​Porosmedia.com – Peta politik nasional menuju 2029 mulai memantik ruang diskusi yang dinamis di tingkat akar rumput, khususnya di Jawa Barat. Kemenangan Dedi Mulyadi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 lalu dinilai bukan sekadar kemenangan elektoral biasa, melainkan momentum kebangkitan gagasan kepemimpinan berbasis kearifan lokal (local wisdom) dan pemulihan ekologi yang telah lama terpinggirkan.

​Pemerhati masalah budaya dan sosial, Asep Yuliyanto, S.E., menilai bahwa rekam jejak Dedi Mulyadi—mulai dari Wakil Bupati hingga Bupati Purwakarta dua periode, anggota DPR RI, hingga aktif dalam Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bersama mantan Bupati Bandung Dadang Naser—menunjukkan kematangan politik yang utuh.

​”Ilmu pemerintahan dan politik Kang Dedi itu sudah matang lewat proses panjang, bukan instan. Ke depan, ini adalah momentum bagi Tatar Sunda untuk mendorong figur yang mampu membawa warna baru di tingkat nasional, membawa nilai-nilai Alam Nusantara dan kearifan lokal yang puluhan tahun seperti dikebiri oleh sistem yang terlalu sentralistik,” ujar Asep kepada Porosmedia.com, Minggu (31/5).

​Dekonstruksi Politik Sentralistik dan Kebangkitan Ekologi

​Menurut Asep, potret kepemimpinan nasional selama ini masih menyisakan ruang kosong bagi representasi kultural Sunda di tampuk tertinggi kekuasaan eksekutif. Secara historis, pencapaian tertinggi figur dari tatar pasundan di kancah nasional baru menyentuh kursi Wakil Presiden, yakni melalui sosok Jenderal (Purn) H. Umar Wirahadikusumah, pria kelahiran Situraja, Sumedang, yang menjabat sebagai Wakil Presiden ke-4 RI (1983–1988) setelah sebelumnya mengabdi sebagai Kepala Staf TNI-AD (1969–1973).

​Secara sosiopolitik, Jakarta yang kini menjadi pusat gravitasi kekuasaan nasional, secara historis merupakan bagian tak terpisahkan dari pelabuhan Sunda Kelapa dan wilayah geopolitik Pakuan Pajajaran. Asep memandang ada semacam diskoneksi spiritual dan kultural ketika kepemimpinan tanah air mengabaikan akar sejarah tempat di mana kekuasaan itu dijalankan.

​”Ada dimensi etis dan kultural yang hilang ketika kepemimpinan nasional tercerabut dari penghormatan terhadap tanah tempat mereka berpijak, termasuk Tatar Ukur dan tatar Sunda secara luas. Sudah saatnya para aktivis lingkungan dan tokoh adat se-Indonesia bersatu demi melestarikan alam yang rusak akibat eksploitasi yang mengabaikan restu dan kearifan para leluhur,” tegasnya.

​Internasionalisasi Filsafat Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh

​Lebih jauh, Asep menekankan bahwa dorongan agar orang Sunda tampil memimpin Indonesia pada tahun 2029 bukan didasari oleh semangat kesukuan yang sempit (primordialisme), melainkan sebuah tawaran solusi ideologis bagi bangsa yang sedang mengalami pembelahan sosial.

​Filsafat Siliwangi—Silih Asih (saling mengasihi), Silih Asah (saling mencerdaskan), dan Silih Asuh (saling membimbing)—adalah konsep kemanusiaan universal yang sangat relevan untuk diimplementasikan dari Aceh hingga Papua. Nilai-nilai inilah yang dinilai mampu menghidupkan kembali roh orisinal dari Indonesia Raya yang utuh, sebagaimana tersirat dalam lagu kebangsaan versi 3 Stanza.

​”Petuah Siliwangi ini harus mewarnai kebijakan nasional. Ketika nilai-nilai ini dijalankan secara murni oleh pemimpin yang paham betul filosofinya, maka kepemimpinan nasional akan membawa keberkahan, keadilan ekologis, dan keharmonisan sosial yang selama ini kita rindukan,” pungkas Asep. (Red)

Artikel Kepemimpinan Nasional, Ekologi, dan Kerinduan Tatar Sunda pada Petuah Siliwangi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.