Surat permohonan audiensi tersebut telah disampaikan langsung dan diterima oleh Sub Bagian Umum Dinas Perkim Jabar, dengan pendampingan dari kuasa hukum FKWSB, Rd. Yudi Wahyudi, S.H., yang dikenal luas dengan sapaan “Pak Yudi Dewa”.

Ketua Umum FKWSB, Rd. Hadi Haryono, menyampaikan harapannya agar Dinas Perkim Jabar membuka ruang dialog secara terbuka demi kepentingan publik.

“Kami meminta pihak Dinas Perkim Jabar tidak menutup diri. Audiensi ini bukan untuk mencari sensasi, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Masyarakat berhak tahu, dan kami ingin ada kejelasan,” tegas Hadi.

Jika permohonan audiensi dari publik diabaikan, maka konsekuensinya tidak hanya berdampak pada relasi kelembagaan, namun juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Tidak ditanggapinya permintaan audiensi bisa dimaknai sebagai bentuk penolakan pasif yang potensial memicu ketegangan sosial dan opini publik negatif. Dalam banyak kasus, respons yang lambat atau tidak ada tindak lanjut atas permintaan resmi justru menjadi pintu masuk eskalasi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

“Kami datang dengan itikad baik. Jika permintaan audiensi ini dibiarkan begitu saja tanpa jawaban, maka masyarakat akan menilai ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” imbuh Yudi Wahyudi selaku kuasa hukum.

Secara terminologi, audiensi adalah forum pertemuan formal antara masyarakat dan pejabat publik untuk menyampaikan aspirasi, permintaan informasi, hingga masukan kebijakan. Meski tidak diatur secara spesifik dalam satu undang-undang tersendiri, pelaksanaan audiensi kerap mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi publik, sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam konteks ini, FKWSB menekankan pentingnya respon yang proporsional dari Dinas Perkim Jabar, mengingat proyek yang mereka soroti menyangkut penggunaan dana publik dalam skala besar.

“Kami hanya ingin tahu bagaimana proses proyek tersebut, sejauh mana pengawasan dilakukan, dan jika ada potensi kerugian negara, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini bukan tudingan, tapi permintaan klarifikasi yang sah,” ujar Hadi Haryono.

Proyek infrastruktur di wilayah Gadobangkong, Kabupaten Sukabumi, yang menjadi perhatian FKWSB, diduga menyimpan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Perkim Jabar, permintaan audiensi ini merupakan bentuk inisiatif kontrol sosial yang sah dan dilindungi konstitusi.

FKWSB berharap Pemprov Jawa Barat, melalui dinas teknis terkait, tidak hanya merespons secara administratif, tetapi juga membuka ruang klarifikasi publik demi menghindari dugaan penyimpangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara.

Reporter: Rio Julianto

Artikel FKWSB Desak Gubernur Jawa Barat dan Dinas Perkim Jabar Tanggapi Permohonan Audiensi Terkait Proyek Gadobangkong pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Asal Muasal dan Lahirnya “Dedi Mulyadi” sebagai Figur Publik

Lahir di Subang, 11 April 1971, Dedi Mulyadi berasal dari keluarga sederhana. Masa kecilnya ditempa oleh kerasnya hidup di desa. Ia tumbuh dalam tradisi sunda yang kuat, nilai-nilai itu kemudian banyak membentuk narasi politik dan simbolisme budaya yang ia eksploitasi dalam karier publiknya.

Namun, “Dedi Mulyadi” sebagai figur politik lahir bukan di desa, melainkan di ruang-ruang publik yang ia penuhi dengan narasi kebudayaan, nasionalisme lokal, dan keterlibatan akar rumput. Ia bukan tokoh instan, tapi juga bukan sepenuhnya lahir dari garis perjuangan murni.

Dari Aktivis Mahasiswa ke Panggung Politik

Jejak aktivismenya dimulai saat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Ia dikenal vokal dalam menyuarakan isu-isu sosial. Namun, aktivitasnya kala itu tidak sedramatis tokoh-tokoh mahasiswa 1998. Dedi lebih memilih jalur kultural ketimbang konfrontatif.

Bagi banyak kalangan, keterlibatannya di organisasi kampus dan KNPI menjadi batu loncatan, bukan sebagai perlawanan terhadap status quo, tetapi membangun koneksi dan merebut ruang dalam sistem.

Menjadi Bupati Purwakarta: Sukses Simbolik dan Kontroversi

Menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode (2008–2018), Dedi membangun reputasi sebagai pemimpin yang pro-budaya Sunda. Ia membangun tugu-tugu, mempopulerkan pakaian adat, dan memaksimalkan narasi lokal. Namun, substansi kebijakan ekonominya kerap dipertanyakan.

Beberapa kebijakannya dianggap teatrikal — seperti pelarangan minimarket berjaringan nasional dan penegakan perda kearifan lokal yang seringkali tak menyentuh akar persoalan kemiskinan dan infrastruktur desa secara sistemik. Namun ia tetap dipuja, terutama oleh warga yang merasa terwakili secara simbolik.

Ia juga menuai konflik dengan FPI karena kebijakannya soal pemaknaan pluralisme dalam konteks Sunda.

Menjadi Anggota DPR RI: Dari Budaya ke Legislasi

Pasca dua periode sebagai bupati, Dedi naik ke DPR RI lewat Partai Golkar. Di Senayan, ia tergolong aktif dalam Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan. Namun, kontribusinya tidak begitu menonjol dalam membentuk kebijakan strategis nasional.

Meski rajin turun ke daerah pemilihan, banyak pengamat menilai bahwa Dedi lebih memaksimalkan kehadirannya di media sosial ketimbang mendorong legislasi progresif. Citra tetap menjadi senjata utamanya.

Perceraian dan Narasi Kesendirian

Perceraian Dedi Mulyadi dengan Anne Ratna Mustika — Bupati Purwakarta saat itu — menjadi perbincangan publik. Banyak yang mengaitkannya dengan ambisi politik dan perbedaan orientasi kekuasaan.

Pasca cerai, Dedi memosisikan diri sebagai sosok laki-laki Sunda mandiri dan religius yang hidup “nyantri” dengan caranya sendiri. Gaya komunikasinya berubah lebih tenang, spiritual, dan “dekat dengan wong cilik”, walau tetap penuh kalkulasi pencitraan.

Keluar dari Golkar: Luka Lama Keluarga Besar Golkar Jabar

Pindahnya Dedi dari Partai Golkar ke Gerindra dianggap pengkhianatan oleh banyak kader senior Golkar Jawa Barat. Ia yang dibesarkan partai beringin, justru meninggalkan kapal saat peta kekuasaan sedang berubah.

Beberapa elite Golkar di Jabar menyayangkan keputusan itu. “Ia besar dari Golkar, tapi tidak memberi warisan ideologis apa pun. Yang ditinggalkan hanya mitos Dedi dan baliho Dedi,” ujar seorang kader senior Golkar yang enggan disebutkan namanya.

Berkiblat ke Gerindra: Jalan Menuju Cagub

Gabung ke Gerindra dan deklarasi sebagai calon Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa Dedi punya satu obsesi: kekuasaan eksekutif. Pragmatisme politiknya terbuka lebar, tak lagi ada loyalitas partai, hanya loyalitas terhadap peluang.

Ia mendapat restu dari Prabowo dan elite Gerindra Jabar, meskipun belum tentu penuh dukungan akar rumput. Dedi adalah tokoh besar dengan mesin politik personal, tapi partai tetap memegang kunci.

Gubernur Jabar: Panggung, Bukan Pemerintahan?

Sejak menjabat sebagai Gubernur Jabar (hasil Pilgub 2024), Dedi lebih sering terlihat di media sosial ketimbang di meja rapat birokrasi. Ia menyisir desa, menyantuni warga, dan menjadi “influencer” berkebijakan.

Beberapa kalangan menyebutnya sebagai “Gubernur YouTube”, lebih sibuk mengurus citra daripada reformasi struktural. Ia memang cerdas memanfaatkan era konten, tapi apakah itu cukup untuk memajukan provinsi sebesar Jawa Barat?

Media Sosial: Sumber Ketenaran, Sumber Celaan

Tidak ada kepala daerah yang begitu mendominasi media sosial seperti Dedi. Dari YouTube, TikTok, Facebook hingga Instagram, Dedi membangun narasi personal: pemimpin rakyat, spiritual, dan bijak.

Namun, justru di sinilah letak kritik terbesar. Banyak yang melihat kontennya terlalu teatrikal dan manipulatif. Beberapa kebijakan dituding hanya dekorasi citra. Tak jarang, warga yang merasa terpinggirkan menyebut Dedi sebagai “raja panggung yang miskin kebijakan.”

Oposisi dan Kritik DPRD Jawa Barat

DPRD Jawa Barat mulai menunjukkan ketegangan terhadap gaya kepemimpinan Dedi. Beberapa fraksi, termasuk PDIP dan PKS, mengkritik kebijakan pembangunan yang tidak berbasis data dan terkesan simbolik.

Sejumlah aktivis menyebut Dedi “tidak punya grand design pembangunan.” Ia berjalan sendiri, menampilkan populisme gaya baru, tapi minim partisipasi publik dan evaluasi akuntabel.

Apakah Dedi Sudah Benar Menjadi Gubernur Jawa Barat?

Ini pertanyaan yang mengundang diskusi panjang. Secara elektoral, ia sah. Secara simbolik, ia mengisi ruang yang selama ini kosong: pemimpin yang hadir dan terlihat. Tapi secara struktural, keberhasilannya masih semu.

Indikator pembangunan belum menunjukkan lonjakan. Tata kelola birokrasi tak banyak berubah. Reformasi sistemik belum tampak. Maka, apakah Dedi Mulyadi sudah benar sebagai Gubernur Jabar?

Jawabannya akan tergantung pada apakah ia mampu keluar dari cangkang pencitraan dan masuk ke ruang kebijakan substantif. Bila tidak, maka ia akan dikenang sebagai gubernur yang lebih banyak tampil dalam kamera ketimbang bekerja di belakang meja.

Redaksi Porosmedia

“Jawa Barat tak butuh penceramah kebijakan, tapi pelaksana kebijakan.” – seorang aktivis muda Bandung.

Artikel Dedi Mulyadi: Dari Aktivisme Kampus ke Kursi Gubernur Jabar, Antara Citra, Kuasa, dan Realita pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Pemulihan air Sungai Citarum ini penting untuk diketahui, bukan hanya karena statusnya sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat. Sungai yang memiliki panjang 270 kilometer itu menjadi sumber kehidupan bagi 18 juta warga di 13 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang di lintasi DAS. Sungai ini juga vital bagi kemakmuran 682.227 hektare lahan di 1.454 desa.

Bahkan, pemerintah telah menetapkan Ultimate Goal sebagai indikator dan target keberhasilan utama dari pelaksanaan rencana aksi PPK Das Citarum. Yakni Mutu Air Kelas II, atau setara dengan nilai IKA sebesar 60 poin yang ditargetkan dapat tercapai pada akhir tahun 2025.

Mutu air kelas II ini memungkinkan air tersebut bisa digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama.

“Kondisi awal Sungai Citarum pada tahun 2018 adalah cemar berat, setara IKA 33,43 poin. Pada akhir 2021, kondisinya mengalami perbaikan kualitas mencapai 50,13 poin atau cemar ringan,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum.

Dengan kata lain, Ultimate Goal menuju Mutu Air Kelas II hampir tercapai. Pemprov Jabar dan Satgas Citarum terus berupaya agar IKA Sungai Citarum sebesar 9,87 poin lagi bisa tercapai dalam waktu dekat.

Faktor keberhasilan capaian tersebut disebabkan Satgas Citarum Harum berhasil mencapai target 7 rencana aksi (Renaksi) dari 12 Renaksi program penanganan masalah Sungai Citarum. Sementara 5 Renaksi lainnya merupakan capaian yang sudah dilakukan namun masih memerlukan percepatan.

Ketujuh Renaksi yang berhasil dicapai melebihi target yakni penanganan lahan kritis, penanganan limbah peternakan, penanganan keramba jaring apung (KJA), pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, riset dan pengembangan, pengelolaan datin dan humas.

Terdapat 31.700,39 hektare lahan kritis di sepanjang aliran DAS Citarum yang telah dihijaukan. Angka ini di atas dari target 2021 yang hanya mencapai 15.647,45 hektare. Sementara target 2025 bisa menghijaukan 80.174,99 hektare lahan.

Pada Penanganan Limbah Peternakan, Satgas Citarum berhasil menangani limbah peternakan khususnya sapi sebanyak 26.947 ekor sapi. Angka ini lebih banyak dibandingkan target 2021 sebanyak 26.864 ekor sapi. Sedangkan target 2025 sebanyak 53.052 ekor sapi.

Untuk Penanganan Keramba Jaring Apung, Satgas Citarum berhasil dalam program penanganan KJA. Hingga tahun 2021 telah menangani KJA yang angkanya mencapai 33.868 unit dari target 28.243 unit. Sementara pada tahun 2025 penanganan ditargetkan bisa mencapai 141.219 unit.

Pada program pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, Satgas Citarum berhasil membereskan genangan air tersisa sebesar 90 persen dari target 70 persen. 0,7 m3/d penambahan air baku dari target 1,4 m3/d dan 4 lokasi destinasi wisata air dari target 5 lokasi.

Sementara, pada target tahun 2025 diharapkan membereskan luas genangan tersisa mencapai 20 persen, penambahan air baku 3,7 m3/d dan 5 lokasi destinasi wisata.

Satgas Citarum juga tak henti – hentinya memberikan edukasi sekaligus memberdayakan masyarakat untuk memberikan andil dalam penangangan masalah DAS Citarum. Satgas Citarum telah mengedukasi dan memberdayakan 1.268 desa dari 290 desa yang ditargetkan pada 2021, dan melibatkan 24 komunitas dari target 5 komunitas. Serta melibatkan 78 institusi pendidikan dari target 78 institusi pendidikan pada tahun 2021. Pada tahun 2025, ditargetkan mengedukasi 1.454 desa dan 25 komunitas, serta 390 institusi pendidikan.

Pada program riset dan pengembangan, Satgas Citarum memanfaatkan 3 kajian dari target 1 kajian. Dan pada tahun 2025 ditargetkan bisa memanfaatkan 12 kajian.

Dalam kurun 2019 hingga kini, telah berdiri 1 command center dari target 1 command center. Data informasi lokasi pemantauan kualitas air sebanyak 149 titik manual dan 16 onlimo dari target 341 titik manual dan 22 onlimo hingga 2025. Dan telah terpenuhinya 29 media humas dari target 4 media.

5 Capaian Perlu Percepatan

Dari hasil evaluasi, 5 capaian program PPK DAS Citarum perlu percepatan yakni program penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, penanganan limbah industri, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan hukum.

Selama ini, Satgas Citarum telah berhasil menangani air limbah domestik yang berasal dari 39.846 kepala keluarga (KK). Angka ini masih di bawah target 135.000 KK yang tertangani pada tahun 2021. Dan 648.603 KK pada tahun 2025.

Sementara, sampah menjadi masalah serius yang membuat Sungai Citarum menjadi kotor. Permasalahan ini di timbulkan dari sampah yang berasal dari sumber yang tidak tertangani dengan baik.

Satgas Citarum telah mengurangi sampah dari sumber yang dibuang ke Citarum sebanyak 2.899,51 ton per  hari dari target 3.177,39 ton per hari pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2025 ditargetkan bisa mengurangi sampah dari sumbernya sebanyak 6.636,06 ton per hari.

Begitu pula dengan penanganan limbah industri. Di mana Satgas Citarum telah membina 1.133 industri dari target 1.170 industri dan menginventarisasi 180 industri dari target 350 industri yang diinventarisasi. Pada 2025 diharapkan 1.813 industri dibina dan 1.043 industri di inventarisasi.

Di sisi lain, ada program pengendalian pemanfaatan ruang telah mendata di 5 Kabupaten/Kota, 4 juknis pendataan perizinan, dan 1 dokumen masterGIS. Diharapkan tahun 2025 sudah terdata 127.363,2 hektare cakupan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada sisi penegakan hukum, terdapat 204 kasus pengaduan dari target 455 kasus. Sebanyak 34 kasus perdata/pidana dari target 29 kasus, serta 87 kasus sanksi administratif dari target 105 kasus.

Baca juga: Menko Marvest dan Menteri KKP Berkunjung ke Purwakarta

Artikel Dari Tahun 2019 – 2021 Kualitas Air Citarum Terus Membaik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Menurut Yana, hal yang wajar jika ada pejabat di Kota Bandung atau Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda saat bekerja.

“Wajarlah, kita kampung di Bandung itu menggunakan bahasa ibu kita, bahasa Sunda,” ujarnya di Taman Tegalega, Selasa 18 Januari 2022.

Kota Bandung sebagai salah satu Tanah Pasundan, kental dengan bahasa Sunda dan budaya. Oleh karenanya, Yana berharap, semua bisa saling menghargai satu sama lain.

“Tolong dihargai, kita ini punya bahasa daerah dan digunakannya juga di daerah kita,” ujarnya.

Tak hanya itu, bahasa Sunda hingga budaya pun diterapkan di Kota Bandung, salah satunya dengan program Kemis Nyunda. Di saat itu, sekolah, hingga instansi pemerintah menerapkan budaya Sunda.

“Penggunaan bahasa Sunda di wilayah kita di berbagai kegiatan itu wajar. Itu ikhtiar untuk mempertahankan budaya sendiri, bahasa ibu,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda.

Arteria Dahlan, politikus PDIP itu sebelumnya meminta Jaksa Agung memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara dengan bahasa sunda saat rapat kerja.

“Saya mengimbau Bapak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di nusantara ini,” kata Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Kuta, Badung, Bali, Selasa, 18 Januari lalu.

Artikel Arteria Dahlan Minta Kajati Dipecat Karena Berbahasa Sunda, Yana: Itu Bahasa Ibu pertama kali tampil pada Porosmedia.com.