​Kita patut terharu ketika mendengar pujian bahwa Papua adalah benteng terakhir yang masih “original”—sebuah tempat di mana mata masih bisa dimanjakan oleh kejernihan air dan paru-paru masih bisa mencicipi kemewahan udara bersih. Sebuah pengakuan jujur yang jujurnya agak menyakitkan, sebab sang pembicara sendiri mengakui bahwa di tanah asalnya, kemewahan purba semacam itu sudah hampir punah, digusur oleh deru buldoser dan kepulan asap semen atas nama “kemajuan ekonomi.”

​Di sinilah letak keindahan satir dari pembangunan kita: kita sering kali harus terbang ribuan kilometer ke timur hanya untuk menyadari bahwa hutan yang rimbun dan air yang jernih itu penting, setelah halaman rumah kita sendiri telanjur diselimuti beton dan polusi harian.

​Ironi “Guru” yang Kehilangan Hutan

​Sungguh sebuah paradoks yang menggelitik ketika sebuah wilayah yang sedang berjuang menata tata ruangnya, diceramahi oleh perwakilan dari wilayah yang tata ruangnya kerap memicu perdebatan publik. Kita diajak bernostalgia tentang kearifan leluhur dan masyarakat adat yang mampu menjaga alam selama berabad-abad. Narasi ini luar biasa indah. Namun, publik tentu tidak amnesia bahwa di tanah Jawa sendiri, jeritan masyarakat adat dan para penjaga hutan sering kali kalah nyaring dibanding ketukan palu izin industri dan ekspansi korporasi.

​Mengingatkan Papua agar tidak mengulangi kesalahan eksploitasi di tempat lain adalah sebuah kebaikan. Namun, bukankah lebih elok jika “kesalahan” di rumah sendiri itu dibenahi terlebih dahulu dengan progresivitas yang sama radikalnya? Mengapa kejernihan air dan udara harus menjadi barang langka di tanah Sunda hingga kita harus mencari “pelarian ekologis” ke Papua hanya untuk merasakannya kembali?

​Menyarankan agar seluruh bangunan publik, hotel, hingga stadion di Papua mengadopsi arsitektur khas setempat agar masyarakatnya tidak merasa terasing adalah ide yang sangat estetis. Kita hanya berharap, konsep “kearifan lokal” ini tidak berhenti pada sekadar hiasan dinding atau bentuk atap gedung-gedung megah milik investor, sementara tanah di bawahnya pelan-pelan beralih kepemilikan. Sebab, esensi dari tidak terasing di tanah sendiri adalah kedaulatan atas ruang hidup, bukan sekadar melihat replika rumah adat di lobi hotel berbintang.

​Beasiswa dan Diplomasi Kosmetik

​Komitmen pemberian beasiswa untuk 40 mahasiswa Papua untuk menempuh studi di Bandung dengan biaya hidup penuh tentu wajib diapresiasi sebagai langkah konkret filantropi. Ini adalah jembatan intelektual yang baik. Namun, secara satire kita boleh bertanya: apakah ini murni transfer pengetahuan, atau sebuah bentuk “diplomasi penawar rasa bersalah” atas ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara pusat dan daerah?

​Kita berharap, 40 anak muda Papua yang nantinya berkuliah di Bandung tidak hanya diajarkan teori-teori teknokrasi modern yang diwanti-wanti oleh sang tokoh sendiri, melainkan diajak melihat langsung bagaimana sebuah wilayah megap-megap mengelola ekologinya sendiri—mulai dari urusan sampah yang tak kunjung usai hingga tata ruang yang carut-marut. Dengan begitu, saat kembali ke Papua, mereka tahu persis regulasi dan model pembangunan seperti apa yang harus ditolak agar tanah kelahiran mereka tidak bernasib sama dengan daerah tempat mereka menuntut ilmu.

​Menjaga Surga, Bukan Sekadar Retorika

​Pernyataan penutup bahwa “Surga di tanah Papua… Jagalah, karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada” adalah sebuah peringatan yang melankolis sekaligus transformatif. Namun, surga tidak dijaga dengan pidato yang memukau di dalam ruang konferensi yang sejuk ber-AC. Surga dijaga dengan ketegasan regulasi, konsistensi penegakan hukum lingkungan, dan keberanian untuk berkata “tidak” pada investasi yang destruktif—baik di Papua, di Jawa, maupun di seluruh pelosok negeri.

​Jangan sampai, kepedulian ekologis ini hanya menjadi komoditas panggung yang diproduksi saat melakukan kunjungan kerja, sementara di balik meja kerja di daerah sendiri, kompromi-kompromi hijau masih terus berjalan di bawah tangan.

​Papua memang dibangun untuk orang Papua, dan Indonesia dibangun untuk seluruh rakyatnya. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa air jernih dan udara segar tidak menjadi “barang langka” yang hanya bisa ditemukan di ujung timur peta bumi, melainkan hak dasar yang bisa dinikmati di setiap jengkal tanah air, tanpa perlu menunggu pejabat kita mendapat pencerahan ekologis saat berada jauh dari rumah.

Porosmedia | sudrajat

Artikel Oase Ekologis di Tanah Cendrawasih dan “Romantisme” dari Seberang Pulau ​ pertama kali tampil pada Porosmedia.com.