Siapa Yang Gerah Lahan Hutan Diambil Alih Oleh Masyarakat?

Yang Mengatasnamakan Paguyuban LMDH Harusnya Menganalisa Dulu PP Terbaru Tentang Kehutanan No 23 Tahun 2021

porosmedia.com Bandung – ada pandangan dan pendapat sebagian penggiat lingkungan Jawa Barat dengan tegas menentang program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) “Dari sisi kebijakan aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini konstruktif bertentangan dengan hukum.

bahkan “Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus ini sebenarnya konsepnya apa dan kepentingannya untuk siapa,” jangan sampai menuai “Konflik horizontal yang bisa terjadi dengan terbitnya aturan ini,”.

berbeda dengan DPKLTS ( Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) yang mendukung KHDPK dan ikut kebijakan dari Mentri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk mengembalikan fungsi ekologi dan memberi kepastian LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui jejaring yang dilakukan oleh KLHK & OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan titah Presiden, jelas M. Dhanny Rhismayaddi, S.Hut Pemerhati lingkungan dan Kehutanan dari DPKLTS, kepada redaksi porosmedia.com.

Dhanny menerangkan sejak digulirkannya Perhutanan Sosial tahun 2016, DPKLTS sudah menjadi lembaga pendamping LMDH di Kab.Bandung dan saat ini bergerak ke Kab.Indramayu yang nota bene lahan yang selama ini dikelola Perhutani dibiarkan tidak produktif alias gundul.

Baca juga:  Seorang Pria Dikeroyok di Jaktim Diwarnai Tembakan, Pelaku Beli Pistol di Olshop

Selama DPKLTS mendampingi LMDH, tidak ada kegiatan kolaborasi perhutani dengan LMDH yang bersifat pembinaan hutan. selama ini LMDH hanya dijadikan sapi perahan atas nama pungutan sharing HHBK (Hasil Hutan Non Kayu) dari tanaman kopi yang ditanam secara swadaya.

Kepentingan bisnis Perhutani, khususnya bisnis para mantan pejabat perhutani terganggu dengan adanya program perhutanan sosial yang notabene regulasi tersebut keberpihakannya kepada masyarakat sekitar hutan sangat tinggi.

jadi Perhutani saat ini sudah sangat gerah ketika kondisi lahan yang dikelola oleh mereka saat ini diambil alih oleh negara & diberikan hak kelola lahan kepada masyarakat selama 35 tahun dengan pendampingan yang ketat dari berbagai pihak melalui Pentahelix agar terwujud hutan lestari & masyarakat sekitar hutan memiliki peningkatan ekonomi. Dan itu sdh terwujud di kelompok Perhutanan Sosial dampingan DPKLTS di Desa Loa Kec.Paseh Kab.Bandung dengan prestasi sudah bisa membuat kopi sampai siap seduh bahkan trading green beans sampai ekspor.

maka dari itu, lanjut Dhanny Ketika LMDH berprestasi seperti daerah Loa, yang saat ini diminta untuk tidak masuk ke KHDPK dan diambil Perhutani dengan alasan bisa bisnis profesional. Enak sekali kan mereka ? ungkap Dhanny. tidak pernah membina, apalagi rutin memberikan pelatihan tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dari tingkat KTH, LMDH dan Koperasinya, sampai tata kelola usaha kopinya pun tidak ada peran Perhutani.

Baca juga:  TMII Ditutup Sementara, Kapan Akan Buka Kembali, Berikut Informasinya

Semoga, harapan Dhanny Serikat Karyawan dan yang mengatasnamakan Paguyuban LMDH menganalisa dulu PP terbaru tentang Kehutanan No 23 tahun 2021 sebagai turunan dari UUCK (Undang-Undang Cipta Kerja) shehingga tidak seperti sekarang Perhutani dan loyalisnya mendewakan PP 72/2010 tentang Perhutani dimana sebenarnya sebagian ayatnya sudah dicabut oleh PP 23 tahun 2021 tersebut. (Jt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *