Lurah Cipamokolan

Pada April 2022 atas undangan Lurah Cipamokolan yang
bertempat di Aula Kelurahan rapat yang dihadiri :

– Ketua RT 01- 08 RW 01
– Pengurus RW 01
– DKM Al-Ishlahiyyah
– Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat RW     01
– MUI Kelurahan Cipamokolan
– LPM Cipamokolan
– Babinsa
– Babinkamtibmas

Semua yang hadir menyepakati Penolakan Pendirian Gereja Katholik Sang Hyang Hurip santo antonius, namun Lurah mau melakukan sosialisasi kepada Warga RW 01 dengan pihak gereja (Ada motif apa dengan Pak Lurah) ?

Bulan Oktober-November 2022

Pak Lurah melakukan validasi
data hanya 10 orang pendukung dari 60 orang yang di syaratkan (kenapa 10 orang dianggap mewakili ? )

Sebelum menyerahkan 60 orang data pendukung kepada camat kenapa tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan 700 an Warga RW 01 yang menolak dan meminta pendapat kepada MUI, Karang Taruna dan LPM sebagai mitra Lurah dalam menjalankan roda Pemerintah sesuai Perwal.

Tanggal 11 Oktober 2024

dilaksanakan Audiensi,Warga meminta
Lurah untuk mempertemukan warga dengan Pihak Gereja, setelah menunggu 2 bulan lebih tidak ada itikad baik dari Lurah, maka pada hari kamis Tanggal 19 Desember 2024 MUI Cipamokolan
mengambil inisiatif mengadakan rapat mengundang berbagai unsur, termasuk Lurah dan Pihak Gereja (Tidak Hadir tanpa alasan)

Camat Rancasari AMAT RANCASARI

Maret 2022 Camat mengadakan pertemuan di RM Andalusia mengundang Ketua RT 01 – 08 RW 01, Ketua RW 01 dan Panitia Gereja, (Ketua RT dan Ketua RW 01 tidak hadir)
LPM, MUI dan Karang Taruna tidak diundang (Kenapa LPM, MUI tidak diundang?)

Nopember 2022 Camat mengundang MUI Kelurahan , MUI Kecamatan, KUA, Polsek, Danramil Lurah untuk Koordinasi menyampaikan 60 pendukung sudah disetujui dan di Tandatangan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah sehingga dianggap sudah memenuhi syarat pendirian.

MUI Kelurahan mempertanyakan kapasitas para pendukung dan menyampaikan sekitar 600-700 orang Warga RW 01 yang menolak, sejak saat itu MUI Kelurahan tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam urusan gereja. (Mohon di perjelas)

13 Desember 2022 Camat dengan diam-diam menandatangani Surat Rekomendasi bersama MUI Kecamatan dan KUA yang dihadiri oleh Polsek dan Danramil.

Kenapa LKK di Kecamatan dan Kelurahan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tidak diajak Musyawarah, padahal penolakan semakin semarak
25 Desember 2022 Camat mengirim proposal Pembangunan Gereja ke tingkat Kota tanpa melampirkan 2500 orang
tandatangan yang menolak. Mohon Penjelasan

Dinas Ciptabintar menerbitkan PBG, karena dianggap sudah memenuhi 4 syarat khusus sesuai dengan SKB pasal 14, padahal pada Tanggal 10 Januari 2023 sudah dikirim surat Penolakan pembangunan gereja ke Dinas Ciptabintar yang di ttd 2500 orang lebih (Mohon penjelasan)

FKUB mengeluarkan Surat Rekomendasi, padahal rapat pembahasan di KESBANGPOL dilaksanakan pada Tgl 9 Februari 2023 pada rapat tersebut belum ada kesepakatan dari semua pihak.

Tanggal 1 Februari 2023 Surat Rekomendasi dari MUI Kecamatan Rancasari di cabut/dibatalkan.

Maret 2023 Kemenag mengeluarkan Surat Rekomendasi padahal MUI Kecamatan sudah mencabut surat rekomendasi tanggal 1 Februari 2023, dan KUA mencabut rekom Bulan Maret
2023, ini membuktikan tidak adanya koordinasi atau tidak mempertimbangkan pendapat kedua Lembaga tersebut.

9 Februari 2023 Kesbangpol mengadakan rapat Koordinasi/Klarifikasi dengan semua pihak, saat belum ada kata sepakat, salah satu kesimpulannya dari pihak KESBANGPOL KEMENAG,
FKUB akan krosscek bertemu dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Cipamokolan, dan sampai sat ini belum pernah di laksanakan, malah tiba-tiba PBG sudah terbit/ada Pada Tanggal 20 September 2023 dan ada Tanggal 6 Februari 2023

Selain itu, menurut Prof Anton warga arga RW 01 tidka kurang dari 600 orang dan RW 02-12 cipamokolan jumlahnya sampai 2500 orang mempercayakan penolakan gereja kepada MUI dan LPM. tapi pihak panitia mengabaikan. Berarti pihak panitia melecehkan 2 lembaga tersebut.

Sehingga keputusan rapat kesbangpol 9 Februari 2022 yakni melakukan dialog dengan masyarakat Cipamokolan yang menolak tidak pernah dilakukan.

Tiba – tiba masyarakat dikejutkan pada  13 Desember 2023 ada peletakan batu pertama pembangunan Gereja. Atas tindakan tersebut MUI tanggal 11 Desember 2024 mengundang panitia pembangunan untuk berdialog dengan tokoh masyarakat mereka dan tidak hadir tanpa alasan.

ternyata saat audien dengan komisi A DPRD kota bandung 19 Desember 2024, pihak panitia MERASA TIDAK PERLU berdialog dengan MUI, LPM karen bukan ranah nya, ini bukti pelecehan terhadap peran serta lembaga MUI dan LPM.

Daripada itu, MUI dan LPM merasa dilecehkan dan bersama warga akan terus bergerak menolak pembangunan gereja yang cacat Prosedur.

Artikel Warga Cipamokolan menduga Pembangunan Gereja Santo Antonius Cacat Prosedur dan perlu ditinjau kembali pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Bulan Februari 2022
– Tamu dari Pak Wahyu dan Ibu Leni di dampingi Sdr Hendarlan dari PP
datang kepada Bpk. Lurah Cipamokolan.menyampaikan akan dibangun
Gereja Katholik Sang Hyang Hurip di Wilayah RT 03 RW 01 Kelurahan
Cipamokolan.
– Saya sebagai Ketua LPM Bertanya kepada Pak. Lurah, Apa tujuan mereka
datang ke Pak Lurah
– Pak Lurah Menjawab akan mendirikan Gereja
– Saya menyarankan untuk tidak di izinkan dengan beberapa alasan.

Bulan Maret 2022
– Camat Rancasari mengundang rapat di RM Andalusia Margahayu Raya
tamu yang diundang :
1. Ketua RT 01 – 08 RW 01 (Tidak Hadir)
2. Ketua RW 01 (Tidak hadir)
3. Tokoh Masyarakat (Tidak hadir)
4. Lurah Cipamokolan (Hadir)
5. Forum Kebangsaan

Bulan April 2022
– Lurah Cipamokolan Mengundang pertemuan dengan
1. Ketua RT 01 – 08 RW 01
2. Ketua RW 01/Sekretaris RW 01
3. Tokoh Masyarakat RW 01
4. Tokoh Agama RW 01
4. MUI Kelurahan Cipamokolan
5. LPM Cipamokolan
6. Babinkamtibmas Cipamokolan
7. Babinsa Cipamokolan
– dalam rapat tersebut Ketua 01 – 08 RW 01, Ketua RW 01, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, MUI Kelurahan dan Ketua LPM Cipamokolan menolak dengan berbagai alas an.
– Namun Lurah Cipamokolan mempersilahkan kepada Panitia Pembangunan Gereja untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

Bulan Juni 2022
– Ada surat dari pihak Gereja kepada Ketua RW 01 untuk sosialisasi ke warga
– Ketua RW belum belum memberikan jawaban, namun Panitia Pembangunan Gereja

Bulan Juli – Oktober 2022
– Terjadi perselisihan faham di Wilayah RW 01 sehingga LPM Cipamokolan diminta oleh Pengurus RW 01 untuk menengahi, maka LPM mengadakan Musyawarah dengan Ketua RT dan Ketua RW 01 serta Tojoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk membuat angket setuju atau Tidak Setuju terhadap Pembangunan tersebut.

Bulan Oktober 2022
– Terkumpul Penolakan sebanyak 700 Orang /KK dari Wilayah RW 01
– Bertambah Penolakan sebanyak 2000 orang dari Warga RW 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 Kelurahan Cipamokolan.

Bulan Nopember 2022
– Pertengan Bulan Nopember 2022, Camat Rancasari mengundang :
1. MUI Kelurahan Cipamokolan
2. Lurah Cipamokolan
3. MUI Kecamatan
4. KUA Rancasari
5. Polsek Rancasari
– Camat menyampaikan sudah ada surat dukungan sebanyak 60 orang Warga RW 01 yang di tanda tangani oleh Ketua RT,Ketua RW 01 dan Lurah Cipamokolan. Sehingga sudah memenuhi syarat untuk persyaratan Pendirian Gereja.
– MUI Kelurahan Cipamokolan menolak pernyataan tersebut diatas karena sudah ada 2500 Warga yang menolak sehingga terjadi perdebatan data tersebut dan dikembalikan kepada Lurah Cipamokolan untuk memferivikasinya

28 Nopember 2022
Penyerahan Surat Klarifikasi Tanda tangan Ketua RT 01 – 08 RW 01 dan Ketua RW 01 Kelurahan Cipamokolan Kepada Lurah Cipamokolan yang dihadiri oleh :
MUI Kelurahan Cipamokolan
LPM Cipamokolan
Lurah Cipamokolan Beserta Staf
Kanit Intel Polsek Rancasari
– Bahwa Tanda tangan Ketua RT 01 – 08 dan Ketua RW 01 bukan menyatakan
Menyetujui pembangunan Gereja melainkan tanda tangan tersebut menyata-
kan Bahwa nama yang mendukung tersebut berdomisili di RT dan RW tersebut.

Bulan Desember 2022
19 Desember 2022
– MUI Kecamatan dalam rapat program kerja di Masjid Al-Ikhlas Saturnus Raya Komplek Margahayu Raya menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 telah di Tandatangani surat rekomendasi untuk penderian Gereja Katholik sang Hyang Hurip, dengan berita acara di Tandatangani oleh Camat Rancasari, MUI Kecamatan Rancasari dan KUA Kecamatan Rancasari.
– Acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan POLSEK Rancasari dan Danramil
– Akhir Desember 2022 MUI Kelurahan Cipamokolan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Para Ketua RW, Ketua DKM,Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Se Kelurahan Cipamokolan dengan menghasilkan kesepakatan untuk membuat surat pernyataan penolakan Pendirian Gereja Katholik Sang Hyang Hurip.

Bulan Januari 2023
– LPM Cipamokolan menampung aspirasi dari Masyarakat dengan membuat surat
Pengantar satu Bundel berkas yang dikirim kepada :
1. Walikota Bandung
2. DPRD Kota Bandung
3. Dinas Ciptabintar
4. BPN
5. MUI Kota Bandung
6. MUI Kecamatan Rancasari
7. KUA Rancasari
8. POLSEK Rancasari
9. Danramil

Bulan Februari 2023
01 Februari 2023
– MUI Kecamatan Rancasari mencabut surat Rekomendasi persetujuan tanggal 13 Desember 2022
08 Februari 2023
– Kesbangpol Kota Bandung Memanggil Ketua LPM Cipamokolan Ke Kantor Kesbangpol Kota Bandung.

09 Februari 2023
– Kesbangpol Kota Bandung mengundang/Mediasi dikantor Kesbangpol dan yang Hadir meliputi :
1. Ketua dan Sekretaris LPM Cipamokolan
2. Pihak Gereja
3. MUI Kelurahan Cipamokolan
4. MUI Kecamatan
5. MUI Kota Bandung
6. Kemenag Kota Bandung
7. Polwiltabes
8. Kajari
9 Intel Polsek Rancasari
10. FKUB Kota Bandung
11. (Camat Rancasari dan Lurah Cipamokolan Tidak Hadir)
– Pihak Gereja menyampaikan Data :
60 Orang Pendukung dan 90 Orang pengguna
– LPM menyampaikan aspirasi dari Masyarakat
– Warga RW 01 dan Warga Cipamokolan Mayoritas Muslim
– Kristen Katholik sekitar 5-10 Orang
– Lingkungan RW 01 dan sekitarnya sangat religius tidak kurang lebih dari
100 anak sedang pesantren di berbagai Pondok pesantren
– Mayoritas Masyarakat menolak
– Lurah dan Camat tidak pernah mengundang Unsur Tokoh Agama
Tokoh Masyarakat dan LKK di tingkat Kelurahan.
– Resume dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu
– Kesbangpol akan memfasilitasi FKUB, MUI, Depag untuk sosialisasi
dan bertemu dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah
Cipamokolan. (ini belum dilakukan)

Bulan Maret 2023
25 Maret 2023
– Camat mengadakan Baksos Pembagian Sembako dengan menghadirkan
Ibu. Shinta Nuriyah Wahid, M.Hum. yang di danai oleh Pihak Paniyia Pembangunan Gereja.
– LPM dan MUI Kelurahan Cipamokolan tidak diundang dalam kegiatan tersebut
28 Maret 2023
KUA Rancasari mencabut surat Rekomendasi persetujuan tanggal 13 Desember 2022

Bulan Desember 2023
– Ketua LPMCipamokolan diminta Pendapat oleh Intel Polsek untuk rencana peletakan Batu pertama Pembangunan Gereja Sang hyang Hurip dan Ketua LPM Menyarankan untuk tidak dilaksanakan karena belum ada pertemuan atau sosialisasi dari FKUB dan Kesbangpol Kota Bandung sebagaimana yang dijanjikan dalam rapat pada tanggal 09 Februari 2023 di Kesbangpol Kota bandung
– 13 Desember 2023 Peletakan Batu pertama pembangunan Gereja Katolik Sang Hyang hurip
dilaksanakan yang dihadiri oleh :
– Kombes Pol. Sitompul
– Bpk. Irwan (Kemenag Kota Bandung)
– Bpk. Asep (Kesbangpol Kota Bandung)
– Bpk. Iman Hilman (Disciptabintar Kota Bandung)
– Bpk. Hamdani (camat Rancasari)
– Bpk. Tito P (lurah Cipamokolan)
– Kasi. Trantib Rancasari
– Uskup Kota Bandung
– Pengurus Gereja Katholik Bandung Raya
– Jemaat Gereja Katholik
– 15 Desember 2023 MUI Kelurahan Cipamokolan mengadakan pertemuan menyikapi peletakan Batu pertama pembangunan Gereja katolik sang hyang hurip yang dihadiri oleh Para Ketua RW, Ketua DKM,Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Se Kelurahan Cipamokolan. Menghasilkan Keputusan Bersama :
1. Menolak Pembangunan dan Pendirian Gereja Sang Hyang hurip Santo Antonius
2. Meminta Apparat terkait untuk memberhentikan kegiatan Pembangunan Gereja dilokasi tersebut
3. Meminta PJ. Walikota memecat/Memutasikan Camat Rancasari dan Lurah Cipamokolan

Oleh : H. Asep Sudarma Adjie, S. Si Ketua LPM Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung.

Artikel Inilah Kronologis Pembangunan Gereja Sang Hyang Hurip Santo Antonius versi LPM Cipamokolan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Untuk itu, inisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kelurahan Cipamokolan yang dipimpin Drs. Tatang didampingi sekretaris MUI Ustad Syihab menampung kembali aspirasi warga yang keberatan bersama LPM, Kepala Kelurahan dan para tokoh serta warga yang mewakili, Kamis, 20 Desember 2024, di Gedung Aula Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung.

Muncul kekecewaan dari para undangan atas ketidakhadiran kembali kepala Kelurahan Cipamokolan Tito yang tidak bisa memediasi polemik masyarakat dengan alasan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

Namun diterangkan oleh pihak MUI Kota Bandung yang diwakilkan Drs. H. Tatang polemik ini harus ada jalan keluar. Agar tidak ada komentar atau tindakan yang merugikan citra kota Bandung dalam mempererat solidaritas dan toleransi dalam kegiatan beragama.

Sesi tanya jawab pun semakin menghangat, mengingat satu kekecewaan juga terlontar dari Ketua RW 01, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung yang meras Pak Lurah selalu tidak menghadiri undangan atas kisruh ini.

“Seharusnya beliau memerintahkan kepada wakilnya atau stafnya untuk menampung aspirasi dari warga yang keberatan atas pembangunan gereja. Biar tidak belunder atau menduga-duga ada kesalah dan alasan yang dibuat-buat oleh warga”, terang Dedi Ketua RW 01 yang baru menjabat 3 bulan ini merasa tidak tahu menahu.

Didesak alasan penolakan kata Ketua RW 01 adanya tindakan gratifikasi dan mal administrasi yang dilakukan oleh pihak Gereja yang mau membangun, itu yang memicu kegaduhan.

Hal itu, lanjut Ketua RW 01 jadi penyebab utama pro dan kontra di masyarakat yang semakin melebar sehingga merusak hubungan sosial sepihak.

Sementara itu, Ketua LPM Cipamokolan, Asep S. Adji, turut menyampaikan keluhan serupa. Ia memaparkan, bahwa sejak 2022, berbagai upaya penolakan telah diajukan kepada Lurah Cipamokolan dan Camat Rancasari.

Namun, respons yang diberikan dianggap tidak serius. Bahkan, di tengah polemik ini, pihak panitia pembangunan gereja sudah memulai proses pembangunan dengan menancapkan paku bumi di lokasi yang dipermasalahkan.

Disamping itu, adanya dukungan dari pihak advokat yang mewakili kekecewaan warga oleh Prof. Anton S.H yang yang akan melakukan somasi ketiga kalinya, atas dasar somasi sebelumnya tidak pernah ditanggapi. Bahkan akan dimasukkan pada tindakan pidana, sangat dimungkinkan.

“Selayaknya pihak Gereja harus mau duduk bersama untuk membicarakan secara hukum. Pasalnya ada beberapa keterangan yang ditutupi sebagai alesan hak umum atas dibangunnya Gereja tersebut. Begitu juga pemerintah harus berani menerangkan dengan selengkap-lengkapnya,” kata Prof Anton.

Asumsi kekecewaan semakin meruncing ditambah menurut salah satu warga RW 11 yang hadir di acara pertemuan merasa ini harus ada tindakan dukungan penuh agar pemerintah seperti DPRD Kota Bandung yang diwakilkan oleh komisi A yang tidak pernah menjawab keluhan kami, berani menjembatani keluhan kami. Jangan diam saja.

Disisi lain paska bubar di aula Kelurahan  Cipamokolan, rombongan warga mendatangi lokasi pembangunan Gereja untuk menemui yang berwenang atau pimpro pembangunan gereja untuk berkomunikasi.

Lewat pandangan mata suasana di proyek gereja yang ada hanya beberapa team pelaksana pembangunan, mesin besar dan Kang Hendar yang dipercaya untuk mengamankan proyek tersebut.

Akui Hendar secara tegas saya disini bekerja. Tambah Hendar mereka perlu ditinjau kembali maksudnya dan jangan sepihak adanya penolakan atas gereja ini. Tetap harus dilihat dari sisi lain.

Disamping itu juga Alfat yang hadir di area proyek dari Ikatan Remaja Masjid Cipamokolan meminta peninjauan kembali aturan administratif yang dilakukan pihak Gereja. Jika sudah benar secara hukum, kami pun akan bermusyawarah kembali, apakah layak atau tidak adanya gereja ini.

Artikel Tetap Menolak, Warga Cipamokolan meminta Informasi sebenarnya terkait Pembangunan Gereja Santo Antonius pertama kali tampil pada Porosmedia.com.