Porosmedia.com, Bandung – Tata kelola Perumda Tirtawening Kota Bandung kini berada di titik nadir. Di tengah keluhan warga mengenai distribusi air yang sering tersendat, proses seleksi Direktur Utama (Dirut) BUMD strategis ini justru dituding berjalan di “ruang gelap”. Pengamat Kebijakan Publik, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigatif guna membongkar dugaan rekayasa dalam proses seleksi tersebut.

​Hingga akhir April 2026, publik Bandung belum mendapatkan kejelasan mengenai progres seleksi Dirut yang seharusnya sudah mencapai tahap final sejak Februari lalu. Wempy menilai adanya “paradoks” besar dalam tubuh Pemerintah Kota Bandung.

​”Objek vital seperti Tirtawening mengelola kebutuhan air 2,6 juta warga. Jika proses seleksinya cacat secara prosedur, maka dampaknya adalah kelumpuhan pelayanan publik. Air macet sama dengan kota lumpuh,” tegas Wempy kepada Porosmedia.

​Berdasarkan analisis hukum dan pengamatan lapangan, terdapat lima poin krusial yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 37 Tahun 2018:

1. ​Proses Tertutup: Panitia Seleksi (Pansel) dan daftar peserta lolos administrasi tidak dipublikasikan secara terbuka kepada publik.
2. ​Dugaan ‘Setting’ Kandidat: Munculnya nama Rizky Mediantoro yang diduga mendapat “karpet merah” memicu kekhawatiran adanya skenario tertentu untuk mengarahkan hasil akhir, yang berpotensi melanggar asas meritokrasi.
3. ​Konflik Kepentingan Dewan Pengawas: Munculnya nama calon Dewas yang memiliki relasi keluarga dengan pegawai internal Perumda Tirtawening, hal ini mencederai prinsip independensi pengawasan.
4. ​Afiliasi Politik: Adanya indikasi keterkaitan salah satu kandidat dengan partai politik tertentu, padahal aturan secara tegas melarang pengurus parpol aktif menjabat direksi BUMD.
5. ​Ketidakpastian Hukum: Tahapan seleksi yang menggantung tanpa progres yang jelas merusak kepercayaan publik dan melanggar asas kepastian hukum dalam administrasi negara.

​Wempy menekankan bahwa kondisi ini sudah masuk level “Darurat Tata Kelola”. Ia mendorong Kejari Bandung atau Polda Jabar untuk segera turun tangan melakukan fungsi preventif maupun represif.

​”APH wajib masuk untuk melakukan audit investigatif terhadap dokumen Pansel. Sita SK Pansel, berita acara UKK, dan verifikasi KTA partai politik para calon. Jangan sampai SK Dirut terbit di atas pondasi hukum yang rapuh,” ujarnya.

​Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 3, penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses jabatan publik merupakan ranah pidana yang harus diwaspadai.

​Agar legitimasi Dirut terpilih tidak cacat di mata publik, Wempy memberikan beberapa rekomendasi solusi bagi Pj Wali Kota Bandung selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM):

• ​Buka Data 1×24 Jam: Umumkan nama Pansel, nilai UKK, dan profil lengkap calon secara transparan.
• ​Ulang Uji Kelayakan (UKK): Jika terbukti ada maladminstrasi, gandeng lembaga independen seperti UI, ITB, atau UNPAD dengan sistem live streaming nilai seperti pada seleksi CPNS.
• ​Publikasi Kontrak Kinerja: Warga berhak tahu target Dirut, mulai dari cakupan air 100% hingga penurunan kebocoran pipa ke angka 20%.
• ​Whistleblowing System: Berikan perlindungan bagi pegawai internal Tirtawening yang berani melaporkan kecurangan dalam proses seleksi ini.

​”Good governance adalah harga mati. Jika seleksi ini dibiarkan remang-remang, publik akan menganggap Pemerintah Kota sengaja memelihara praktik KKN demi bagi-bagi jabatan. Jangan biarkan rakyat jadi korban karena air macet akibat manajemen yang lahir dari proses yang macet,” pungkasnya. (PM)

Artikel Air Macet, Seleksi Macet: APH Didorong Sidak Dugaan ‘Seting’ Dirut Tirtawening pertama kali tampil pada Porosmedia.com.