​Peringatan tahun ini mengusung tema sentral “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Bagi jajaran internal ATR/BPN, momentum sejarah ini dinilai menjadi titik krusial untuk kembali memperkuat komitmen seluruh insan pertanahan dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Implementasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, serta senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

​Humas Kantor Pertanahan Kota Bandung, Fahmi Ramadhan Humas menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila harus memanifestasi dalam tindakan nyata sehari-hari, terutama dalam tata kelola administrasi dan pelayanan pertanahan.

​”Melalui semangat gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial, kami di jajaran staf Kantor Pertanahan Kota Bandung berkomitmen penuh untuk terus menjaga serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut. Hal ini menjadi kompas kami dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Fahmi Ramadhan saat memberikan keterangan pers.

Fahmi menambahkan, Pancasila tidak boleh sekadar ditempatkan sebagai simbol atau dasar negara di atas kertas. Lebih dari itu, ideologi bangsa ini wajib menjadi pedoman substantif dalam mewujudkan tata ruang dan kepastian hukum pertanahan demi mendukung Indonesia yang maju, harmonis, serta berkeadilan.

​Melalui momentum reformasi birokrasi yang terus berjalan, Kantah Kota Bandung berharap semangat kebersamaan ini dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan prima, memangkas birokrasi yang berbelit, dan memastikan hak-hak atas tanah masyarakat dapat terlayani dengan asas keadilan sosial yang merata. (PM/Red)

Artikel ​Peringati Hari Lahir Pancasila, Kantah Kota Bandung Perkuat Integritas Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Dalam sesi materi, narasumber menyampaikan poin-poin strategis yang meliputi:

​Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi): Penjelasan mengenai kewenangan institusi pertanahan sesuai regulasi yang berlaku.

​Administrasi Pertanahan: Pendalaman alur pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, hingga pemeliharaan data.

​Mitigasi Perkara Pidana: Analisis aspek hukum dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan objek bangunan dan tanah guna sinkronisasi persepsi hukum antara penyidik dan instansi pertanahan.

​Sesi diskusi berlangsung interaktif, di mana para personel kepolisian melakukan pendalaman terkait kendala faktual yang sering ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di lapangan.

​Guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai tata kelola data pertanahan, para peserta melakukan kunjungan lapangan (office tour) ke berbagai unit kerja strategis, antara lain:

1. ​Command Center: Pusat pemantauan data dan performa layanan digital.
2. ​Arsip Gambar Ukur & Buku Tanah: Peninjauan sistem penyimpanan dokumen autentik pertanahan.
3. ​Loket Pelayanan: Observasi langsung mekanisme pelayanan publik dan transparansi administrasi.
4. ​Ruang Alih Media: Pengenalan proses digitalisasi dokumen pertanahan menuju sistem berbasis elektronik.

​Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan Polda Jawa Barat. Melalui pemahaman yang selaras terhadap aspek administrasi dan hukum pertanahan, kedua instansi berkomitmen mewujudkan penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkepastian hukum, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Surya)

Artikel Sinergi Edukasi Pertanahan Polda Jabar dan Kantah Kota Bandung pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Didampingi sejumlah Kepala Seksi (Kasi) dan Koordinator Substansi (Korsub), Yayat memantau setiap tahapan teknis pengalihan data. Tinjauan ini merupakan bentuk komitmen nyata Kantah Kota Bandung dalam memperkuat sistem penyimpanan data digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

​Alih media sertifikat tanah merupakan proses transformasi fundamental, yakni mengubah sertifikat tanah fisik (analog/blangko hijau) menjadi dokumen digital atau Sertifikat Elektronik (Sertifikat-el) melalui sistem terintegrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

​Langkah ini memiliki tiga tujuan utama demi kepentingan masyarakat, di antaranya:

• ​Transformasi Digital: Mengubah warkah, buku tanah, dan sertifikat fisik menjadi basis data digital yang terorganisir.
• ​Peningkatan Keamanan: Melindungi dokumen dari risiko kerusakan fisik (seperti kebakaran atau banjir), kehilangan, hingga meminimalisir celah pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
• ​Modernisasi Layanan: Mempermudah pengecekan dan layanan pertanahan berbasis elektronik sehingga proses menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien.

​Dalam penjelasannya, Yayat memaparkan bahwa proses alih media dilakukan melalui mekanisme teknis yang ketat guna menjamin validitas data. Tahapan tersebut meliputi Pengesahan Surat Ukur Elektronik (S.U. EL), Validasi Buku Tanah Elektronik (BT EL), serta proses plotting untuk menentukan tata letak objek tanah secara akurat pada sistem koordinat.

​Bagi masyarakat yang ingin melakukan alih media sertifikat tanah analog (blangko hijau), Kantah Kota Bandung telah menyediakan loket khusus. Adapun persyaratan administrasi yang perlu disiapkan oleh pemohon meliputi:

1. ​Fotokopi Sertifikat Tanah.
2. ​Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.
3. ​Identitas diri berupa KTP.
4. ​Foto geotagging lokasi objek tanah.

​”Kami berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh layanan alih media ini berjalan lancar demi mewujudkan administrasi pertanahan yang modern dan aman bagi seluruh warga Kota Bandung,” pungkas Yayat di sela-sela tinjauannya. (Red/Surya/PM)

Artikel Memperkuat Digitalisasi, Kepala Kantah Kota Bandung Tinjau Langsung Proses Alih Media Sertifikat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.