​Kegiatan yang bertajuk “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat” ini diselenggarakan pada Jumat (10/4/2026), bertempat di lokasi bersejarah, Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

​Seminar ini dirancang sebagai ruang dialog konstruktif antara lembaga antirasuah, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat Jabar. Fokus utama pembahasan mengarah pada bagaimana membangun ekosistem sosial yang menolak segala bentuk praktik korupsi, mulai dari tingkat birokrasi hingga pengawasan masyarakat.

​Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, di antaranya: ​H. Dian Rahadian, S.H., M.H. (Ketua), ​Asep Andriana (Sekretaris) dan Pamriadi (Bendahara)

​Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jabar, Dian Rahadian, menekankan pentingnya sinergi antara alumni pemuda dengan institusi negara seperti KPK untuk memastikan keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah Jawa Barat.

​”Ini merupakan komitmen nyata kami untuk ikut serta membentengi masyarakat dengan pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi menjadi semangat kolektif warga Jawa Barat,” ungkapnya di sela acara.

​Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi acara juga menyimbolkan semangat perjuangan dan kemerdekaan dari praktik-praktik yang merugikan negara. Melalui seminar ini, diharapkan lahir rekomendasi-rekomendasi taktis terkait penguatan pengawasan partisipatif yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor pembangunan di Jawa Barat.

​Acara ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan yang berharap agar kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan KPK dapat terus berlanjut guna menciptakan iklim investasi dan pemerintahan yang transparan.

Artikel Perkuat Sinergi Anti-Korupsi, DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat Gelar Seminar Bersama KPK di Gedung Merdeka pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Menurut Abah Anton, Jawa Barat sering kali menjadi barometer situasi Indonesia. Karena itu, para tokoh di Jabar merasa terpanggil untuk menyampaikan sikap bersama menyikapi berbagai aksi unjuk rasa yang akhir-akhir ini memakan korban, baik dari masyarakat maupun petugas pemerintah.

“Dasarnya, kita mendukung demokrasi. Aspirasi rakyat adalah hak yang dijamin konstitusi. Namun, kami menolak keras aksi yang disertai anarkisme, penjarahan, dan tindak kekerasan lainnya,” tegas Abah Anton.

Dalam pernyataannya, Abah Anton menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus disampaikan dengan cara yang bermartabat, tanpa merusak tatanan sosial dan keamanan. Ia menambahkan, keresahan semakin meningkat setelah ditemukannya bom molotov di lapangan yang mengindikasikan adanya upaya provokasi dari pihak-pihak tertentu.

“Jangan sampai masyarakat, termasuk ojol, mahasiswa, ormas, dan elemen lain, terjebak dalam provokasi yang justru mengarah pada kehancuran bangsa. Jika situasi semakin rusuh, maka yang rugi adalah rakyat. Ekonomi akan lumpuh, penderitaan justru semakin berat,” ujarnya.

Abah Anton juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah aksi. Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan pikiran dan gagasan, bukan justru merusak persatuan bangsa.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada para tokoh masyarakat Jawa Barat yang telah ikut menyuarakan aspirasi serupa, meski sebagian tidak dapat hadir karena kondisi yang mendadak maupun alasan keamanan.

Abah Anton menutup dengan harapan agar imbauan ini dapat menjadi pegangan bagi semua pihak, terutama masyarakat Jawa Barat, untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian bangsa.

Artikel Abah Anton Charlian, Mewakili Tokoh Jabar Cinta Damai: Demokrasi Harus Dijaga, Tolak Aksi Anarkis dan Penjarahan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.