Hak menyampaikan pendapat di muka umum harus dijunjung tinggi baik oleh mahasiswa maupun oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar setiap tuntutan dapat ditindaklanjuti dengan cara-cara yang konstitusional.

Ketua Umum Kopri PB PMII Maya Muizatil Lutfillah mengatakan, apa yang disuarakan mahasiswa di berbagai daerah menunjukan terbukanya sistem demokrasi di negeri ini. Menurutnya, unjuk rasa merupakan bagian dari cara mahasiswa berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan. Karena itu, kata Maya, jangan ada lagi sikap aparat yang represif terhadap mahasiswa. Pun dengan mahasiswa, jangan sampai terprovokasi oleh narasi yang hanya mengambil keuntungan dari momentum tersebut.

Ia mengungkapkan, Polri sebagai bagian dari pemerintah yang bertugas mengamankan aksi mahasiswa sudah berkomitmen akan mengawal aksi tersebut dengan cara-cara yang humanis. Selain itu, menurut Maya, metode itu merupakan cara yang sangat tepat dalam merespons aksi unjuk rasa mahasiswa.

Maya juga mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang langsung memberikan tanggapan terkait rencana aksi 11 April oleh para mahasiswa. Ia menilai, Kapolri telah menunjukan identitas institusi bahwa aparat kepolisian adalah pengayom masyarakat.

“Komitmen Polri dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi dalam merespons aksi unjuk rasa oleh mahasiswa mengindikasikan adanya konsistensi Kapolri dalam mewujudkan Polri yang presisi. Hal ini patut kita dukung,” ucapnya.

Maya berharap proses menyampaikan pendapat oleh mahasiswa dengan didukung oleh  pengamanan dari aparat kepolisian berjalan tertib dan damai tanpa ada unsur-unsur yang dirugikan. Sudah saatnya mahasiswa, pemerintah maupun aparat kepolisian memperkuat UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi karena hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk diberikan perlindungan secara universal.

“Saya berharap semua elemen mampu menghormati dan menjaga kesucian Ramadhan,” tutur Maya.

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri berkomitmen menerapkan cara yang humanis dalam mengawal aksi mahasiswa di berbagai daerah. Menurutnya, pendekatan humanis selaras dengan nilai-nilai ramadhan terutama bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa.

“Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkap Listyo Sigit Prabowo (*)

Artikel Dukung Aksi Mahasiswa dan Pengamanan Aparat yang Humanis, Kopri PB PMII Apresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Isu yang paling ramai terdengar adalah adanya sejumlah pihak yang memiliki kepentingan politik menunggangi aksi demo 11 April 2022.

Salah satu pihak yang dituding menunggangi dan menjadi dalang aksi demo mahasiswa 11 April 2022 adalah Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI).

Dituding jadi dalang yang memprovokasi dan menunggangi aksi demo 11 April 2022, Gatot Nurmantyo selaku Presidium KAMI yang juga merupakan mantan Panglima TNI itu turut memberikan taggapan.

Kerap dituding sebagai dalang berbagai aksi demo, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dalam alam demokrasi.

Hal tersebut diungkapkan Gatot Nurmantyo dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Hersubeno Point pada Minggu, 10 April 2022.

“Dalam alam demokrasi, dicurigai itu biasa. Orang curiga kan biasa. Kadang suami istri saling curiga itu biasa-biasa saja,” ucap Gatot Nurmantyo dalam video tersebut.

Dia mengungkapkan beberapa anggota KAMI yang pernah ditangkap oleh polisi itu merupakan risiko dari sebuah perjuangan.

Gatot melanjutkan, yang diperjuangkan oleh KAMI bukanlah kepengen pribadi, melainkan kepentingan bangsa dan negara.

“Tapi yang perlu kita lihat adalah apa yang kita perjuangkan sebenarnya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara,” terangnya.

Gatot Nurmantyo juga menyampaikan KAMI kerap dijadikan bulan-bulanan, dituduh macam-macam dan akhirnya dipolisikan di saat kondisi pemerintah yang tak mampu mengatasi persoalan rakyat.

Namun, mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa hal itu sebagai risiko dari sebuah perjuangan dan cukup ditanggapi dengan senyuman.

“Itulah perjuangan, jadi anggap aja semuanya dengan senyum saja karena maksud kita baik,” tegas Gatot.(*)

Artikel Gatot Nurmantyo Dituding Jadi Dalang Demo 11 April 2022: Itu Hal Biasa pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Teguh menjelaskan, hal itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan dengan tegas bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warganegara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a.melindungi hak asasi manusia; b.menghargai asas legalitas; c.menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d.menyelenggarakan pengamanan.

Oleh karenanya, Polri harus dapat menghargai hak warga, masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya melalui standar operasional prosedur (SOP) pengamanan yang baku. Sehingga, tindakan represif saat situasi di lapangan memanas harus dihindari dengan tetap mengedepankan pasukan pengendalian massa (dalmas).

Selain itu, pergeseran dan penarikan pasukan dalmas dengan pasukan huru hara (PHH) harus dihindari dan dijadikan upaya terakhir apabila situasinya tidak terkendali. Karena, biasanya pergeseran atau pergantian pasukan tersebut, akan memicu gesekan-gesekan antara pengunjuk rasa dengan aparat pengamanan. Tidak jarang, hal ini menimbulkan kericuhan dan situasi chaos.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada peserta aksi mahasiswa 11 April 2022, untuk berunjuk rasa dengan tertib dan tidak melanggar hukum. “Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, ” ujar Mahfud saat menggelar Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (9/04/2022).

Bahkan Mahfud menekankan, aparat pengamanan yang bertugas selama aksi, tidak boleh melakukan kekerasan apalagi membawa senjata peluru tajam. “Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” jelasnya.

Lanjut Teguh, demo mahasiswa yang akan digelar 11 April 2022 merupakan kelanjutan aksi pada 28 Maret 2022 lalu yang tetap akan menuntut agar Presiden Jokowi untuk tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, sebagai tuntutan pertama yang diusung. Lantaran menurut BEM-SI, sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Selain itu, tuntutan lainnya, kedua dari BEM-SI yakni mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang terkait Ibu Kota Negara (UU IKN). Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Kemudian tuntutan ke-empat, mendesak Jokowi agar mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mengenai penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Terakhir, ke-enam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma’ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan tidak ada penundaan pemilu 2024 dan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, Presiden telah melarang menterinya untuk bicara soal penundaan dan tiga periode jabatan. Oleh karenanya, IPW mengingatkan, pernyampaian pendapat di muka umum terkait hak konstitusional mahasiswa tersebut tidak boleh juga mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum. Disamping juga, jangan sampai ditunggangi pihak lain, untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. (Jt)

Artikel IPW: Meminta Polri Menjalankan Tupoksinya Pada Aksi BEM – SI pertama kali tampil pada Porosmedia.com.