Porosmedia.com – Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang memangkas drastis anggaran kerja sama media memicu gelombang kritik. Kebijakan ini dianggap sebagai “sinyal merah” bagi keberlangsungan ekosistem pers lokal yang selama ini menjadi mitra strategis dalam diseminasi informasi publik.

​Informasi yang dihimpun tim redaksi menyebutkan adanya pergeseran angka yang sangat signifikan. Anggaran media yang semula menyentuh angka Rp50 miliar, kini kabarnya hanya disisakan Rp3 miliar. Pemangkasan ekstrem ini diklaim sebagai langkah efisiensi demi dialihkan ke program kesejahteraan rakyat yang lebih menyentuh akar rumput.

​Namun, alasan “efisiensi” tersebut dinilai banyak pihak sebagai dalih yang mengesampingkan peran media sebagai pilar keempat demokrasi.

​Sejumlah praktisi media di Jawa Barat menyuarakan kekhawatiran serupa. Jika anggaran operasional kerja sama dipangkas hingga lebih dari 90%, daya jangkau media untuk melakukan liputan mendalam dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dipastikan melemah.

​”Pemerintah jangan melihat media hanya sebagai ‘biaya’, tapi sebagai mitra kontrol sosial. Dengan sisa anggaran seminim itu, ruang gerak jurnalisme investigasi di daerah terancam lumpuh”.

​Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kemandirian perusahaan pers agar tidak melulu bergantung pada “infus” dana pemerintah. Namun, argumen ini dinilai tidak berpijak pada realitas lapangan, terutama bagi media-media lokal yang tengah berjuang di tengah disrupsi digital.

​”Mendorong kemandirian itu baik, tapi memutus dukungan secara mendadak tanpa transisi adalah bentuk pengabaian terhadap peran pers lokal”,

Artikel Efisiensi atau Pengebirian? Kebijakan Pangkas Anggaran Media Dedi Mulyadi Tuai Polemik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Operasional Membengkak

Pos biaya operasional ini mencakup gaji aparatur sipil negara (ASN), tunjangan, pemeliharaan kendaraan dinas, belanja rutin DPRD, hingga kerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam perjalanannya, angka tersebut terus menanjak sehingga kini menyedot porsi yang terlalu besar dari APBD.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana belanja operasional yang menelan lebih dari sepertiga APBD benar-benar produktif untuk kepentingan publik? Apakah sebagian besar habis hanya untuk “memelihara birokrasi” ketimbang membiayai program strategis bagi warga?

Agenda Luar Negeri: Efisiensi atau Simbol Prestise?

Di tengah tuntutan efisiensi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tidak menampik adanya agenda perjalanan dinas ke luar negeri. Setidaknya tiga agenda masuk radar: undangan ke Milan, Italia, kunjungan ke Selangor, Malaysia, serta misi dagang ke Australia pada November mendatang.

Namun, seluruh rencana itu masih menunggu restu Kementerian Dalam Negeri. Artinya, belum tentu dapat direalisasikan. Di sinilah publik patut mengawasi: apakah agenda tersebut akan benar-benar dipangkas sesuai semangat efisiensi, atau tetap dipaksakan atas nama prestise dan kerja sama internasional?

Janji Pangkas: Substansi atau Kosmetik?

Farhan mengklaim telah menyiapkan langkah penghematan, salah satunya dengan memangkas lama perjalanan dinas luar kota: dari dua–tiga malam, menjadi hanya satu malam. Ia juga menegaskan perjalanan luar negeri bukan prioritas dalam kondisi saat ini.

Namun, kritik muncul:

Apakah penghematan tersebut cukup signifikan? Mengurangi durasi perjalanan memang mengurangi biaya, tetapi belum tentu menyentuh akar pemborosan.

Bagaimana dengan pos-pos besar lain?
Seperti kendaraan dinas, tunjangan pejabat, serta biaya seremonial yang sering tak tersentuh dalam wacana efisiensi.

Jika efisiensi hanya berhenti pada durasi perjalanan, publik bisa menilai langkah ini sekadar kosmetik belaka.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pemkot Bandung menyatakan seluruh penggunaan anggaran operasional dapat diakses publik. Namun, keterbukaan tidak cukup hanya berupa angka global. Yang dibutuhkan adalah rincian detail: berapa besar anggaran untuk perjalanan dinas, kelas tiket yang digunakan, standar hotel, biaya representasi, hingga honor kegiatan DPRD. Tanpa itu, transparansi hanya sebatas jargon.

Lebih jauh, DPRD dan masyarakat sipil perlu dilibatkan sebagai pengawas anggaran agar setiap rupiah belanja operasional dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kota Bandung sudah terlalu lama terbebani oleh citra “boros” jika belanja rutin lebih dominan ketimbang belanja pembangunan.

Jalan Tengah: Efisiensi Berbasis Manfaat

Perjalanan dinas ke luar negeri memang bisa mendatangkan manfaat, misalnya promosi kota atau membuka peluang investasi. Namun, setiap rencana harus diukur dengan prinsip cost-benefit analysis: apakah manfaat yang diperoleh sepadan dengan biaya yang dikeluarkan?

Jika manfaatnya abstrak atau sekadar simbol penghargaan, sementara biaya menekan APBD, sudah sepatutnya agenda tersebut ditunda atau bahkan dibatalkan. Efisiensi sejati bukan hanya soal memangkas, melainkan mengutamakan belanja yang jelas manfaatnya untuk rakyat.

Catatan Kritis

Biaya operasional sebesar Rp 2,5 triliun bukan sekadar angka. Ia mencerminkan pilihan politik anggaran: apakah lebih mementingkan kenyamanan birokrasi atau kepentingan warga? Janji efisiensi harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar pernyataan di podium.

Ke depan, Pemkot Bandung perlu menyusun peta jalan efisiensi dengan target jelas menurunkan porsi biaya operasional ke bawah 30 persen. Tanpa itu, kritik publik akan terus mengiringi setiap rupiah yang dikeluarkan.

Artikel Borosnya Biaya Operasional Pemkot Bandung: Antara Agenda Luar Negeri dan Janji Efisiensi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.