​Secara normatif, momentum ini disambut dengan untaian doa dan harapan klasik: melanjutkan komitmen pelayanan, memperkuat tata kelola, hingga cita-cita membawa pasar tradisional menjadi lebih modern dan berdaya saing. Namun, bagi publik Kota Bandung dan para pelaku ekonomi akar rumput, pergantian nakhoda di lini pengawasan ini tidak boleh berhenti pada seremonial jabat tangan dan senyum hangat di depan kamera.

​Dewan Pengawas (Dewas) memiliki fungsi vital yang dilindungi oleh regulasi—bukan sekadar pelengkap struktur organisasi atau perpanjangan tangan politik birokrasi. Jabatan ini adalah benteng utama penegakan Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu, porosmedia.com menyoroti tiga tantangan riil dan kritis yang langsung menghadang Ketua Dewas yang baru:

​1. Menakar Fungsi Pengawasan: Bukan “Stempel” Kebijakan Direksi

​Secara hukum, mengacu pada regulasi pengelolaan BUMD, Dewan Pengawas memiliki kewenangan penuh melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan nasihat strategis kepada jajaran Direksi. Ketua Dewas yang baru ditantang untuk membuktikan independensinya. Publik menunggu keberanian Dewas dalam melakukan audit internal yang transparan, mengkritisi kebijakan investasi pasar yang kurang produktif, serta memastikan efisiensi anggaran di tengah situasi ekonomi yang dinamis ini.

​2. Modernisasi Tanpa Menggusur Kesejahteraan Pedagang

​Cita-cita menjadikan pasar tradisional “maju dan modern” sering kali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi dan revitalisasi fisik pasar sangat diperlukan agar mampu bersaing dengan pasar modern/ritel raksasa. Namun di sisi lain, Dewas harus memastikan bahwa program revitalisasi tersebut tidak membebani para pedagang kecil dengan biaya sewa atau sistem zonasi yang mencekik. Kolaborasi yang digaungkan harus menyentuh level akar rumput, bukan sekadar kolaborasi antarkorporasi.

​3. Menyelesaikan “Pekerjaan Rumah” Klasik Pasar Tradisional

​Masyarakat Kota Bandung sudah sangat kenyang dengan jargon-jargon kosmetik. Masalah klasik mulai dari pengelolaan sampah pasar, ketersediaan fasilitas publik yang higienis, penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area pasar, hingga transparansi penyerapan restribusi adalah indikator nyata keberhasilan pengawasan. Ketua Dewas yang baru harus mampu melahirkan inovasi pengawasan digital—misalnya kanal pengaduan langsung bagi pedagang yang bebas dari intimidasi.

Apresiasi mendalam patut diberikan kepada pejabat lama atas dedikasi yang telah diukir. Namun, lembaran baru telah dibuka per 25 Mei 2026. Porosmedia.com akan tetap memposisikan diri sebagai mitra kritis yang mengawal setiap jengkel kebijakan Perumda Pasar Juara. Kita tidak butuh Dewas yang sekadar “menyetujui”, kita butuh Dewas yang berani “mengingatkan” demi marwah pasar tradisional Kota Bandung.

Selamat bertugas kepada Ketua Dewan Pengawas yang baru. Publik Bandung menunggu pembuktian, bukan sekadar narasi di atas kertas. (PM)

Artikel Menguji Nyali Ketua Dewas Baru Perumda Pasar Juara: Sekadar Seremonial atau Progres Radikal? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.