Porosmedia.com – Reformasi Polri sejatinya bukan lagi sebatas wacana politik. Meskipun secara formal Presiden Prabowo Subianto belum melantik Komite Reformasi Polri, langkah-langkah pembenahan internal justru telah dimulai dari dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri bergerak dengan pendekatan teknokratis yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar seremoni. Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri menjadi simbol konkret bahwa reformasi kepolisian tidak menunggu “perintah politik”, melainkan lahir dari kesadaran institusional untuk memperkuat legitimasi publik.

Tim ini melibatkan aktivis hak asasi manusia, akademisi, pakar keamanan, serta kalangan sipil lainnya. Sebuah langkah strategis yang menunjukkan bahwa Polri mulai membuka diri terhadap kritik dan menjadikannya sumber evaluasi internal.

Pendekatan reformasi semacam ini menunjukkan pergeseran paradigma: bahwa perubahan sejati lahir dari kesadaran moral dan profesionalisme internal, bukan sekadar tekanan eksternal. Polri sedang membangun trust architecture baru dengan masyarakat, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi alat utama menjaga kredibilitas.

Dari Reformasi Struktural ke Transformasi Sosial-Ekonomi

Reformasi yang sedang dijalankan Polri kini juga beririsan dengan misi besar pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional.

Setelah satu tahun pemerintahan berjalan, dua program unggulan — Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) — menandai arah baru pembangunan nasional. Namun yang menarik, salah satu aktor penting di balik keberhasilan awal program ini bukan berasal dari kementerian teknis, melainkan dari lembaga keamanan: Polri.

Langkah Polri dalam memperkuat ketahanan pangan menjadi bukti konkret transformasi fungsi institusional, dari semata-mata penegak hukum menjadi pilar produktif dalam pembangunan nasional.

Melalui inovasi seperti bibit unggul hibrida P27 dan pupuk tekno MIGO Presisi Bhayangkara, Polri berhasil meningkatkan produktivitas lahan pertanian dari 4 ton menjadi 9–14 ton per hektar. Capaian ini bukan hanya soal angka, tetapi representasi perubahan mindset — bahwa keamanan pangan adalah bagian dari keamanan nasional.

Lebih jauh, Polri memperkuat sinergi lintas sektor dengan merekrut bintara khusus pertanian yang berperan ganda sebagai pendamping masyarakat desa. Mereka tak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendidik dan memotivasi petani untuk mengelola lahan dengan pendekatan ilmiah dan teknologi ramah lingkungan.

Polri juga menjalin kerja sama riset dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Lambung Mangkurat, termasuk inovasi pengolahan enceng gondok menjadi pupuk organik dan optimalisasi lahan gambut berasam tinggi di Kalimantan Selatan.

Inovasi Pangan dan Infrastruktur Strategis

Polri menunjukkan bahwa modernisasi pertanian tidak harus bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Penerapan Pompa Air Tenaga Surya dan Watergen (teknologi penghasil air bersih dari udara) menjadi contoh nyata integrasi keamanan, teknologi, dan ekologi.

Pembangunan 18 gudang ketahanan pangan Polri di 12 provinsi dengan kapasitas total 18.000 ton juga memperkuat sistem logistik nasional. Gudang ini bukan hanya fasilitas penyimpanan, melainkan simpul distribusi yang menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Kontribusi Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun mencatat capaian signifikan. Dengan membentuk 672 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjangkau lebih dari 2,35 juta penerima manfaat, Polri menunjukkan kemampuan organisasi yang efisien, disiplin, dan berorientasi hasil.

Lebih dari 33 ribu tenaga kerja terserap, dan hingga kini tidak ada satu pun kasus keracunan pangan yang bersumber dari SPPG Polri — bukti bahwa disiplin kepolisian juga mampu menjamin kualitas pangan nasional.

Keberhasilan ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Rockefeller Foundation, menandakan bahwa pendekatan Polri telah menembus batas sektoral dan menjadi model diplomasi pangan Indonesia di tingkat global.

Keamanan Nasional dalam Arti Baru

Transformasi Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit menandai redefinisi peran kepolisian di era modern. Polri tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban, tetapi juga penjamin stabilitas sosial dan kemandirian ekonomi bangsa.

Reformasi Polri kini bergerak di dua jalur paralel:

1. Internal Reform — memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan transparansi;

2. Socio-Economic Reform — memperluas fungsi Polri dalam mendukung ketahanan nasional.

Dengan langkah-langkah substantif ini, Polri sedang menulis ulang definisi keamanan. Bahwa keamanan sejati bukan hanya ketiadaan konflik, melainkan hadirnya kepastian pangan, gizi, dan harapan hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.

Reformasi yang Berjalan Tanpa Seremoni

Reformasi Polri hari ini bukan lagi sekadar agenda politik, tetapi keniscayaan institusional. Ia tidak menunggu seremoni pelantikan, tidak menunggu perintah, tetapi berjalan karena kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Jika arah ini terus dijaga, maka reformasi Polri akan menjadi model bagi transformasi kelembagaan lain: reformasi yang bergerak diam-diam namun meninggalkan jejak kuat, bekerja dalam senyap tapi menghasilkan perubahan nyata.

Polri telah memulai babak baru dalam sejarahnya — menjadi institusi modern yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menegakkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 19 Oktober 2025
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)
Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

Artikel Polri Bergerak di Jalur Reformasi dan Ketahanan Nasional: Antara Transformasi Institusional dan Kedaulatan Pangan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com, Jakarta – Desakan sejumlah purnawirawan TNI, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, agar Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan Reformasi Polri dengan menjadikan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sebagai dasar argumentasi, memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar dorongan moral untuk memperbaiki institusi kepolisian, atau ada dimensi politik dan perebutan pengaruh di baliknya?

Sebab, jika yang dimaksud adalah reformasi sejati, maka fokusnya semestinya terarah pada substansi pembenahan sistemik—bukan pada tuntutan personal seperti pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Reformasi kelembagaan tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar perubahan figur.

Dalam kerangka yang lebih luas, publik berhak mempertanyakan: apakah yang sedang diusung adalah reformasi institusional, atau reproduksi rivalitas lama antara dua korps bersenjata yang memiliki sejarah kompetisi panjang di balik layar?

Dua kasus yang dijadikan landasan kritik memang mengguncang kepercayaan publik. Namun, menjadikannya alasan utama untuk menuntut “reformasi total” Polri tampak sebagai penyederhanaan yang berlebihan. Faktanya, Polri telah menunjukkan kemampuan adaptif dan transparansi kelembagaan dalam menangani kasus tersebut melalui proses hukum terbuka yang menjangkau level perwira tinggi.

Dalam tata kelola institusi mana pun, esensi reformasi terletak pada mekanisme koreksi internal. Yang penting bukan ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan sejauh mana lembaga mampu menegakkan akuntabilitas terhadap pelanggaran itu. Dan dalam konteks ini, Polri terbukti menegakkan hukum tanpa kompromi, bahkan terhadap pejabat tinggi di internalnya sendiri.

Reformasi Bukan Pergantian Figur, Melainkan Penataan Sistem

Seruan reformasi Polri seharusnya dipahami sebagai upaya membangun sistem dan kultur baru yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Bukan sekadar mengganti pimpinan atau membentuk komite baru.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai mantan perwira militer, memahami bahwa perubahan di tubuh aparat penegak hukum tidak boleh dilakukan melalui tekanan politik eksternal. Apalagi jika dorongan itu datang dari kelompok yang memiliki sejarah rivalitas institusional.

Reformasi yang lahir dari tekanan semacam itu justru berisiko mengganggu keseimbangan antara dua pilar utama keamanan nasional—TNI dan Polri—yang sejak Reformasi 1998 telah dipisahkan secara konstitusional agar berfungsi secara mandiri.

Dinamika Politik dan Aroma Rivalitas Lama

Munculnya sederet nama purnawirawan seperti Gatot Nurmantyo, Soenarko, Soleman Ponto, Sri Radjasa, dan Saurip Kadi dalam barisan pendesak reformasi memperkuat dugaan bahwa wacana ini tidak sepenuhnya steril dari nuansa politik.

Dari luar, seruan tersebut tampak sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum. Namun dari dalam, sulit menafikan bahwa Polri kini telah menjadi institusi sipil dengan pengaruh signifikan—baik secara politik, sosial, maupun ekonomi—sehingga menjadi sasaran tarik-menarik kepentingan.

Polri saat ini bukan lagi subordinat militer seperti pada masa sebelum reformasi. Ia berdiri sejajar, dengan mandat konstitusional sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di titik inilah, sebagian kalangan tampak belum sepenuhnya menerima perubahan struktur kekuasaan tersebut.

Presiden Prabowo dan Jalan Evolusi Institusional

Presiden Prabowo tampaknya memilih pendekatan evolutif, bukan revolusioner. Ia membiarkan Polri menjalankan pembenahan secara internal dengan pengawasan negara, bukan tekanan eksternal. Pendekatan ini menandakan sikap negara yang berdaulat atas institusinya sendiri.

Mengguncang keseimbangan antar-institusi tanpa kalkulasi matang hanya akan menimbulkan gesekan horizontal yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, kehati-hatian yang ditunjukkan Prabowo justru merupakan bentuk kepemimpinan strategis, bukan kelemahan politik.

Reformasi sejati harus lahir dari kesadaran internal lembaga, bukan dari tekanan yang berpotensi menimbulkan konflik atau memperlemah kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Menjaga Keseimbangan, Bukan Menebar Ketegangan

Reformasi Polri bukan proyek balas dendam, apalagi ajang kontestasi pengaruh antar-purnawirawan. Ia merupakan proses rasional dan gradual untuk memastikan Polri tetap profesional, modern, dan berintegritas.

Jika para purnawirawan TNI benar-benar ingin berkontribusi bagi bangsa, mereka seharusnya menjadi penyejuk, bukan sumber ketegangan. Mengawal reformasi lembaga penegak hukum tidak dapat dilakukan dengan narasi emosional, tetapi dengan dialog, keilmuan, dan kerja sama lintas institusi.

Dalam kerangka pemerintahan Prabowo, ketegasan bukan berarti tergesa-gesa, dan perubahan sejati dimulai dari kedaulatan negara atas arah reformasinya sendiri.

Jakarta, 18 Oktober 2025
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)
Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

Artikel Mengapa Sejumlah Purnawirawan TNI Bersemangat Mendesak Reformasi Polri? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Namun hingga kini, komite tersebut belum juga dilantik. Jadwal pelantikan yang semula direncanakan pada awal bulan ini mengalami penundaan tanpa penjelasan publik yang rinci. Kondisi ini menimbulkan beragam tanggapan — sebagian mempertanyakan, sebagian memahami — apakah penundaan tersebut mencerminkan keraguan, atau justru strategi politik yang penuh perhitungan?

Dalam konteks politik dan pemerintahan, penundaan tidak selalu berarti kelambanan. Sering kali, ia menjadi bentuk kehati-hatian seorang pemimpin dalam membaca arah situasi dan menimbang konsekuensi dari setiap kebijakan.

Prabowo, yang dikenal berhati-hati dan strategis dalam setiap langkah politiknya, tampaknya sedang mengambil jeda untuk memastikan bahwa reformasi Polri benar-benar diarahkan untuk memperkuat institusi, bukan untuk memenuhi tekanan eksternal yang sarat kepentingan.

Sejarah menunjukkan bahwa reformasi yang lahir dari tekanan politik tanpa perhitungan matang kerap berubah menjadi instrumen kekuasaan baru — mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi lain yang lebih halus, namun tetap berpotensi melemahkan institusi negara.

Desakan untuk mempercepat reformasi Polri datang dari berbagai kalangan, sebagian dengan motivasi moral, sebagian lainnya dengan agenda yang belum sepenuhnya jelas. Di antara suara-suara yang paling lantang, ada pula yang tampak lebih fokus menjadikan Polri sebagai arena tarik-menarik kepentingan politik ketimbang sebagai institusi hukum yang profesional dan independen.

Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian Presiden Prabowo menjadi relevan dan rasional. Ia tidak menolak tuntutan publik, tetapi memastikan bahwa langkah pembenahan Polri dilakukan dengan landasan konstitusional yang kuat serta bebas dari kepentingan politik jangka pendek.

Bagi Prabowo, reformasi Polri bukan persoalan cepat atau lambat, melainkan tepat arah dan berkelanjutan. Berdasarkan pola kepemimpinannya selama ini, ia lebih memilih membangun fondasi jangka panjang yang kokoh daripada sekadar merespons tekanan sesaat.

Prabowo memahami bahwa Polri bukan hanya lembaga penegak hukum, melainkan salah satu pilar utama stabilitas nasional. Mengubah struktur dan kultur institusi sebesar Polri tanpa kajian mendalam sama berisikonya dengan mengutak-atik sistem pertahanan negara. Sebab, kesalahan kecil dalam desain reformasi bisa berdampak luas terhadap keutuhan negara dan kepercayaan publik.

Penundaan pelantikan Komite Reformasi Polri dapat dibaca sebagai upaya mengevaluasi ulang komposisi, integritas, dan orientasi tim yang akan dibentuk. Prabowo tampak ingin memastikan bahwa yang terlibat adalah mereka yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki institusi, bukan pihak yang menunggangi isu reformasi demi keuntungan politik.

Langkah ini, bagi sebagian pihak, mungkin tampak lambat. Namun bagi mereka yang memahami bahasa kekuasaan dan strategi pemerintahan, ini adalah manuver yang penuh perhitungan dan kehati-hatian.

Sikap semacam ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan reformasi Polri berjalan dalam koridor hukum dan kendali negara, bukan di bawah tekanan kelompok kepentingan. Reformasi, dalam pandangannya, bukan sekadar restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga rekonstruksi kepercayaan antara negara, aparat, dan rakyat.

Setiap kebijakan ditimbang, setiap langkah diukur, dan setiap desakan diuji motifnya. Publik mungkin mengharapkan gebrakan cepat, namun Prabowo memilih gerak senyap yang penuh kalkulasi. Sebab dalam politik, mereka yang tergesa-gesa sering kali terperangkap oleh langkahnya sendiri.

Dengan membiarkan waktu bekerja, Prabowo seolah sedang mengamati: siapa yang sabar, siapa yang resah, dan siapa yang mencoba menunggangi momentum. Di situlah sesungguhnya reformasi Polri diuji — bukan hanya di tubuh kepolisian, tetapi juga pada moral dan ketulusan mereka yang paling vokal menyerukan perubahan.

R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)
Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

Artikel Strategi Jenius Prabowo di Balik Gerak Senyap Reformasi Polri pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Haidar Alwi menjelaskan bahwa narasi ini bekerja dengan menyederhanakan sejarah, yakni dengan mengambil satu peristiwa tunggal seperti manuver Kapolri Jenderal Pol (Purn) Surojo Bimantoro pada era Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian menggeneralisasi seolah-olah seluruh institusi Polri mewarisi karakter “pengkhianat.” Ia menilai, pendekatan semacam ini dapat disamakan dengan upaya memanipulasi fakta sejarah demi membangun narasi delegitimasi.

​Peristiwa yang melibatkan Kapolri Bimantoro dan Presiden Gus Dur, menurut Haidar Alwi, seharusnya dipahami sebagai bagian dari dinamika transisi demokrasi yang masih rapuh pada saat itu. Setelah reformasi 1998, pemisahan Polri dari TNI merupakan langkah monumental dalam upaya membentuk polisi sipil yang profesional. Dalam situasi politik yang baru dan belum stabil, hubungan antara eksekutif dan aparat keamanan memang rentan dipolitisasi.

​”Dalam pusaran politik saat itu, Polri merupakan salah satu aktor di tengah berbagai kepentingan besar yang melibatkan partai politik, elite parlemen, bahkan militer,” ujar Haidar Alwi. “Maka, perbedaan sikap seorang Kapolri dengan kepala negara lebih mencerminkan kompleksitas transisi demokrasi, bukan cerminan DNA institusi secara keseluruhan.”

​Ia melanjutkan, narasi tentang “DNA pengkhianat” berpotensi menjadi instrumen untuk mengarahkan opini publik, menambah delegitimasi terhadap Polri, dan menempatkan institusi negara ini sebagai “kambing hitam” atas permasalahan yang lebih luas. Strategi ini, lanjutnya, bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia, di mana aparat keamanan seringkali dijadikan sasaran untuk agenda politik tertentu.

​Menempelkan label “pengkhianat” pada Polri dapat berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik dan menciptakan jarak antara masyarakat dengan institusi penegak hukumnya. Haidar Alwi memperingatkan bahwa bahaya dari narasi semacam ini adalah hilangnya rasionalitas masyarakat dalam menilai kinerja Polri. Keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas dapat diabaikan, sementara setiap kesalahan akan diperbesar sebagai “bukti” dari narasi yang telah dibangun.

​”Masyarakat didorong untuk membenci institusi, bukan untuk mengawasi secara sehat dan kritis,” tambahnya. “Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak sendi-sendi demokrasi, karena aparat keamanan yang lemah legitimasinya akan sulit menjalankan fungsi konstitusionalnya.”

​Padahal, secara faktual, Polri berulang kali menjadi salah satu penopang stabilitas nasional di tengah berbagai krisis. “Tentu saja ada kekurangan dan kelemahan, tetapi itu adalah pekerjaan rumah untuk perbaikan, bukan dasar untuk melabeli mereka sebagai pengkhianat,” tegasnya.

​Pada akhirnya, Haidar Alwi menyimpulkan bahwa narasi “DNA pengkhianat” bukanlah cerminan dari sejarah, melainkan sebuah instrumen politik yang berpotensi mengikis kepercayaan kolektif terhadap institusi negara. “Narasi ini hanya menguntungkan kelompok politik yang ingin meraih kendali lebih besar di ranah keamanan. Oleh karena itu, melawan narasi ini bukan hanya untuk membela Polri, melainkan untuk membela objektivitas sejarah, rasionalitas masyarakat, dan pada akhirnya, kepentingan bangsa secara keseluruhan.”

Artikel Menimbang Tuduhan DNA Pengkhianat di Tubuh Polri: Sebuah Analisis Terhadap Manipulasi Sejarah dan Dampak Politiknya pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Setiap kali terjadi insiden yang melibatkan aparat kepolisian, jargon “reformasi Polri” selalu digulirkan. Polanya berulang dan mudah ditebak, R Haidar Alwi,

Porosmedia.com, Jakarta – Kita masih ingat pada tahun 2011, wacana reformasi Polri muncul pasca kasus Mesuji di Lampung dan Bima di NTB. Tahun 2015, isu serupa mengemuka dalam polemik dugaan kriminalisasi pimpinan KPK. Tahun 2022, kembali mencuat setelah kasus Ferdy Sambo. Lalu tahun 2024, narasi ini dipanaskan lagi seiring polemik penguntitan Jampidsus Kejagung oleh oknum Densus 88, serta tuduhan partai tertentu yang menyalahkan Polri atas kekalahan kandidatnya dalam Pemilu.

Terakhir, pada Agustus 2025, wacana reformasi Polri kembali disuarakan menyusul insiden kerusuhan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online. Dari pola ini terlihat, satu kasus individu atau insiden lokal segera digiring menjadi isu kelembagaan, seakan Polri sebagai institusi gagal total.

Fenomena ini tidak boleh diremehkan. Narasi “reformasi Polri” yang terus dihidupkan sebenarnya membentuk persepsi publik bahwa Polri adalah institusi cacat. Padahal, apa yang terjadi lebih sering adalah kesalahan oknum atau persoalan operasional.

Jika setiap insiden dijawab dengan tuntutan “reformasi kelembagaan”, negara justru terjebak dalam siklus kelemahan. Bayangkan bila setiap kali terjadi pelanggaran individu, bangsa ini buru-buru menuruti desakan opini untuk membongkar ulang institusi: bukankah itu sama saja dengan melelang kewibawaan negara?

Negara yang besar tidak boleh membiarkan dirinya dikendalikan oleh riak-riak opini sesaat. Apalagi jika riak itu justru membuka ruang pelemahan terhadap pilar keamanan nasional.

Sejarah sudah mencatat: reformasi Polri mencapai tonggak penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan posisi Polri langsung di bawah Presiden, memutus rantai subordinasi militer, sekaligus memperkuat prinsip independensi. Itu adalah pencapaian fundamental yang tidak boleh diingkari.

Karena itu, istilah “restorasi” jauh lebih tepat dibanding mengulang jargon “reformasi”. Restorasi berarti mengembalikan Polri pada jati dirinya: aparat negara yang berani, bersih, dan humanis. Restorasi bukan membongkar pondasi, melainkan memperkokoh bangunan agar tahan terhadap guncangan.

Yang dibutuhkan saat ini bukanlah mengulang narasi reformasi, melainkan keberanian untuk: Menegakkan aturan yang sudah ada, Menindak tegas pelanggar tanpa pandang bulu dan Menguatkan profesionalisme Polri agar semakin modern.

Menggiring kembali Polri ke dalam wacana reformasi, apalagi dengan ide menempatkannya di bawah kementerian, justru merupakan langkah mundur. Itu sama saja dengan menodai konsensus reformasi, melemahkan independensi Polri, sekaligus membuka ruang intervensi politik jangka pendek.

Polri yang berdiri langsung di bawah Presiden adalah desain konstitusional untuk menjadikan kepolisian sebagai pilar keamanan yang profesional, independen, dan berwibawa. Mengubah posisi strategis ini hanya akan meruntuhkan fondasi yang sudah dibangun dengan susah payah lebih dari dua dekade.

Setiap kali jargon reformasi Polri digulirkan, yang sesungguhnya terjadi adalah pelemahan wibawa negara. Bangsa yang besar tidak boleh hidup dalam keraguan permanen.

Kini saatnya ditegaskan: reformasi Polri sudah selesai. Yang tersisa adalah tanggung jawab bersama untuk menjaganya, memperkuatnya, dan menyempurnakannya melalui restorasi.

Restorasi berarti mengembalikan marwah, memperkuat struktur, dan memastikan Polri tetap tegak sebagai penopang keamanan nasional. Bukan reformasi berulang, bukan pelemahan, melainkan penguatan untuk masa depan bangsa.

Jakarta, 17 September 2025
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

Artikel Reformasi Polri Sudah Tuntas, Kini Saatnya Restorasi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com, Jakarta – Wacana reformasi kepolisian kembali menyeruak ke ruang publik. Slogan “reformasi Polri” kembali dihadirkan seolah menjadi jawaban atas gejolak sosial, ekonomi, pelanggaran HAM, hingga dinamika politik yang kompleks. Namun, di balik jargon normatif itu, terselip agenda yang lebih pragmatis: delegitimasi Kapolri dan upaya membuka jalan bagi pergantian pimpinan.

Fenomena ini tidak bisa dipandang remeh. Kepolisian adalah institusi vital dalam menjaga stabilitas negara. Jika kepemimpinannya terus dijadikan alat tawar-menawar politik, maka yang rusak bukan hanya figur seorang jenderal, melainkan juga legitimasi kelembagaan, kredibilitas penegakan hukum, serta kepercayaan publik yang sudah rapuh.

Reformasi yang Dipersonalisasi

Upaya delegitimasi biasanya dimulai dengan personalisasi isu. Sebuah kejadian insidental dibesar-besarkan sebagai bukti kegagalan menyeluruh. Narasi pun diarahkan: Kapolri gagal, maka harus diganti. Strategi ini efektif karena menyentuh emosi publik, tetapi menyesatkan.

Pergantian Kapolri tidak otomatis memperbaiki tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, atau pola rekrutmen di tubuh Polri. Yang berganti hanya nama, bukan sistem. Ironisnya, kampanye delegitimasi kerap dikemas seolah datang dari masyarakat sipil independen, padahal banyak aktor di baliknya memiliki afiliasi politik yang kuat.

Muncul pula wacana pembentukan komisi atau tim independen. Di atas kertas, gagasan itu terdengar ideal. Namun, jika figur yang duduk di dalamnya partisan, hasilnya hanya rekomendasi politis. Reformasi berubah menjadi instrumen delegitimasi personal.

Kerusuhan Sebagai “Mata Uang Politik”

Fenomena delegitimasi semakin nyata bila dikaitkan dengan kerusuhan yang pecah pada Agustus lalu. Dari perspektif ilmu politik, peristiwa semacam itu dapat dibaca sebagai instrumen tawar-menawar politik. Charles Tilly menyebutnya sebagai bentuk aksi kolektif yang dijadikan leverage untuk menekan negara dan elite berkuasa.

Ketika jalur formal tidak efektif, kerusuhan sering dipakai sebagai “mata uang politik”. Para aktor di baliknya memanfaatkan momentum untuk menekan negara, mendesak pergantian pejabat, hingga meminta jatah politik. Aspirasi rakyat yang tulus kerap berubah menjadi transaksi politik terselubung.

Dalam konteks ini, kerusuhan Agustus bisa dibaca sebagai bagian dari skema delegitimasi. Instabilitas di lapangan dijadikan alat untuk melemahkan kepemimpinan Kapolri dan menciptakan ruang politik baru bagi kelompok tertentu.

Dampak Delegitimasi dan Politisasi

Delegitimasi Kapolri maupun pemanfaatan kerusuhan sebagai instrumen politik membawa empat risiko besar:

1. Erosi kepercayaan publik. Narasi negatif yang berulang membuat institusi kehilangan legitimasi, padahal kepercayaan adalah modal utama aparat keamanan.

2. Politisasi penegakan hukum. Kapolri yang diangkat atau dicopot karena tekanan politik akan kehilangan independensi, berpotensi berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.

3. Instabilitas keamanan. Pergantian mendadak di tengah gejolak menciptakan kekosongan komando, membuat aparat di lapangan kehilangan arah.

4. Reformasi semu. Fokus pada figur membuat masalah struktural terabaikan. Budaya organisasi, sistem pengawasan, hingga kualitas pendidikan kepolisian tidak tersentuh.

Rakyat Jadi Korban Ganda

Yang paling dirugikan dalam skema ini adalah rakyat. Mereka dijadikan legitimasi moral untuk mengobarkan protes, lalu dikorbankan saat kekerasan pecah. Setelah itu, elite politik memetik keuntungan di meja negosiasi. Fenomena ini menunjukkan adanya elite capture, ketika kepentingan rakyat dipelintir demi agenda pragmatis segelintir kelompok.

Jalan Reformasi yang Sejati

Reformasi Polri memang kebutuhan riil, tetapi harus berorientasi pada pembenahan sistem, bukan pergantian figur semata. Begitu pula protes sosial, seharusnya menjadi kanal aspirasi tulus rakyat, bukan alat transaksi politik.

Negara perlu menempuh strategi ganda: penegakan hukum yang tegas terhadap manipulasi politik, sekaligus komunikasi publik yang mampu membedakan aspirasi genuine dari kepentingan elite. Demokrasi hanya bisa dikonsolidasikan bila kanal formal – parlemen, peradilan, dan dialog sipil – diperkuat, bukan dilemahkan oleh praktik barter instabilitas.

Reformasi Polri dan peristiwa kerusuhan Agustus mengajarkan hal yang sama: jangan terjebak pada retorika indah yang menutupi agenda pragmatis di balik layar. Perubahan sejati hanya lahir dari pembenahan sistemik, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan independensi institusi. Tanpa itu, bangsa ini hanya akan terus mengulang siklus lama: reformasi semu, pergantian figur, instabilitas sosial, dan rakyat tetap menjadi korban.

Jakarta, September 2025
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

Artikel Delegitimasi Kapolri dan Kerusuhan Agustus: Antara Reformasi Semu dan Transaksi Politik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Masyarakat perlu berhati-hati dalam menyikapi arus informasi dan narasi yang berkembang pasca peristiwa tersebut. Ada indikasi adanya upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk menggiring opini publik seolah-olah pemerintah gagal total dan kehilangan legitimasi. Inilah yang disebut upaya delegitimasi, yaitu meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ujar Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, Jumat (29/8/2025).

Menurut Haidar, praktik delegitimasi kerap dilakukan dengan menyebarkan disinformasi, memelintir fakta, hingga memainkan emosi masyarakat yang sedang berduka. Narasi seperti “pemerintah anti-rakyat” atau “pemerintah identik dengan rezim otoriter” sering dihembuskan tanpa basis yang kuat.

“Pola seperti ini pernah terjadi di masa lalu, terutama menjelang tahun 1998. Saat itu, krisis ekonomi, politik, dan sosial membuat masyarakat mudah diprovokasi. Namun, kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan era pra-reformasi,” jelasnya.

Kondisi Saat Ini Berbeda dengan 1998

Pertama, dari sisi ekonomi, Indonesia pada tahun 1998 dilanda krisis moneter yang parah dengan inflasi tinggi dan nilai Rupiah yang terjun bebas.
“Kini, meski tantangan global tetap ada, fundamental perekonomian Indonesia relatif stabil, dengan cadangan devisa yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang masih positif,” kata Haidar.

Kedua, secara politik, Indonesia telah memiliki sistem demokrasi yang lebih matang.
“Jika dulu kebebasan berpendapat dan berserikat sangat terbatas, kini ruang demokrasi terbuka lebar. Kritik terhadap pemerintah bisa disampaikan melalui berbagai mekanisme hukum tanpa harus berakhir pada kekerasan,” tambahnya.

Ketiga, dari sisi hukum, keberadaan lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM menjadi penyangga agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
“Di era pra-reformasi, mekanisme check and balance seperti ini tidak berjalan optimal,” jelas Haidar.

Keempat, peran masyarakat sipil saat ini jauh lebih kuat. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pengamat, media, hingga komunitas digital dapat menjadi pengawas kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan demokrasi Indonesia jauh lebih dewasa.

“Karena itu, upaya pihak tertentu yang mencoba memutar ulang narasi 1998 tidak relevan dengan kondisi hari ini. Mereka sekadar memanfaatkan luka lama dan emosi masyarakat untuk tujuan politik jangka pendek,” tegas Haidar.

Waspada Hasutan dan Disinformasi

Masyarakat diminta waspada terhadap hasutan, terutama di era digital ketika informasi palsu mudah menyebar luas. Banyak narasi manipulatif disebarkan melalui media sosial dengan framing seolah mewakili suara rakyat.

“Padahal jika diteliti, akun-akun provokatif seringkali anonim, bahkan ada kemungkinan sebagian dikelola bot atau pihak luar yang ingin memperkeruh situasi,” jelas Haidar.

Ia mengingatkan, delegitimasi terhadap pemerintah yang sah bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Instabilitas politik berdampak langsung pada rakyat kecil: harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja terganggu, dan pertumbuhan ekonomi melambat.

Tragedi Harus Diusut Tuntas, Bukan Dijadikan Provokasi

Kasus meninggalnya pengemudi ojek online merupakan tragedi yang wajib diusut tuntas secara transparan oleh pemerintah dan aparat hukum.
“Namun, tragedi ini tidak boleh dijadikan bahan bakar untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara,” kata Haidar.

Belajar dari sejarah 1998, publikasi provokatif justru berpotensi memperluas korban, termasuk dari kalangan masyarakat yang tidak bersalah. Oleh karena itu, generasi sekarang dituntut berpikir rasional dan tidak mudah terbawa arus.

Literasi Digital dan Dialog Demokratis

Haidar menegaskan, salah satu cara menghadapi upaya delegitimasi adalah memperkuat literasi digital. Masyarakat perlu terbiasa memverifikasi informasi, memeriksa sumber berita, dan tidak langsung menyebarkan konten provokatif tanpa dasar yang jelas.

Selain itu, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal wajar, tetapi harus disalurkan melalui jalur sah—dialog, musyawarah, maupun mekanisme hukum—bukan kekerasan.
“Pemerintah pun dituntut tanggap terhadap aspirasi rakyat. Transparansi komunikasi publik, akuntabilitas kebijakan, dan keadilan hukum adalah kunci agar masyarakat tidak mudah terhasut narasi delegitimasi,” paparnya.

Sinergi Menjaga Stabilitas Nasional

Haidar juga menekankan pentingnya profesionalisme aparat keamanan.
“Tindakan represif yang berlebihan justru akan dimanfaatkan untuk menguatkan narasi bahwa pemerintah otoriter,” ujarnya.

Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat, masyarakat sipil, dan media untuk menjaga stabilitas nasional. Keamanan dan stabilitas politik merupakan modal utama pembangunan bangsa.

“Indonesia hari ini bukanlah Indonesia 1998. Demokrasi sudah lebih matang, ekonomi lebih kuat, dan masyarakat lebih cerdas. Jangan biarkan kepentingan segelintir kelompok merusak masa depan bangsa yang telah kita bangun bersama,” pungkas Haidar Alwi.

Artikel Waspada Upaya Delegitimasi Pemerintahan Pasca Kerusuhan Demo DPR 28 Agustus 2025 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Team Garuda 08 bersama Haidar Alwi Care dan Kesira DPP Gerindra menggelar pengobatan gratis bertajuk Rakyat Bantu Rakyat. Sebuah program yang mengingatkan bahwa di banyak wilayah Indonesia, solidaritas sosial kerap datang lebih cepat dibanding layanan formal negara.

Acara ini dihadiri tokoh-tokoh lintas latar. Hadir Pendiri Haidar Alwi Care Ir. Haidar Alwi MT, Komisaris Pupuk Kaltim Gustaav Ac Pati, Tokoh Masyarakat Aceh Ruslan Bintang, Ketua Harian Badan Kesira Pusat DPP Gerindra Grace Rosyalin Octavianus, hingga Bupati Manokwari Hermus Indou. Dari level lokal, Camat Cililin Opa Mustopa, Kepala Desa Budiharja Ahmad Syarif Hidayat, unsur Muspika, dan tokoh masyarakat ikut terlibat.

Relawan dari Rumah Juang Jokowi (RJ2) dan komunitas Baraya MC pun terlihat hadir, menciptakan atmosfer kolaborasi yang cair di tengah warga.

Ketua Umum DPP Team Garuda 08, Sameul Lee Lahengko atau Bung Sammy, menegaskan bahwa program ini bukan agenda dadakan. “Sejak 2018, Rakyat Bantu Rakyat sudah menjadi gerakan rutin. Pengobatan gratis ini hanya salah satu bentuknya. Ke depan, kami akan memperluas jangkauan ke berbagai daerah, termasuk Papua Barat,” ujarnya.

Sammy menyoroti fakta yang sering terabaikan: tidak semua warga mendapatkan layanan kesehatan memadai. “Di desa-desa, banyak warga masih kesulitan, termasuk karena akses BPJS yang tidak optimal. Di sinilah kami berusaha hadir,” katanya.

Pendiri Haidar Alwi Care, Ir. Haidar Alwi MT, mengungkapkan data yang mencengangkan. “Program Rakyat Bantu Rakyat sudah menyentuh sekitar 1.486.000 jiwa di hampir seluruh Indonesia. Ini bukti bahwa kolaborasi lintas elemen masyarakat bisa bekerja nyata,” tegasnya.

Grace Rosyalin Octavianus dari Kesira DPP Gerindra menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan warga Budiharja. “Ini pertama kalinya kami hadir di sini. Semoga kehadiran kami membawa manfaat,” ujarnya.

Kepala Desa Budiharja, Ahmad Syarif Hidayat, berterima kasih kepada seluruh pihak. “Semoga kegiatan ini bisa berlanjut rutin,” ucapnya.

Ketua Baraya MC, Pratama Aditya Lahengko, menekankan pentingnya perhatian pada kesehatan. “Kesehatan adalah kebutuhan nomor satu. Melalui kegiatan ini, kami berharap bisa meringankan beban warga,” ujarnya.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, memberikan apresiasi. “Kolaborasi seperti ini patut dicontoh karena memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Acara di Budiharja menjadi pengingat bahwa Rakyat Bantu Rakyat bukan sekadar slogan, tetapi refleksi kebutuhan yang nyata. Di tengah sistem kesehatan yang kadang tersendat, solidaritas masyarakat masih menjadi penopang penting. Budiharja hanya satu titik kecil di peta, namun dari sinilah gelombang kebaikan kembali bergerak.

Artikel Rakyat Bantu Rakyat! Ketika Solidaritas Mengisi Kekosongan Layanan Publik di Budiharja pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Sayangnya, yang terlihat saat ini justru adalah sikap panik, delegasi kita datang ke Washington membawa proposal demi proposal, seolah-olah harga diri bangsa ini bisa dinegosiasikan. Ini bukan saatnya menawar, ini saatnya berdiri tegak.

Tarif Trump Bukan Hanya Soal Ekonomi, Tapi Soal Martabat Bangsa.

Pada 7 Juli 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan secara terbuka bahwa Indonesia akan dikenai tarif resiprokal sebesar 32% atas semua produk ekspor ke Amerika Serikat. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 dan menyasar langsung barang-barang andalan Indonesia: minyak sawit, tekstil, furnitur, alas kaki, dan elektronik rakitan.

Langkah Trump adalah bagian dari strategi politik dagangnya yang agresif, namun bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka tarif. Ini adalah bentuk tekanan ekonomi yang digunakan untuk memaksa tunduknya kedaulatan suatu bangsa. Kenyataan bahwa Indonesia bersama 13 negara lainnya menjadi sasaran tarif ini menunjukkan betapa ketegangan global kini mengarah pada perang dagang terselubung.

Sayangnya, respons awal kita terlihat panik. Dalam waktu singkat, delegasi perdagangan dikirim ke Washington, disusul berbagai tawaran: pembelian Boeing, penghapusan bea masuk untuk produk AS, serta komitmen investasi bernilai miliaran dolar. Semua untuk menghindari tarif.

Pertanyaannya: sampai kapan kita akan terus menawar harga diri kita hanya demi akses pasar? Haidar Alwi menilai, ini bukan diplomasi. Ini menyerahkan kedaulatan ekonomi di bawah tekanan politik luar.

Diplomasi Tidak Sama dengan Merendahkan Diri.

Negosiasi antarbangsa adalah instrumen penting dalam hubungan internasional. Tapi bukan berarti kita harus memohon-mohon demi tidak diberi tarif. Apalagi jika semua yang dikorbankan berasal dari kita, dan semua yang dituntut berasal dari mereka.

Apa gunanya pembelian produk AS, jika niat awalnya hanya untuk mendapatkan pengampunan tarif? Apa artinya investasi besar jika landasannya adalah rasa takut? Apakah bangsa sebesar Indonesia harus terus hidup dalam ketergantungan pada satu negara?

Haidar Alwi percaya bahwa kekuatan sejati bangsa bukan diukur dari kemampuan bernegosiasi, tapi dari keberanian untuk mengatakan “cukup.” Jika tarif tetap dijalankan, maka jawabannya bukan tawar-menawar. Jawabannya adalah reorientasi strategi nasional.

“Jangan terus menukar martabat bangsa dengan peluang ekspor. Jangan jadikan dagang sebagai alasan untuk tunduk.” tegas Haidar Alwi.

Sebaliknya, Indonesia harus tampil tegas: kita akan mencari pasar lain, menyerap produk kita sendiri, dan memperkuat pasar domestik. Ketegasan bukan berarti konfrontatif, tetapi menyatakan bahwa kita tidak bisa dipermainkan.

Kemandirian Ekonomi, Bukan Kompromi Tanpa Harga Diri.

Tarif 32% dari Trump justru harus dijadikan momentum untuk mengoreksi orientasi ekspor kita. Haidar Alwi menawarkan lima langkah tegas yang tidak merendahkan bangsa:

1. Alihkan ekspor ke negara non-AS.
India, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin adalah pasar tumbuh cepat. Kita hanya perlu menyesuaikan logistik dan model distribusi. Jangan tergantung pada satu negara.

2. Bangun kekuatan konsumsi domestik.
Dengan 280 juta penduduk, Indonesia bisa menyerap hasil produksinya sendiri. Pemerintah wajib memberi insentif konsumsi dalam negeri, mempermudah distribusi antarwilayah, dan menghapus pajak ganda.

3. Paksa negara maju untuk hormati posisi Indonesia.
Jika AS bisa memberi tarif tinggi, kita pun berhak meninjau ulang seluruh bentuk kerja sama yang timpang, termasuk akses data, lisensi, dan sistem logistik digital.

4. Prioritaskan pembelian dalam negeri oleh pemerintah.
Barang-barang ekspor seperti sepatu, furnitur, tekstil, hingga kabel bisa digunakan oleh proyek pemerintah, TNI, Polri, sekolah, dan rumah sakit. Serap produk lokal melalui APBN.

5. Tingkatkan nilai tambah dan branding produk Indonesia.
Kita harus berhenti ekspor barang mentah atau setengah jadi. Produk harus naik kelas dengan desain, teknologi, dan citra kebangsaan. Itu yang akan sulit ditandingi oleh produk murah negara lain.

Haidar Alwi: Hentikan Negosiasi yang Merendahkan, Mari Bangkit sebagai Bangsa Bermartabat.

Negosiasi tidak salah. Tapi negosiasi yang mengorbankan harga diri bangsa adalah kesalahan besar. Kita tidak sedang bicara tentang sekadar dagang. Kita sedang mempertaruhkan kedaulatan dan cara pandang bangsa kita sendiri terhadap martabat nasional.

Saya, Haidar Alwi, menyerukan agar pemerintah mengakhiri pendekatan lobi satu arah. Hentikan perjalanan delegasi yang hanya membawa proposal untuk menyenangkan pihak asing. Saatnya kita tawarkan proposal untuk rakyat kita sendiri. Bangun kekuatan nasional, perkuat produksi dalam negeri, dan dorong ekspor yang mandiri, bukan yang bergantung pada belas kasih negara besar.

“Kalau Trump memberi tarif 32%, maka kita jawab dengan martabat 100%.”

_Bangsa ini pernah dijajah, pernah diembargo, pernah diremehkan. Tapi selalu bisa bangkit. Maka janganlah kita jatuh hanya karena satu kebijakan tarif. Jangan tawarkan bangsa ini untuk dijual demi tarif yang dibatalkan. Lebih baik kehilangan pasar sementara daripada kehilangan kehormatan selamanya._

Artikel Haidar Alwi: Stop Negosiasi yang Merendahkan, Lawan Tarif 32% Trump dengan Martabat 100 persen pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Pengakuan tersebut tercermin dalam laporan Global Peace Index (GPI) 2025 yang dirilis oleh Institute for Economics & Peace (IEP) pada Kamis, 18 Juni 2025, di Portcullis House, London, Inggris.

GPI 2025 mengukur tingkat kedamaian di 163 negara yang mencakup 99,7% populasi dunia, berdasarkan tiga variabel utama: konflik domestik dan internasional, keamanan serta keselamatan masyarakat, dan tingkat militerisasi. Ketiga variabel tersebut dievaluasi melalui 23 indikator kuantitatif dan kualitatif.

“Dalam satu tahun terakhir, tingkat kondusivitas di Indonesia meningkat sebesar 2,9 persen, tertinggi di antara 19 negara di kawasan Asia-Pasifik,” ujar Haidar Alwi, Kamis malam (18/6/2025).

Peningkatan ini membuat Indonesia unggul dari negara-negara maju seperti Selandia Baru, Singapura, Jepang, Malaysia, Australia, dan Korea Selatan, meskipun secara peringkat keseluruhan mereka masih berada di atas Indonesia. Dari 23 indikator yang diukur, Indonesia mengalami perbaikan pada 11 indikator, 4 indikator mengalami penurunan, dan 8 indikator tetap stabil.

Haidar juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam memerangi terorisme. Selama lima tahun terakhir, Indonesia dinilai berhasil menekan aktivitas terorisme, bahkan tidak tercatat adanya serangan teroris di luar wilayah Papua Barat dalam tiga tahun terakhir.

Dalam laporan GPI 2025, Indonesia menempati peringkat ke-49 dengan skor 1,784. Skor yang lebih rendah mencerminkan tingkat kedamaian yang lebih tinggi.

“Meski berada di posisi 49, Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara dengan tingkat kedamaian tinggi, sejajar dengan Malaysia, Belanda, Australia, Jerman, dan Inggris,” tambah Haidar.

Tak hanya itu, Indonesia juga masuk dalam 34 negara paling berpengaruh di dunia, bersama negara-negara seperti Turki, Vietnam, Afrika Selatan, dan Brasil. Jumlah negara yang masuk kategori ‘berpengaruh secara global’ meningkat hampir tiga kali lipat sejak era Perang Dingin, dari 13 negara pada dekade sebelumnya menjadi 34 pada tahun 2023.

Capaian ini dinilai luar biasa mengingat tren kedamaian global justru mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,36 persen setiap tahunnya selama 17 tahun terakhir.

“Status Indonesia sebagai negara yang berpengaruh dengan tingkat kedamaian tinggi—serta peningkatan signifikan dalam aspek keamanan dan ketertiban—menjadikannya salah satu negara tujuan investasi dan pariwisata paling menjanjikan di tengah ketidakpastian global,” pungkas Haidar Alwi.

Artikel Haidar Alwi: Polri Tunjukkan Kinerja Terbaik se-Asia-Pasifik Menurut Lembaga Riset Internasional pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Yang dirugikan tidak hanya rakyat, tapi juga Pertamina. Karena Pertamina bayar untuk RON 92 tapi yang datang malah RON 88 atau RON 90,” kata R Haidar Alwi, Kamis (6/3/2025).

Namun, R Haidar Alwi meminta Kejaksaan Agung dan media untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan maupun berita yang bersifat konklusi karena proses penyidikan masih berlangsung.

“Kalau proses penyidikan masih berlangsung, artinya segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tidak pas bila Kejagung dan media membuat konklusi si-A si-B tidak terlibat,” ungkap R Haidar Alwi.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga diminta untuk tidak menunjukkan sikap yang dapat memancing keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus tersebut.

“Jangan sampai timbul kesan Kejagung tidak netral, tidak objektif, diintervensi atau kesan kasusnya sudah dilokalisir untuk mengamankan pihak tertentu. Jangan sampai,” jelas R Haidar Alwi.

Menurutnya, kasus Pertamina Patra Niaga bisa menjadi momentum pembuktian komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di hadapan rakyat Indonesia.

Dengan potensi kerugian negara mencapai seribu triliun Rupiah, kasus tersebut berpeluang menggeser kasus timah dari puncak klasemen sementara ‘Liga Korupsi Indonesia’.

Kecil kemungkinan megakorupsi sebesar itu hanya melibatkan pejabat kelas teri tanpa dibekingi pejabat kelas kakap.

“Ada pepatah yang mengatakan bahwa umpan besar hanya disambar ikan besar. Ini saatnya bagi Pak Prabowo untuk membuktikan komitmennya memberantas korupsi kepada masyarakat. Mari kita dukung!” R Haidar Alwi mengakhiri.

Artikel Haidar Alwi: Sama Seperti Rakyat, Pertamina Juga Korban pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Penilaian itu disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Menurutnya, secara hukum tidak tertutup kemungkinan Erick Thohir dijadikan saksi dalam kasus tersebut.

“Proses penyidikan saat ini masih berjalan. Dengan adanya pertemuan tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi netralitas, objektivitas dan keberanian dari Penyidik hingga berujung pada lokalisir kasus yang sejatinya masih dapat mengejar intelektual dader,” kata R Haidar Alwi, Senin (3/3/2025) malam.

Sebab, selain sebagai Menteri BUMN, Erick Tohir juga merupakan pengusaha dan punya keluarga besar pengusaha serta kolega-kolega bisnis yang bukan tidak mungkin memiliki keterkaitan.

“Apalagi ditemukan hubungan kerjasama antara Pertamina Patra Niaga dengan Adaro yang dimiliki dan dipimpin oleh Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir” ungkap R Haidar Alwi.

Ia menjelaskan bahwa kerjasama tersebut awalnya terjadi antara Adaro dengan Pertamina pada tahun 2015 dan berlaku selama 7 tahun. Perwakilan dari pihak Adaro adalah Boy Thohir langsung dan dari pihak Pertamina diwakili oleh Direktur Pemasaran kala itu Ahmad Bambang.

Kerjasama meliputi dua hal. Pertama, Adaro membeli BBM dari Pertamina sekira 400 ribu sampai 500 ribu KL per tahun. Kedua, Pertamina menyewa terminal BBM milik Adaro di Mekar Putih, Kalimantan Selatan yang terdiri dari tangki penyimpanan berkapasitas 60 ribu MT dan 2 fasilitas jetty dengan total kapasitas sebesar 1,4 juta KL per tahun.

“Barulah sejak 16 September 2021 seluruh kewajiban, hak dan tanggung jawab Pertamina dalam kerjasama dengan Adaro dialihkan kepada Pertamina Patra Niaga,” jelas R Haidar Alwi.

Pada 31 Januari 2023, Adaro melalui anak perusahaannya Indonesia Bulk Terminal mengadakan perjanjian baru dengan Pertamina Patra Niaga yang berlaku sampai 30 September 2029. Dimana Pertamina Patra Niaga setuju untuk menyewa fasilitas bahan bakar dan Indonesia Bulk Terminal melaksanakan operasional maupun pemeliharaan di dalam terminal untuk kepentingan penyediaan BBM bagi Adaro dan pihak ke-tiga.

“Dan jangan lupa bahwa kasus Pertamina Patra Niaga juga berkaitan dengan terminal BBM seperti Terminal Tanjung Gerem yang digeledah oleh Kejagung. Bahkan salah satu Tersangkanya yaitu Gading Ramadhan Joedo adalah Direktur perusahaan penyimpanan BBM yakni PT Orbit Terminal Merak,” papar R Haidar Alwi.

Karenanya, wajar bila kemudian publik menduga-duga ada muatan kepentingan pribadi dan atau golongan di balik pertemuan larut malam antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Perlu keberanian dan keseriusan Kejaksaan Agung untuk mendalami potensi adanya dugaan korupsi perdagangan pengaruh (trading in influence). Dengan menggali latar belakang masing-masing Tersangka.

“Bongkar juga siapa yang merekomendasi dan/atau menitipkan para Tersangka di Pertamina Patra Niaga,” ujar R Haidar Alwi mengakhiri.

Artikel Pertemuan Larut Malam Erick Thohir dengan Jaksa Agung Berpotensi ‘Membonsai’ Kasus Pertamina Patra Niaga pertama kali tampil pada Porosmedia.com.