​Berdasarkan informasi yang dihimpun, PAW yang digelar pada Sabtu lalu menyisakan dua kandidat, yakni Ibu Erna dan Bapak Wawan, setelah melalui proses seleksi administrasi dari enam bakal calon. Hasilnya, Bapak Wawan menang telak dengan raihan suara sekitar 85 persen. Namun, yang mengejutkan publik adalah proses pelantikan yang langsung dilakukan pada hari Senin berikutnya.

​Kecepatan proses ini pun memicu pertanyaan warga. Pasalnya, terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar terkait akuntabilitas Dana Desa (DD) tahun 2025 yang hingga kini rincian realisasinya dianggap masih “gelap” dan belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

​Data Anggaran yang Dipertanyakan

Berdasarkan data APBDes Dana Desa Sukarame Tahun 2025, total pagu anggaran mencapai Rp1.240.048.000. Hingga saat ini, dana yang telah tersalurkan tercatat sebesar Rp913.547.800, dengan rincian Tahap I sebesar Rp635.195.400 (69,53%) dan Tahap II sebesar Rp278.352.400 (30,47%).

​Penelusuran di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan pada beberapa item belanja yang sudah dicairkan namun diduga tidak jelas peruntukannya:

1. ​Infrastruktur Fiktif?: Anggaran Pemeliharaan Jalan Desa senilai total Rp65.800.000 (dua tahap) dan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan senilai Rp191.500.000 menjadi poin paling krusial. Warga mengklaim tidak melihat adanya progres fisik di lapangan yang sesuai dengan nilai angka tersebut.
2. ​Aset dan Operasional: Pengadaan sarana aset tetap perkantoran sebesar Rp42.848.600 dinilai tidak transparan poin-poin belanjanya. Begitu pula dengan pos Operasional Pemerintah Desa yang terbagi dalam beberapa nomenklatur dengan total jutaan rupiah.
3. ​Dana Sosial dan Pendidikan: Dukungan PAUD (total Rp18.900.000) serta rentetan anggaran Posyandu yang mencapai lebih dari Rp77.000.000 juga dipertanyakan efektivitasnya. Siapa penerimanya dan apa saja kegiatannya menjadi misteri bagi sebagian warga.
4. ​Penyertaan Modal dan Dana Darurat: Terdapat alokasi Penyertaan Modal sebesar Rp150.000.000 dan anggaran Keadaan Mendesak sebesar Rp64.800.000 yang hingga kini belum diketahui realisasinya untuk sektor apa.
5. ​Banprov: Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2025 senilai Rp130.000.000 pun tak luput dari sorotan karena minimnya keterbukaan informasi penggunaan.

​Payung Hukum dan Desakan Audit

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003, setiap rupiah dana publik wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.

​“Masyarakat berhak tahu kemana larinya uang rakyat. Jika fisik jalan tidak ada tapi anggarannya keluar, ini harus segera diklarifikasi. Jangan sampai pelantikan cepat ini hanya sekadar formalitas tanpa menyelesaikan persoalan administratif dan potensi kerugian negara di masa transisi,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sukarame maupun pejabat terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian sisa anggaran dan realisasi kegiatan fisik yang diperdebatkan. Warga berharap Inspektorat Kabupaten Bandung maupun aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk melakukan audit investigatif guna menghindari adanya praktik penyalahgunaan wewenang. (Red/Porosmedia)

Artikel Pelantikan Kilat Kades Sukarame Pacet Tuai Tanda Tanya, Realisasi Dana Desa 1,2 Miliar Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Total Pagu Dana Desa Sukarame tahun 2025 mencapai Rp 1.240.048.000, dengan realisasi penyaluran sejauh ini sebesar Rp 913.547.800 yang terbagi dalam dua tahap. Namun, data tersebut menyisakan tanda tanya besar terkait sisa anggaran yang belum tersalurkan secara jelas, mengingat belum ada kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat di tahun ini.

​Beberapa poin krusial yang menjadi temuan di lapangan meliputi:

• ​Proyek Fisik “Siluman”: Alokasi untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa sebesar Rp 191.500.000, serta pemeliharaan jalan senilai total Rp 65.800.000, diduga tidak terlihat wujud fisiknya di lokasi yang seharusnya.
• ​Aset Perkantoran Tanpa Rincian: Pengadaan sarana aset tetap perkantoran sebesar Rp 42.848.600 dinilai tidak jelas peruntukannya. Publik mempertanyakan item apa saja yang dibeli dengan angka tersebut.
• ​Dana Operasional Berulang: Terdapat beberapa pos anggaran Operasional Pemerintah Desa dengan nilai bervariasi (Rp 6,1 juta, Rp 4,1 juta, dan Rp 3,3 juta) yang memicu kecurigaan adanya tumpang tindih anggaran.

​Tak hanya infrastruktur, sektor pemberdayaan masyarakat juga tak luput dari sorotan. Dukungan penyelenggaraan PAUD senilai total Rp 18.900.000 dan rentetan anggaran Posyandu yang mencapai puluhan juta rupiah dikeluhkan warga karena minimnya informasi mengenai penerima manfaat serta rincian kegiatannya.

​”Semua serba tidak jelas. Kami sulit melacak siapa yang menerima bantuan PAUD atau bagaimana rincian dana Posyandu itu digunakan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan kepada Poros Media.

​Yang paling mencolok adalah alokasi dana Keadaan Mendesak sebesar Rp 64.800.000. Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa belum memberikan penjelasan konkret mengenai kategori “mendesak” apa yang dimaksud, serta di mana dana tersebut dialokasikan.

​Kondisi serupa terjadi pada Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun 2025 senilai Rp 130.000.000. Penggunaan dana ini dianggap gelap karena tidak ada sosialisasi maupun papan informasi yang menjelaskan peruntukan anggaran tersebut kepada masyarakat desa.

​Anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp 150.000.000 juga menambah daftar panjang keraguan publik. Dana yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi desa melalui BUMDes ini diduga belum memberikan dampak nyata atau bahkan belum jelas unit usaha mana yang disuntik modal tersebut.

​Hingga berita ini diturunkan, redaksi Poros Media terus berupaya melakukan verifikasi dan meminta klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Desa Sukarame guna memastikan apakah ada kendala teknis atau memang terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi anggaran desa.

Artikel Soroti Transparansi APBDes Sukarame 2025: Ratusan Juta Dana Desa dan Banprov Dipertanyakan? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.