​Secara teoretis, ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia. Ketika daya beli melemah, hukum pasar bekerja dengan kejam:

​Sisi Pedagang: Penurunan omzet menyebabkan ketidakmampuan membayar biaya tetap (fixed cost) seperti sewa dan gaji.

​Sisi Industri: Berdasarkan data PMI (Purchasing Managers’ Index) Manufaktur, jika indeks berada di bawah 50, artinya industri sedang kontraksi. Pabrik berhenti berproduksi bukan karena mesin rusak, tapi karena gudang penuh dengan barang yang tidak laku (stok menumpuk).

​Data menunjukkan adanya fenomena “Makan Tabungan” (dissaving) di kalangan masyarakat bawah dan menengah.

​Fakta: Menurut laporan BPS dan berbagai lembaga riset, proporsi kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir.

​Dampak: Mereka yang dulunya konsumtif kini hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya, sektor sekunder (seperti fashion, elektronik, dan jasa hiburan) adalah yang pertama kali tumbang, memicu PHK massal.

​Kebijakan makro seringkali terfokus pada sisi penawaran (supply side), seperti kemudahan investasi. Namun, substansi masalah yang Anda angkat adalah di sisi permintaan (demand side).

​”Perusahaan tidak akan mempekerjakan orang untuk memproduksi barang jika tidak ada kepastian siapa yang akan membelinya.”

​Pemerintah perlu mewaspadai Paradoks Penghematan (Paradox of Thrift). Di saat krisis, orang cenderung menyimpan uang (jika punya) karena takut masa depan, namun perilaku ini justru membuat ekonomi semakin macet karena sirkulasi uang berhenti.

​Untuk menghentikan “bingungnya” pedagang dan “putus asanya” pekerja, tidak ada jalan lain selain injeksi daya beli langsung. Hal ini bisa melalui:

​Penciptaan lapangan kerja padat karya yang instan.

​Stabilisasi harga kebutuhan pokok agar disposable income (sisa uang belanja) masyarakat bisa dialokasikan ke pedagang pasar.

​Perlindungan bagi UMKM dari gempuran barang impor murah yang merusak ekosistem produksi lokal.

​Tanpa intervensi pada akar masalah—yakni pendapatan rumah tangga—maka lingkaran setan ini akan terus berputar hingga mencapai titik nadir yang membahayakan stabilitas sosial.

Opini ini disusun dengan pendekatan Ekonomi Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga permintaan pasar. Secara hukum, tulisan ini aman karena berbasis pada analisis data publik (BPS/PMI) dan teori ekonomi makro yang lazim, tanpa menyerang personal atau institusi secara spesifik.

Ir. Irwan Nurwansyah

Artikel Memutus Rantai “Lingkaran Setan” Ekonomi: Ketika Daya Beli Menjadi Penentu Mati Surinya Pasar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa sektor pariwisata tidak boleh stagnan pada daya tarik kuliner semata. Melalui penguatan agenda berbasis MICE dan kegiatan bertaraf nasional, Bandung kini kembali menegaskan posisinya sebagai kota kreatif dan destinasi event premium di Indonesia.

“Begitu MICE bergerak, semua sektor ikut bergerak — transportasi, hotel, restoran, vendor, sampai pengisi acara. Konsekuensinya memang ada kemacetan dan kenaikan harga, tapi itu bagian dari pertumbuhan yang sehat,” ujar Farhan, Rabu (29/10/2025).

Berbagai kegiatan skala besar seperti Pocari Run, Pasar Seni ITB, hingga Asia Afrika Festival disebut sukses menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
Selain meningkatkan pendapatan sektor perhotelan dan kuliner, event-event ini juga memperkuat citra Bandung sebagai kota tujuan wisata budaya dan olahraga berkelas.

“Kita ingin Bandung dikenal dengan event-event premium, bukan yang merusak wajah kota. Fokus kita pada seni, budaya, olahraga, dan MICE,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, tingkat hunian hotel di Bandung melonjak tajam sejak Juli hingga Oktober 2025.
Pada Juli, bertepatan dengan Pocari Run, okupansi hotel menembus angka di atas 80 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Data Telkomsel Mobility juga mencatat peningkatan pergerakan wisatawan hingga 127 persen pada 19–20 Juli, dari 8.662 menjadi 19.702 orang.

“Pengunjung luar Bandung mencapai 53 persen, dan paling banyak dari Jakarta Selatan sekitar 1.600 orang,” jelas Farhan.

Meski sempat menurun pada Agustus karena faktor efisiensi anggaran pemerintah dan gangguan keamanan pada akhir bulan, tren pariwisata kembali meningkat setelah digelarnya Asia Afrika Festival dan Bandung Great Sale.

“Sekarang hotel-hotel sudah penuh lagi. Setiap akhir pekan rata-rata okupansi di atas 80 persen. Ini bukti bahwa event menjadi penggerak utama pariwisata,” tambahnya.

Farhan menegaskan, penyelenggaraan event bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari strategi ekonomi terukur. Aktivitas MICE terbukti menciptakan efek ganda (multiplier effect) pada berbagai sektor — mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM.

Dari hasil analisis transaksi, rata-rata pengeluaran pengunjung pada Pasar Seni ITB dan Asia Afrika Festival mencapai Rp4.000 per orang, sedangkan pada Pocari Run mencapai Rp25.000 per orang.

“Volume besar dengan transaksi kecil itu bagus, begitu juga sebaliknya. Yang penting ekonominya berputar dan masyarakat ikut merasakan dampaknya,” ujar Farhan.

Untuk menjaga momentum ini, Pemkot Bandung kini memperkuat koordinasi dengan pelaku industri pariwisata, hotel, dan komunitas kreatif agar kalender event tahunan kota tersusun lebih rapi dan berkelanjutan.

“Bandung sudah jadi magnet event premium. Sekarang tinggal menjaga konsistensi dan kualitasnya,” ungkap Farhan optimis.

Ia menutup dengan keyakinan bahwa strategi berbasis event dan data dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau pariwisatanya hidup, maka ekonomi masyarakat juga ikut hidup,” pungkasnya.

Artikel Event Premium Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata Bandung, Hunian Hotel Kembali Meroket pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dengan Sekjend MES Iggi Haruman Achsien dalam 1st SELF Forum di Plaza Mandiri Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Dalam pelaksanaannya kerja sama ini akan mencakup pengembangan literasi ekonomi dan keuangan syariah, perencanaan dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital dan kampanye gaya hidup halal untuk meningkatkan halal awareness serta pengembangan minat penulisan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Menurut Iggi, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus dikembangkan, baik melalui pengadaan regulasi, implementasi kebijakan, dan inovasi program-program strategis yang dilakukan secara berjamaah, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

“Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia makin berkembang ke arah yang lebih baik. Manfaat atas implementasinya juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Iggi.

Kerja sama ini, lanjut Iggi, menjadi langkah yang baik untuk memajukan ekonomi umat melalui program-program lintas sektor yang direalisasikan secara holistik dan berkelanjutan.

Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PP MES, Muliaman D. Hadad, menyatakan, penyelenggaraan forum tersebut menjadi inisiatif yang sangat penting untuk memberikan wadah diskusi terkait perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Apresiasi kepada MES yang secara konsisten terus menerus melaksanakan program kerja dan mudah-mudahan terus berlanjut untuk program selanjutnya,” kata Muliaman

Hadir dalam acara, jajaran pengurus MES yang hadir pada pertemuan ini di antaranya Anggota Dewan Pembina MES Muliaman Hadad, Ketua IV MES Friderica Widyasari, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, dan Bendahara Umum MES Herry Gunardi.

Sementara dari JMSI turut hadir, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Khalid Zabidi, Ketua Bidang Luar Negeri JMSI Rifa Berliana Arifin, Ketua Bidang Pengembangan Daerah Abdullah Rasyid dan Ketua Bidang Kesekertariatan dan Pendataan Ari Rahman.

Artikel MES : Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Harus Dikembangkan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Hal tersebut disampaikan LaNyalla menyusul maraknya permasalahan sosial di masyarakat yang dipicu masalah kemiskinan akibat ekonomi.

“Kemiskinan itu menjadi pemicu terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Oleh sebab itu, saya minta pemerintah bersikap, salah satunya dengan memaksimalkan pergerakan roda perekonomian,” ujar LaNyalla saat reses si Jawa Timur, Jumat (22/04/2022).

Senator asal Jawa Timur itu mencontohkan sejumlah kasus.  Di antaranya kasus bunuh diri dengan cara menggantung diri atau menenggak racun.

“Ada juga penganiayaan terhadap anak dan istri yang beberapa hari belakangan terjadi dan diberitakan berbagai media. Pelaku yang mengalami tekanan psikologis akibat himpitan ekonomi dan kesulitan,” ujarnya.

Menurut LaNyalla, seharusnya kondisi ini menjadi warning bagi pemerintah.

“Bahwa kemiskinan menjadi pemicu kekerasan, kejahatan, penganiayaan, bunuh diri serta kejahatan lainnya,” katanya.

LaNyalla juga menyebut kasus seorang ibu yang mengajak anak-anaknya ikut bunuh diri karena kemiskinan yang
menjerat.

“Atau korban pinjol yang gantung diri karena terlilit utang, atau kasus-kasus lainnya yang dipicu dari masalah ekonomi tidak dapat dianggap masalah kecil,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, ketidakmampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dipengaruhi berbagai faktor.

“Selain kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, ada juga peran sebagian kelompok kecil yang memiliki uang besar yang mengendalikan sirkulasi uang, menguasai dan mempermainkan harga pasar bahkan monopoli komoditi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sedangkan pengusaha kecil dan masyarakat miskin hanya menjadi objek dari permainan.

“Pemerintah terkesan membiarkan semua itu terjadi hingga menjadi penguasaan yang besar terhadap yang kecil,” katanya.

LaNyalla menambahkan, kondisi seperti ini sulit bagi orang kecil untuk melakukan pergerakan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga bahkan sekedar makan saja menjadi masalah besar.

“Maka tak heran hal itu memicu rasa frustasi yang berujung dengan langkah bunuh diri. Ini mengerikan jika keadaan terus menerus dan dibiarkan terjadi,” ujarnya.(*)

www.lanyallacenter.id

Artikel Kemiskinan Picu Banyak Masalah, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tingkatkan Pergerakan Ekonomi  pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo, Kepala Bank BJB cabang Tangsel M. Hartami, dan OPD terkait, bertempat di ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Kamis (21/04/2022).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, percepatan serta perluasan digitalisasi ini sangat penting bagi pengembangan Kota Tangsel. Dengan adanya percepatan dan peluasan digitalisasi peluang pengembangan ekonomi dan keuangan digital pun akan semakin terbuka.

“Selain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi,” imbuhnya dikutip Porosmedia.com dari Kabartangsel.com.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, menekankan kepada OPD pengelola Pajak dan retribusi untuk fokus serta berkomitmen penuh sesuai dengan peta jalan pelaksanaan ETPD di Tangsel serta OPD-OPD tersebut harus selalu berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada mitra kerjanya.

Dia mencontohkan, seperti pasar, pasar ini ada yang dikelolah oleh PT PITS dan ada yang dikelola oleh Disperindag.

“Untuk yang dikelolah oleh PT PITS sudah menggunakan transaksi digitalisasi Tangsel Pay, sedangkan yang dinas belum, ini yang harus dilakukan percepatan, dan perlunya sosialisasi kepada pedagang pasar yang dikelola oleh Dinas,” ungkapnya.

Sekda pun mengungkapkan, Tangsel telah menerapkan sistem digitalisasi keuangan secara cashless namun untuk outcomenya belum ada, maka perlu komitmen bersama untuk meningkatkan hal tersebut.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangsel, Rahayu Sayekti, menjelaskan, untuk memantapkan ETPD ini dibutuhkan setidaknya tiga proses. Yang pertama adalah aspek proses kemudian aspek output lalu yang terakhir adalah aspek outcome.

“Untuk bobotnya dari ketiga aspek tersebut adalah masing-masing, aspek Proses sebesar 30 persen, aspek output sebesar 40 persen dan aspek outcome sebesar 30 persen,” ujar Rahayu.

Dia menambahkan hal ini juga merupakan tahapan dalam rangka komplemen indikator proses, yaitu melakukan high level meeting di tingkat Kabupaten dan Kota. Fungsinya memantapkan ETPD.

Diketahui bahwa pelaksanaan TPPD ini dilalukan oleh seluruh kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Termasuk Banten, dimana nantinya akan dikompetisikan, mana yang terbaik di antara yang ada.

Tolak ukurnya adalah pencapaian dari elektronifikasi yang ada di dalam sistem pemerintahan.

Rahayu menjelaskan, sejak Tangsel mendaftarkan TPPD nya, panitia memasukkan Tangsel sebagai daerah digital. Secara urutan, tipe digital ini merupakan tipe terbaik dari urutan yang ada.

“Terbentuknya di bulan April 2021 itu sudah masuk ke tipe digital. Karena fasilitas dan infrastruktur nya sudah memadai,” ujarnya yang menambahkan bahwa khusus untuk elektronifikasi pembayaran masih perlu dilakukan peningkatan.

Karena itu melalui ETPD ini diharapkan evaluasi yang sudah dilakukan bisa diperbaiki dan dimaksimalkan demi mencapai hasil yang baik.

Artikel Percepat ETPD, Benyamin Davnie: Peluang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Semakin Terbuka pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Enam program TPAKD yaitu Simpanan Pelajar, Kredit Usaha Rakyat, Bandung Melawan Rentenir, Program Bank Sampah (Kang Pisman), Buruan Sae dan Salapak Mircoshop.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap program yang digulirkan Pemkot Bandung membawa angin segar bagi warga pada bidang keuangan.

Menurutnya, untuk mengatasi berbagai dampak pandem Covid-19, perlu akses keuangan bagi masyarakat agar lebih produktif.

Tak hanya itu, jasa keuangan dapat meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi daerah.

“TPAKD sebagai forum Koordinasi antar instansi, menjadi peran vital mewujudkan keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat,” katanya pada acara Rapat Pleno TPAKD Kota Bandung, di Papandayan Hotel, Kamis (7/04/2022)

Menurut Yana, melalui TPAKD ini akan muncul terobosan baru yang lebih produktif dalam mengembangkan ekonomi.

“Ke depan, lembaga jasa keuangan bisa berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah terutama menggali berbagai potensi ekonomi,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric M. Attauriq menerangkan, TPAKD merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk akses keuangan di daerah.

Eric yang juga sebagai Wakil Koordinator ll TPAKD Kota Bandung berharap, dengan program kerja yang telah disusun dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

“Salah satu tujuannya yaitu mendorong akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian Kota Bandung,” ujarnya.

Berikut 6 program kerja selama 2022-2023:

1. Program Simpanan Pelajar, merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar pelajar memiliki simpanan dan menanamkan literasi keuangan sejak dini.

Melalui simpanan pelajar ini, dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.

2. Program Kredit Usaha Rakyat. Program ini dapat mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid.

3. Bandung Melawan Rentenir. Ini meliputi pengumpul data dan informasi, verifikasi koperasi ilegal, san dukungan legal juga sosial kepada masyarakat yang terjerat rentenir.

4. Program Bank Sampah (Kang Pisman). Didorong untuk diimplementasikan di sekolah sehingga pelajar dapat sejak dini peduli kepada lingkungan dan mandiri dalam keuangan dengan cara menabung.

5. Buruan Sae. Mengoptimalisasi pemasaran produk segar dan olahan dari program ini melalui jejaring media online maupun offline. Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mendukung program Ketahan pangan.

6. Salapak Microshop. Merupakan sarana layanan pemasaran produk koperasi dan UMKM yang menjabarkan produk unggulan para pelaku usaha.

Setiap program kerja memiliki kegiatan, hasil juga target. Sehingga instansi terkait didorong untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan tersebut.

Sedangkan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional ll Jawa Barat, Indarto Budiwitono menjamin warga Kota Bandung dapat memperoleh akses keuangan sesuai dengan kebutuhan.

Ia berharap program yang direncanakan bisa mendorong lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank lebih meningkatkan perannya.

“Bisa terealisasi, kami yakin kuncinya memperluasan akses keuangan bagi masyarakat juga produk dan layanan keuangan digital, “ bebernya. (yan)jt)**

Artikel Pemkot Bandung Upayakan Permudah Akses Keuangan Bagi Warga pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Sebagaimana pemulihan kesehatan dirasakan masyarakat di seluruh lapisan, pemulihan ekonomi juga harus dirasakan oleh masyarakat sampai ke tingkat paling bawah,” kata Puan di Jakarta, Selasa (05/04/2022).

“Kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas, tidak boleh hanya angka-angka, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat,” imbuhnya.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini melanjutkan, pemulihan ekonomi rakyat ini harus bisa segera dirasakan. Karenanya, segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi harus segera diatasi pemerintah.

“Jangan sampai ketika pemerintah bicara pemulihan ekonomi dalam masa transisi, kok harga-harga komoditas dan BBM justru meningkat. Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat. Terlebih sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan, yang diterapkan selama pandemi sudah tidak berlaku lagi.

“Jangan sampai segala keringan untuk rakyat selama pandemi sudah dihentikan satu per satu, tapi pemulihan ekonominya belum dirasakan, sehingga beban ekonomi rakyat bukannya berkurang tapi malah semakin berat,” ujar Puan.

Artikel Puan: Pemulihan Ekonomi Transisi Covid-19 Harus Dirasakan Rakyat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

“Kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan, harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan kita,” tegas Puan di Jakarta, Selasa (05/04/2022).

Puan menambahkan, regulasi baru yang dibuat pemerintah sebagai upaya menambah penerimaan negara di bidang perikanan adalah hal yang baik buat perekonomian nasional. Namun hendaknya upaya tersebut dibarengi dengan pengawasan yang super ketat, baik itu terkait besaran kapal, wilayah penangkapan, alat, kuota, sampai dengan potensi kekerasan di laut.

“Sehingga tidak ada nelayan kecil tradisional yang dirugikan, apalagi tersingkirkan akibat regulasi tersebut,” tegas Puan.

“Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri,” imbuhnya.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, pemerintah harus menjamin penegakan hukum di laut. Pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para pelaut kecil tradisional dengan sumber daya yang minim, semakin terancam.

“Petugas juga harus siaga 24 jam dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut. Petugas ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kecil tradisional di lautan,” tegas Puan.

Lebih jauh, Puan juga meminta aparat penegak hukum dan kedaulatan untuk menjaga laut Indonesia dari pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

“Nelayan kecil dan tradisional harus dilindungi bukan hanya dari kapal besar korporasi yang resmi beroperasi, tetapi juga dari kapal-kapal pencuri,” tegas Puan.

Artikel Puan: Lindungi Nelayan Kecil dari Kapal-Kapal Besar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Mengutip Reuters, Senin (04/04/2022), harga minyak terkoreksi setelah Uni Emirat Arab dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran menyambut gencatan senjata yang akan menghentikan operasi militer di perbatasan Saudi-Yaman, mengurangi beberapa kekhawatiran tentang masalah pasokan potensial.

Pekan lalu, harga minyak turun 13%, penurunan mingguan ini menjadi yang terbesar dalam dua tahun ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan rilis cadangan minyak AS terbesar yang pernah ada.

Kantor Berita Uni Emirat Arab WAM memberitakan, Uni Emirat Arab (UEA) menyambut baik pengumuman gencatan senjata yang dijembatani oleh PBB di Yaman. Di samping itu, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang telah memerangi koalisi termasuk UEA di Yaman, juga turut menyambut baik gencatan senjata tersebut.

Seorang utusan PBB mengatakan, gencatan senjata nasional ini merupakan yang pertama selama bertahun-tahun dalam konflik yang telah terjadi selama tujuh tahun di Yaman dan akan memungkinkan impor bahan bakar ke daerah-daerah yang dikuasai Houthi dan beberapa penerbangan beroperasi dari bandara Sanaa, Yaman.

“Ini adalah ancaman terhadap pasokan, dan gencatan senjata akan mengurangi ancaman itu terhadap pasokan,” ungkap Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group.

Pelaku pasar khawatirkan pasokan global sejak terjadinya invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari lalu. Sanksi yang dikenakan pada Rusia atas invasi itu mengganggu pasokan minyak dan mendorong harga minyak di angka hampir $140 per barel, tertinggi dalam sekitar 14 tahun.

Pada Kamis lalu, Biden mengumumkan pelepasan 1 juta barel per hari (bph) minyak mentah selama enam bulan mulai dari Mei, dengan sekitar 180 juta barel ini menjadi rilis terbesar yang pernah ada dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS.

Jumat nya, negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) atau Badan Energi Internasional berkomitmen untuk pelepasan minyak terkoordinasi lainnya dalam pertemuan luar biasa, menurut kementerian industri Jepang.

Namun, “ketika Anda melihat rilis dari SPR, masih ada banyak pertanyaan tentang bagaimana mereka akan mengeluarkan semua minyak itu dari sana,” beber Flynn.

“Kita harus menunggu dan melihat.” lanjutnya.

Sementara itu, raksasa energi milik Rusia Gazprom mengatakan pada hari Minggu lalu bahwa pihaknya terus memasok gas alam ke Eropa melalui Ukraina dimana hal ini sejalan dengan permintaan dari konsumen Eropa.

Artikel Harga Minyak Senin (4/4) Terkoreksi, Genjatan Senjata di Timur Tengah Jadi Pemicu pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Papua sayang, karena daya tarik kekayaannya. Tapi pada saat yang sama Papua malang, karena nasibnya tak seindah alamnya. Disana justru kemiskinan dan gizi buruk menimpa pribumi. Teror kekerasan pun tak henti menghantui pulau ini. Korban terus berjatuhan. Ada apa sebenarnya yang terjadi di Papua?

Tragedi di Papua Terus Terjadi, Dimana Peran Negara?

Para pegiat HAM mendesak pemerintah RI membentuk tim independen untuk investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua.

Dewan HAM PBB menyatakan mereka menerima laporan pembunuhan di luar hukum di Papua, termasuk terhadap anak-anak, penghilangan orang, penyiksaan, serta pemindahan paksa sekitar 5.000 warga dalam kurun April-November 2021.

PBB juga memperkirakan sekitar 60.000 hingga 100.000 orang Papua mengungsi akibat kekerasan yang terus meningkat sejak kasus penembakan pekerja Trans Papua di Nduga pada Desember 2018.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Esegem, mengatakan sulit menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak konflik, seperti di Yahukimo, akses bantuan dibatasi aparat juga di Pegunungan Bintang, pesawat dihalang. Pembela HAM tidak bisa masuk,” kata Theo kepada BBC News Indonesia, Kamis (3/3).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta semua pelaku kekerasan di Papua diproses secara hukum. Pihaknya juga berharap bisa bersama, berdialog dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali terjadi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, awal bulan lalu (04/03/2022). Serangan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka tersebut menewaskan delapan warga sipil. Mereka adalah pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Sementara dari LPSK mendesak pemerintah untuk menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk tindak pidana terorisme. Pemerintah dan aparat keamanan tidak perlu ragu menyatakan peristiwa itu sebagai bentuk teror di masyarakat,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (05/03/2022) dikutip dari Sindonews.com.

Publik dapat melihat betapa lemahnya negara dalam melindungi warga negaranya. Mengapa tak dikirim pasukan elit semacam kopassus bersenjata lengkap dan canggih guna mengusir separatis KKB. Tak cukupkah negara memahami ada aksi terorisme yang didukung kekuatan asing? Tak cukupkah negara sadar ada upaya separatisme yang menggoyang negara kesatuan RI? Faktanya negara hanya sibuk berkutat dengan radikal radikul yang tak jelas definisinya.

Papua dalam Kendali Kapitalisme Gagal Disejahterakan

Negara seharusnya hadir menjalankan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata dan adil. Bahkan negarapun wajib menjamin keamanan rakyat.

Namun apa yang terjadi di Papua? Kekayaan alamnya malah diserahkan pengelolaannya kepada asing. Inilah kenyataan bila negeri dalam kendali kapitalisme, dimana kekayaan Papua dikuasai hanya oleh segelintir para kapitalis oligarki. Sementara warga Papua hidup miskin tergerus zaman.

Papua dibuat membara tak lepas dari huru-hara, agar menjadi jalan bagi kekuatan asing yang mengincar kekayaan Papua. Hingga secara perlahan lepas dari pangkuan Indonesia. Di Papua dibangun opini tidak aman dan negara tak mampu melindungi serta memakmurkan Papua.

Negara yang menganut Demokrasi Kapitalisme bukan hanya gagal, karena justru akar masalahnya ada pada penerapan sistem ini.

Papua Dalam Kendali Syariat Islam

Islam menawarkan konsep politik ekonomi dalam islam yang berkeadilan dan mampu memberi jaminan kesejahteraan. Konsep ini telah teruji berabad lamanya dan terbukti menciptakan kemakmuran bagi setiap individu.

Sejahtera tidak diukur oleh angka-angka omong kosong. Politik ekonomi islam selama 13 abad diterapkan mampu menempatkan negara global islam sebagai adidaya dalam ekonomi. Kesehatan, Pendidikan, dan Keamanan yang berkualitas dipenuhi secara gratis. Sandang pangan dan papan tersedia secara mudah murah merata terjangkau di seluruh negri.

Maka tak heran sejarah mencatat ketika orang-orang kristen Yunani, mendapatkan perlindungan juga kesejahteraan sekalipun mereka non muslim, mereka kembali dan memilih hidup dalam naungan kedaulatan khilafah utsmany karena tidak tahan hidup menderita dalam tiran kekaisaran Rusia.

Syariat Islam mengatur kepemilikan dan pengelolaannya. Kekayaan alam tidak boleh dimiliki individu swasta apalagi asing. Semua milik rakyat dan dikelola bagi kesejahteraan rakyat. Negara mengelola dan mendistribusikan bagi rakyat melalui Baitul Maal.

Khatimah, sulit kita berharap solusi pada demokrasi kapitalisme. Maka tak ada pilihan kalau negara betul-betul serius ingin rakyat di Papua hidup sejahtera, maka satu-satunya cara bila berada dalam kendali islam.
Wallahu’alam bish shawab.

Rengganis Santika A, STP

Artikel Papua Sayang Papua Malang, Dalam Kendali Kapitalisme pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Panen raya padi kali ini pun dinilai paling besar, pasalnya para petani saat ini mulai melakukan berbagai inovasi salah satunya menggunakan pupuk hayati cair ExtraGEN.

Staf Ahli Bidang Perekonomian Kabupaten Bandung Agus Firman mengatakan, pada panen raya padi kali ini adanya inovasi produksi padi dari 6,5 ton per hektare menjadi 9 ton.

“Ini bentuk hasil pembangunan pada sektor pertanian yang diarahkan untuk mewujudkan kebangkitan ketahanan pangan dalam lingkup regional dan nasional,” ujar Agus.

Agus melanjutkan, pencapaian tersebut dilakukan atas berbagai kebijakan yaitu pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi.

“Lahan sawah di Kabupaten Bandung itu 31.158 hektar dan lahan kering 73.000 hektar. Bila ini dikelola baik peningkatan ketahanan pangan akan terwujud,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus mengapresiasi upaya para petani di wilayah Ciparay karena setiap tahunnya Desa Ciparay berhasil mengelola lahan pertaniannya dengan sangat baik.

“Para petani sukses menggarap lahan sampai dilaksanakan panen raya. Semoga panen raya ini dapat memberikan semangat bagi para petani lebih berinovasi,” tuturnya.

Agus meyakini sektor pertanian di Kabupaten Bandung akan terus berkembang dan akan tetap menjadi andalan sebagai lokomotif pembangunan perekonomian.

“Pemkab akan selalu meningkatkan soal komoditas pertanian melalui program yang saat ini sedang berjalan. Salah satunya perluasan tanaman komoditi.” tutup Agus.

Artikel Gelar Panen Raya Padi, Pemkab Bandung Apresiasi Petani di Ciparay pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Sementara harga jual kembali atau buyback juga turun Rp1 ribu menjadi Rp903 ribu per gram.

Harga Emas Batangan Antam Dalam Pecahan Lain

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lain per hari ini:

• Harga emas 0,5 gram: Rp549,5 ribu
• Harga emas 1 gram: Rp999 ribu
• Harga emas 2 gram: Rp1,938 juta
• Harga emas 3 gram: Rp2,882 juta
• Harga emas 5 gram: Rp4,770 juta
• Harga emas 10 gram: Rp9,485 juta
• Harga emas 25 gram: Rp23,587 juta
• Harga emas 50 gram: Rp47,095 juta
• Harga emas 100 gram: 94,112 juta

Harga emas di atas merupakan harga dasar, alias belum termasuk pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Emas bisa menjadi cara yang sangat berguna untuk mendiversifikasi portofolio investasi. Selain karena emas merupakan logam mulia yang banyak diminati, nilainya juga cenderung bertolak belakang dengan aset investasi lain seperti ekuitas atau properti.

Itu berarti, di saat harga saham atau properti turun, nilai emas kemungkinan besar akan naik sehingga investor yang telah mendiversifikasi investasinya ke emas bisa bernafas lega karena tidak semua asetnya melemah nilainya.

Menurut MoneyWeek, emas juga bisa disebut sebagai asuransi untuk portofolio seorang investor, sehingga setiap investor setidaknya harus mengalokasikan sekitar 5 persen-15 persen dari portofolio mereka untuk investasi terkait emas atau emas.

Sepanjang sejarah, emas memang dikenal sebagai instrumen investasi yang lebih aman dibandingkan instrumen investasi lain seperti saham. Ini karena emas tahan terhadap hampir semua jenis masalah, mulai dari inflasi, pergolakan ekonomi atau fluktuasi mata uang, hingga perang.

Saat berpikir untuk mulai berinvestasi emas, jangan batasi diri hanya dengan membeli emas fisik, seperti koin atau emas batangan. Alternatif untuk berinvestasi emas termasuk membeli saham perusahaan pertambangan emas atau dana yang diperdagangkan di bursa emas (ETF), juga bisa menjadi pilihan.

Selain itu, bisa juga berinvestasi dalam emas dengan opsi perdagangan dan kontrak berjangka. Namun, orang yang memilih untuk berinvestasi dalam emas melalui opsi atau kontrak berjangka perlu secara aktif memantau kepemilikan mereka sehingga mereka dapat menjual, menggulirkan atau menggunakan opsi mereka sebelum kadaluarsa sehingga tidak berharga.

“Selain itu, setiap opsi ini mencakup tingkat leverage tertentu, atau utang, secara default, sehingga investor yang menggunakannya secara berlebihan dan mengalami kerugian pasar dapat melihat kerugian mereka meningkat dengan cepat,” sebagaimana disampaikan Dock David Treece, mantan penasihat investasi berlisensi dan anggota dari Dewan Penasihat Perusahaan Kecil FINRA dalam artikel yang dimuat Forbes.

Artikel Waktunya Membeli, Harga Emas Sedang Turun Jadi Rp999 Ribu per Gram pertama kali tampil pada Porosmedia.com.