Berita  

Soal Rotasi Mutasi ASN Purwakarta dan Isu Panglima Oteng, Ini Kata Anggota DPRD F-PKB Hidayat

Avatar photo
Soal Rotasi Mutasi ASN Purwakarta dan Isu Panglima Oteng, Ini Kata Anggota DPRD F-PKB
Anggota DPRD Purwakarta Fraksi PKB, Hidayat. Foto: Instagram.

Porosmedia.com, Purwakarta – Soal rotasi mutasi ASN dan isu adanya campur tangan Panglima Oteng dalam proses rotasi mutasi ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta yang baru-baru ini dilakukan mendapat tanggapan dari anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB, Hidayat.

Kaitan dengan rotasi mutasi, Pemkab setempat diminta komunikatif dengan DPRD agar proses rotasi mutasi tersebut mendapat pengawasan dari dewan.

Pasalnya, menurut Hidayat, pengawasan secara umum yang dilakukan komisi terkait di DPRD terhadap pemerintahan nantinya akan dibawa pada rapat-rapat eksekutif dan legislatif, termasuk soal rotasi dan mutasi pegawai DPRD berhak mengawasi atau memberikan saran.

“Semua anggota DPRD punya hak pengawasan itu, karena pengawasan yang dilakukan komisi terkait secara umum akan dibawa juga ke rapat atau agenda lain, seperti rapat pertanggungjawaban, laporan, keterangan yang melibatkan seluruh anggota DPRD,” ujar Hidayat kepada wartawan Kamis 20 Oktober 2022.

Dari pengawasan DPRD, lanjut Hidayat bisa dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui (misalnya) soal rotasi mutasi apakah prosesnya itu sudah sesuai dengan aturan atau melanggar.

Baca juga:  FIF Purwakarta Klaim Gunakan Jasa Debt Collector untuk Penagihan Konsumen yang Macet?

“Nah, soal rotasi, pemerintah daerah ini taat gak dengan perundang-undangan, mengikuti nggak ketentuannya?. Kalau rotasi, mutasi dan penempatan pegawainya prosesnya tidak sesuai dengan aturan, maka fungsi kami DPRD ada disitu untuk mengawasi,” jelas Hidayat.

Ia juga mengatakan bahwa rotasi mutasi pegawai ini memang fungsinya melekat di Badan Kepegawaian. Kendati demikian, ia menyarankan prosesnya juga turut disampaikan kepada DPRD dalam hal ini komisi terkait guna menciptakan komunikasi yang baik atau harmonisasi antar lembaga.

Ia juga memaklumi jika proses rotasi pegawai itu dilakukan tanpa melibatkan atau memberitahukan kepada DPRD. Karena tidak ada kewajiban bagi BKPSDM ataupun Baperjakat untuk membahas terlebih dahulu dengan DPRD akan hal tersebut.

“Soal ini kan fungsinya ada di BKPSDM dan Baperjakat yang diketuai pak Sekda. Jadi untuk harmonisasi antar lembaga eloknya BKPSDM, Baperjakat itu berkomunikasi dengan komisi terkait di DPRD guna menjalin suatu kemitraan yang baik,” kata dia.

Sementara menanggapi pemberitaan adanya isu Panglima Oteng atau campur tangan non birokrat pada proses rotasi mutasi pegawai, Hidayat enggan banyak berkomentar.

Baca juga:  Dana PIP Dipotong Oleh Kepsek SD di Serang, Wali Murid Protes

“Kalau itu saya no komen, tapi kalau ingin mengetahui soal adanya indikasi yang mengarah kesitu melalui fungsi-fungsi pengawasan DPRD tadi itu bisa diketahui, atau setidaknya dapat dicegah, melalui pengawasan komisi atau bisa saja sampai ke tingkat tiga fungsi pengawasan DPRD soal Hak Angket, Hak Interpelasi dan Hak Menyatakan Pendapat,” demikian Hidayat.