​Penyegelan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung memicu kekhawatiran sistemik. Tanpa izin operasional yang sah, pengelolaan satwa ex-situ di lahan legendaris tersebut secara hukum berada dalam status “status quo” yang membahayakan kesejahteraan satwa.

​Politikus senior Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai tokoh peduli satwa, A. Hermans Thony, mengkritik keras lambannya penanganan transisi pengelolaan. Ia mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera melakukan intervensi darurat dengan membentuk Tim Pengelola Sementara (TPS) yang steril dari konflik kepentingan.

​“Satwa tidak boleh dijadikan sandera dalam konflik sengketa lahan maupun persaingan bisnis pengelolaan. Negara harus hadir sebagai pelindung tertinggi, bukan sekadar penonton,” tegas A.H Thony saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

​Secara spesifik, Thony menolak keterlibatan pihak-pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam tim transisi tersebut, termasuk Taman Safari Indonesia (TSI), PKBSI, Pemkot Bandung, hingga YMT sendiri.

​“Tim ini harus benar-benar independen agar fokusnya murni kesejahteraan satwa (animal welfare), bukan kalkulasi profit atau pengamanan aset hukum pihak tertentu,” tambahnya.

​A.H Thony mengusulkan agar kendali transisi diserahkan kepada konsorsium yang terdiri dari:

​Kementerian Kehutanan (melalui BBKSDA Jawa Barat) sebagai regulator.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penengah kewilayahan.

​Pakar Konservasi dari Perguruan Tinggi (ITB, IPB University, dan Unpad) sebagai penjamin standar ilmiah pengelolaan.

​Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan setiap tindakan medis dan nutrisi satwa tetap terjaga selama proses lelang pengelola baru berlangsung.

​Berdasarkan data yang dihimpun, proses lelang yang difasilitasi Pemkot Bandung ditargetkan rampung akhir Mei 2026. Namun, banyak pihak meragukan efektivitas tenggat waktu tersebut mengingat kompleksitas legalitas lahan di atas aturan Agraria dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012.

​Sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999, kewenangan penuh atas satwa lindung kembali ke negara saat izin lembaga konservasi dicabut. Secara hukum, siapapun pemenang lelang nantinya tidak hanya wajib mengantongi izin badan hukum (PT/Yayasan), tetapi juga harus menyelesaikan tumpang tindih status lahan agar tidak cacat secara administratif di masa depan.

​Catatan Redaksi Porosmedia

​Kini, publik menunggu ketegasan Kemenhut. Jika langkah cepat tidak segera diambil, Bandung Zoo berisiko bukan hanya menjadi catatan kelam konservasi di Jawa Barat, tetapi juga preseden buruk bagaimana birokrasi gagal melindungi hak hidup satwa di tengah pusaran sengketa kekuasaan.

Artikel Sengketa Bandung Zoo Memanas: A.H Thony Desak Kemenhut Ambil Alih Lewat Tim Independen, Tolak Intervensi Kepentingan! pertama kali tampil pada Porosmedia.com.