​Ditemui di sebuah kafe di bilangan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (30/4), tokoh Jawa Barat yang juga teman dekat Susi ini menyatakan keprihatinan mendalam terkait penempatan sosok “Srikandi Laut” tersebut di industri perbankan yang sangat teregulasi.

Eka Santosa secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya bahwa nama besar Susi Pudjiastuti hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan popularitas atau manuver politik pihak-pihak tertentu, termasuk otoritas pengambil kebijakan di tingkat daerah.

​”Sebagai teman, saya tentu senang mendengar kabar baik. Namun, kita harus jujur bahwa perbankan adalah institusi yang berbasis kepercayaan (trust) dan memiliki kriteria teknis yang sangat spesifik,” ujar Eka.

​Menurutnya, prestasi Susi di bidang perikanan dan penerbangan (Susi Air) sudah tidak diragukan lagi secara nasional maupun internasional. Namun, ia menekankan adanya perbedaan fundamental antara kompetensi pelaku usaha (entrepreneur) dengan profesional perbankan (banker).

​”Ibu Susi itu pengusaha sukses, bukan bankir. Saya khawatir jangan sampai nama besar beliau hanya diambil untuk kepentingan popularitas atau sekadar memenuhi kemauan komunikasi politik gubernur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eka mengingatkan adanya proses Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia tidak ingin Susi Pudjiastuti menjadi “bulan-bulanan” opini publik jika nantinya terbentur pada parameter dan syarat ketat yang dimiliki OJK.

​Ia merujuk pada pengalaman beberapa tokoh populer sebelumnya yang sempat mencuat dalam bursa pimpinan lembaga keuangan namun gagal karena kendala administratif atau kriteria teknis OJK.

​”Jangan sampai kawan saya ini hanya dipakai sebagai alat untuk bermanuver. Kasihan kalau nama besar beliau dipertaruhkan untuk sesuatu yang sejak awal sebenarnya kurang tepat secara domain profesional,” tambah Eka.

Secara eksplisit, Eka menyatakan dukungannya jika Susi dikembalikan ke habitat aslinya di sektor Kelautan dan Perikanan.

​”Kalau beliau diminta mengurus perikanan, saya dukung 2.000 persen. Tapi untuk perbankan, saran saya sebaiknya Ibu Susi pikir-pikir dulu. Ini sektor yang sangat sensitif dan berisiko,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank bjb maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai kelanjutan proses administrasi pasca-penunjukan tersebut di RUPST.

Artikel Eka Santosa Soroti Penunjukan Susi Pudjiastuti di Bank BJB: Jangan Jadi Alat Manuver Kepentingan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Dalam sebuah diskusi terbuka di kanal Dewan Podcast Rakyat, tokoh budayawan Sunda ini menekankan bahwa seorang Gubernur seharusnya berfungsi sebagai manajer pemerintahan (eksekutif), bukan sekadar “striker” yang sering kali melakukan aksi spontan di lapangan demi kebutuhan konten visual.

​Eka secara blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kepemimpinan yang dibangun di atas pondasi popularitas digital. Ia menyebut fenomena ini sebagai “trauma konten.”

​”Saya trauma memilih pemimpin dengan parameter konten media sosial. Konten itu hasil editan, bukan fakta utuh. Mengukur pemimpin itu bukan dari branding, tapi dari regulasi, penggunaan APBD, dan kemampuannya mensejahterakan rakyat,” tegas Eka.

Ia juga menyoroti adanya anomali dalam sikap Gubernur yang sering kali mencitrakan diri merakyat, namun di sisi lain mengadakan perayaan pribadi yang kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat bawah.

​Sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesundaan, Eka merasa prihatin dengan hilangnya “marwah” jabatan Gubernur akibat aksi-aksi spontan yang kurang terencana. Ia merujuk pada beberapa kejadian di mana Gubernur terlibat konfrontasi langsung di lapangan yang dinilainya merendahkan martabat institusi.

​”Gubernur itu memiliki marwah. Ada perangkat seperti Satpol PP atau koordinasi dengan Kepolisian jika ada pelanggaran. Jangan sampai Gubernur justru ‘disentak’ oleh masyarakat di lapangan hanya demi aksi spontan yang tidak komprehensif,” tambahnya.

​Eka membandingkan kepemimpinan saat ini dengan tokoh-tokoh besar Jabar terdahulu seperti Solihin GP, Aang Kunaefi, hingga Yogi S. Memet. Menurutnya, para pendahulu tersebut memiliki parameter yang jelas dalam menjaga harmonisasi sosial, seperti filosofi Repeh Rapih dan Batur Sa-kasur, Sa-dapur, Sa-sumur.

​Beberapa poin krusial yang menjadi catatan kritis Eka Santosa terhadap pemerintahan saat ini meliputi:

​Disharmonisasi dengan Legislatif: Eka mengingatkan bahwa pemerintahan adalah kesatuan antara Eksekutif dan Legislatif. Mengabaikan peran Dewan atau menempatkan mereka sebagai hambatan adalah langkah politik yang berbahaya.

​Prioritas APBD: Ia mempertanyakan urgensi proyek fisik seperti pembongkaran pagar Gedung Sate di tengah krisis global dan kebutuhan mendesak masyarakat lainnya.

​Legalitas “Lembur Pakuan”: Eka mempertanyakan penggunaan aset pribadi untuk kegiatan kenegaraan yang seharusnya dipusatkan di Gedung Pakuan atau Gedung Sate sebagai simbol resmi negara.

​Standardisasi Infrastruktur: Kritik juga diarahkan pada pembangunan jalan provinsi yang dinilai tidak merata dan cenderung hanya fokus pada area yang sering dilalui atau masuk dalam jangkauan kamera konten.

​Menanggapi wacana kenaikan sang Gubernur ke panggung nasional (Capres/Cawapres), Eka menilai hal tersebut masih jauh dari realitas prestasi yang hakiki.

​”Untuk nasional? Belum. Jabar dua kali saja belum tentu. Prestasi harus terukur dari peningkatan kesejahteraan dan rasa aman, bukan dari jumlah viewer di media sosial. Kita sedang mengamati, dan sejauh ini masih banyak kegaduhan yang tidak perlu,” pungkas Eka Santosa, ( Sabtu, (25/04/2026), lewat reales resmi ke redaksi Porosmedia.

Artikel Eka Santosa: Pemimpin Jabar Bukan Sekadar “Striker” Konten, Harus Berbasis Regulasi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Dalam pernyataan resminya di Bandung, Kamis (2/4/2026), Eka menegaskan bahwa meskipun dirinya menghormati penuh supremasi hukum, segala bentuk tindakan hukum wajib dijalankan sesuai koridor regulasi yang berlaku.

​”Penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang diduga melanggar prosedur dan mencederai prinsip keadilan. Kita harus melihat ini secara jernih agar tidak ada kesan kesewenang-wenangan,” ujar Eka Santosa.

​Eka menyoroti beberapa poin krusial saat proses penggeledahan berlangsung. Salah satunya adalah adanya permintaan untuk menonaktifkan kamera pengawas (CCTV) serta dugaan tidak adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

​“Permintaan mematikan CCTV dan ketiadaan surat izin resmi itu hal yang sangat serius. Jika prosedur dasar saja diabaikan, wajar jika publik bertanya-tanya: ada apa di balik ini semua? Integritas lembaga penegak hukum menjadi taruhannya di sini,” tegasnya.

​Lebih lanjut, ia juga menyayangkan adanya penyitaan sejumlah barang yang menurutnya diduga kuat tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok perkara yang sedang ditangani. Menurut Eka, tindakan tersebut menguatkan persepsi adanya upaya paksa yang melampaui kewenangan.

​Eka Santosa mengingatkan agar KPK menjaga marwahnya sebagai lembaga independen dan tidak terjebak dalam pusaran kepentingan tertentu. Ia berharap proses hukum terhadap Ono Surono tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik.

​”Jangan sampai proses ini menimbulkan persepsi di masyarakat sebagai pesanan politik untuk menekan Saudara Ono Surono. Penegakan hukum harus murni untuk keadilan, bukan menjadi alat tekanan,” tambahnya.

​Mengakhiri pernyataannya, tokoh Jawa Barat ini mendesak agar KPK kembali ke khitahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas.

Artikel Eka Santosa Soroti Prosedur KPK Terkait Kasus Ono Surono: Jangan Sampai Jadi Alat Tekanan Politik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Tokoh masyarakat adat yang juga Duta Sawala (Kesekjenan) Dewan Kasepuhan (Batesan Olot) Masyarakat Adat Jawa Barat, Eka Santosa, angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan “pengecut dan biadab” yang tidak boleh mendapatkan ruang sedikit pun di bumi Nusantara.

​Secara substansi, penyiraman air keras merupakan bentuk teror fisik yang bertujuan menciptakan efek jera (chilling effect) bagi para pembela HAM. Jika aparat penegak hukum gagal mengungkap aktor intelektual di balik serangan ini, maka preseden buruk akan terus menghantui ruang demokrasi kita.

​”Kami mengecam keras tindakan ini. Ini adalah ancaman serius terhadap kebebasan sipil. Jika perilaku biadab seperti ini dibiarkan tanpa pengusutan tuntas, maka kehidupan demokrasi kita sedang berada dalam bahaya besar,” tegas Eka Santosa dalam pernyataan resminya di Bandung, Senin, (16/03/2026).

​Dalam perspektif hukum, serangan terhadap pembela HAM (Human Rights Defenders) telah diatur dalam berbagai instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, termasuk Declaration on Human Rights Defenders dari PBB. Secara domestik, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman.

​Namun, fakta di lapangan seringkali berkata lain. Kasus-kasus serangan fisik terhadap aktivis seringkali terhenti pada pelaku lapangan (eksekutor), sementara “otak” atau dalang intelektualnya tetap melenggang bebas di zona gelap impunitas.

​Eka Santosa mendesak agar negara, melalui aparat penegak hukum, segera hadir dan tidak memberikan celah bagi pelaku. Penyelidikan yang transparan dan menyeluruh menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik.

​”Negara punya kewajiban memastikan setiap pembela HAM terlindungi. Kasus sdr. Andrie Yunus harus diusut hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku penyiraman, tapi ungkap siapa yang memerintahkannya,” tambah Eka.

​Melawan Impunitas

​Kita tidak boleh terbiasa dengan kekerasan. Membiarkan kasus Andrie Yunus menguap begitu saja sama saja dengan melegalkan praktik “hukum rimba” di tengah negara hukum. Penegakan hukum yang tegas bukan hanya soal keadilan bagi korban, tetapi soal menjaga marwah demokrasi agar tidak kalah oleh tindakan-tindakan premanisme yang terstruktur.

​Keberanian Andrie Yunus dalam menyuarakan kebenaran tidak boleh padam oleh cairan kimia. Justru, insiden ini harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat sipil untuk semakin solid merapatkan barisan.

Artikel Eka Santosa Mengutuk Keras Penyiraman Air Keras: Jangan Biarkan ‘Hukum Rimba’ Menang pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Langkah walk-out yang dilakukan mantan Wakil Wali Kota Banjar, Akhmad Dimyati, saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan sambutan, menjadi pemantik bagi Eka Santosa untuk meluruskan distorsi sejarah yang dinilainya mulai dikerdilkan.

​Melawan Pengkerdilan Sejarah

​Eka Santosa, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2000-2004 sekaligus Ketua Pansus pembentukan daerah otonom, menegaskan bahwa lahirnya Kota Banjar bukanlah hasil kerja satu-dua orang, melainkan pertaruhan politik yang sangat berisiko pada masanya.

​”Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Kita pantang melakukan penyimpangan dan pengkerdilan sejarah. Banjar menjadi daerah otonom adalah buah dari keberanian konstitusi dan desakan arus bawah masyarakat, bukan sekadar ‘hadiah’ dari figur tertentu,” tegas Eka Santosa kepada Porosmedia.com, Selasa (24/02/2026) melalui pesan video WhatsApp.

​Meluruskan Peran Aktor Sejarah

​Eka menanggapi kritik Dimyati terkait narasi yang mengidentikkan Kota Banjar hanya dengan satu sosok, yakni Dr. Herman Sutrisno. Menurutnya, meski Dr. Herman memiliki rekam jejak sebagai wali kota pertama, proses lahirnya Banjar terjadi jauh sebelum era eksekutif tersebut dimulai.

​Ia juga mengoreksi pernyataan Gubernur terkait peran Agun Gunanjar Sudarsa.

“Perlu diluruskan secara objektif, pada saat UU No. 22 Tahun 1999 diproses, komitmen politik terbesar datang dari fraksi mayoritas saat itu, yakni PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Penempatan narasi seolah-olah Banjar ada di tangan satu orang anggota DPR RI adalah kekeliruan data sejarah yang harus diluruskan agar generasi muda tidak salah paham,” ungkapnya.

​Pertaruhan di Tengah Puing Gedung DPRD yang Terbakar

​Eka menceritakan momen dramatis tahun 2001, di mana ia harus memimpin rapat paripurna pengesahan Kota Banjar di tengah kondisi gedung DPRD Jawa Barat yang hancur dan terbakar akibat demonstrasi massa.

​”Saat itu, ada pihak yang ingin membatalkan status otonom Banjar dengan alasan fasilitas gedung tidak layak. Saya ambil langkah tegas: pengesahan kebijakan bukan ditentukan oleh gedung, tapi oleh kehadiran anggota. Kita paripurna dengan kondisi darurat demi mengetok palu agar Banjar sah menjadi kota,” kenang Eka.

​Ia juga mengingatkan masa-masa sulit di awal berdiri, di mana para anggota DPRD Kota Banjar pertama harus berkantor di sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) di Jalan Jepang. “Itulah semangat pejuang. Mereka tidak mengejar fasilitas, tapi mengejar martabat daerah.”

​Menjawab Stigma “Kota Mati”

​Menanggapi julukan “Kota Mati” yang sempat dilontarkan oleh Gubernur, Eka Santosa memberikan pandangan psikologis dan politis yang tajam. Menurutnya, jika seorang pemimpin menyebut daerahnya “mati” setelah 20 tahun dipimpin oleh dinasti yang sama, maka itu adalah pengakuan atas kegagalan kepemimpinan.

​”Ini paradoks. Di satu sisi memuji setinggi langit, di sisi lain menyebut kota mati. Jika memang mati, siapa yang mematikan? Bukankah manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab?” cetus Eka Santosa.

​Garis Besar Kronologi Pembentukan Kota Banjar (1999-2003)

Harapan untuk Masa Depan

​Menutup bincang-bincangnya, Eka Santosa berharap Wali Kota Banjar yang baru dapat membawa perubahan nyata tanpa melupakan akar sejarah.

​”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah). Jangan dimanipulasi untuk kepentingan sesaat. Saya bicara ini sebagai pelaku sejarah yang bertanggung jawab lahir batin, dunia akhirat,” pungkas Eka Santosa tokoh yang besar dari lingkungan aktivis.

Artikel Eka Santosa Bongkar ‘Dapur’ Sejarah Kota Banjar, Kritik Statemen Gubernur Jabar di HUT ke-23 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Sebagai bentuk kolaborasi lintas elemen dalam penyelamatan ekosistem hutan, MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat secara resmi mengundang Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa, untuk hadir dan berpartisipasi langsung dalam agenda tersebut.

​Berdasarkan jadwal resmi organisasi, rangkaian acara dimulai dengan diskusi mendalam mengenai kondisi hutan dan sesar punggungan gunung bersama Komunitas Patanjala pada Jumat malam. Puncak acara akan dilaksanakan pada Sabtu pagi (31/1), yang difokuskan pada penanaman ribuan bibit pohon endemik Gunung Ceremai.

​”Kegiatan ini merupakan bagian dari program itinerary kerja MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat dalam upaya menjaga kelestarian alam di ‘Atap Jawa Barat’, sekaligus mempererat silaturahmi antar-lembaga yang memiliki konsentrasi pada isu lingkungan,” tulis surat undangan resmi yang ditandatangani oleh Ketua MPW PP Jawa Barat, H. Dian Rahadian, SH., MH., dan Sekretaris Akhmad Rizal, SH.

​Selain aspek ekologis, kegiatan ini juga mengintegrasikan unsur budaya lokal. Para peserta dijadwalkan mengunjungi Desa Adat Majalaya di Kabupaten Kuningan untuk berinteraksi dengan warga melalui permainan tradisional (kaulinan budak) serta mengikuti prosesi budaya “Mapag Purnama Caang” sebagai penutup rangkaian acara.

​Langkah MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi organisasi kemasyarakatan lainnya untuk lebih aktif dalam upaya mitigasi kerusakan hutan dan pemulihan lingkungan di wilayah Jawa Barat.

Artikel Sinergi Jaga Alam, MPW Pemuda Pancasila Jabar Gelar Aksi Tanam 3000 Pohon di Gunung Ceremai pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Tokoh masyarakat sekaligus pemilik lahan yang terdampak, Eka Santosa, menyatakan kekecewaannya terhadap pihak pengembang. Ia mengungkapkan bahwa tumpukan material longsor telah memasuki lahan miliknya yang selama ini dikelola sebagai hutan buatan seluas kurang lebih 3 hektar.

​Menurut Eka, dirinya telah memperingatkan pihak pengembang sejak awal mengenai risiko pembangunan di lokasi tersebut. Mengingat kontur tanah yang berada di ketinggian sekitar 800 mdpl dengan kemiringan lereng yang cukup curam serta adanya aktivitas pengurukan tanah (cut and fill), potensi bencana seharusnya sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan.

​”Saya sudah ingatkan untuk mempertimbangkan rencana perumahan itu karena faktor ketinggian dan kondisi lereng. Tapi faktanya, izin dari Pemda Kabupaten Bandung tetap keluar dengan dalih jalur kuning (zona pemukiman),” ujar Eka kepada Poros Media.

​Selain dampak fisik, Eka menyayangkan sikap developer yang dinilai tidak memiliki iktikad baik untuk menjalin komunikasi atau sekadar meminta maaf atas insiden material yang masuk ke lahannya. Lebih jauh, ia menyoroti keterlibatan sosok pimpinan organisasi profesi dalam proyek ini.

​”Ini sangat disayangkan, apalagi menyangkut nama Ketua REI Jabar, saudara Norman. Secara organisasi, saya menyatakan keberatan. Pada tahun 2026, saya tidak akan menerima (menolak) proses daftar ulang yang bersangkutan sebagai anggota,” tegasnya.

​Hasil pengamatan di lapangan memicu dugaan adanya pelanggaran proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Eka menengarai bahwa luas RTH di kompleks perumahan tersebut kemungkinan besar berada di bawah standar minimal 10 persen, yang jika terbukti, jelas menyalahi aturan tata ruang.

​Ia mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung selaku pemberi izin untuk tidak lepas tangan.

​”Pemda Kabupaten Bandung harus ikut bertanggung jawab. Pemberian izin di wilayah sensitif seperti ini berisiko merusak ekosistem dan membahayakan keselamatan warga sekitar, termasuk para penghuni perumahan itu sendiri nantinya,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang Harmoni Hill maupun dinas terkait di Pemda Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga dan isu perizinan tersebut.

BA Rapat Koordinasi Penegakan Kewajiban Penyerahan PSU dan Rencana Penerapan Sanksi Administratif.

Artikel Izin Perumahan Harmoni Hill Disorot: Diduga Abaikan Kelestarian Lingkungan dan Rugikan Warga Sekitar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya konkret untuk menambah kerapatan vegetasi di wilayah hulu. Fokus utama dari aksi ini adalah penanaman bibit pohon endemik guna menjaga keaslian habitat alami Gunung Wayang sebagai sumber mata air utama Sungai Citarum.

​Perwakilan FPHJ Eka Santosa menyampaikan bahwa pemilihan lokasi di Situ Cisanti memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Sebagai titik awal dari sungai terpanjang di Jawa Barat, kelestarian vegetasi di kawasan ini akan menentukan kualitas dan kuantitas air yang mengalir hingga ke hilir.

​”Ini adalah bentuk kerja nyata FPHJ yang bersinergi dengan masyarakat dan Perhutani. Kami menanam pohon-pohon endemik yang memang menjadi habitat asli di Gunung Wayang. Harapannya, kawasan ini menjadi lebih rimba, lebih hijau, dan fungsi ekologisnya semakin kuat,” ujar Eka Santosa di sela-sela kegiatan penanaman.

​Dalam pantauan di lokasi, proses penanaman dilakukan secara simbolis dan diikuti dengan pemeliharaan langsung di area lahan yang telah disiapkan. Selain melakukan penanaman, rombongan juga menyempatkan diri mengunjungi tujuh titik mata air utama yang menyuplai Sungai Citarum, di antaranya Mata Air Citarum, Cikahuripan, hingga Cisanti.

​Aksi ini diharapkan dapat memicu kesadaran kolektif dari berbagai elemen masyarakat untuk terus menjaga kawasan hutan lindung. Dengan kembalinya pohon-pohon endemik di hulu, risiko erosi dapat ditekan dan cadangan air tanah di masa depan dapat lebih terjamin.

​Kegiatan yang berlangsung di bawah cuaca cerah ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memantau perkembangan bibit yang telah ditanam agar tumbuh maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan Jawa Barat.

Artikel Perkuat Ekosistem Hulu Sungai, FPHJ Gelar Aksi Penanaman Pohon Endemik di Titik Nol Citarum pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Lahir di Banjar pada 29 Juli 1959, perjalanan hidup Eka adalah sebuah epik tentang kesetiaan pada nilai. Ia bukan sekadar aktor dalam panggung politik formal; ia adalah seorang “organisatoris ulung” yang memahami bahwa politik sejatinya adalah alat untuk memuliakan kemanusiaan dan alam.

​Akademisi lulusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran ini memulai langkahnya dari akar rumput. Sebagai aktivis GMNI di masa muda, nalar kritis Eka telah terasah di jalanan dan ruang diskusi Bandung. Di sinilah ia belajar bahwa tata kelola pemerintahan tidak boleh berjarak dari realitas sosial.

​Pemahaman ini membawanya ke puncak kepemimpinan legislatif sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (2000–2004) dan kemudian melangkah ke Senayan sebagai Pimpinan Komisi II DPR RI (2004–2009). Di balik meja-meja sidang yang menentukan arah kebijakan otonomi daerah dan reformasi birokrasi, Eka dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam menjembatani kepentingan pusat dan daerah.

​Kematangan politik Eka Santosa tercermin dari kemampuannya bertransformasi. Ia membuktikan diri sebagai politikus yang lincah namun tetap berpegang pada prinsip. Perjalanannya melalui berbagai rumah politik—mulai dari PDI-Perjuangan, NasDem, hingga Partai Berkarya—menunjukkan pencarian yang konsisten akan ruang perjuangan yang paling relevan dengan masanya.

​Namun, melampaui segala atribut partai, jati diri Eka yang sesungguhnya justru terpancar saat ia melepas jas formalnya. Di Alam Santosa, sebuah kawasan yang menjadi representasi kecintaannya pada lingkungan, ia membangun ekosistem yang mengharmonisasikan manusia dengan alam. Di sana, ia bukan lagi sekadar mantan pejabat, melainkan seorang “Olot” atau sesepuh yang mengayomi masyarakat adat Tatar Sunda.

​Baginya, isu lingkungan adalah isu eksistensial. Melalui Gerakan Hejo dan kepemimpinannya di Forum DAS Citarum, Eka konsisten mengingatkan bahwa degradasi ekosistem adalah ancaman bagi peradaban. Ia percaya bahwa “kearifan lokal Sunda” bukan sekadar nostalgia masa lalu, melainkan solusi bagi krisis masa depan.

​”Menjaga alam adalah menjaga masa depan anak cucu kita,” demikian pesan yang sering tersirat dalam berbagai forum yang ia pimpin. Kepemimpinannya di KONI Jawa Barat pun mencerminkan sisi humanisnya yang lain: membangun karakter bangsa melalui sportivitas dan prestasi olahraga.

​Eka Santosa adalah potret pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Fokusnya kini adalah kolaborasi. Ia menjadi jembatan antara akademisi, praktisi bisnis, dan masyarakat adat. Dengan rekam jejak yang melintasi berbagai dekade perubahan politik Indonesia, ia tetap relevan karena keberaniannya untuk terus belajar dan beradaptasi tanpa harus mencerabut akar budayanya.

​Kini, di usia yang kian matang, Eka Santosa terus menginspirasi sebagai sosok yang membuktikan bahwa politik bisa dijalankan dengan elegan, humanis, dan penuh tanggung jawab moral terhadap bumi yang kita pijak.

Artikel Eka Santosa: Menjaga Nalar Politik, Merawat Akar Tradisi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kawasan yang dikelola oleh tokoh lingkungan Eka Santosa itu tampak hidup dan semarak. Area sekitar Bale Alit disulap menjadi perkampungan khas Jawa Barat, lengkap dengan aktivitas anak-anak yang berlarian di sekitar lokasi syuting.

“Saya juga kaget, Alam Santosa dianggap paling ideal untuk lokasi syuting film karya sutradara Amerika bernama Nathanael Matanick,” ujar Eka Santosa saat ditemui di lokasi.

Menurut Eka, tim produksi film Runaway menata kawasan Alam Santosa dengan sangat rinci dan profesional.

“Bale Alit bahkan diubah menjadi Balai Belajar. Film ini kabarnya dibintangi oleh Christine Hakim dan Dony Damara. Peralatannya canggih, jumlah pemain dan kru pun banyak sekali. Bagi kami, ini bukan hanya soal lokasi syuting, tapi juga sarana belajar tentang standar produksi film internasional,” tambahnya.

Runaway: Cinta Kasih Ayah dan Anak dalam Latar Indonesia

Dalam perbincangan sore hari bersama redaksi, Eka Santosa dan Nathanael Matanick menjelaskan bahwa Runaway masih merupakan judul sementara dari proyek film drama tersebut.

“Masih mungkin berubah, nanti akan disesuaikan dengan pihak distribusi dan promosi,” ujar Matanick, yang akrab disapa Heschle.

Matanick mengaku senang bekerja sama dengan kru dan talenta film dari Indonesia.

“Selain ramah, mereka juga sangat disiplin dan terampil. Saya merasa cocok sekali bekerja di sini,” tuturnya.

Film Runaway direncanakan akan diputar di berbagai festival film internasional di Eropa, Amerika, dan kawasan lainnya.

“Selain untuk ajang festival, film ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya serta kehidupan masyarakat Indonesia kepada dunia,” jelasnya.

Menurut sang sutradara, Runaway mengangkat tema universal tentang hubungan kasih sayang antara ayah dan anak.

“Konflik keluarga, perbedaan, dan rekonsiliasi adalah hal yang bisa dirasakan siapa saja di berbagai budaya. Kami mencoba menampilkan sisi kemanusiaan itu dalam konteks Indonesia,” ungkap Matanick.

Dari ReMoved ke Runaway

Nama Nathanael Matanick sebelumnya dikenal melalui film pendek ReMoved, berdurasi 13 menit, yang bercerita tentang perjalanan emosional seorang anak berusia 9 tahun yang harus hidup di sistem keluarga asuh (foster care) karena kondisi rumah tangga yang tidak stabil.

Film tersebut memenangkan sejumlah penghargaan di berbagai festival film internasional dan sempat viral secara global. Kini, ReMoved banyak digunakan sebagai bahan edukasi dan advokasi bagi lembaga sosial serta psikologi keluarga di Amerika Serikat.

“Sarah Tsunami” dan Inspirasi Baru

Menariknya, Eka Santosa juga menceritakan pertemuannya kembali dengan Sarah Tsunami, bayi korban selamat bencana tsunami Pangandaran tahun 2006 yang sempat dikenal luas publik.

“Saya baru bertemu lagi dengan Sarah setelah lama tak berkomunikasi karena pandemi. Sekarang usianya 19 tahun, baru lulus dari SMKN 2 Pangandaran, dan Insyaallah akan kuliah di Unpad tahun depan,” ungkap Eka.

Mendengar kisah tersebut, Nathanael Matanick menunjukkan ketertarikannya.

“Silakan kirim data tentang Sarah. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk film dokumenter atau proyek sosial bersama,” ujarnya.

Bagi Matanick, Alam Santosa bukan sekadar lokasi syuting, melainkan ruang refleksi budaya yang penuh makna.

“Tempat ini luar biasa. Saya bisa merasakan kedamaian sekaligus kekuatan nilai budayanya. Runaway terasa hidup di sini,” tutupnya.

Reporter: Hari Safiari/Algivon
Foto: ALGIVON.ID

Artikel Nathanael Matanick, Sutradara Asal Amerika Serikat, Kagum pada Alam Santosa: “Film Runaway Cocok Sekali di Sini” pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I Regional 2, Adi Sukmawadi, menegaskan bahwa seluruh lahan yang dikelola perusahaan merupakan aset negara. Ia menolak keras tindakan okupansi, intimidasi, maupun penjarahan di area perkebunan karena dinilai merugikan negara serta mengancam keberlangsungan hidup ribuan pekerja.

“Setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme dialog dan jalur hukum yang sah, bukan dengan tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kami berkomitmen memperkuat kemitraan dengan petani dan masyarakat sekitar kebun demi kedaulatan pangan nasional. Itu amanah yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa, mengingatkan bahwa hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai spiritual dan ekologis.

Ia mengutip pepatah Sunda, “Leuweung rusak, cai beak, rakyat balangsak,” yang bermakna rusaknya hutan akan berujung pada hilangnya sumber air dan penderitaan rakyat.

“Menjaga hutan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga menjaga kemanusiaan serta wujud ibadah kepada Sang Pencipta,” tegasnya.

Menurut Eka, konstitusi menugaskan negara untuk melindungi eksistensi hutan demi kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ia juga menyinggung Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa hutan bukan objek redistribusi dalam program Reforma Agraria.

Eka menyoroti wacana menjadikan kawasan hutan sebagai objek Reforma Agraria melalui skema Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) maupun Perhutanan Sosial. Menurutnya, jika kebijakan itu diterapkan tanpa kajian ekologis yang matang, risiko banjir, longsor, hingga kekeringan akan semakin besar.

“Negara tidak boleh abai. Fungsi ekologis hutan harus dijaga sebagai penopang kehidupan rakyat,” ujarnya.

Atas dasar itu, FPHJ bersama komunitas pendukungnya menyampaikan maklumat berisi enam poin utama. Di antaranya:

1. Mempertahankan status hutan negara sebagai penopang kehidupan.

2. Menolak menjadikan hutan sebagai objek Reforma Agraria.

3. Mendesak agar setiap alih fungsi hutan diganti dengan luasan dua kali lipat.

4. Menuntut penetapan direksi BUMN Kehutanan yang profesional.

5. Mengembalikan ketentuan minimal 30 persen luas hutan dari total daratan sebagai syarat ekologis.

6. Menjaga konsistensi negara dalam melindungi fungsi ekologis hutan.

“Jika prinsip-prinsip ini tidak dijaga, maka rakyat yang akan menanggung akibat paling besar dari kerusakan lingkungan,” tambah Eka.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti, mengkritisi dinamika pertemuan sejumlah kelompok masyarakat dengan DPR/MPR dan kementerian terkait saat peringatan Hari Tani, 25 September 2025 lalu.

Menurutnya, langkah itu dikhawatirkan dapat menimbulkan salah persepsi di masyarakat serta berpotensi membuka ruang konflik sosial. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan terkait hutan dan perkebunan negara harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak memicu praktik deforestasi maupun penyalahgunaan lahan.

“FPHJ akan terus mengawal kebijakan negara agar kawasan hutan dan perkebunan yang berfungsi lindung tetap terjaga dari kerusakan,” pungkasnya.

Artikel Hutan Negara Harus Dilindungi, FPHJ Tolak Alih Fungsi untuk Reforma Agraria pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Syarah lahir pada 16 Juli 2006 pukul 10.20 WIB di Dusun Golempang, Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Keesokan harinya, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang laut selatan Jawa, memicu gelombang tsunami yang menyapu bersih permukiman. Rumah pasangan Utan (65) dan Juju Juarsih (40) rata dengan tanah.

Juju, yang tuna netra, terhantam reruntuhan dan kehilangan bayinya yang baru sehari dipeluknya. Namun, keajaiban terjadi. Beberapa jam kemudian, warga menemukan bayi perempuan menangis di pematang sawah. Ia selamat, lalu segera dibawa ke Puskesmas Parigi.

Kisah penyelamatan bayi ini menyentuh banyak pihak, termasuk Eka Santosa, saat itu anggota DPR RI. Ia mengaku terenyuh ketika melihat bayi yang baru saja lolos dari maut. “Dari sekian banyak korban, ada satu bayi yang diberi hidup baru. Saya merasa ada panggilan moral untuk membantu,” kata Eka.

Dari momen itulah, bayi itu diberi nama Syarah Sunami. “Syarah” berarti reruntuhan rumah, sedangkan “Sunami” mengingatkan pada gelombang dahsyat yang mengubah hidup banyak orang.

Hidup Syarah jauh dari kata mulus. Sejak kecil ia mengalami gangguan pada penglihatan sehingga harus bergantung pada kacamata tebal. Kondisi ekonomi keluarga pun kerap membuatnya hampir berhenti sekolah. Namun, dengan tekad kuat, ia terus melanjutkan pendidikan hingga tamat SMK.

Meski pernah bercita-cita menjadi pengusaha, keterbatasan biaya membuat mimpinya tertunda. Saat ini, ia ingin memulai usaha kecil sembari tetap belajar. “Bahagia itu ketika bisa mensyukuri setiap langkah. Saya sempat hampir berhenti sekolah, tapi alhamdulillah bisa tamat,” ungkap Syarah penuh syukur.

Kisah Syarah bukan sekadar catatan pribadi. Ia adalah simbol bahwa dari reruntuhan dan duka, selalu ada kehidupan baru yang tumbuh. Bagi Eka Santosa, Syarah adalah “mukjizat Tuhan” sekaligus pengingat bahwa tragedi bisa melahirkan harapan.

Namun, perjalanan hidup Syarah juga mengingatkan publik pada hal penting: bencana tidak berakhir saat gelombang surut. Puluhan ribu penyintas tsunami Pangandaran kala itu harus menghadapi trauma, kehilangan mata pencaharian, hingga masalah kesehatan yang berlarut. Sayangnya, banyak dari mereka tidak mendapat perhatian memadai di luar masa tanggap darurat.

Kasus Syarah menyingkap realitas itu: seorang anak penyintas masih harus berjuang keras karena kondisi kesehatan dan ekonomi keluarganya. Di balik kisah “bayi ajaib” ini, ada pertanyaan besar: sudahkah negara hadir secara konsisten mendampingi para korban bencana, bukan hanya saat kamera wartawan menyorot?

Kini, Syarah berdiri di persimpangan hidupnya—remaja tangguh yang tumbuh dari reruntuhan. Perjalanannya menjadi pengingat, bahwa bencana bukan hanya tentang angka korban, tetapi juga tentang keberlangsungan hidup para penyintas. Dari gelombang yang merenggut nyawa, lahir satu kisah keberanian untuk terus melangkah.

Artikel Syarah Sunami, Bayi Ajaib Selamat dari Tsunami Pangandaran Kini Tamat SMK: Dari Reruntuhan Menuju Harapan Baru pertama kali tampil pada Porosmedia.com.