depan.

Artikel Kepala KUA Andir Kecam Aksi Vandalisme May Day 2026, Dukung Langkah Tegas Polda Jabar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com, Bandung – ‎Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Bandung tidak
‎sekadar menjadi ajang seremoni. Di balik angka-angka fantastis yang
‎digelontorkan Pemerintah Kota Bandung, terdapat tanggung jawab besar
‎untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar menyentuh akar rumput.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan komitmen anggaran yang
‎masif: Rp36,35 miliar untuk program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), Rp125 miliar untuk infrastruktur sekolah, hingga kenaikan jumlah penerima bantuan ‎pangan yang kini mencapai 140.000 jiwa. Secara administratif, ini adalah lompatan
‎besar. Namun, secara substansial, transparansi dan ketepatan sasaran tetap ‎menjadi ujian utama bagi birokrasi.

‎Permintaan terbuka Wali Kota agar DPRD dan media mengawal anggaran RMP adalah sinyal keterbukaan. Namun, “pengawalan” ini harus dipahami sebagai pengingat bahwa kebocoran atau keterlambatan distribusi seringkali terjadi di ‎celah-celah birokrasi teknis.

Dengan target penghapusan sistem tiga sif pada 2028, pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru seperti SD Bojongloa dan ‎SMPN 75 tidak boleh sekadar menjadi proyek fisik, melainkan harus memenuhi standar kualitas pendidikan yang inklusif.

‎Kebijakan deep learning dan pendidikan karakter juga menuntut kesiapan mental
‎dan kompetensi guru. Tanpa kesejahteraan guru yang diperhatikan secara nyata, ‎konsep literasi dan STEM hanya akan menjadi narasi indah di atas podium upacara.

Satu poin krusial yang diakui Pemkot adalah darurat kesehatan mental pelajar.
‎Temuan puluhan ribu siswa yang mengalami stres hingga depresi berat adalah tamparan keras bagi ekosistem pendidikan kita. Penguatan peran guru Bimbingan
‎
‎Konseling (BK) dan kolaborasi dengan psikolog bukan lagi sekadar opsi, melainkan ‎kebutuhan darurat. Pendidikan tidak hanya tentang mencetak lulusan yang cerdas
‎secara akademik, tapi juga manusia yang tangguh secara emosional.

‎Di sektor pangan, lonjakan penerima bantuan menjadi pedang bermata dua. Di satu ‎sisi, perbaikan DTKS menunjukkan akurasi data. Di sisi lain, peningkatan jumlah penerima bisa mengindikasikan meluasnya kerentanan ekonomi masyarakat.

Keluhan warga terkait kualitas beras bantuan harus disikapi secara serius dan
‎sistemik. Pemerintah tidak boleh hanya reaktif setelah ada laporan, melainkan
‎harus memiliki standar kontrol kualitas (QC) yang ketat sejak dari gudang penyedia.

‎Keterbukaan komunikasi yang diminta Wali Kota harus diiringi dengan mekanisme komplain yang mudah diakses dan solusi yang instan bagi warga yang menerima ‎barang tidak layak.

‎Komitmen anggaran miliaran rupiah adalah instrumen, bukan hasil akhir.
‎Keberhasilan Pemkot Bandung akan diukur dari seberapa minim keluhan warga soal pangan dan seberapa nyata penurunan angka putus sekolah. Publik menunggu ‎pembuktian atas kalimat “Catat janji kami.” Porosmedia akan terus berdiri di sisi objektivitas untuk memastikan janji tersebut tidak menguap di tengah jalan.
‎

Artikel Menakar Ambisi Pendidikan dan Pangan Di Kota Bandung: Antara Janji dan Realitas Lapangan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, melalui Wali Kota Muhammad Farhan, akhirnya mengonfirmasi pencairan Honorarium Peningkatan Mutu (HMP) yang dirapel selama empat bulan per 30 April 2026. Secara administratif, keterlambatan ini memang memiliki alasan konstitusional, yakni proses panjang penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang melibatkan koordinasi pemerintah provinsi hingga pusat. Namun, dari sudut pandang kritis, jeda waktu empat bulan bukanlah waktu yang singkat bagi para pejuang di garis depan pendidikan—para guru honorer—untuk menopang hidup di tengah tekanan ekonomi perkotaan.

​Langkah Pemkot Bandung yang langsung memberikan ancaman tegas berupa pencopotan kepala sekolah atau pencabutan bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) bagi sekolah yang menahan ijazah, patut diapresiasi secara hukum. Ini adalah manifestasi dari fungsi kontrol pemerintah terhadap hak asasi anak dalam memperoleh dokumen pendidikannya. Anggaran sebesar Rp5 miliar untuk RMP menjadi bukti bahwa negara hadir, meski pengawasannya harus tetap dilakukan secara ketat agar tepat sasaran.

​Namun, di balik langkah progresif tersebut, terdapat paradoks yang perlu dikritisi. Di satu sisi, Pemkot merayakan lahirnya “Duta Baca 2026” sebagai motor penggerak literasi di tengah distorsi informasi digital. Di sisi lain, kita melihat fakta bahwa pengelolaan anggaran daerah masih terjebak pada pembatasan belanja pegawai di bawah 30 persen. Tantangan fiskal ini menjadi alasan klasik mengapa pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak bisa dilakukan secara masif karena berisiko menyedot 50 persen anggaran daerah.

​Publik layak bertanya: Mampukah literasi tumbuh subur jika para pengajarnya masih harus berjibaku dengan ketidakpastian honorarium yang dirapel? Duta Baca memang penting sebagai figur inspiratif, tetapi kesejahteraan guru adalah fondasi utama dari kualitas pendidikan itu sendiri. Tanpa kesejahteraan yang stabil, literasi hanyalah menjadi slogan di aula-aula pertemuan, tanpa menyentuh substansi ruang kelas yang sehat secara psikologis dan finansial.

​Komitmen Wali Kota untuk mengkaji skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 2027 dan mencegah pemutusan hubungan kerja adalah janji politik yang memiliki implikasi hukum dan moral. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers—termasuk porosmedia.com—akan terus mengawal agar janji tersebut tidak menguap saat siklus kepemimpinan berganti.

​Kota Bandung tidak hanya butuh duta yang pandai berbicara soal buku. Bandung butuh keberanian fiskal dan manajerial untuk memastikan bahwa tidak ada lagi guru honorer yang harus menunggu berbulan-bulan untuk hak dasar mereka, dan tidak ada lagi siswa yang masa depannya tersandera karena tunggakan biaya di sekolah.

​Literasi sejati dimulai dari perut yang kenyang, pikiran yang tenang, dan keadilan yang tidak tertunda. Karena sejatinya, keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri. (***)

Artikel Menguji Komitmen Pendidikan Kota Bandung, Antara Seremonial Literasi dan Realitas Kesejahteraan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Meski angka tersebut tergolong kecil dibandingkan total kerugian negara yang mencapai Rp 1,555 miliar, pengembalian ini dipandang sebagai “kotak pandora” yang dapat membuka tabir kronologi aliran dana secara lebih transparan.

​Secara hukum, merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan kewajibannya patut dianalisis secara cermat.

​Jika uang Rp 11 juta tersebut memiliki korelasi dengan pengaruh terhadap keputusan atau kebijakan terkait dana hibah Pramuka (2017-2020), maka secara teknis hal itu dapat memenuhi unsur gratifikasi atau bahkan suap. Analisis awal ini penting sebagai bentuk fungsi kontrol publik agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada hilir, melainkan mengejar hingga ke hulu aliran dana.

​Carut-marut pengelolaan dana hibah di masa lalu harus menjadi pelajaran mahal. Ke depan, Pemerintah Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah (Sekda) perlu mendiskusikan paradigma baru: Penghentian Supply Anggaran APBD secara bertahap.

​Mengapa? Agar anggaran tidak lagi menjadi “gula” yang diperebutkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah mendorong Taman Pramuka menjadi entitas yang mandiri dan profesional.

​Langkah Strategis Roadmap 2026-2030:

1. ​Optimalisasi Ruang Publik: Membangun fasilitas olahraga (jogging track, outdoor fitness) dan kawasan kuliner sehat yang dapat menjadi sumber pendapatan mandiri (PAD).
2. ​Pusat Karakter & Edukasi: Pengembangan museum Pramuka, perpustakaan, dan area petualangan (climbing wall/hiking) yang dikelola secara komersial namun tetap terjangkau.
3. ​Kemitraan Strategis: Melibatkan komunitas dan pihak swasta melalui model pengelolaan profesional, sehingga fasilitas seperti aula dan lapangan dapat disewakan secara transparan.

​Jika tata kelola ini berjalan, Taman Pramuka Kota Bandung berpotensi menjadi pilot project bagi kota/kabupaten lain di Indonesia. Memberikan kepercayaan penuh (trust) kepada pengelola untuk mandiri akan melahirkan inovasi yang berkelanjutan.

​Pemerintah Kota cukup berperan sebagai regulator dan pengawas, bukan lagi sebagai penyuntik dana yang rawan disalahgunakan. Inilah esensi dari “Pramuka Menuju Kemandirian Anak Bangsa.”

​

Analisis Oleh:

R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik

Artikel Roadmap Taman Pramuka 2026-2030: Memutus Rantai Ketergantungan APBD dan Bayang-Bayang Korupsi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Porosmedia.com – Kondisi infrastruktur jalan di Kota Bandung belakangan ini memicu pertanyaan besar di benak masyarakat: Ke mana Dinas Pekerjaan Umum (DPU) selama ini? Fenomena “jalan seribu lubang” seolah menjadi momok yang menghantui keselamatan warga. Berdasarkan hasil pantauan, pengamatan, dan analisis di lapangan, setidaknya terdapat 10 titik jalan kota yang statusnya sudah masuk kategori tidak layak pakai.

​Persoalan ini bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan masalah krusial yang menyangkut hak publik atas keamanan berkendara.

​Secara regulasi, pemeliharaan jalan memang melibatkan lintas sektoral. Namun, pembagian peran harus dipertegas agar tidak terjadi lempar tanggung jawab:

​DPU (Dinas Pekerjaan Umum): Panglima dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur fisik jalan.

​Dishub (Dinas Perhubungan): Fokus pada manajemen lalu lintas dan perlengkapan jalan.

​Satpol PP & Kepolisian: Penegakan hukum dan ketertiban umum di ruang jalan.

​Sangat disayangkan jika DPU hanya bersifat reaktif—menunggu jalan rusak parah baru diperbaiki. Seharusnya, dengan kapasitas teknis yang dimiliki, DPU mengedepankan pola pemeliharaan rutin dan preventif.

​Transparansi anggaran menjadi kunci. Kita mencatat fluktuasi anggaran yang cukup dinamis:

1. ​Tahun 2026: Anggaran infrastruktur jalan diplot sebesar Rp300 miliar, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp130 miliar.
2. ​Kebutuhan Riil: Meskipun naik, angka ini masih di bawah ideal. Beberapa pihak, termasuk tokoh Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyarankan angka ideal di kisaran Rp400-500 miliar untuk menuntaskan masalah secara permanen.
3. ​Visi Kota: Walikota Muhammad Farhan telah menunjukkan itikad politik melalui kenaikan anggaran, namun tantangan teknis berada di tangan Kadis DPU untuk mengeksekusinya secara efisien.

​Untuk mengoptimalkan anggaran yang ada (misalnya di angka simulasi Rp440 miliar), DPU tidak bisa bekerja tanpa skala prioritas. Penulis mengusulkan skema perbaikan bertahap sebagai berikut:

​Kepala DPU Kota Bandung harus melakukan langkah terobosan:

​Audit Teknologi: Gunakan inovasi material aspal yang lebih tahan cuaca.

​Efisiensi Belanja: Tekan biaya operasional (perjalanan dinas/makan-minum) untuk dialihkan ke pengadaan material jalan.

​Sinergi Publik: Memaksimalkan aplikasi pengaduan agar respons terhadap jalan berlubang tidak lebih dari 1×24 jam.

​Masyarakat tidak butuh sekadar angka di atas kertas APBD. Masyarakat butuh aspal yang rata dan drainase yang berfungsi. Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 harus menjadi titik balik, bukan sekadar seremoni administratif.

​Dinas Pekerjaan Umum harus membuktikan bahwa kenaikan anggaran berbanding lurus dengan kemulusan jalan di Kota Bandung. Jangan biarkan rakyat terus menunggu dalam ketidakpastian di atas jalan yang tidak aman.

Artikel Menanti Aksi Nyata DPU Kota Bandung di Tengah Kepungan Jalan Berlubang pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com – Entah ini kehendak smesta, salah oeroes tata kota, atawa sekadar akibat logisch dari kekoeasaan jang bablas dan sering loepa diri. Alkisah, pada awal taoen 2025 Kota Bandoeng kembali boektikan diri sebagai kota penoeh paradox. Paradox jang bukan sadja bisa dipikirkan, tapi djoega bisa dibaoei oleh manoesia jang terbilang misih normaa, bisa menghidoe!
Di soeatoe pagi (14/1/2026) jang konon moengkin agak sial, mass media ramai-ramai bikin brita temoean onggokan tahi manoesia di sepoetar Gedoeng Balai Kota Bandoeng. Boekan tahi simbolik, bukan tahi metaforis— brani soempah ini tahi betoelan. Aromanja soenggoe menggoda. Apatah, ini tanda-tanda zaman? Itoe sepoetar tanja banjak warga Kota Bandoeng. .

Soeda barang tentoe, peristiwa ini bikin Wali Kota Bandoeng, Tuan Farhan, pening toedjoeh keliling. Sang Kepala Dinas Lingkoengan Hidup, Darto, poen turut poesing kepala. Boekan sadja sebab tahi itoe ada setjara fisik, melainkan ia teronggok di locatie jang salah – terlaloe dekat dengan kekoeasaan!

“Kena apa bisa ada tahi manoesia di sini?” demikian kira-kira tanya jang menggantoeng di oeboen-oeboen Korupsinikus. Pertanjaan ini terdengar loegoe, poen djanggal. Boekankah dari taoen ke taoen, problema sosial, kemiskinan, dan keterlantaran di kota ini telah lama ada, dan seakan dibiarkan berkeliaran. Ini ibarat sedjalan aroma got moesim hoedjan, bukan?” tanya Korupsinikus si machloek serba moeka dan moelti dimensi.

Kabar Wangi ….
Ironie, seolah bersamaan waktoe dengan baoe jang merebak itoe, datanglah kabar wangi dari loear negeri. Agoda, agensi perdjalanan internasional, kasih gelar Bandoeng sebagai salah satoe dari lima destinasi wisata dengan pertoemboehan tertjepat di Asia sepandjang taoen 2025!
Piagam prestasi ini otomatissch naik ke medja setjara terhormat, dan banjak jang kasih tabik. Samentara itoe entah kabetoelan tahi manoesia berserak di trotoar. Lengkap soeda wadjah kota Kembang Bandoeng – serba moeka!
“Inilah paradox Bandoeng,” kata Korupsinikus, sambil menahan tawa djoega tjegoekan.

Ia adalah komentator abadi, machloek setengah legenda, jang konon pernah disangka Phitecantropus erectus, namun berhasil “mendjadi manusia” berkat Rubi dan sedikit keajaiban oportunisme jang terloenta-loenta.

“Roepanja, kota ini dipromosikan ke doenia sebagai soerga wisata, nahamoen gagal sediakan tempat boewang hadjat bagi warganja jang paling papa. Kalaoe ini boekan ironie, entah apa namanja,” tambah Korupsinikus, sembari mengipas-ngipas idoeng.

Fasiliteit Kota

Misih menoeroet Korupsinikus, tahi manoesia di dekat Balai Kota bukan sekadar ketjelakaan biologis semata, melainkan seboewah manifestasie politiek. “Itoe sematjem soerat terboeka dari rakyat jang tida kebagian toilet, tida kebagian perhatian, dan tida kebagian fasiliteit kota jang manoesiawi.”

Rubi, jang sedari tadi tampak gelisah menahan perutnja sendiri, ikut menimpali dengan nada setengah marah, setengah moeles.

“Toean Wali Kota dan para pembantunja haroes berhenti kaget seolah-olah tahi itoe makhloek asing. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itoe bukan hantoe. Merika hasil dari kebijakan jang tida pernah tjoekoep. Kalaoe WC sadja langka, djangan heran tahi berkeliaran. Tentoe kita tida maoe tahi, tapi lebih tida maoe lagi bertanggoeng djoawab, kan?” seroenja, sambil sesekali menekan pantat jang tiba-tiba brontak meminta djatah ke belakang.

Alhastil, demikianlah Bandoeng di awal taoen: kota jang diagoengkan dalam brosjoer, nahamoen dikoetoek oleh realita. Kota jang radjin koempoelken sadjomlah penghargaan, tapi termasoep sangat pelit menyediakan kebutuhan paling dasar manoesia.

“Semoga paradox ini mendjadi tjamboek oentoek kemadjoean,” kata Korupsinikus dengan senjoem pahit. “Atawa setidaknja tjamboek oentoek hidoeng para

pengoewasa, agar mahoe mentjioem kenjataan hidoep, sebelon terlaloe siboek menghirup wangi prestasi.”
Sesoedahnja Rubi menganggoek, setelah toenaiken hadjatnja.

“Mudah-mudahan di taoen 2026, tida ada lagi orang Bandoeng atawa pendatang jang sembarangan boewang air besar. Bukan sebab rakyatnja tiba-tiba soetji, tapi sebab kotanja djoega haroes waras – sediakan WC sabelon dirikan baliho dimana-mana.”
(Selesai)

Artikel Paradox Kota Bandoeng: Baoe Tahi & Piagam Wisata 2025, Korupsinikus: Tjamboek oentoek Kemadjoean? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Lagu ini berfungsi sebagai cermin sosial yang menangkap denyut frustrasi publik terhadap fenomena “hanya bisa bicara” namun “tak pernah ada bukti.” Dalam konteks tata kelola pemerintahan, khususnya yang dirasakan oleh warga Bandung, narasi ini terasa kian pahit.

​Dari Panggung Retorika ke Realitas Lapangan

​Kita hidup dalam era di mana retorika politik sering kali lebih nyaring daripada tindakan substansial. Ruang publik dipenuhi teriakan “orang besar bicara” yang, alih-alih membawa solusi, justru sibuk “perkeruh suasana, saling jatuh singgasana.”

​Warga Bandung tidak butuh perdebatan genre atau drama singgasana yang “membingungkan” dan hanya “perpanas suasana.” Warga menuntut kesehatan pemerintahan—sebuah sistem yang imun terhadap korupsi menggila dan praktik “upeti di sana-sini.” Keinginan ini adalah hak fundamental dari masyarakat yang telah memberikan mandat.

Menolak Status Quo: Memutus Siklus Kebosanan

​Pertanyaannya kini, sampai kapan kita, sebagai saksi, akan terus dipaksa mendengarkan “banyak alasan” dan “cerita” yang itu-itu saja?

​Momentum perubahan yang didambakan masyarakat Bandung harus didasarkan pada transparansi radikal dan akuntabilitas yang tak bisa ditawar. Pemerintah bukan hanya harus pandai merancang visi di atas kertas, tetapi wajib membuktikannya melalui kinerja harian yang terukur dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warganya.

​Bukti nyata adalah:

• ​Birokrasi yang efisien tanpa celah pungli.
• ​Anggaran daerah yang sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan elite.
• ​Kepastian hukum bagi siapa pun yang terbukti melanggar, tanpa pandang bulu.

​Kebenaran, seperti yang diserukan dalam lirik, adalah Milik-Nya, hanya milik-Nya. Kekuatan rakyat untuk menuntut kejujuran dan integritas adalah manifestasi dari kebenaran itu. Rakyat Bandung jengah menjadi saksi dari siklus kekecewaan. Sudah saatnya kita bergerak dari posisi muak menjadi pelopor perubahan—menuntut janji ditepati dan retorika diubah menjadi aksi nyata yang membangun martabat kota.

​#BandungMenuntutBukti #Lawankebosanan

Sudrajat |Porosmedia

Artikel Melawan Jerat Retorika Kosong, Rakyat Bandung Menuntut Bukti Nyata! pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandung

Bappeda memiliki mandat sebagai institusi perencana pembangunan daerah dengan tugas pokok:

Menyusun serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun fungsi utama Bappeda antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis: menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penanaman modal.

2. Koordinasi: mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan lintas sektor.

3. Dukungan Teknis: memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal.

4. Pembinaan dan Pelaksanaan: melaksanakan pembinaan teknis terkait perencanaan pembangunan daerah.

Struktur Organisasi

Bappeda Kota Bandung terbagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya:

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana, dan Prasarana

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik

Bidang Penanaman Modal

Selain itu, Bappeda juga menaungi Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement (BeProc) yang berperan mengelola sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah dapat memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini bertujuan untuk:

Meningkatkan kualitas layanan publik.

Mengoptimalkan penggunaan APBD.

Mendorong efisiensi pembangunan infrastruktur.

Mekanisme KPBU:

Pemerintah menetapkan output proyek dan membuka peluang bagi badan usaha menawarkan solusi terbaik.

Badan usaha bertanggung jawab atas investasi dan pelaksanaan proyek.

Pemerintah melakukan pembayaran berbasis kinerja.

Jenis Proyek KPBU: transportasi (jalan tol, kereta), penyediaan air bersih dan sanitasi, energi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta pendidikan.

Kelebihan KPBU: mengurangi beban APBD, meningkatkan layanan publik, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya.

Contoh proyek KPBU di Indonesia:

LRT Jakarta

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Jawa Barat

RS Khusus Terpadu Penyakit Tidak Menular di Jakarta

Evaluasi Kinerja Kota

Untuk menilai efektivitas pembangunan, digunakan sejumlah indikator:

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Harapan Hidup

Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah

Tingkat Kemiskinan

Tingkat Pengangguran

Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Evaluasi berbasis indikator tersebut penting guna memastikan arah pembangunan tetap terukur dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Good Governance sebagai Tolak Ukur

Konsep good governance menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. Beberapa referensi penting yang membahas hal ini antara lain:

Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU – Konsep Governance dan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

A. Junaedi Karso – Good Governance dalam Sektor Publik

Jeni Irnawati, SE, MM & Dr. Muhamad Sadi Is, SHI, MH – Prinsip-prinsip Good Governance dan Reformasi Birokrasi

Agus Dwiyanto – Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik

Studi Banding: Pembelajaran dari Singapura

Singapura menjadi contoh sukses pembangunan kota modern dengan beberapa strategi, seperti:

Investasi besar di bidang infrastruktur transportasi, bandara, dan pelabuhan.

Pengembangan sektor jasa (keuangan, logistik, pariwisata).

Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Kebijakan ekonomi yang mendukung iklim investasi.

Inovasi teknologi dan digitalisasi infrastruktur.

Kemitraan erat dengan sektor swasta.

Langkah-langkah tersebut menjadikan Singapura sebagai kota jasa terkemuka dengan kualitas hidup tinggi.

Bappeda Kota Bandung perlu memastikan bahwa perencanaan pembangunan bukan hanya sebatas slogan, melainkan benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata, terukur, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang transparan, indikator kinerja yang jelas, serta strategi pembangunan yang terarah, Kota Bandung berpeluang meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan warganya.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
R. Wempy Syamkarya

Artikel Bappeda Kota Bandung Dinilai Lemah dalam Realisasi Perencanaan Pembangunan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.