Dalam keterangan persnya pada Minggu (31/8/2025), Yadi berharap proses hukum terkait peristiwa tersebut dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi keluarga korban.

“Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan. Semoga pihak berwenang dapat menegakkan hukum seadil-adilnya dan secara transparan demi keadilan bagi keluarga korban,” ujarnya.

Selain menyampaikan duka cita, Yadi juga mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya aksi massa yang berujung pada tindakan perusakan dan penjarahan di sejumlah kediaman tokoh publik. Beberapa rumah yang terdampak antara lain milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni, artis Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Uya Kuya, aktris Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa beberapa tokoh masyarakat dan pejabat negara. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar dinamika demokrasi tidak berakhir pada kerusuhan maupun perusakan,” tegasnya.

Lebih jauh, Yadi berharap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia dapat segera mereda agar roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal.

“Stabilitas politik dan ketertiban sosial sangat penting demi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan nasional. Semua pihak perlu menjaga suasana kondusif demi kebaikan bersama,” pungkasnya.

Artikel Ketua DPC SBNI Bandung Sampaikan Duka atas Meninggalnya Pengemudi Ojol Affan Kurniawan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan luas. Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum dan implementasi penegakan hukum.

Menanggapi hal ini, DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa/Senat Mahasiswa (FABEM-SM) bersama Tim Hukum Merah Putih dan Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) membentuk Tim Advokasi Merah Putih. Tim ini siap memberikan bantuan hukum gratis kepada mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online yang mengalami penangkapan atau tindakan represif selama aksi.

“Gerakan advokasi ini tidak hanya terbatas di Jabodetabek, tetapi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kami ingin memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil,” tegas Zaenuddin Arsyad (Ketua Umum DPP FABEM), bersama Tody Ardiansyah Prabu, S.H. (Wakil Ketua Umum Bidang Hukum & Kerjasama Antar Lembaga) serta Dr. Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H., salah satu inisiator advokasi, di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Ketua Umum AWIBB, Dyka, menambahkan bahwa pendampingan hukum ini merupakan bentuk nyata solidaritas masyarakat sipil. “Kami ingin menunjukkan bahwa rakyat tidak sendirian ketika menghadapi masalah hukum. Kami siap hadir mendampingi, baik di tingkat Polsek, Polres, maupun Polda,” ujarnya.

Di tempat berbeda, C. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Umum Tim Hukum Merah Putih, menyampaikan dukungan penuh. “Kami akan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mengawal proses ini. Bukan hanya membela individu yang ditangkap, tetapi memastikan tegaknya prinsip hukum yang adil demi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Duka untuk Affan Kurniawan

DPP, DPW, dan DPC FABEM-SM di seluruh Indonesia juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, salah satu peserta aksi. Dalam pernyataannya, mereka menilai Affan sebagai pejuang yang telah mengorbankan tenaga dan pikirannya demi keadilan dan demokrasi.

“Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Kehilangan ini menjadi cambuk semangat bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan demokrasi yang bermartabat,” demikian pernyataan resmi DPP FABEM.

Narahubung Bantuan Hukum

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat langsung menghubungi narahubung resmi Tim Advokasi Merah Putih:

0877-3398-2840 (Tody Ardiansyah Prabu, S.H.)

0812-1012-3999 (Kunang)

0812-9036-5797 (Weldy)

0815-1132-9624 (Raja)

0811-9227-42 (Reza)

0812-8246-4572 (Dyka)

0821-2596-0319 (Official Fabem)

Seruan Keadilan

DPP FABEM menegaskan bahwa keadilan tidak boleh terhenti di tengah jalan. Prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum) harus diwujudkan. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Terkait kasus wafatnya Affan Kurniawan, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum & Kerjasama Antar Lembaga, menyerukan agar Kapolri menindak tegas aparat yang diduga terlibat. Ia juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh Polri agar lebih humanis, demokratis, dan profesional.

“Polri dapat mencontoh praktik terbaik kepolisian di Jepang, khususnya dalam hal kedisiplinan, pelayanan publik yang humanis, serta konsep Koban (pos polisi komunitas) untuk pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

FABEM menekankan bahwa pembelajaran ini dapat diwujudkan melalui studi banding dan pelatihan bagi anggota kepolisian, agar institusi Polri semakin dipercaya rakyat.

Seruan Nasional

Gerakan ini sekaligus menggaungkan semangat perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan dengan mengusung tagar:

#SaveNKRI #HidupMahasiswa #HidupOjol #HidupRakyatIndonesia
#KedaulatanDiTanganRakyat #BerantasKoruptor #MiskinkanParaKoruptor
#SegeraBentukUUPerampasanAset #HukumanMatiBagiKoruptor

Artikel DPP FABEM Memanggil: Tim Advokasi Siap Kawal Kebebasan Berpendapat pertama kali tampil pada Porosmedia.com.