​Kehadiran jajaran pengurus pusat GARDA GPMPP di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Bandung ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memperkuat sinergi antarlembaga pelestari seni bela diri tradisional. Pencak silat dinilai sebagai pilar utama identitas budaya masyarakat Sunda yang harus terus dirawat secara kolektif.

​Panglima DPP GARDA GPMPP, Hendri Irawan WN (Ragil), yang hadir didampingi jajaran pengurus, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memajukan prestasi pencak silat di kancah yang lebih luas.

​“Atas nama keluarga besar DPP GARDA GPMPP, kami mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPW PPSI Jawa Barat yang baru saja dilantik. Kami berharap di bawah kepengurusan ini, PPSI Jabar semakin solid, inovatif, dan mampu mencetak prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Ragil di sela-sela acara.

​Lebih lanjut, Ragil menekankan bahwa pencak silat bukan sekadar teknik bela diri, melainkan warisan adiluhung yang memuat nilai kedisiplinan dan karakter kesatria. Ia berharap PPSI Jawa Barat dapat terus menjadi wadah pembinaan generasi muda agar tetap memiliki akar budaya yang kuat di tengah arus modernisasi.

​”Pencak silat adalah marwah kita. Kehadiran kami di sini adalah wujud dukungan moral agar semangat silih asah, silih asih, silih asuh tetap menjadi landasan kita bersama dalam menjaga tradisi ini agar tetap relevan dan menjawab tantangan zaman,” tambahnya.

​Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan mengedepankan nuansa budaya lokal dan dihadiri oleh berbagai tokoh pencak silat serta elemen masyarakat Jawa Barat. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi yang kuat antara organisasi-organisasi pencak silat untuk terus mengharumkan nama Jawa Barat melalui pelestarian budaya.

Artikel Sinergi Budaya, DPP GARDA GPMPP Hadiri Pelantikan Pengurus DPW PPSI Jawa Barat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Sikap tersebut disampaikan secara terbuka oleh Toto Ramdhani, Wakil Komandan DPP Garda Gadjah Putih (Mega Paksi Pusaka), dalam keterangan resmi yang dirilis di Bandung, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Toto, perkara ini tidak dapat direduksi sebagai persoalan personal atau kesalahpahaman individu, melainkan menyangkut martabat kolektif Orang Sunda serta kepentingan publik yang lebih luas.

“Kami menilai perkara ini menyentuh kehormatan dan harga diri Orang Sunda. Karena itu, narasi perdamaian tidak relevan dan tidak dapat diterima,” ujar Toto Ramdhani.

Dalam pernyataan sikapnya, ketiga organisasi tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat atas langkah cepat dan profesional dalam menangani laporan serta melakukan penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat.

Mereka menilai respons aparat kepolisian sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah berkembangnya ujaran kebencian berbasis SARA yang berpotensi memicu konflik sosial.

Bagi mereka, penegakan hukum yang tegas menjadi instrumen penting dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah preseden buruk di ruang publik.
Penolakan terhadap Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Gabungan organisasi tersebut juga menegaskan sikap menolak segala bentuk klarifikasi, pembelaan diri, maupun permintaan maaf dari terlapor.

Mereka berpandangan bahwa dugaan pernyataan yang disampaikan Resbobb telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, sehingga penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum formal, bukan pendekatan informal atau jalan damai.

Seruan Konsolidasi Elemen Tatar Sunda
Atas nama organisasi, Toto Ramdhani menyerukan kepada padepokan, paguyuban, tokoh adat, tokoh budaya, serta elemen masyarakat Tatar Sunda di Jawa Barat untuk bersikap konsisten mengawal proses hukum dan tidak menggiring opini ke arah penyelesaian damai.

“Sikap lunak terhadap kasus seperti ini justru berpotensi membuka ruang pengulangan peristiwa serupa di masa depan,” ujarnya.

Seruan tersebut dimaksudkan sebagai upaya konsolidasi sikap agar penanganan perkara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak terdistorsi oleh tekanan opini publik yang kontraproduktif.

Dalam siaran persnya, ketiga organisasi mendesak aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secara maksimal, transparan, dan akuntabel, hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Mereka juga mendorong agar ketentuan pidana yang relevan ditelaah dan diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain:
Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Pasal 156 KUHP;
Pasal 156a KUHP;
Pasal 160 KUHP.

Menutup pernyataannya, gabungan organisasi tersebut menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap perdamaian bersifat final dan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga supremasi hukum dan martabat sosial.

Mereka menilai bahwa setiap upaya yang berpotensi melemahkan proses hukum, dengan dalih apa pun, harus disikapi secara kritis agar hukum tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan publik. (***)

Artikel Gabungan Organisasi Sunda Tolak Jalan Damai Kasus Dugaan Penghinaan: Tegaskan Supremasi Hukum pertama kali tampil pada Porosmedia.com.