​Ketua Antar Lembaga BBC, Saeful Ramadhan, menegaskan bahwa ruang publik di Kota Bandung kini beralih fungsi menjadi area eksklusif yang jauh dari semangat kesetaraan.

​”Ruang publik semestinya menjadi area terbuka tanpa sekat. Namun, yang kita lihat hari ini adalah pembatasan yang sistematis. Ini bukan sekadar soal tata kota, tapi bentuk tirani kekuasaan terhadap hak masyarakat,” tegas Saeful saat membacakan rilis resmi di hadapan awak media.

​Sorotan tajam tertuju pada pemagaran Alun-Alun Bandung. BBC menilai alasan konservasi atau keamanan hanyalah tameng untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola aset rakyat.

​”Pagar yang mengurung Alun-Alun itu simbol nyata dari tirani. Tidak ada situasi darurat yang membenarkan penutupan akses publik. Jangan berlindung di balik desain atau renovasi jika ujung-ujungnya menjauhkan rakyat dari pusat interaksinya sendiri,” tambah Saeful.

​Ketua Umum BBC, Bagus Machdiantoro, mengingatkan kembali memori kolektif tahun 2011, di mana Car Free Day (CFD) Buah Batu menjadi primadona interaksi sosial dan ekonomi UMKM tanpa membebani APBD. Diinisiasi secara mandiri sejak era Walikota Dada Rosada hingga Ridwan Kamil, CFD Buah Batu dianggap sebagai bukti bahwa komunitas lokal mampu mengelola ruang publik secara tertib.

​Namun, kondisi saat ini dinilai berbalik arah. Ketum BBC menyatakan adanya indikasi “salah urus” yang mengakibatkan ruang publik kehilangan ruhnya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Toni, untuk merebut kembali hak pengelolaan CFD Buah Batu agar kembali memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Bagus.

​Wempy Syamkarya salah satu tokoh senior di lokasi, memberikan peringatan keras kepada Walikota Bandung (Farhan) agar tidak menutup mata terhadap peran media dan aspirasi akar rumput.

“Walikota jangan terlena. Ada ‘blacklist’ secara organik dari para jurnalis terhadap kebijakan yang tidak transparan. Kritik ini ditujukan pada jabatan Walikota, bukan personalnya, sebagai bentuk kontrol sosial,” tegas Wempy.

​Senada dengan hal tersebut, Kang Billy, Ketua Bidang Ekonomi BBC, menyebut pejabat Pemkot telah abai terhadap amanah regulasi.

“Regulasi yang lahir saat ini cenderung hanya berbasis isu, bukan solusi jangka panjang. Masalah reklame yang tak jelas instrumen hukumnya hingga produk regulasi yang tidak berpihak pada hajat hidup orang banyak adalah bukti nyata lemahnya tata kelola ekonomi kota,” cetus Billy.

​Sekjen BBC Asep Riadi menekankan perlunya perombakan total pada Peraturan Walikota (Perwal) yang selama ini dinilai tidak melibatkan partisipasi publik. Mereka menuntut keterlibatan langsung masyarakat, khususnya BBC, dalam tatanan perubahan regulasi tersebut.

​Meski sebelumnya rencana turun ke jalan sempat tertunda demi menjaga kondusivitas atas imbauan Kasatpol PP, Bagus menegaskan kesabaran organisasi ada batasnya.

​”Apabila tuntutan kami untuk mengembalikan fungsi Alun-Alun dan hak pengelolaan CFD Buah Batu tidak diakomodir, BBC siap melakukan aspirasi terbuka secara besar-besaran,” pungkas Ketum BBC Bagus.

​Poin Utama Pernyataan Sikap BBC:

1. ​Restorasi Fungsi: Mengembalikan CFD Buah Batu sebagai ruang publik di bawah pengelolaan BBC.
2. ​Inklusivitas Alun-Alun: Menuntut pembongkaran “sekat pemisah” di Alun-Alun Bandung agar kembali menjadi milik rakyat, bukan elite politik.
3. ​Reformasi Regulasi: Mendesak revisi Perwal yang tidak pro-rakyat dan menuntut transparansi hukum terkait instrumen reklame di Kota Bandung.

Artikel Bandung ‘Darurat’ Ruang Publik: BBC Kecam Tirani Eksklusivitas Walikota dan Sengkarut Regulasi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Landasan Hukum Ruang Publik

​Kebijakan pembatasan saat ini dinilai bertentangan dengan instrumen hukum berikut:

• ​UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: Mengatur bahwa bangunan harus memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
• ​UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Menegaskan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya demi kepentingan umum.
• ​UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 29: Mewajibkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik minimal 30% dari luas kota dan harus dapat diakses oleh publik.
• ​Permen PU No. 03 Tahun 2008 tentang RTH: Menyatakan RTH publik meliputi taman kota dan alun-alun yang wajib memenuhi fungsi sosial serta ekologi.
• ​Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung: Menetapkan bahwa bangunan cagar budaya dan ruang publik wajib dipertahankan fungsinya.

​Refleksi Historis: Car Free Day Buah Batu

​Masyarakat perlu menoleh kembali pada keberhasilan Car Free Day (CFD) Buah Batu. Sejak digagas oleh BBC pada tahun 2011 (era Walikota Dada Rosada hingga Walikota Ridwan Kamil), kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Minggu dengan pembiayaan mandiri.

​Kegiatan ini bahkan mendapat dukungan moral dari berbagai tokoh, termasuk Bupati Indramayu (Yance), Bupati Kuningan, dan Kajati Jawa Barat melalui sumbangan 10.000 bibit pohon jambu merah dan pucuk merah. CFD Buah Batu terbukti menjadi pusat interaksi sosial serta penggerak ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Satgas BBC senantiasa menjaga ketertiban dengan menindak tegas kendaraan bermotor yang melanggar area tersebut.

​Kritik Terhadap Kebijakan Saat Ini

​Kondisi saat ini berbanding terbalik dan terkesan ahistoris. Pengelolaan CFD Buah Batu dan Alun-Alun Bandung saat ini dinilai salah urus. Pagar yang mengurung Alun-Alun Bandung jangan berlindung di balik alasan konservasi, keamanan, atau konsep desain.

​Pagar tersebut merupakan simbol tirani kekuasaan. Tidak ada situasi darurat yang membenarkan penutupan akses publik, baik dengan dalih ketertiban, renovasi fasilitas, maupun pengendalian kerumunan.

​PERNYATAAN SIKAP

​Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps (BBC)

​Menyikapi kondisi “Bandung Darurat Ruang Publik”, kami menyatakan sikap:

1. ​Kembalikan fungsi Car Free Day Buah Batu sebagai ruang publik dengan hak pengelolaan oleh Komunitas BBC.
2. ​Kembalikan fungsi Alun-Alun Bandung sebagai ruang publik yang inklusif bagi rakyat, bukan ruang eksklusif bagi elite politik.

​Bandung, 02 Mei 2026

Reales Buah Batu Corps.

Artikel Tirani Kekuasaan: Bandung Darurat Ruang Publik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuilono pun menyempatkan diri berkunjung ke kawasan CFD Dago. Dalam kunjungannya, Bambang berkomitmen untuk menjadikan CFD Dago menarik bagi semua orang yang mengunjungi Kota Bandung.

Menurut Bambang, Dago adalah salah satu kawasan ikonik dan legendaris di Kota Bandung.

“Saya ingin tempat ini kembali asri seperti saat saya sekolah dulu. Orang dari luar Kota Bandung harus bisa merasakan keindahan dan kenyamanan Dago,” ujarnya.

Seperti diketahui, CFD Dago telah lama menjadi kegiatan rutin di Kota Bandung. Sebagian jalan di kawasan Dago ditutup untuk kendaraan bermotor agar orang bisa menikmati suasana pedesaan yang tenang di tengah kota.

Dengan membuka kawasan ini untuk semua orang, Bambang berharap dapat mempromosikan pariwisata Bandung dengan cara yang ramah lingkungan dan mengundang banyak pengunjung untuk menikmati pesonanya.

“Saya ingin melihat Dago kembali menjadi tempat yang hijau dan nyaman bagi semua orang. Termasuk wisatawan dari luar kota yang berkunjung ke Bandung,” ungkapnya.

“Semoga langkah ini membuka pintu bagi pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan memberi kesempatan kepada semua orang untuk menikmati kota yang indah ini,” lanjut Bambang.(ziz)**

Artikel Dago Kawasan Ikonik dan Legendaris, Car Free Day Dago Kembali Dibuka pertama kali tampil pada Porosmedia.com.