Selain Susi Pudjiastuti, hadir pula Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran dua periode yang kini menjabat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran. Jeje menilai penempatan KJA yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai terlalu dekat dan berpotensi mengganggu. “Rekomendasi izin dulu dikeluarkan dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut 0–12 mil ada di Provinsi,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari sejumlah pemberitaan.

Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami, juga menegaskan siap mendampingi masyarakat yang menolak KJA. Menurutnya, Pangandaran merupakan destinasi wisata favorit untuk berenang dan menikmati wahana air, sehingga kebersihan dan keindahan pantai menjadi faktor vital. Ia menambahkan bahwa penolakan ini sejalan dengan aspirasi pelaku wisata setempat.

Berdasarkan catatan redaksi, penempatan KJA ini telah melibatkan tiga investor yang mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proyek ini juga bekerja sama dengan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Pangandaran, yang telah merintis kegiatan sejak 2016. Penempatan KJA tersebut dinilai sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua IKA Unpad, Budi Hermansyah, kepada redaksi (15/8/2025) menyayangkan jika program riset yang memiliki tujuan mulia justru menjadi polemik. “Hasil riset ini dipastikan bermanfaat bagi masyarakat, nelayan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejak 2016 Unpad konsisten menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk pengabdian kepada masyarakat. “Unpad melalui Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sudah tepat membangun kampus di Pangandaran. Sekarang saatnya berbagi bersama warga,” tambahnya.

Budi juga menekankan pentingnya mencari solusi yang adil jika terjadi benturan kepentingan. “Permasalahan seharusnya diselesaikan melalui jalan tengah, bukan justru dibesar-besarkan,” kata dia.

Sementara itu, Dosen Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) sekaligus pengamat kebijakan publik, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., menilai kasus ini mencerminkan pertemuan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya lokal.

“Situasi seperti ini umum terjadi. Solusinya ada pada dialog antar pemangku kepentingan,” ujarnya. Kristian menilai Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu memfasilitasi proses dialog untuk mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pandangan. “Jika Unpad mengklaim KJA ini sebagai hasil riset, perlu pemaparan yang lebih rinci, termasuk dampak positif dan negatifnya,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. “Harus jelas manfaat dan potensi dampak buruknya. Jika penolakan masyarakat semakin masif, hindari pemaksaan, sambil menunggu momen yang tepat. Bahkan, jika diperlukan, pemindahan lokasi bisa menjadi opsi,” tuturnya.

Pada 2018, upaya budidaya ikan melalui KJA lepas pantai (offshore) sempat dilakukan di perairan sekitar 12 mil dari Pangandaran, saat Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Proyek yang diresmikan Presiden Joko Widodo itu melibatkan sedikitnya delapan unit KJA berbiaya miliaran rupiah.

Namun, hanya dalam beberapa minggu, KJA tersebut mengalami kerusakan akibat ombak besar, jauh sebelum ikan baramundi yang dibudidayakan mencapai usia panen enam bulan. Pemasangan KJA di Pangandaran merupakan bagian dari dua proyek serupa di Karimunjawa (Jawa Tengah) dan Sabang (Aceh), dengan total anggaran sekitar Rp132,45 miliar dari APBN. Hingga kini, keberlanjutan proyek tersebut tidak jelas.

Foto : Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Artikel Fenomena Penolakan Keramba Jaring Apung oleh Warga Pangandaran, Alumni Unpad & Akademisi Angkat Bicara pertama kali tampil pada Porosmedia.com.