​Rombongan memulai perjalanan dari kawasan Laswi Heritage dan Gudang Perkeretaapian Kosambi—aset publik yang kini telah bertransformasi menjadi ruang kreatif. Mengendarai Vespa, AHY bersama ratusan riders menempuh rute sepanjang 10 kilometer, melintasi sejumlah titik historis penting seperti Titik Nol Kilometer Bandung, Gedung Merdeka (Museum Konferensi Asia Afrika), Hotel Savoy Homann, hingga Hotel Preanger. Rangkaian kegiatan ini dirancang sebagai momentum refleksi sejarah sekaligus upaya menghidupkan daya tarik wisata kota pusaka.

​Ikatan Emosional dan Potensi Kreatif Kota Kreatif

​Di sela-sela kegiatan, AHY mengungkapkan bahwa Kota Bandung memiliki ruang tersendiri dalam perjalanan hidupnya. Ia mengaku menghabiskan masa remaja di kota ini, sehingga dinamika sosial dan kultural Bandung sangat melekat pada dirinya.

​”Saya senang sekali setelah menyusuri Kota Bandung yang penuh dengan kenangan tadi pagi. Udaranya sejuk dan penuh dengan nostalgia. Bandung bukan hanya kota yang indah, tetapi juga kota kreatif dengan basis komunitas yang sangat kuat dan inklusif,” ujar AHY.

Menko Infrastruktur ini juga memberikan apresiasi atas tingginya antusiasme dari komunitas lokal. Berdasarkan laporan Ketua OVI Jawa Barat, Arief Rahman, animo kepesertaan sebenarnya sangat tinggi namun terpaksa dibatasi demi menjaga ketertiban ruang publik dan kelancaran arus lalu lintas selama konvoi berlangsung.

​”Insyaallah ini menjadi kick-off dari kebersamaan kita ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik karena niat kita juga baik,” tambah AHY.

​Bukan Sekadar Otomotif: Misi Kemanusiaan dan Penguatan Ekonomi Lokal

​Lebih lanjut, AHY menegaskan kembali khittah dan filosofi dasar pendirian Overlanding Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa OVI dibentuk bukan sekadar wadah penyaluran hobi otomotif atau perkumpulan eksklusif, melainkan sebuah gerakan moral yang membawa misi sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan.

​Sebagai figur yang berlatar belakang militer dan gemar menjelajah alam, AHY memproyeksikan OVI sebagai instrumen untuk melihat lebih dekat realitas di akar rumput serta mempromosikan potensi pariwisata nasional yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

​”Spirit Overlanding Indonesia adalah untuk membantu sesama. Kami fokus pada aksi kemanusiaan, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau yang sulit dijangkau,” jelasnya. Komitmen tersebut sebelumnya telah direalisasikan melalui keterlibatan aktif OVI dalam mitigasi dan penanganan bencana hidrometeorologi di berbagai daerah, termasuk di Pulau Sumatra.

​Menolak Eksklusivitas, Dorong Sinergi Lintas Komunitas

​Menutup arahannya, AHY mengajak seluruh elemen komunitas otomotif, khususnya para pecinta Vespa yang dikenal dengan slogan “Satu Vespa Sejuta Saudara”, untuk terus mempererat solidaritas dan menghindari gesekan di lapangan. Menurutnya, keberagaman komunitas harus menjadi kekuatan kolektif, bukan pemicu sekat-sekat eksklusivitas.

​Sebagai wujud konkret dari komitmen sosial tersebut, rangkaian acara diakhiri dengan penyaluran santunan berupa perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim piatu. Aksi sosial ini menjadi simbol penegas bahwa aktivitas komunitas berbasis hobi harus tetap bermuara pada asas kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Artikel Sambut HUT ke-81 RI, AHY Ajak Komunitas Otomotif Bandung Perkuat Gerakan Moral dan Sosial pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Narasumber Sekjen IKB ASMA Garuda Merah Putih, Tubagus Wijaya, SE,.MBA.,MP.,CFA.,CWC,. menjelaskan bahwa program Indonesia Emas ini merupakan kelanjutan estafet perjuangan dan dedikasi dari para Putra ASMA Abdul Jabar. Gerakan historis tersebut awalnya dipimpin oleh ulama karismatik KH Mama Amilin Abdul Jabbar (Mama Amilin) bersama KH. Muhammad Syakur (Mama Empuy).

​”Mama Empuy berperan sebagai salah satu tiang utama yang menjadi support system bagi Mama Amilin dalam penyebaran ajaran Tauhiid Asma Abdul Jabbar yang kini telah meluas,” ujar Tubagus Wijaya saat memaparkan landasan historis organisasi, Rabu (8/7/2026) di Dayeuhkolot, Kab. Bandung, disela kesibukannya.

​Rekam Jejak Sejarah dan Kontribusi Kebangsaan

​Berdasarkan catatan sejarah organisasi, pada masa pergerakan, keluarga besar dari trah Mama Empuy bertindak sebagai pelindung, pendukung, sekaligus pengelola sumber daya finansial maupun manusia di lapangan. Pasca-kemerdekaan, trah ini menjadi penghubung antara para putra ASMA dengan negara, di mana banyak anggota keluarga yang kemudian mengabdi dan berkarir di tubuh TNI dan Polri hingga saat ini.

​Sebagai bentuk dedikasi, pihak keluarga juga telah mewakafkan tanah untuk pemakaman jasad Mama Amilin beserta istri dan tokoh-tokoh ASMA lainnya. Di lokasi makam tersebut kini berdiri Masjid Al-Makmur Baitul Jabbar yang menjadi pusat ziarah masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia.

​Profil Mama Amilin sendiri dikenal luas sebagai ulama yang aktif menyiarkan ajaran Tauhid di wilayah Garut dan Bandung. Pada tahun 1945, beliau memimpin pasukan Gelang Merah menentang kolonialisme Belanda, ikut hijrah ke Yogyakarta pada 1946, serta aktif dalam organisasi perintis pasca-kemerdekaan. Di antaranya menjabat sebagai Ketua Penasehat UKP per RI (1952) dan Ketua Penasehat Perintis Irian Barat (1959). Dalam catatan sejarahnya, beliau juga turut terlibat dalam diskusi dengan Presiden Soekarno dan dipandang sebagai salah satu pencetus lambang Garuda Pancasila.

​Struktur dan Manifesto 5 Pilar Indonesia Emas

​Tubagus Wijaya memaparkan bahwa IKB ASMA Garuda Merah Putih bertindak sebagai wadah tertinggi yang menaungi seluruh elemen pelaksana operasional program. Visi utama organisasi adalah membangun Peradaban ASMA Garuda Merah Putih, dengan misi menjadi inkubasi peradaban demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

​”Semangat para Putra ASMA Abdul Jabar dalam mendukung kemerdekaan kini diwujudkan dalam program peradaban segenap bangsa secara global agar terbentuk Al-Makmur Baitul Jabbar,” jelasnya.

​Untuk mencapai visi tersebut, organisasi menetapkan empat misi utama:

1. ​Membentuk suatu sistem yang melindungi segenap bangsa.
2. ​Memajukan kesejahteraan segenap bangsa.
3. ​Mencerdaskan kehidupan bangsa baik secara spiritual, emosional, intelektual, maupun vokasional.
4. ​Membina segenap bangsa melalui 5-Pilar Program Indonesia Emas demi terlaksananya ketertiban dan keadilan sosial.

​Secara struktural, organisasi ini mengadopsi sistem nilai di mana kepemimpinan tertinggi berada di tangan Hukum ASMA. Sementara fungsi administrasi dan operasional dipimpin secara sentral oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasional.

​Pembagian Kerja Elemen Pelaksana

​Guna mengoptimalkan jalannya program, organisasi membagi wilayah kerja ke dalam empat elemen keluarga pelaksana yang diidentifikasi melalui warna:

• ​Keluarga Garuda Hijau: Berfokus pada Pilar 1 (Bina Karakter) dan Pilar 2 (Bina Saudara) sebagai penggerak moral, spiritual, serta inisiatif perbaikan infrastruktur.
• ​Keluarga Garuda Merah: Berfokus pada Pilar 3 (Bina Sinergi) yang bertanggung jawab atas pemberdayaan ekonomi, pelatihan vokasional, dan pendampingan usaha masyarakat.
• ​Keluarga Garuda Kuning: Berfokus pada Pilar 4 (Bina Dana) dan Pilar 5 (Bina Pasar) untuk mengelola keuangan serta pemasaran produk hingga tingkat internasional.
• ​Keluarga Garuda Hitam: Berfokus pada pengawalan, ketertiban, dan keadilan sosial, bertindak sebagai pengawas internal untuk menjamin integritas pelaksanaan pilar-pilar organisasi.

​Sebagai penutup, Tubagus Wijaya menegaskan manifesto gerakan ini yang mengusung prinsip “Solusi 1001 Permaksudan” dengan fondasi utama keselamatan dunia dan akhirat. Program ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai jenjang profesi, mulai dari pekerja (karir yang berkah), profesi (keahlian yang bermanfaat), pengusaha (bisnis yang bertumbuh), hingga investor (aset yang membawa manfaat).

​”Setiap permaksudan besar dimulai dari satu langkah yang benar. Kami bergerak dalam satu barisan, seribu solusi, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (PM/Red)

AGMP PROFILE

Artikel Menilik Estafet Perjuangan Trah ASMA Abdul Jabar Menuju Indonesia Emas 2045 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bank BJB Lantai 2, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Selasa (7/7/2026),

dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, Ir. Widyati Riyandani, Ketua UMKM BJB Depok para pelaku usaha jasa boga, narasumber, serta peserta pelatihan yang berasal dari berbagai pelaku UMKM kuliner di Kota Depok.

Dalam sambutannya, Arsyam Dwi mengatakan bahwa tujuan utama pelatihan dan sertifikasi ini adalah meningkatkan kompetensi, legalitas, dan daya saing tenaga profesional di bidang tata boga, sehingga kemampuan mereka dapat diukur dan diakui secara resmi sesuai standar profesi yang ditetapkan negara.

Membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif APJI dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha jasa boga di Kota Depok.

Menurut Widyati, keamanan pangan merupakan aspek yang tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

“Makanan yang diproduksi pelaku usaha harus aman, sehat, dan layak dikonsumsi. Sertifikasi menjadi salah satu bentuk jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Depok akan terus mendorong seluruh pelaku usaha jasa boga agar memiliki legalitas usaha dan sertifikasi sesuai standar nasional maupun internasional. Saat ini APJI Kota Depok memiliki sekitar 350 anggota aktif, sementara potensi pelaku usaha jasa boga di Kota Depok diperkirakan mencapai sekitar 1.000 pelaku usaha.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi antara APJI, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak pelaku usaha jasa boga yang memiliki sertifikasi dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas serta berdaya saing,” pungkas Widyati.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan lahir lebih banyak tenaga penjamah makanan yang profesional, mampu menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten, serta menjadi motor penggerak peningkatan kualitas industri jasa boga di Kota Depok menuju pasar nasional maupun internasional.

Artikel APJI Kota Depok Tingkatkan Kompetensi Pelaku Jasa Boga Lewat Pelatihan dan Sertifikasi Food Handler pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Ketua Pelaksana Kegiatan, Sri Anggraeni, menyatakan bahwa aksi donor darah ini merupakan komitmen nyata FPN dalam menerjemahkan semangat solidaritas terhadap bangsa Palestina ke dalam bentuk kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

​”Selain konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, FPN meyakini bahwa advokasi terhadap kemanusiaan dan rakyat yang tertindas harus diiringi dengan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama,” ujar Sri.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Sulaeman. Ia menjelaskan bahwa pemilihan donor darah sebagai bentuk aksi memiliki nilai filosofis yang sejalan dengan visi perjuangan FPN.

​Dina menyoroti bagaimana krisis kemanusiaan di Palestina telah menyebabkan ribuan korban luka mengalami keterbatasan akses medis, termasuk kritisnya pasokan darah akibat kerusakan fasilitas kesehatan.

​”Meskipun kantong darah yang terkumpul hari ini akan disalurkan untuk kebutuhan pasien di Indonesia, aksi ini menjadi simbol kuat bahwa setiap nyawa manusia sangat berharga dan wajib diselamatkan tanpa memandang latar belakang,” tegas Dina.

​Ia menambahkan, melalui agenda ini FPN ingin menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak hanya terbatas pada advokasi, edukasi, dan kampanye publik, melainkan juga lewat penguatan budaya kepedulian sosial serta semangat berbagi di tengah masyarakat.

​Sebagai informasi, Free Palestine Network (FPN) merupakan jaringan aktivis pro-Palestina yang kini telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di 31 provinsi di Indonesia guna mengonsolidasikan gerakan dukungan kemerdekaan Palestina. Di ranah internasional, FPN juga telah melebarkan jaringannya dengan membentuk Pokja di beberapa negara, termasuk Belanda, Amerika Serikat, Mesir, Iran, Turki, dan Malaysia.

​FPN berharap aksi donor darah ini dapat menjadi agenda kemanusiaan yang berkesinambungan sekaligus memotivasi publik untuk terus menebarkan kebaikan.

​”Solidaritas untuk Palestina tidak hanya diukur dari kepedulian kita terhadap situasi di sana, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di mana pun kita berada,” tutup Dina.

Artikel Wujud Solidaritas untuk Palestina, FPN Bandung Raya Gelar Aksi Donor Darah pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, konsultasi medis, serta pembagian obat-obatan sesuai dengan keluhan yang dialami masyarakat. Program pelayanan kesehatan keliling merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI dalam membantu meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas medis.

Masyarakat Bolakme menyambut baik kehadiran tim kesehatan Pos Bolakme. Warga merasa terbantu karena dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan.

Danpos Bolakme menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Satgas Yonif 645/Gardatama Yudha untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui pelayanan kemanusiaan.
“Dengan pelayanan kesehatan keliling ini, kami berharap dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 645/Gardatama Yudha terus menunjukkan dedikasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Bolakme serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.
‎
‎Sumber :
‎Pen Satgas Yonif 645/GTY
‎GARDATAMA YUDHA
‎645 Gas Terus

Artikel Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 645/Gardatama Yudha Pos Bolakme Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Keliling Guna Bantu Masyarakat di Distrik Bolakme pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Farhan secara terbuka menantang kepengurusan baru Baznas untuk tidak sekadar menjadi lembaga administratif pengumpul zakat, melainkan wajib berdiri di garda terdepan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengintervensi kemiskinan dan ketimpangan.

​”Tujuan Baznas ada tiga, yaitu mengurangi kemiskinan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta hadir bersama pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata. Tiga fungsi ini harus selalu berada dalam benak para pimpinan,” tegas Farhan.

​Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Urbanisasi

​Kekritisan pemikiran Wali Kota terlihat saat ia membedah anomali yang terjadi di Kota Kembang. Di satu sisi, indikator ekonomi menunjukkan grafik positif. Namun di sisi lain, Bandung dihadapkan pada badai urbanisasi yang dipicu oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai daerah sekitar, hingga dampak sosial dari penataan kawasan kota.

​Menurut Farhan, potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Bandung sangat masif. Sayangnya, optimalisasi penghimpunan dan distribusinya masih memerlukan lompatan inovasi yang besar agar dampaknya benar-benar terasa di akar rumput.

​”Ketimpangan inilah yang harus diisi oleh Baznas melalui berbagai inovasi, metode, dan fokus kerja yang didasari dedikasi serta kerja keras,” katanya.

​Ia berharap, pengurus periode 2026–2031 ini mampu mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik (public trust) melalui transparansi pengelolaan, sehingga para muzakki—termasuk kalangan pengusaha kakap di Bandung—tanpa ragu menyalurkan dana mereka.

​Menjadi Jembatan ‘Birokrasi’ Bantuan

​Satu poin krusial yang disorot adalah fungsi fleksibilitas Baznas yang tidak dimiliki oleh instansi pemerintah formal. Farhan mengakui, banyak warga miskin yang kerap terbentur aturan administrasi ketat saat membutuhkan bantuan darurat dari APBD.

​Di sinilah peran taktis Baznas diuji: menjadi jembatan kemanusiaan yang cepat, tanggap, dan adaptif tanpa terjebak jaring birokrasi yang kaku.

​”Mari kita jadikan zakat sebagai instrumen yang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga memperkuat solidaritas, mengurangi kesenjangan sosial, serta menghadirkan harapan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkas Farhan.

​Kini, publik Kota Bandung tinggal menunggu komitmen nyata dari nakhoda baru Baznas 2026-2031. Apakah mereka mampu menjawab tantangan kritis Wali Kota untuk menekan angka ketimpangan, atau justru terjebak dalam ritme kerja yang monoton? Sinergi kuat bersama Pemkot, DPRD, tokoh agama, hingga Baznas RI menjadi pertaruhan besarnya. (PM/Red)

Artikel Ekonomi Bandung Melesat Tapi Timpang, Walkot Farhan Dorong Baznas Jadi Solusi Riil pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Materi kolaborasi bertajuk “Membangun Adab Generasi Muda Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang dirilis oleh B’Gan (2026) membawa kita kembali pada fondasi yang krusial. Dokumen tersebut mengingatkan bahwa esensi dari kemajuan sebuah bangsa tidak terletak pada seberapa megah infrastruktur fisiknya, melainkan pada kualitas peradaban dan karakter manusianya.

​Retorika Kompetensi vs Realitas Degradasi Moral

​Secara normatif, tujuan pembangunan kepemudaan kita adalah membentuk generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Perkembangan zaman yang bergerak eksponensial menuntut adaptasi yang cepat. Namun, realitas sosial di lapangan sering kali memperlihatkan anomali yang mengkhawatirkan.

​Kecerdasan Intelektual (IQ) hari ini dipuja secara berlebihan. Institusi pendidikan berlomba-lomba melahirkan lulusan dengan nilai akademik tinggi, tetapi kerap gagap dalam menanamkan Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ). Akibatnya, kita menyaksikan fenomena di mana ruang digital riuh oleh caci maki, perundungan siber (cyberbullying), dan hilangnya tata krama berkomunikasi.

​Adab—yang didefinisikan sebagai sikap, perilaku, dan tutur kata yang sesuai dengan norma kesusilaan—bukanlah instrumen pelengkap. Ia adalah pembeda absolut antara perilaku yang terpuji dan yang destruktif. Tanpa adab yang kuat, penguasaan teknologi tingkat tinggi justru berpotensi menjadi alat perusak masal di tangan generasi yang tidak bertanggung jawab.

​Integrasi Empat Kecerdasan: Sebuah Keharusan, Bukan Opsi

​Pandangan kritis yang diadopsi dari konsep B’Gan (2026) menekankan perlunya keseimbangan mutlak antara empat pilar kecerdasan: IQ, EQ, SQ, dan PQ (Physical Quotient).

Jika salah satu dari keempat aspek ini timpang, maka struktur kepribadian generasi muda akan rapuh. Seseorang dengan IQ tinggi namun minus EQ dan SQ cenderung menjadi pribadi yang manipulatif dan egosentris. Sebaliknya, karakter yang kokoh akan melahirkan individu yang kontributif—mereka yang memegang prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

​Menghidupkan Kembali “Tiga Kata Ajaib” di Era Disrupsi

​Kritik terbesar terhadap generasi masa kini adalah menipisnya kepekaan sosial dalam interaksi sehari-hari. Padahal, harmoni sosial dapat dirajut kembali melalui instrumen yang sangat sederhana namun berdampak sistemik: Maaf, Tolong, dan Terima Kasih.

​“Maaf” bukan bentuk kelemahan, melainkan refleksi tertinggi dari kesadaran diri dan tanggung jawab atas kesalahan.

“Tolong” adalah bentuk pengakuan tulus terhadap eksistensi dan kapasitas orang lain tanpa merendahkan martabat diri.

​“Terima Kasih” adalah validasi positif yang memotivasi keberlanjutan perilaku baik dalam ekosistem sosial.

Ketiga kata ini memiliki relevansi universal. Baik dalam lingkup domestik keluarga, institusi pendidikan, hingga dunia kerja profesional, tiga kata ini berfungsi sebagai resolusi konflik yang persuasif dan damai.

​Adab Pergaulan sebagai Benteng Hukum dan Etika

​Secara hukum dan sosial, penataan adab dalam berkomunikasi—baik secara langsung maupun di dunia daring—merupakan langkah preventif terbaik untuk menghindari delik hukum. Adab terhadap yang lebih tua (menghormati), adab terhadap sesama (bersikap adil dan menjaga rahasia), serta adab terhadap yang lebih muda (membimbing tanpa kesewenang-wenangan) adalah manifestasi nyata dari perlindungan hak asasi manusia skala mikro.

​Ketika generasi muda mampu menyaring informasi dan tidak menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya (hoaks), mereka tidak hanya sedang menjaga adab, tetapi juga sedang menegakkan kedaulatan hukum dan ketertiban umum.

Menatap 2045 dengan Jati Diri

​Pembentukan adab dan karakter bukanlah proyek instan yang selesai dalam satu malam melalui seminar atau jargon politik. Ini adalah proses berkelanjutan yang dilakukan sepanjang hayat, dimulai dari hal-hal terkecil di lingkungan terdekat.

​Jika Indonesia ingin benar-benar meraih predikat “Emas” pada tahun 2045, kita harus berhenti mendewakan angka-angka pertumbuhan ekonomi sembari mengabaikan keroposnya moralitas generasi muda. Generasi muda harus memimpin perubahan konstruktif, melestarikan nilai luhur bangsa, dan meningkatkan kompetensi global secara seimbang. Menyongsong masa depan dengan ilmu memang membuat kita mampu melangkah cepat, namun menyongsong masa depan dengan adab memastikan kita melangkah ke arah yang tepat. ***

​Catatan Redaksi: Opini ini disusun dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar pembangunan karakter kebangsaan dan materi kurikulum adab kepemudaan B’Gan @2026.

adab

Artikel ​Menolak Cetak Biru Generasi Robot: Mengapa “Adab” Lebih Mahal daripada Sekadar IQ Menjelang 2045? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Pertemuan strategis yang berlangsung di ruang diskusi utama dengan latar simbol “Tri Brata” tersebut berfokus pada diseminasi pemikiran hukum normatif yang berlandaskan ideologi negara, Pancasila.

​Penyerahan Buku Karya Monumental kepada Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan

​Dalam dokumentasi terlihat momen krusial saat delegasi hukum menyerahkan sebuah karya literatur hukum terbaru langsung kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. Karya ilmiah yang diserahkan tersebut berjudul “Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila”, sebuah buku komprehensif yang ditulis oleh akademisi hukum terkemuka, Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. (sebagaimana detail cover buku ditunjukkan)

​Buku ini memuat pemikiran mendalam mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia sudah seharusnya bergerak dan diinterpretasikan berdasarkan jiwa bangsa (volksgeist) yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Literatur ini juga mendapatkan apresiasi dan sambutan resmi dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi terkemuka, di antaranya:

• ​Prof. 3 Prof Hc. Dr. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. (Rektor Universitas Komputer Indonesia)
• ​Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D., PGDip.App.Sc., PGDip.LSB (Rektor Universitas Kristen Maranatha)
• ​Assoc. Prof. Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia)

​Sinergi Gagasan Mewujudkan Kamtibmas Presisi

​Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh diskusi substantif ini dihadiri oleh jajaran perwira tinggi bersama seluruh anggota delegasi akademisi hukum. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi normatif strategis bagi institusi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang tidak hanya berkepastian, tetapi juga berkeadilan sosial.

​Sebagai bentuk apresiasi atas penerimaan yang sangat baik dari pihak kepolisian, pihak delegasi juga menyerahkan sebuah cenderamata eksklusif berupa replika patung macan hitam kumbang di atas dudukan hitam yang bertuliskan nama serta gelar kedinasan “Dr. RUDI SETIAWAN, S.I.K., S.H., M.H. – INSPEKTUR JENDERAL POLISI” lengkap dengan simbol dua bintang emas perwira tinggi.

​Melalui audiensi ini, poros akademisi dan institusi kepolisian sepakat bahwa penyelarasan teori hukum pidana nasional yang bersumber pada nilai Pancasila dengan praktik di lapangan merupakan kunci utama dalam mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta perlindungan hukum yang humanis bagi seluruh warga negara Indonesia.

​

Artikel Penguatan Hukum Berkarakter Pancasila: Delegasi Akademisi dan Praktisi Hukum Serahkan Buku Ke Pimpinan Kapolda Jabar pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Namun, manifestasi penyempitan ruang gerak yang paling menyakitkan adalah fenomena kelaparan kronis. Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan WHO menunjukkan bahwa 1 dari 11 orang di dunia masih mengalami kelaparan kronis—mencakup sekitar 735 juta jiwa. Di tingkat domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jutaan warga masih berada dalam kategori rawan pangan.

​Padahal, secara kalkulasi global, total produksi pangan dunia saat ini sangat mencukupi untuk menghidupi 10 miliar manusia, jauh di atas populasi bumi saat ini yang berada di kisaran 8 miliar. Artinya, masalah utama bukan pada kapasitas produksi, melainkan pada kemacetan distribusi dan kebijakan.

​Irwan memetakan kemacetan tersebut ke dalam tiga dimensi ruang gerak:

Menakar Ulang Fungsi “Kapal” Negara

​Menggunakan analogi klasik ala Juvenal, Irwan mengibaratkan negara sebagai sebuah kapal besar. Tugas nahkoda bukan sekadar memastikan kapal berlayar cepat, melainkan menjamin tidak ada penumpang yang menderita kelaparan di palka bawah.

​”Jika rakyatnya mengalami malnutrisi atau stunting, bagaimana mereka bisa produktif untuk menopang negara? Di sisi lain, jika pemangku kebijakan abai terhadap realitas tersebut, maka ada aspek moralitas publik yang sedang tidak sehat,” tutur Irwan.

​Nilai-nilai universal dan religius sebenarnya telah lama memberikan peringatan keras mengenai hal ini. Dalam tradisi Islam, misalnya, terdapat pesan moral yang kuat: “Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya” (HR. Bukhari). Pesan ini menegaskan bahwa ketahanan sosial adalah tanggung jawab kolektif, bukan sekadar urusan birokrasi semata.

​Langkah Strategis ke Depan

​Untuk mengurai kemacetan ini, diperlukan langkah konkret dari tiga elemen bangsa:

​Pemerintah: Memperkuat tata kelola anggaran, memastikan subsidi sektor pertanian tepat sasaran, serta mempercepat hilirisasi pertanian domestik guna meningkatkan kesejahteraan petani hulu.

​Sektor Privat & Masyarakat Mampu: Menjadikan instrumen sosial seperti zakat, infak, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pilar pemerataan ekonomi, bukan sekadar pelengkap kewajiban.

​Masyarakat Luas: Membangun kesadaran konsumsi yang bijak dan menekan angka pemborosan pangan (food waste), mengingat setiap makanan yang terbuang merupakan hak hidup orang lain yang terenggut.

​Peradaban sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya gedung tertinggi yang berhasil dibangun, melainkan dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan warganya yang paling rentan. Selama ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar masih nyata, maka agenda pemenuhan ruang gerak yang merdeka bagi seluruh rakyat masih menjadi tugas sejarah yang belum usai.

Artikel ​Ironi Global dan Domestik: Ruang Gerak Pangan yang Macet pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Rumah berukuran 6 x 6 meter tersebut menjadi salah satu sasaran program RTLH yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Program ini merupakan wujud sinergi pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan warga di daerah.

Pada kegiatan hari ini, personel Satgas melaksanakan pekerjaan plester dinding, pengecatan, serta pemasangan instalasi listrik. Berdasarkan laporan dari lapangan, progres pembangunan rumah telah mencapai 93 persen dan saat ini memasuki tahap finishing sebelum dapat segera ditempati oleh pemilik rumah.

Pengerjaan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan personel dari Yonif 125/Simbisa, Yon TP 901/SG, serta Koramil 17/Balige Kodim 0210/Tapanuli Utara. Berbagai material bangunan seperti pasir, besi, semen, kayu, kerikil, papan, dan benang digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan. Sejumlah perlengkapan kerja seperti cangkul, sekop, arco, dan paku juga dimanfaatkan dalam proses pengerjaan.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., mengatakan program RTLH bantuan Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Menurutnya, melalui Karya Bakti TNI Skala Besar, pembangunan rumah warga dapat dipercepat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sehingga manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sumber : Pendam I/BB

Artikel Program RTLH Bantuan Presiden Prabowo Hampir Rampung, Rumah Tiopan Simanjuntak Masuki Tahap Finishing pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Dansatgas Letkol Anhar Agil Gunawan. Pembuatan sumur bor dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih.

Dansatgas Yonif 123/Rajawali Letkol Anhar Agil Gunawan menyampaikan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, Satgas juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu kesulitan masyarakat.

“Melalui pembuatan sumur bor ini, kami berharap masyarakat Kampung Soba dapat lebih mudah memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Dansatgas.

Warga Kampung Soba menyambut baik kegiatan tersebut dan mengaku sangat terbantu dengan hadirnya sumur bor yang selama ini menjadi kebutuhan penting masyarakat.

Program ini menjadi bukti nyata bahwa TNI hadir untuk rakyat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah papua.

Artikel Presiden RI dan Kepala Staf Angkatan Darat Hadir untuk Rakyat, Melalui Satgas Yonif 123/Rajawali Bangun Sumur Bor di Kampung Soba pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Berdasarkan dokumen yang diperoleh Porosmedia.com, muncul surat perintah pengosongan tempat bernomor 06/SNAKMA/PS/2026 tertanggal 22 Mei 2026. Surat tersebut menginstruksikan warga RW 17 untuk mengosongkan lahan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) selambat-lambatnya pada Sabtu, 30 Mei 2026.

​Perintah pengosongan ini berlandaskan SK Gubernur Jawa Barat No. 953/Kep.27.PLK/2006. Namun, langkah ini dinilai mencederai rasa keadilan warga. Pasalnya, bangunan UPK yang berdiri di atas lahan tersebut bukanlah bangunan liar, melainkan hasil program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang diresmikan sejak Maret 2016.

​”Bangunan ini adalah investasi kemanfaatan untuk generasi mendatang. Menghapusnya berarti memutus mata rantai edukasi lingkungan yang sudah berjalan bertahun-tahun,” ujar salah satu poin keberatan warga dalam notulensi pertemuan warga RW 17.

​Kejanggalan di Balik Pengosongan

​Secara kritis, kebijakan ini patut dipertanyakan jika merujuk pada beberapa regulasi yang lebih tinggi:

1. ​UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Menegaskan bahwa Fasum/Fasos yang telah diperuntukkan bagi pelayanan publik tidak boleh dialihfungsikan tanpa pertimbangan kemanfaatan warga.
2. ​PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Menjelaskan bahwa pemindahtanganan atau pembongkaran aset daerah tidak dapat dilakukan tanpa kajian mendalam dan persetujuan resmi.

​Warga RW 17 melalui forum musyawarah menyatakan menolak keras pembongkaran tersebut. Mereka menilai, menghentikan aktivitas pengelolaan sampah di lokasi tersebut akan memicu masalah ekologis baru di wilayah Jatiendah.

​Padahal, RW 17 Jatiendah dikenal sebagai “Kampung Inspirasi” yang memiliki program unggulan seperti Sekolah Sampah, Taman Bekas, hingga edukasi lingkungan sejak dini. Lokasi ini bahkan pernah diresmikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

​Hingga berita ini diturunkan, warga masih berupaya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan revitalisasi ketimbang pembongkaran. Warga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap fakta bahwa lahan tersebut telah bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang produktif.

​Akankah pemerintah tetap bersikukuh pada aturan administratif tahun 2006, atau memilih menyelamatkan keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung? Redaksi Porosmedia.com akan terus mengawal perkembangan sengketa aset yang mempertaruhkan nasib kebersihan lingkungan ini. (Red)

Artikel Warga RW 17 Jatiendah Melawan: Fasilitas Publik CSR Indocement Terancam Dibongkar, Alasannya Klasik! pertama kali tampil pada Porosmedia.com.