Yang didominasi bencana Hidrometeorologi basah serta banyaknya daerah yang memiliki indeks resiko bencana tingkat tinggi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin sekaligus membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024, di Pullman Grand Central Bandung, Jl. Diponegoro No.27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Rabu (24/4/2024).

Untuk itu guna mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin kompleks, Wapres Ma’ruf Amin memberikan butir-butir arahan kepada para peserta Rakornas PB 2024.

Adapun arahan yang pertama, Wapres Ma’ruf Amin meminta untuk dikembangkannya industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan
buatan.

“Teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana,” ungkap Ma’ruf Amin.

Kedua, Ma’ruf Amin, juga mengatakan, agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

“Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru,” kata Ma’ruf Amin.

Berikutnya yang ketiga, Ma’ruf Amin juga menekankan masalah pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Hal tersebut menurut Ma’ruf Amin, bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.

Kemudian arahan selanjutnya, Wapres meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Ia pun mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Adapun arahan terakhir, Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

“Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” pungkas Wapres.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan, tantangan bencana ke depan semakin kompleks. Dampak perubahan iklim semakin terasa dan membuat dampak bencana semakin signifikan.

Lebih lanjut Suharyanto juga melaporkan bahwa keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan respons cepat. Ini akan dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan.

Di samping itu, Suharyanto juga menggarisbawahi, inovasi dan teknologi yang dirancang tadi akan mampu menunjang ekosistem aksi dini di Tingkat masyarakat.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi,” ucap Suharyanto.

Pada laporan pembukaan, Kepala BNPB juga menyampaikan data bencana. Menurutnya, jumlah kejadian bencana pada 2023 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Suharyanto menekankan, dari sisi dampak, ini menunjukkan tren penurunan yang signifikan, khususnya dalam tiga tahun terakhir.

“Korban jiwa terdampak, luka dan meninggal tahun 2023 turun 36 persen dari 9.628 jiwa tahun 2022 menjadi 6.081 jiwa pada tahun 2023. Demikian juga dengan angka kerusakan infrastruktur akibat bencana sebesar 97.891 unit di tahun 2022 turun menjadi 35.933 unit di tahun 2023, atau turun sebesar 63 persen,” ujarnya.

Rakornas PB 2024 menjadi sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD serta mitra kerja terkait di tingkat pusat dan daerah, tentunya dalam penyelenggaraan penanggulangna bencana.

Melalui kegiatan nasional ini, BNPB berharap Rakornas PB 2024 bertujuan

(1) mengidentifikasi tantangan dan mengevaluasi pencapaian program penanggulangan bencana,

(2) menginternalisasi dan menyelaraskan rencana program penanggulangan bencana di tingkat nasional-provinsi dan kabupaten/kota,

(3) menyusun rekomendasi kebijakan BNPB dan BPBD di tahun ini, serta

(4) membuka wawasan teknologi dan inovasi dalam kebencaaan secara lebih luas.

Kegiatan yang berlangsung pada 23 – 24 April 2024 ini dihadiri peserta dari unsur pentaheliks, di antaranya perwakilan kementerian dan lembaga, DPR-RI, duta besar negara sahabat, kepala daerah, BPBD provinsi, unsur pimpinan TNI, Polri, BPBD kabupaten atau kota, akademisi, praktisi, perwakilan dunia usaha, media, dan organisasi Masyarakat

Acara Rakornas tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Duta Besar seluruh Indonesia, Duta Besar Timor Timur, Timor Leste dan Asean, para Gubernur, pBupati dan Walikota se Indonesia. (Bagdja)

Artikel Rakornas BNPB Wakil Presiden Ma’ruf Amin Soroti Kejadian Bencana 2023 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPBD Kota Cimahi Fitriandy Kurniawan yang akrab dipanggil Andi ini di cave Inaka Cofee Jl. Padat Karya No.212, Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Senin (25/3/2024).

“FGD ini adalah pemenuhan kewajiban yang teramalkan di Undang-undang dan berkenaan dengan peraturan kepala BNPD bahwa setiap BPBD di setiap Kota/Kabupaten dan Provinsi harus mempunyai dokumen-dokumen wajib,”

Dokumen-dokumen wajib tersebut antara lain, seperti KRB, RPD, RPKB, Renkon dan Renoff.

“Karena untuk menanggulangi bencana diperlukan proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu. Dimana skenario dan tujuan yang disetujui, tindakan manajerial serta teknis ditentukan. Agar dapat mencegah secara lebih baik situasi darurat yang dihadapi,” ungkap Andi.

Jadi menurut Andi, bahwa dari lima dokumen-dokumen wajib ini, yang harus dimiliki oleh BPBD seluruh Indonesia,

“Kita lagi membahas atau menyusun atau yang mengkonsumsi publikan dokumen yang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang akan menjadi Renkon kemudian Renoff,” terangnya.

Dalam pelaksanaan bencana, lanjut Andi, harus adanya koordinasi-koordinasi, ada laporan-laporan ke BNPB Pusat dan ada komando kebawah.

“Jadi struktur organisasi nya kemudian pengoperasiannya, kemudian secara umum management kebencanaannya dibahas disemua ranah kebencanaan yang ada di Cimahi, dan yang disepakati ada enam,” jelas Dia.

Yang disepakati ada enam tersebut adalah seperti, Gempa Bumi, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan dan tanah longsor.

“Selanjutnya dalam Renkon itu akan detail, bentukannya sama ada komando, ada laporan-laporan keatas, ada koordinasi-koordinasi kesamping, kepada stakeholder kebencanaan,” papar Andi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi pembahasan tersebut dibahas secara detail, seperti bagaimana cara koordinasi diwilayah ranah bencana banjir.

“Begitupula dengan masalah gempa, garis komando gempa bagaimana cara laporan, dan bagaimana koordinasi diwilayah ranah gempa tersebut,” tandas Andi.

Acara FGD BPBD Kota Cimahi tersebut dihadiri unsur dari pemerintahan, Forkopimda, Akademisi, tokoh masyarakat, MUI dan Perwakilan dari Media Massa PWI. (Bagdja)

Artikel FGD BPBD Kota Cimahi Sebagai Laporan Dan Mempunyai Dokumen-Dokumen Wajib Tanggung Jawab Ke BNPB Pusat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.