Porosmedia.com – Di tengah riuhnya pemberitaan mengenai pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM yang kembali membebani masyarakat, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar fluktuasi ekonomi. Kita sedang menyaksikan bagaimana kebijakan negara berhadapan langsung dengan realitas kehidupan rakyat.

Bagi sebagian ekonom, melemahnya nilai tukar merupakan fenomena yang lazim dalam sistem ekonomi global. Mereka akan menjelaskan tentang arus modal internasional, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian pasar global. Penjelasan tersebut tentu tidak salah. Namun persoalannya, terlalu sering faktor eksternal dijadikan alasan untuk menutupi persoalan yang bersumber dari dalam negeri.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, tetapi juga oleh bagaimana negara mengelola dirinya sendiri. Di sinilah kebijakan fiskal menjadi penting untuk dibicarakan.

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan cerminan dari pilihan politik sebuah pemerintahan. APBN bukanlah sekadar dokumen teknokratis yang berisi angka-angka pendapatan dan belanja negara. APBN adalah manifestasi dari arah pembangunan yang dipilih oleh negara. Ia menunjukkan siapa yang diprioritaskan, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan yang dijalankan.

John Maynard Keynes pernah menjelaskan bahwa negara memiliki peran strategis dalam mengendalikan perekonomian melalui instrumen fiskal. Dalam situasi tertentu, negara memang diperbolehkan memperbesar belanja bahkan menciptakan defisit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, terdapat satu syarat yang sering dilupakan: belanja tersebut harus mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang menghasilkan produktivitas ekonomi baru.

Masalahnya, tidak semua pengeluaran negara memiliki efek pengganda yang sama. Ketika belanja negara lebih banyak terserap pada sektor-sektor yang tidak produktif, ketika anggaran yang besar tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, maupun pertumbuhan sektor riil, maka yang terjadi bukanlah pembangunan, melainkan pemborosan yang dilegalkan oleh birokrasi.

Dalam konteks inilah pelemahan rupiah tidak bisa hanya dipahami sebagai gejala moneter. Ia juga dapat dibaca sebagai indikator menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam mengelola sumber daya ekonominya. Pasar pada dasarnya bekerja berdasarkan ekspektasi. Ketika muncul keraguan terhadap keberlanjutan fiskal suatu negara, maka modal akan mencari tempat yang dianggap lebih aman.

Akibatnya, tekanan terhadap mata uang domestik semakin besar.
Lebih jauh lagi, ekonom institusional seperti Douglass North menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengelolanya.

Dengan kata lain, persoalan ekonomi Indonesia hari ini bukan sekadar soal kurangnya uang negara, melainkan tentang bagaimana uang tersebut dikelola dan didistribusikan.

Ironisnya, di tengah berbagai indikator makroekonomi yang sering dibanggakan, masyarakat justru berhadapan dengan kenyataan yang berbeda. Ketika rupiah melemah, harga kebutuhan pokok naik. Ketika BBM naik, biaya transportasi meningkat. Ketika biaya distribusi meningkat, harga barang ikut melambung. Pada titik tertentu, rakyat tidak lagi peduli pada istilah defisit fiskal, neraca transaksi berjalan, atau stabilitas moneter. Yang mereka pahami adalah satu hal sederhana: hidup semakin mahal.

Di sinilah letak paradoks pembangunan Indonesia. Negara terus berbicara tentang pertumbuhan, sementara rakyat berbicara tentang bertahan hidup. Negara merayakan capaian statistik, sementara masyarakat menghitung sisa uang di dompetnya. Negara mengukur keberhasilan melalui grafik dan persentase, sementara rakyat mengukurnya dari kemampuan membeli beras, membayar listrik, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Padahal, sebagaimana diingatkan oleh Amartya Sen, pembangunan tidak seharusnya diukur semata-mata dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana kebijakan negara mampu memperluas kebebasan dan kemampuan masyarakat untuk hidup secara bermartabat. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat, maka yang tumbuh sesungguhnya hanyalah angka, bukan kemakmuran.

Karena itu, yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan sekadar optimisme. Bangsa ini membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan fiskalnya secara jujur. Sebab sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi jarang lahir secara tiba-tiba. Ia biasanya diawali oleh satu hal yang tampak sepele: kegagalan negara membaca peringatan-peringatan yang muncul di hadapannya sendiri.

Pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM, dan menurunnya daya beli masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ketiganya adalah rangkaian gejala yang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam tata kelola ekonomi nasional.

Pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi mengapa harga naik, melainkan mengapa setiap gejolak ekonomi selalu berakhir dengan rakyat sebagai pihak yang paling banyak menanggung beban. Jika jawabannya tidak pernah berubah, maka boleh jadi yang bermasalah bukan sekadar kebijakannya, melainkan paradigma pembangunan yang selama ini kita anggap benar.
Sebab pada akhirnya, negara tidak kehilangan legitimasi ketika gagal membuat rakyat kaya. Negara kehilangan legitimasi ketika gagal membuat rakyat merasa dilindungi.

Artikel Rupiah Melemah, Siapa yang Menanggung Beban? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.