​Padahal, jika ingatan kita ditarik mundur pada masa-masa romantis pencalonan, kemesraan yang dipamerkan di atas panggung laksana sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Senyum merekah, jabat tangan erat, dan janji sehidup semati demi kemaslahatan warga Kota Kembang digemakan dengan begitu merdu. Namun, takdir kekuasaan memang sering kali bekerja dengan humor yang getir. Begitu kursi empuk diduduki, panggung sandiwara itu tampaknya harus berganti rupa menjadi arena sunyi yang penuh dengan kalkulasi.

​Romantisme Kampanye vs Realitas Birokrasi

​Dalam teorinya—setidaknya yang tertulis di dalam buku pedoman tata kelola pemerintahan yang ideal—posisi nomor satu dan nomor dua di sebuah kota adalah satu kesatuan dwi-tunggal. Ibarat sepasang penari persneling yang harus saling memahami kapan harus menginjak kopling dan kapan harus menekan gas. Namun di lapangan, pembagian porsi ini sering kali berubah menjadi urusan pembagian “panggung” dan “wilayah kekuasaan” yang sensitif.

​Ketika salah satu pihak mulai bersenandung di depan media mengenai betapa “sepi”-nya hari-hari di kantor lantaran jarang diajak bicara dalam urusan-urusan besar tata kelola kota, publik pun mulai menerka-nerka. Apakah ini dinamika birokrasi biasa, ataukah sang pendamping sedang diposisikan seperti pajangan estetik di ruang tamu? Hanya ada saat peresmian, tetapi absen saat keputusan-keputusan strategis diketuk.

​Saling sanggah di ruang publik dengan narasi “semua sudah sesuai regulasi” tentu saja menjadi jawaban diplomatis yang paling aman. Namun, bagi masyarakat yang terbiasa membaca situasi di balik selembar kertas, pembelaan normatif tersebut justru mempertegas adanya jarak. Komunikasi yang seharusnya diselesaikan di meja kopi sembari menyantap cuanki, kini harus melewati perantara radar media.

​Tarik-Ulur Ego di Balai Kota

​Publik Bandung hari ini disuguhi tontonan yang menarik: sebuah drama senyap tentang bagaimana mengelola ego individu di bawah satu atap pemerintahan. Pemerintah Provinsi bahkan sampai harus turun tangan, bertindak layaknya konselor pernikahan politik, demi mengingatkan agar kedua pemimpin ini kembali mengingat “janji suci” mereka di hadapan ratusan ribu pemilih.

​Sebab, jika perang dingin ini terus dipelihara, yang menjadi korban bukanlah tumpukan berkas di meja kerja, melainkan hajat hidup orang banyak. Bandung hari ini tidak sedang kekurangan masalah. Mulai dari urusan pelik pengelolaan sampah yang kerap menghantui, sengkarut kemacetan yang belum menemui jalan keluar konkret, hingga penataan infrastruktur yang membutuhkan kerja fokus tanpa distraksi politik internal.

​Sangat disayangkan jika energi publik habis terkuras hanya untuk menonton aksi “merajuk” dan “klarifikasi” dari dua figur yang dipilih bersama-sama dalam satu paket surat suara.

​Menanti Cairnya Es di Balai Kota

​Kritik ini tentu bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebuah pengingat jenaka bahwa kekuasaan itu memiliki batas waktu yang sangat singkat. Menghabiskan energi pada tahun-tahun awal masa bakti dengan saling mengunci komunikasi hanya akan meninggalkan warisan pemerintahan yang mandek.

​Masyarakat Bandung merindukan duet kepemimpinan yang harmonis, bukan karena mereka ingin melihat tontonan romantis, melainkan karena mereka butuh kepastian pelayanan. Sudah saatnya es yang membeku di Balai Kota segera dicairkan. Duduk bersama, singkirkan kalkulasi politik menuju panggung berikutnya, dan mulailah bekerja sebagai tim. Karena pada akhirnya, warga Bandung membeli tiket pemilu bukan untuk menonton drama “diam-diaman”, melainkan untuk melihat kota ini diurus dengan kepala dingin dan hati yang hangat.

Artikel Menghirup “Cold White” di Balai Kota: Ketika Berbagi Kursi Lebih Sulit daripada Berbagi Panggung pertama kali tampil pada Porosmedia.com.