Acara tersebut dihadirkan pula sebagai narasumber dari Unjani Titin Rohayatin dan Bagian Organisasi Pemkot Cimahi Taufik, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah, Herry Setiawan, RT dan RW sekelurahan Cimahi Tengah, Ketua LPM Cimahi Tengah Marwanto, ormas dan LSM Kota Cimahi.

Kepala Seksi bagian Pelayanan, Herry Setiawan juga membenarkan bahwa pelayanan di Kecamatan Cimahi Tengah benar-benar harus adil, transparansi dan akuntabel.

“Alhamdulillah Kecamatan Cimahi Tengah dalam masalah pelayanan publik mendapatkan ranking ke dua, hal ini sebagai upaya dari kami, Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah, yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah secara maksimal,” ungkap Herry.

Jadi terkait masalah pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah, yang menentukan bagus atau tidaknya pelayanan tersebut, bukan dari Kecamatan Cimahi Tengah tetapi yang menentukan adalah masyarakat itu sendiri.

“Sehingga tugas kami adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat,* ucapnya.

Maka dari itu pihak Kecamatan Cimahi Tengah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tujuannya adalah kata

Herry, tujuannya adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

“Seperti forum dialog, antara masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik dengan kami sebagai memberi pelayanan dan apapun yang menjadi keluhan akan kami tampung,” terangnya.

Sehingga sebagai endingnya dibuatkan berita acara itu untuk segera ditindaklanjuti nya.

“Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini, apa yang menjadi kesepakatan kami itu, terkait dengan berita acara, kami akan kami tindak lanjuti dengan langkah selanjutnya,” tegas Herry.

Intinya adalah, lanjut Herry, adanya forum diskusi saja dalam dialognya, terkait dengan pelayanan yang ada di kecamatan Cimahi Tengah ini.

“Karena pelayanan di Kecamatan Cimahi Tengah mempunyai 23 jenis pelayanan dimana pelayanan yang sangat sulit bagi masyarakat, seperti prosedurnya, apakah dari sisi persyaratannya, atau potensi dari petugas pelayanan nya?,” ujarnya.

Maka dari itu semua pelayanan kecamatan Cimahi Tengah dalam forum diskusi tersebut akan di evaluasi bersama.

“Hari ini akan dievaluasi, bersama tujuannya untuk meningkatkan pelayanan, kami ingin masyarakat itu bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek juga dalam pelayanan,” tegas Dia

Semua dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi selanjutnya.

Ditambahkan oleh Narasumber dari Unjani Titin Rohayatin  bahwa Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh pihak Kecamatan Cimahi Tengah, merupakan langkah yang paling bagus.

“Kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cimahi Tengah, merupakan langkah yang paling bagus, bahkan perlu di apresiasi, apalagi tadi mendengar dari bagian organisasi, katanya Kecamatan Cimahi Tengah ini merupakan penggagas Pioneer,” terang Titin.

Yang pertama dalam melakukan konsultasi pelayanan publik, mungkin kata Titin bahwa FKP-FKP dalam bidang lain sering dilakukan.

“Memang itu harus ada feedback dari masyarakat, karena FKP ini kan merupakan salah satu wadah, dan wahana atau langkah untuk mendapatkan evaluasi untuk dapat merencanakan untuk dapat menggagas apa-apa yang sudah dilakukan atau apa-apa yang belum dilakukan, dan apa-apa saja kelemahannya yang sudah dilakukan dalam hal ini,” terang Titin.

Selanjutnya menurut Titin, bahwa sesuai dengan amanat Per PAN RB-nya, tentang FKP nomor 16 tahun 2017.

“Jadi tidak cukup, siklusnya harus jalan bahwa hari ini temuannya apa? Ini harus ada tindak lanjutnya sesuai amanatnya, nanti FKP berikutnya hasil-hasil yang dijadikan masukan hari ini,” tandasnya (Bagdja)

Artikel FKP Kecamatan Cimahi Tengah Membangun Pelayanan Publik Adil, Transparans Dan Akuntabel pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Acara Musrenbang kecamatan Cimahi Tengah digelar di Aula Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Kamis (1/2/2024).

“Musrenbang yang kita lakukan setiap tahun selalu kita lakukan dalam sistem perencanaan yang ada di Indonesia, di Jawa Barat dan Cimahi,siklus perencanaan yang kita lalui,” terang Dicky.

Tapi yang paling penting dalam Musrenbang ini kata Dicky adalah bahwa pihak pemerintah mencoba untuk menginformasikan agenda-agenda pembangunan di Kota Cimahi.

“Kita coba untuk menginformasikan agenda-agenda pembangunan kita yang akan dilakukan tahun 2025 kedepannya bahkan untuk jangka panjang sampai tahun 2045,” ungkap Dicky.

Yaitu untuk mewujudkan Cimahi Campernik dan Indonesia Emas tahun 2045.

“Untuk mencapai itu semua ada syaratnya, dan syarat itu harus kita penuhi dari sekarang juga,” tandas Dicky.

Disamping tentunya, ujar Dicky kembali, bahwa dirinya telah memperhatikan bahwa berapa kebutuhan yang sudah disampaikan melalui Musrenbang ini dan hal itu tidak terlepas dari perhatian Dicky.

“Dari semua kebutuhan itu satu lagi yang paling penting bagaimana kita meningkatkan pendapatan? Jangan banyak mikir belanjanya saja?, karena duitnya juga harus ada juga,” tanya Dicky.

Pendapatan inilah yang terus dicoba untuk digali oleh Dicky, karena ini ada potensi-potensi yang seharusnya bisa digarap untuk menambah untuk menuntaskan agenda-agenda pembangunan di Kota Cimahi.

Begitupula yang disampaikan oleh Camat Cimahi Tengah Asep Bachtiar dalam acara Musrenbang tersebut.

“Bahwa Musrenbang ini menjadi salah satu rangkaian akhir untuk mengesahkan usulan program prioritas pembangunan pada 2025 hasil FGD seminggu sebelumnya,” kata Asep.

Asep juga baik secara lembaga maupun secara pribadi, pihaknya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta FGD.

“Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan terutama kepada segenap tim dari Pemerintah Kota, baik dari unsur Perencana, Binwil, serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan Musrenbang ini,” terang Asep.

Aseppun menjelaskan secara gamblang terkait Focus Grup Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 dengan hasil dari FGD sebagai berikut.

“Pertama, peserta FGD telah berhasil menentukan 10 daftar urutan kegiatan Prioritas Kecamatan Cimahi Tengah tahun 2025 dari masing-Masing bidang, terdiri dari bidang Ekonomi, bidang Fisik, bidang Sosial, bidang Budaya, dan bidang Pemerintahan,” jelas Asep.

Dari 10 Kegiatan Prioritas bahwa setiap Bidang ini nantinya akan diperjuangakan di tingkat Kota agar menjadi usulan yang bagi kegiatan prioritas tingkat Kota Cimahi dan begitu seterusnya.

“Kedua, terdapat total 89 usulan kegiatan yang diajukan pada FGD/Pra-Musrenbang tahun ini, terdiri dari : usulan bidang fisik sebanyak 20 kegiatan, usulan bidang budaya sebanyak 19 kegiatan, usulan bidang ekonomi sebanyak 10 kegiatan, usulan bidang pemerintahan sebanyak 18 kegiatan, serta usulan bidang Sosial sebanyak 12 kegiatan,” jelasnya.

Dari usulan-usulan ini berasal dari hasil FGD yang dilakukan di 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Cimahi Tengah pada pertengahan januari lalu.

adapun total usulan FGD untuk 5 bidang di Kelurahan-Kelurahan se Kecamatan Cimahi Tengah sebanyak 489 kegiatan.

“Hal ini menggambarkan bagaimana peran masyrakat yang sangat positif dalam menentukan arah pembangunan Kota Cimahi ke depannya,” ucap Asep.

FGD mampu berperan sebagai media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan, untuk menyelaraskan Prioritas pembangunan tingkat RW dan Kelurahan,  dengan Prioritas dan sasaran pembangunan yang lebih berkualitas;

“Pembangunan tidaklah menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, meskipun domainnya berada pada pemerintah. namun, keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pembangunan,” tegas Asep.

Selanjutnya kata Asep, pembangunan Kota Cimahi merupakan partisipasi semua pihak dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri, bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil-hasil Pembangunan.

“Untuk itu pembangunan haruslah menjadi milik bersama, harus ada rasa memiliki oleh semua pihak, sehingga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga,” ucap Dia.

Muara dari itu semua adalah bagiamana pembangunan yang dirancang bisa memberikan stabilitas di sektor ekonomi dan sosial kemayarakatan.

“Stabilitas dalam segala sektor harus menjadi tujuan bersama. oleh karena itu tema pembangunan Kota Cimahi 2025 adalah “Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”,” tutupnya.

Begitu pula menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Cimahi Tengah, Marwanto menjelaskan terkait masalah Musrenbang kecamatan Cimahi Tengah tersebut.

“Jadi yang kami ajukan adalah 10 prioritas jadi dari masing-masing bidang itu ada 5 bidang menjadi 50 prioritas yang diajukan,” terang Marwanto.

Jadi usulan-usulan dari setiap bidang seperti usulan dari bidang Pemerintahan 10, bidang Ekonomi 10, bidang Fisik 10, bidang Budaya 10, dan Bidang Sosial 10 usulan.

“Yang paling utama dari usulan tersebut, kalau kita lihat dari bidang fisik ya, yaitu kegiatan pengolahan sampah, yang kedua yaitu Rutilahu, dan dua prioritas tersebut akan kita perjuangkan dan kita akan berkolaborasi dengan kecamatan Cimahi Utara dan Selatan,” tandas Marwanto. (Bagdja)

Artikel Dicky Janji Pendapatan DiKota Cimahi Banyak Potensi Untuk Digali Menambah Pendapatan Kota Cimahi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Hal itu diungkapkan oleh Camat Cimahi Tengah, Asep Bachtiar saat dikonfirmasi usai acara FGD di gelar di Aula Kecamatan Cimahi Tengah, Jalan Terusan Nomor 44 Kecamatan Cimahi Tengah.

Seperti Bidang Ekonomi, usulan prioritas ada 10 usulan dan sebagai ranking pertama usulannya yaitu Operasi Pasar Murah dan Gas 3 Kg, dari Bidang Sosial dari 12 usulan yang menjadi ranking pertama adalah Pengadaan Sarana Kesehatan Blankar atau Tandu.

“Bidang Pemerintahan, diajukan sebanyak 18 usulan, namun yang menjadi ranking pertama adalah Peningkatan dan Pengadaan Insentif Lembaga RW, RT, PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu, MUI, DMI, PSM, Kelurahan Siaga Sehat, Linmas, Guru Ngaji, Kader Ompimpah, Kader KB,” terang Asep.

Begitupula dari Bidang Fisik yang diusulkan sebanyak 20 usulan, tetapi yang menjadi ranking pertama adalah Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah.

“Selanjutnya dalam bidang Budaya dari 19 usulan, yang menjadi ranking pertama adalah Sosialisasi Budaya Pilah Sampah dan PHBS,” lanjut Asep.

Asep bahkan berterimakasih kepada seluruh kelurahan di Kecamatan Cimahi Tengah, seperti, Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Baros, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Cimahi.

“Yang mana mereka bekerja keras bersama LPM Kelurahan, masyarakat, dan lembaga lainnya dari rembug warga, FGD hingga terselenggaranya Musrenbang ditiap-tiap Kelurahan, insyaallah saya akan mengawal sampai Musrenbang Kota Cimahi,” tegas Asep.

Hadir dalam acara FGD Kecamatan Cimahi Tengah tersebut, Binwil Kecamatan Cimahi Tengah, Asisten III bidang Administrasi Umum (Aminum) Maria Fitriana, lurah se Kecamatan Cimahi Tengah, LPM dan masyarakat Cimahi Tengah. (Bagdja)

Artikel FGD Kecamatan Cimahi Tengah 5 Prioritas Utama Yang Diusulkan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Hadir pada acara tersebut, PJ Wali kota Cimahi Dicky Saromi, Sekda kota Cimahi, H. Dikdik Suratno Nugrahawan, kepala DPKP Endang, Camat Cimahi Tengah, Asep Bahtiar, lurah se kecamatan Cimahi Tengah, dan seluruh anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-kecamatan Cimahi Tengah.

Menurut Dicky, bahwa penanganan kawasan kumuh menjadi fokus utama, dengan penekanan pada penanganan kawasan di setiap kecamatan.

“Sebanyak 151 hektar yang masih diatasi, dari waktu ke waktu turun secara signifikan apa yang dilakukan oleh kita di kewenangan 5-10 hektar. Ada 7 kriteria diantaranya kekurangan tata bangunan, drainase, air bersih, limbah, dan soal pemadam kebakaran,” terang Dicky.

Saat ini, kata Dicky, bahwa dari pihak Pemerintah Kota Cimahi, telah menekankan kepada setiap Kecamatan untuk memprioritaskan terlebih dahulu masalah penanganan kawasan kumuh.

“Itu yang jadi konsen saya, kenapa saya hadir disini tujuannya untuk menguatkan agar setiap kecamatan dapat fokus dalam menangani kawasan kumuh melalui kelurahan dan di bantu oleh setiap LPM,” ucapnya.

Karena kepadatan penduduk secara signifikan adanya diwilayah Kecamatan Cimahi Tengah, khususnya di Kelurahan Cigugur Tengah banyak yang kumuh hingga mencapai 150 orang per hektarnya.

“Untuk Cimahi Tengah sendiri ada Kelurahan Cigugur Tengah yang tingkat kepadatan penduduk nya sangat padat. Penduduknya kurang lebih 150 orang per hektar, itu sudah sangat padat sekali,” jelas Dicky.

Begitu pula yang diungkapkan oleh Kepala DPKP Kota Cimahi, Endang, bahwa saat ini pihaknya terus gencar dana berupaya untuk menurunkan persentase kawasan kumuh di Cimahi.

 

Artikel DPKP Gelar Monitoring Dan Evaluasi Program Kawasan Kumuh pertama kali tampil pada Porosmedia.com.